<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/GENDER.jpg" alt="Kepala SDN Durung Bedug, Sidoarjo, Jawa Timur, Titin Kusminarsih, menyampaikan implementasi dan inovasi yang dilakukan di sekolahnya, termasuk menyesuaikan Rencana Kerja Sekolah, agar responsif terhadap isu gender." width="100%">
<figcaption>Kepala SDN Durung Bedug, Sidoarjo, Jawa Timur, Titin Kusminarsih, menyampaikan implementasi dan inovasi yang dilakukan di sekolahnya, termasuk menyesuaikan Rencana Kerja Sekolah, agar responsif terhadap isu gender.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setiap anak di Indonesia, terlepas latar belakang ekonomi, sosial budaya, etnis, dan agama memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Begitu pula bagi anak-anak perempuan maupun laki-laki, keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas.  Sekolah Responsif Gender, sebuah program kolaboratif yang diinisiasi oleh Program INOVASI (Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia), yang merupakan kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia di bidang pendidikan, bersama UMSIDA (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo), menggerakkan kesadaran dan aksi nyata agar sekolah semakin responsif terhadap isu-isu gender. Harapannya, langkah tersebut menjadi salah satu perwujudan pendidikan berkualitas yang makin inklusif di Indonesia.  Dosen sekaligus Ketua Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak (PSGPA) UMSIDA, Kamil Wachidah, menegaskan bahwa sudah seharusnya sekolah memberikan kesempatan yang adil baik bagi anak perempuan maupun laki-laki, yang berkebutuhan khusus maupun non-berkebutuhan khusus, apapun latar belakang, warna kulit, sosial ekonomi, agama, dan lain sebagainya.  Bicara tentang gender, lanjut Kamil, seringkali terjadi misinterpretasi terhadap istilah tersebut di tengah masyarakat. Padahal, gender merupakan suatu dinamika sosial, ada gender secara biologis dan ada pula gender secara peran sosial. Gender secara biologis ialah gender yang sesuai dengan kodrat manusia, sedangkan gender secara peran sosial ialah sesuatu yang dapat dipertukarkan.  “Misalnya, pekerjaan sebagai pilot selama ini sering digambarkan dengan gambar laki-laki, padahal jika perempuan memiliki kompetensi yang sama mumpuninya, perempuan juga bisa menjadi pilot. Begitu juga dengan pekerjaan chef, selama ini identik dengan gambar ibu memasak di dapur, seakan laki-laki tidak semestinya bergulat di dapur,” ujar Kamil memberi ilustrasi.  Ada empat kata yang dapat merepresentasikan program Sekolah Responsif Gender, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Akses, menurut Kamil, mengindikasikan bahwa perempuan dapat memperoleh akses yang sama dengan laki-laki terhadap pendidikan.  “Kita bertanya apakah akses untuk bersekolah anak-anak perempuan di Indonesia sudah memenuhi standar yang sama dengan anak laki-laki?”, tanya Kamil.  Partisipatif artinya sekolah memberikan kesempatan bagi guru perempuan untuk ikut memimpin dan berkontribusi guna kemajuan sekolahnya, sedangkan kontrol berarti guru-guru perempuan memperoleh ruang untuk berpendapat dan menuangkan ide serta gagasan yang ia miliki. Sementara, manfaat artinya guru-guru dan tenaga kependidikan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan pendidikannya, sama seperti rekan mereka yang laki-laki.  Di sisi lain, Kepala SDN Durung Bedug, Sidoarjo, Jawa Timur, Titin Kusminarsih, menyampaikan bahwa Sekolah Responsif Gender adalah sekolah yang tanggap terhadap ketimpangan gender.  “Sekolah yang responsif terhadap isu gender adalah sekolah yang tanggap terhadap ketimpangan gender di sekolah, misalnya bullying, stereotype, marginalisasi, subordinasi, dan beban ganda bagi perempuan,” ujar Titin.  Titin mengaku bahwa kepala sekolah, guru, dan semua staf di sekolahnya menjadi makin memahami apa itu materi gender setelah mengikuti program pelatihan. Mereka pun mulai mengimplementasikannya di sekolah.  “Kami kemudian coba menerapkannya dan melakukan berbagai inovasi di sekolah. Kami juga menyesuaikan RKS (Rencana Kerja Sekolah) kami agar responsif terhadap isu gender,” terang Titin.  Indonesia sebenarnya hampir mencapai kesetaraan gender dalam hal angka partisipasi sekolah. Berdasarkan Gender Parity Index, Indonesia memperoleh nilai 0,97. Dalam indeks tersebut, nilai di bawah 1 menunjukkan makin kecilnya kesempatan bagi anak perempuan dalam meraih pendidikan, sebaliknya, nilai lebih dari 1 menunjukkan makin besarnya kesempatan bagi anak perempuan memperoleh pendidikan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyadari bahwa pada masa sekarang sudah seharusnya pendidikan tak lagi memandang gender. Baik kaum laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama, serta penting bagi perempuan mendapatkan pendidikan sejak dini.  “Keterampilan yang dimiliki oleh perempuan yang berpendidikan bisa ikut mengangkat derajat kehidupan keluarga baik secara ekonomi maupun sosial,” tutur Nadiem. Ada banyak hal yang masih harus dibenahi di Indonesia demi pendidikan yang lebih inklusif. Pernikahan anak dan perundungan misalnya, merupakan dua dari beragam isu yang merampas ketercapaian yang adil terhadap pendidikan di Indonesia (Afkar, Yarrow, Surbakti, &amp; Cooper: 2020). Oleh karena itu, negara melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hadir dan berupaya untuk terus berinovasi demi pendidikan berkualitas yang makin inklusif di Indonesia, salah satunya melalui kebijakan Asesmen Nasional (AN) dan Rapor Pendidikan.  Melalui AN, siswa, guru, dan kepala sekolah menjadi sampel pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Hasil AN kemudian dipublikasikan melalui platform Rapor Pendidikan. Melalui platform tersebut, satuan pendidikan akan memperoleh hasil iklim kesetaraan gender pada tiap satuan pendidikan. Hasil tersebut bisa dijadikan acuan oleh satuan pendidikan untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi isu-isu yang ada di sekolah, misalnya ketimpangan gender.  Di sisi lain, hasil AN dan berbagai survei nasional lain yang terintegrasi dalam platform Rapor Pendidikan dapat pemerintah daerah gunakan, terutama dalam menyusun perencanaan pembangunan daerahnya. Data yang ada tentu akan memperkaya perencanaan tersebut. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas yang inklusif perlahan tapi pasti dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia. Dengan memanfaatkan Rapor Pendidikan, dinas pendidikan dan satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kondisi daerah dan satuan pendidikannya secara riil. Data yang ada dalam Rapor Pendidikan bukan sekadar ‘pemberitahuan’ kepada daerah dan satuan pendidikan, melainkan sebagai titik mula untuk merefleksikan dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh.  &nbsp;

Pembenahan Demi Pendidikan Inklusif di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/1609924243653.jpg" alt="Ilustrasi Program Dinsos antipasung. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Program Dinsos antipasung. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Sosial Jawa Timur mencanangkan 5 program inovasi pada 2021. Salah satunya adalah program Jatim Bebas Pasung 2023. Dinsos mencatat bahwa hingga kini, terdapat 334 korban pasung di Jatim.  Kepala Dinas Sosial Jatim Alwi mengatakan, pada 2020, program itu belum berjalan optimal. Sebab, ada pandemi Covid-19. Sehingga pada 2021, akan dilakukan percepatan program agar target zero pasung pada 2023 dapat tercapai.  ”Di Jatim ini cukup banyak korban pasung. Kita akan upayakan untuk mengakhiri. Sebetulnya itu 2020, tapi karena pandemi jadi kita tidak diupayakan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir,” tutur Alwi pada Rabu (6/1).  Alwi mengaku, akan menggandeng beberapa pihak. Seperti dinas kesehatan dan rumah sakit jiwa. ”Satu tahun targetnya 100 sehingga pada 2023 selesai. Ini berat, tapi kita akan berusaha,” tambah Alwi.  Program berikutnya adalah Jatim Peduli Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan. Rencananya, Dinsos Jatim membentuk shelter di 4 UPT. Shelter itu untuk memberikan pelayanan dan pendampingan pada anak dan perempuan korban kekerasan.  ”Selama ini belum ada wadah yang representatif. Kita punya beberapa UPT. Kita coba untuk tahun ini ada 4 . Surabaya, Kediri, Sumenep, dan Batu. Ini nanti kita kerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan anak di samping dengan NGO,” ujar Alwi.  Tidak hanya memberikan pendampingan, shelter itu juga memberi pelayanan trauma healing bagi anak yang bermasalah dengan hukum maupun anak dan perempuan korban tindak kekerasan atau perlakuan salah.  ”Kami juga akan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim serta relawan sosial,” tutur Alwi.  Program inovasi selanjutnya adalah JSC (Jatim Sosial Care). Program itu berupa respons cepat terhadap penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui pemanfaatan media sosial.  Program yang melibatkan pilar-pilar sosial itu diluncurkan untuk memberikan pelayanan cepat, tepat, dan solutif atas pesatnya informasi pada era media sosial saat ini.  ”Itu akan kita optimalkan lagi. Artinya teman-teman yang bergerak itu akan kita bantu dengan transpor, korbannya kita siapkan sembako. Dengan aplikasi ini akan lebih cepat tidak sampai 24 jam, 2 sampai 3 jam bisa tertangani,” papar Alwi.  Program lain adalah pengembangan terhadap PKH Plus dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Alwi memaparkan, PKH Plus adalah program Gubernur Jatim. Sebelumnya, pada 2019 dan 2020 ada 10 kabupaten dengan jumlah keluarga miskin terbanyak di Jatim. Pada 2021 program tersebut akan diperluas hingga 15 kabupaten.  ”Sasarannya tetap 50 ribu KPM (keluarga penerima manfaat) begitu juga dengan ASPD. Sebelumnya, kami menjangkau 3.000 kita tambah 1.000 lagi menjadi 4.000 orang. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,” jelas Alwi.  Program inovasi terakhir adalah Jatim Home Care yang merupakan pengembangan pelayanan. Program itu dilakukan UPT Dinsos kepada klien di luar panti atau UPT. Ada empat UPT yang memberikan layanan tersebut. Yakni UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dengan program Janeta (jasa layanan tunanetra) yang menjangkau tunanetra di luar panti, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan yang menjangkau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melalui program Kacamata BL Pas (Kegiatan Outreach Management dan Assessment Bina Laras Pasuruan).  Selain itu, kegiatan juga dilakukan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan melalui program Amalia Juara Mas (Ambulans Menyapa Lansia Menuju Sejahtera Berbasis Masyarakat ) yang menjangkau lansia yang tidak tertampung panti, dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban yang memberikan layanan home care pada penderita kusta di luar panti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/uyEJ-P0IlcQ

Upaya Sejahterakan Rakyat, Dinsos Jatim Buat Lima Program Inovasi

program inovasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program inovasi

Berita Terkini

Pembenahan Demi Pendidikan Inklusif di Indonesia

Upaya Sejahterakan Rakyat, Dinsos Jatim Buat Lima Program Inovasi

Download Aplikasi JawaPos.com