<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/03/33_serikat-3977128847.jpg" alt="HARI PENDIDIKAN NASIONAL: Ratusan pelajar SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, serta guru dan dosen mengikuti upacara peringatan Hardiknas di Kemendikburistek, Jakarta Selatan, Kamis (2/5)." width="100%">
<figcaption>HARI PENDIDIKAN NASIONAL: Ratusan pelajar SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, serta guru dan dosen mengikuti upacara peringatan Hardiknas di Kemendikburistek, Jakarta Selatan, Kamis (2/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pekerjaan rumah terkait dunia pendidikan masih banyak. Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan beberapa evaluasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan ke depan. Program Merdeka Belajar menjadi sorotan yang pertama. Sejak Mendikbudristek Nadiem Makarim dilantik hingga sekarang, sudah ada 26 episode program Merdeka Belajar. Namun, belum banyak perubahan maupun perbaikan yang terjadi. &rdquo;Contohnya hasil PISA kita, sekarang justru skornya makin jeblok,&rdquo; kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri. P2G juga berharap program guru penggerak (PGP) dihentikan. Dengan anggaran sampai Rp 3 triliun, PGP dinilai bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasalnya, PGP bersifat diskriminatif karena tidak semua guru berhak ikut pelatihan PGP untuk meningkatkan kompetensinya. Pada UU Guru dan Dosen Pasal 14 ayat (1) huruf d disebutkan, setiap guru berhak memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024 kemarin (3/5), Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan, program Merdeka Belajar menekankan kemerdekaan guru dan murid dalam proses belajar. &rdquo;Saya paham, di tahun awal, Ibu dan Bapak Guru merasa bingung,&rdquo; katanya. Banyak program yang diubah Nadiem, misalnya ujian nasional diganti asesmen nasional. Nadiem mengapresiasi program Merdeka Belajar yang sudah terimplementasi. Sudah 300 ribu satuan pendidikan yang menggunakan. Platform Merdeka Belajar sudah dimanfaatkan empat juta guru, kepala sekolah, mahasiswa PPG, dan dosen di seluruh Indonesia. &rdquo;Perubahan yang terjadi melahirkan lebih dari 100 ribu guru penggerak,&rdquo; ucapnya. (lyn/c9/bay)

Pekerjaan rumah terkait dunia pendidikan masih banyak. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan beberapa evaluasi.

P2G Kritisi Program Merdeka Belajar dan PGP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/KURIKULUM-3-2287026571.jpg" alt="Ilustrasi suasana gembira dalam kegiatan belajar mengajar menyusul diimplementasikannya Kurikulum Merdeka." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana gembira dalam kegiatan belajar mengajar menyusul diimplementasikannya Kurikulum Merdeka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Asesmen Diagnostik menjadi kunci utama keberhasilan implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pembelajaran Berdiferensiasi sendiri merupakan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk merespons beragam kebutuhan dan kemampuan tiap murid dalam aktivitas belajar. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menjelaskan bahwa asesmen diagnostik adalah proses pemetaan awal yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan profil lengkap peserta didik, termasuk kelebihan dan kekurangan murid. &ldquo;Fase ini akan membantu guru untuk memahami serta menentukan kompetensi murid sehingga dapat menentukan tema, pengaplikasian, hingga proses pembelajaran yang tepat bagi murid sesuai dengan profil masing-masing,&rdquo; ujar pria yang akrab disapa Nino tersebut, dikutip Rabu (20/3). Dia menyatakan minat serta kemampuan murid dalam memahami suatu pelajaran akan divalidasi oleh guru dalam proses Pembelajaran Berdiferensiasi, tentu setelah dilakukan asesmen diagnostik. &ldquo;Jadi proses asesmen diagnostik secara tidak langsung menjadi bentuk penghargaan bagi murid itu sendiri, karena pendekatan belajarnya sesuai dengan profil mereka,&rdquo; tutur Nino. Dengan begitu, Nino berharap kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada murid betul-betul dapat berjalan optimal, sesuai dengan kondisi tiap peserta didik dan selaras dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Pada kesempatan yang sama, Guru SDN 1 Pringsewu Timur Etika Indah Febriani memaknai asesmen diagnostik sebagai langkah pertama dan utama untuk memahami karakter siswa-siswi. Etika mengaku proses asesmen diagnostik sangat memudahkan guru dalam memilih pendekatan belajar yang tepat. Keterlibatan orang tua murid untuk menggali informasi terkait kondisi siswa juga diperlukan, demi mendapatkan gambaran yang lebih valid dalam proses asesmen. &ldquo;Proses ini memang sangat menarik karena kita jadi tahu aset apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk mengelola pembelajaran ini. Jadi tidak hanya perlu kolaborasi antar guru maupun jajaran dinas, tapi ada peran orang tua yang sangat berarti bagi siswa,&rdquo; jelasnya. Berfokus pada Esensi Pelajaran Masih di kesempatan yang sama, Wakil Kepala SMA Negeri 1 Meranti Khairina Lubis merasa terbantu dengan adanya Pembelajaran Berdiferensiasi. Wanita yang biasa dipanggil Rina tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak perlu lagi mengajarkan semua topik pembelajaran yang ada di buku kepada muridnya. &ldquo;Kalau dulu kami memaksakan semua topik pelajaran kepada murid, sekarang bisa memilih topik-topik esensial dalam aktivitas pengajaran dan sesuai dengan kondisi murid saya. Jadi, kami pun juga merasa tertolong dan merdeka,&rdquo; kata dia. Rani menilai Pembelajaran Berdiferensiasi telah mendorongnya untuk melakukan baragam cara agar siswa dapat mengeksploitasi topik pembelajaran. Sebagai guru matematika, dia berupaya menjadikan mata pelajaran tersebut mudah diterima dan lebih relevan dengan kehidupan murid sehari-hari. &ldquo;Baru-baru ini saya coba memfasilitasi para murid dengan membuat proyek kewirausahaan, ternyata ada yang memang suka berdagang. Yang terpenting esensi pelajaran matematika ini yang dikenal sebagai pelajaran yang menakutkan, dapat dirasakan lebih manusiawi bagi murid,&rdquo; ungkap Rani. Sementara itu, Guru SDIT Salsabila Al Muthi'in Daerah Istimewa&nbsp;Jogjakarta, A. Budiyanto menyatakan bahwa dirinya telah menerapkan Pembelajaran Berdiferensiasi sejak menjadi bagian dari Program Guru Penggerak pada 2020 silam. Dia menyampaikan bahwa proses Pembelajaran Berdiferensiasi tetap dapat berjalan dengan baik di tengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19. Yang terpenting bagi Abi, sapaan akrabnya, perbedaan individual tiap murid dalam mengekspresikan proses belajar harus tetap dihormati. &ldquo;Contohnya saat pandemi itu kami meminta anak-anak membuat cerita dari sebuah ide pokok, ada yang mengekspresikannya lewat video, ada yang kirim voice note, ada juga yang mereka tulis lalu di foto dan dikirim hasilnya ke saya. Ya tidak masalah, tinggal kami dari guru-guru bisa menangkap apa yang disampaikan murid,&rdquo; papar dia.

Anindito menjelaskan, asesmen diagnostik adalah proses pemetaan awal yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan profil lengkap peserta didik

Urgensi Asesmen Diagnostik dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/atasi-masalah-tenaga-honorer-di-daerah-apkasi-dukung-program-p3k-2019_m_.jpg" alt="Ilustrasi tenaga honorer tengah mengikuti tes" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tenaga honorer tengah mengikuti tes</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Program guru penggerak Kemendikbudristek memasuki angkatan 9 dan 10. Tak hanya ditujukan pada guru pegawai negeri sipil (PNS), program ini juga terbuka untuk guru berstatus non PNS. Sebagai informasi, program ini merupakan pelatihan kepada para pendidik agar bisa memimpin pembelajaran, menerapkan merdeka belajar, serta menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Tahun ini, kuota guru penggerak mencapai 75 ribu, yang terdiri dari 20 ribu guru untuk angkatan 9 dan 55 ribu guru untuk angkatan 10 yang tersebar di 481 kabupaten/kota daerah sasaran. &rdquo;PPPK dan guru honorer boleh. Terbukti di sekolah saya ada honorer yang lolos di angkatan 6,&rdquo; ujar Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Gorontalo Hamzah Hippy. Para guru yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan selama 9 bulan. Dalam masa pendidikan, calon guru penggerak mendapat pelatihan daring, lokakarya, konferensi dan pendampingan. Yang mana semua didukung oleh instruktur, fasilitator, dan pendamping guru penggerak professional. Setelah lulus, lanjut dia, mereka akan kembali ke sekolah masing-masing untuk mengimplementasikan apa yang diperoleh. Kemudian, setiap bulannya bakal diadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh guru penggerak, fasilitator, penanggungjawab, hingga pihak sekolah untuk memastikan program yang dijalankan. Sementara, dinas pendidikan bertugas untuk memonitoring. &rdquo;Untuk memastikan dampak yang dirasakan oleh warga sekolah. Dampaknya banyak sekali. Salah satunya, setelah adanya guru penggerak, pembuatan modul yang dulu sulit jadi lebih cepat,&rdquo; paparnya. Selain memastikan perubahan pembelajaran, guru penggerak juga disiapkan untuk menjadi calon kepala sekolah dan pengawas. Hamzah mengungkapkan, dari 370 guru penggerak dan calon guru penggerak di 6 kabupaten/kota di Gorontalo, sebanyak 57 orang sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Menurutnya, ketika menjabat sebagai kepala sekolah, alumni guru penggerak ini terbukti lebih adaptif. Terbukti dari alumni yang ditempatkan di daerah 3T, alih-alih banyak mengeluh, mereka justru berhasil menciptakan sejumlah terobosan dengan pemanfaatan aset yang ada. &rdquo;Biasanya kepsek yang ditempatkan di 3T banyak sekali keluhan di tiga bulan pertama. Guru penggerak justru sangat luwes memanfaatkan aset yang ada,&rdquo; ungkapnya. Lukman Masnur, Kepala Sekolah SMPN 2 Satu Atap Dungaliyo, Gorontalo mengaku, tak pernah terbersit akan menjadi kepala sekolah melalui program ini. Ia hanya ingin mengupgrade diri untuk pembelajaran anak didiknya di tempatnya mengajar sebelumnya. Siapa sangka, begitu lulus program guru penggerak ia diangkat menjadi kepala sekolah. &rdquo;Kurang lebih satu tahun prosesnya menjadi guru penggerak. Setelah pendidikan, enam bulan setelahnya, saya diangkat jadi kepala sekolah,&rdquo; ungkapnya. Dia tak menampik, bahwa banyak pihak yang meragukan kepemimpinan dari alumni guru penggerak ini. Mengingat, mereka hanya menjalani pendidikan selama 9 bulan. Namun, dia memastikan, pembekalan yang diterima selama masa pendidikan guru penggerak betul-betul matang dan komprehensif. Bahkan, tak hanya soal pembelajaran untuk siswa, ada pembekalan untuk pengembangan diri guru melalui kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik.

Program guru penggerak tak hanya ditujukan pada guru pegawai negeri sipil (PNS), program ini juga terbuka untuk guru berstatus non PNS.

PPPK dan Honorer Boleh Daftar Program Guru Penggerak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/MOCH.-ABDUH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PROGRAM guru penggerak (PGP) berumur dua tahun pada Juli ini. Meski tergolong muda, PGP dituntut untuk produktif dan sangat demanding dari perspektif antusiasme insan pendidikan. Apalagi tiap bergulirnya tahun ajaran baru pada bulan ini. Harapan pada peningkatan kompetensi guru yang disokong GP begitu tinggi.  Peluncurannya pada 3 Juli 2020 tidak hanya diikuti insan pendidikan. Tapi juga dihadiri gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, organisasi/asosiasi profesi guru, kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Kemendikbudristek (saat itu Kemendikbud) meluncurkan Merdeka Belajar Episode 5: Guru Penggerak (GP) secara virtual langsung oleh menteri pendidikan dan kebudayaan.  Mendikbud menyampaikan, GP merupakan pendorong transformasi pendidikan di Indonesia. GP diharapkan bisa mendukung tumbuh kembang murid secara holistis sehingga menjadi pelajar Pancasila. Juga menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan.  Arah program GP berfokus pada pedagogi serta berpusat pada murid dan pengembangan holistis, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching, pendekatan formatif dan berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah menyeluruh. GP harus berperan lebih dari peran guru yang dijalani saat ini.  Pada tataran implementasi, GP diharapkan menjadi katalisator perubahan pendidikan di daerahnya dengan beberapa cara. Pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Kedua, menjadi pengajar praktik bagi guru lain terkait pengembangan pembelajaran. Ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Keempat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antarguru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kelima, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan.  Tentu saja, menjadi katalisator perubahan pendidikan bukan hal yang mudah dan sederhana. Apalagi jika menggunakan peran yang dilakoni guru selama ini sebagai baseline. Untuk menjalani prosesnya dengan optimal, bagus apabila GP menjalaninya melalui pendekatan theory of changes (ToC).  Theory of Changes (ToC)  Secara umum ToC dimaknai sebagai metodologi untuk perencanaan, partisipasi, manajemen adaptif, dan evaluasi yang digunakan di perusahaan, filantropi, nirlaba, pengembangan internasional, penelitian, dan sektor pemerintah untuk menyosialisasikan perubahan. ToC adalah eksplorasi sistematis dan komprehensif tentang bagaimana sebuah perubahan yang diinginkan terjadi pada suatu kondisi tertentu.  Untuk menjadi katalisator perubahan pendidikan di daerahnya, sebagian GP tidak mengalami kesulitan, sebagian lagi mengalaminya. Alternatif aksi yang relatif mudah dilakukan adalah melalui reposisi peran dan perubahan paradigma/mindset mereka sebagai GP. Dengan pendekatan ToC, reposisi dan perubahan mindset dari human resources menjadi human capital akan menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan.  Human resources dimaknai sebagai bentuk pengelolaan SDM untuk mendukung target yang ingin dicapai organisasi. Sementara itu, human capital ditafsirkan sebagai bentuk pengelolaan manusia sebagai modal berharga yang dimiliki dan perlu ditingkatkan nilainya agar menguntungkan organisasi.  Perbedaan mendasarnya terletak pada cara pandang organisasi terhadap staf yang dimilikinya. Paradigma human resources memperlakukan staf sebagai sumber daya. Sedangkan human capital memanfaatkan mereka sebagai aset/modal.  Secara umum fungsi human resources adalah untuk mengelola, melatih, mengevaluasi, dan memberikan kompensasi kepada staf yang dimiliki. Human resources wajib menyusun strategi untuk membuat staf yang dimiliki perusahaan dapat mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan selama masa kerja yang dimilikinya. Maka, mudah disimpulkan bahwa human resources akan berfokus pada hal-hal teknis terkait pekerjaan staf dan target perusahaan.  Sebaliknya, human capital memiliki fungsi untuk merancang strategi yang bertujuan membangun engagement, meningkatkan loyalitas staf, dan menurunkan tingkat turnover. Human capital menjalankan fungsi demikian karena akan terjadi kerugian yang relatif besar jika aset dan investasi yang telah ditanam organisasi tidak bisa berkembang. Staf dinilai dari pertumbuhannya, kontribusi yang diberikan, serta peningkatan keahlian yang secara langsung dapat membuat perubahan dan mendorong perkembangan perusahaan. Mudah dipahami bahwa human capital akan berfokus pada pengembangan staf yang dimiliki, semata-mata demi kebaikan perusahaan.  Pada konteks GP, apakah perbedaan paradigma human resources dan human capital menimbulkan kesenjangan yang besar antara keduanya? Sudah tentu jawabannya ya.  GP sebagai Human Resources  Ketika GP memosisikan dirinya sebagai sumber daya, seiring berjalannya waktu, pada suatu saat nanti keberadaannya akan habis, tereduksi, berkurang nilainya, dan menurun produktivitasnya. Untuk memperoleh capaian kinerja maksimal, tentu saja pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing akan memaksimalkan potensi GP yang dimilikinya.  Dengan perspektif human resources, maka:  1) GP merupakan sumber daya milik pemerintah daerah,  2) GP berfungsi sebagai pendukung kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai target yang dicanangkan,  3) secara kuantitas dan kualitas, GP akan berkurang nilainya seiring berjalannya waktu,  4) pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan kinerja GP yang dimiliki,  5) anggaran dan pembiayaan pembinaan/pengelolaan GP dikategorikan akun biaya, dan  6) GP akan selalu diukur capaian kinerjanya.  GP sebagai Human Capital  Sebaliknya, manakala GP memosisikan dirinya sebagai aset, GP merupakan investasi pemerintah daerah, dimulai sejak pelantikannya sebagai guru. Selanjutnya proses penempatan, pelatihan, pengembangan karier/kompetensi, termasuk pembayaran gaji/tunjangan kinerja adalah bentuk investasi bagi GP (dan pemerintah daerah) sehingga seiring berjalannya waktu, value GP akan terus meningkat. Idealnya, peningkatan value GP juga akan membawa keuntungan progresif bagi pemerintah daerah.  Dengan perspektif human capital maka:  1) GP merupakan aset yang dimiliki pemerintah daerah,  2) GP berfungsi sebagai kunci penting kinerja pemerintah daerah,  3) GP akan semakin meningkat nilainya jika diberi treatment yang tepat/sesuai,  4) pemerintah daerah secara berkala perlu menambah value GP yang dimiliki,  5) anggaran dan pembiayaan untuk pembinaan/pengelolaan GP dikategorikan akun investasi, dan  6) kinerja GP dinilai dari pengembangan value yang dimilikinya.  Pada konteks itu, GP sebagai human capital harus memiliki setidaknya lima unsur: kemampuan individual, motivasi individual, kepemimpinan, iklim organisasi, dan efektivitas tim kerja. Masing-masing unsur memiliki peran berbeda dalam peningkatan value GP. Sebagai human capital, GP akan memiliki survival power yang kuat dan bargaining position yang tinggi di pemerintah daerah (juga Kemendikbudristek), yang akan membuat GP semakin survive, bersinar, dan dibutuhkan di ekosistem pendidikan. (*)  <hr />  *) MOCH. ABDUH, Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) Ahli Utama, Direktorat Guru Dikdas, Kemendikbudristek

Menggerakkan Guru Penggerak sebagai Human Capital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/DANA-BOS-PTM4.jpg" alt="Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar Di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan." width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar Di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah peserta Program Guru Penggerak (PGP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) optimistis bakal mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Program pelatihan selama sembilan bulan ini dinilai menjadi bekal berharga untuk menjalankan berbagai inovasi di bidang pendidikan dan pengajaran.  I Ketut Budi, Plt. Kepala Sekolah Dasar Negeri 26 Pemecutan Kota Denpasar, menjelaskan di antara yang spesial dari PGP adalah materi untuk mendorong para guru menciptakan program yang berdampak dan berorientasi murid.  “Kami juga diajarkan tentang diferensiasi yang memandang murid sebagai individu unik dan berbeda dengan keragaman karakteristiknya,” ujar Budi yang merupakan lulusan PGP Angkatan I kepada media, Kamis (10/3).  Menurut Budi, PGP sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan Indonesia saat ini. Melalui program ini, paradigma dan pola pikir guru dipertajam agar mengakar pada filosofi Ki Hajar Dewantara yakni pendidikan dan pengajaran yang berorientasi murid. Tiga modul dalam program ini mengarahkan pada penciptaan murid berkualitas secara holistik yang bukan hanya berdasarkan kemampuan akademik.  Sebagai contoh, sebelumnya prestasi murid hanya diukur dari nilai ujian nasional. Adapun anak-anak berprestasi seni, olahraga, dan lainnya cenderung terabaikan. Melalui metode diferensiasi, guru didorong menghargai perbedaan potensi murid. “Murid akan tumbuh menjadi potensi-potensi yang sangat berbakat di bidang masing-masing, sehingga ke depan diharapkan mereka akan menjadi individu yang saling menghargai keberagaman yang kami ajarkan,” terang Budi.  Selain soal diferensiasi murid, PGP juga dinilai mampu mendorong para guru meningkatkan keterampilan, salah satunya adaptasi terhadap teknologi. Di tengah cara pengajaran yang berubah total akibat pandemi Covid-19, guru-guru diajarkan berbagai platform aplikasi untuk membantu proses belajar mengajar secara daring.  Sebagai kepala sekolah, Budi berjanji bakal menerapkan beberapa perubahan di tempatnya. Pertama, sekolahnya bakal menerapkan metode diferensiasi dimana para guru berupaya mengembangkan kemampuan murid sesuai keunggulannya. Kedua, pola kepemimpinan yang mendorong budaya positif, iklim kerja yang kondusif, pendekatan persuasif terhadap seseorang dengan teknik coaching, serta keterampilan sosial emosional.  Budi mengakui percepatan transformasi pendidikan akan lebih mudah dicapai oleh guru-guru yang memiliki niat bergerak, mau belajar dan mau berbagi. Budi optimistis para guru penggerak yang konsisten akan mampu menjadi bagian dari proses transformasi pendidikan. Apalagi, para peserta program ini juga dipersiapkan sebagai calon kepala sekolah yang adalah pemimpin perubahan di bidang pendidikan.  Hal senada juga disampaikan lulusan PGP Angkatan I dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat Erniwati. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Dara ini optimistis PGP akan mendongkrak kualitas pendidikan. Menurut dia, PGP tidak hanya mengajarkan teori, namun juga berbagai praktik baik yang dapat diterapkan di sekolah.  Dia menjelaskan, PGP mengajarkan para pesertanya untuk mampu menguasai berbagai teknik mengajar serta memetakan seluruh aset di sekolah yang mampu dikolaborasikan. Beberapa perubahan yang sedang dilakukan di sekolahnya adalah pemetaan bakat dan minat siswa. Dari sanalah proses pengembangan murid akan dimulai sesuai dengan diferensiasinya. “Kami merasa walaupun program ini sudah selesai tetapi justru perjuangan baru akan dimulai,” tegas Erniwati.  Sama halnya dengan Budi, ia juga menyarankan para guru bergabung dengan PGP Angkatan 7 yang sebentar lagi dibuka. Menurut dia, selain dapat membantu karir, program ini mendorong kemampuan diri para guru agar mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada.

Program Guru Penggerak Diyakini Bisa Dongkrak Kualitas Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/ABDUL-MAJID-HARIADI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MEMASUKI angkatan kelima program guru penggerak (PGP), masih ada nuansa ketidakpastian kelanjutan program tersebut di masa depan. Muncul kekhawatiran dari insan pendidikan, termasuk oleh guru penggerak, bagaimana nasib PGP setelah tahun 2024.  Pertanyaan kritis itu didasari histori berulang dalam laku kebijakan pendidikan nasional. Ganti menteri ganti kebijakan. Selama ini kebijakan pendidikan lebih bernuansa selebrasi karena konsistensi dan keberlanjutannya tidak berlangsung lama. Sirkulasi kebijakan yang tidak berlanjut akhirnya menjadi kekhawatiran dari insan pendidikan.  Tentu kita masih ingat persoalan kurikulum yang mengalami penyesuaian, jika tidak ingin disebut mengalami perubahan, begitu merepotkan. Kondisi itulah yang oleh Niels Mulder disebut bahwa dunia pendidikan di Indonesia mengarah ke ideologisasi. Muatan kurikulum hanya dibebani nalar elite. Sedangkan misi ilmu dan identitas kultural makin lenyap. Ajaran Ki Hadjar Dewantara pun terlupakan oleh rangsangan kapitalisme dan globalisasi (Mawardi, 2014).  Sejatinya PGP adalah strategi tepat untuk mewujudkan transformasi pendidikan Indonesia. Dengan PGP akan lahir pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistis. Termasuk mampu menggerakkan ekosistem pendidikan dengan keteladanan dan sebagai agen untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.  Ketika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadikan guru sebagai tema besar dalam kebijakan Merdeka Belajar episode ke-5 dengan PGP, seharusnya insan pendidikan merespons dan mendukung dengan antusias. Faktanya, ada banyak sekali tantangan yang dihadapi guru penggerak.  Tantangan tersebut dapat dipetakan pada dua tahap. Tahap pertama ketika calon guru penggerak (CGP) masih mengikuti proses pendidikan melalui pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama sembilan bulan. Akan ada banyak sekali kondisi yang dihadapi selama CGP mengikuti pendidikan. Karena itu, konsistensi dan konsekuen adalah kunci untuk dapat menyelesaikan proses pendidikan.  Selain itu, tidak sedikit guru lain yang menggunjing, termasuk ada kepala sekolah yang memandang guru yang ikut PGP hanya untuk memenuhi hasrat pribadi. Hanya mengejar jenjang karier untuk menjadi kepala sekolah. Dengan persepsi demikian, tentu akan sulit bagi guru penggerak mewujudkan perubahan positif jika lingkungan terdekatnya tidak memberikan dukungan. Apalagi jika kemudian kepala sekolah menarik dukungan kepada CGP untuk mengikuti pendidikan.  Tantangan tahap kedua adalah ketika CGP sudah menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan sertifikat 306 jam pelajaran dan dinyatakan sebagai guru penggerak. Tantangan ini tidak kalah berat dibandingkan dengan tantangan tahap pertama. Guru penggerak mengemban misi kemuliaan dan keadaban. Tidak hanya terbatas pada tergerak dan bergerak untuk peningkatan kompetensi dirinya. Lebih dari itu, mereka juga harus menggerakkan ekosistem pendidikan di sekitarnya.  Tantangan berikutnya seperti di awal tulisan ini mengenai kekhawatiran keberlanjutan PGP setelah tahun 2024. Target yang dicanangkan Kemendikbudristek pada 2024 akan lahir 405.000 guru penggerak. Tantangan berupa kekhawatiran diri tentu memberikan konsekuensi besar karena berkaitan dengan motivasi dalam diri guru penggerak.  Pada titik inilah guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran harus berpegang pada nilai dan peran guru penggerak. Lima nilai guru penggerak: berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, harus menjadi bagian dari identitas yang melekat dalam diri guru penggerak.  Eksistensi guru penggerak akan terlihat jika dapat menjalankan perannya dengan baik. Yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan lingkungannya, menjadi pengajar pembelajaran bagi guru lain, dan mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Selain itu, guru penggerak harus berperan dalam membuka ruang diskusi dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan serta mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah.  Meminjam istilah Jay Parini dalam The Art of Teaching (2009), mengajar adalah seni pertunjukan. Guru penggerak sebagai kreator di ruang kelas harus membawa perubahan-perubahan di luar kelaziman selama ini yang menempatkan guru sebagai pusat belajar. Guru penggerak sudah waktunya menunjukkan seni pertunjukan mengajar pada kelaziman baru dengan menempatkan murid sebagai pusat belajar.  Tentu saja itu tidak mudah. Ekosistem pendidikan sudah terlalu lama terbelenggu dengan pola pikir guru, murid, dan orang tua yang memandang bahwa keberhasilan dalam pembelajaran adalah jika semua murid mendapatkan nilai yang baik pada bidang akademik. Itulah paradigma lama yang harus diubah guru penggerak menuju paradigma baru.  Selama mendampingi, penulis telah menemukan perubahan paradigma dari CGP. Mereka menunjukkan antusiasme dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Tidak hanya belajar modul, mereka juga telah menerapkan praktik baik dalam ruang pembelajaran. Inilah lompatan-lompatan yang diperlukan dan harus dijaga terus untuk meningkatkan mutu pendidikan.  Guru penggerak adalah agen perubahan untuk mengembalikan pemikiran Ki Hadjar Dewantara ke dalam ruang kelas. Sudah saatnya dalam praktik pendidikan diutamakan pengasuhan dengan dasar kemanusiaan dan cinta kasih. Sekolah sebagai perguruan harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi tumbuh dan berkembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.  Ki Hadjar Dewantara telah membuktikan keberhasilannya sebagai penggerak dalam laku perjuangan melalui pendidikan dan kebudayaan melawan kolonialisme. Guru penggerak dilahirkan melalui landasan dan fondasi yang kuat. Keberadaannya menjadi tolok ukur baru dalam membawa perubahan dan menebarkan praktik baik. Karena itu, meskipun banyak tantangan, guru penggerak harus tetap membawa gairah intelektual dan kebudayaan menuju transformasi pendidikan Indonesia.  Hari Guru Nasional bukanlah ajang untuk seremonial semata. Momentum itu harus dijadikan sebagai refleksi diri oleh semua guru. Bahwa guru adalah penggugah inspirasi dan kebaikan demi terwujudnya kesejahteraan lahiriah dan batiniah murid. Selamat Hari Guru. Salam dan bahagia. (*)  <hr />  *) ABDUL MAJID HARIADI, Guru di SMK Negeri 1 Sidoarjo dan menjadi pengajar praktik calon guru penggerak

Tantangan bagi Guru Penggerak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pembelajaran-Tatap-Muka-Tangerang-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Guru saat memberikan materi kepada siswa pada pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Kota Tangerang, Banten, Senin (6/9/2021). Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah menengah atas di Kota Tangerang secar" width="100%">
<figcaption>Guru saat memberikan materi kepada siswa pada pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Kota Tangerang, Banten, Senin (6/9/2021). Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah menengah atas di Kota Tangerang secar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) kembali menggelar pendidikan Program Guru Penggerak Angkatan 4. Ada 8.053 guru yang tergabung dalam program tersebut dengan menjalani pendidikan selama sembilan bulan.  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam sambutannya mengapresiasi para calon Guru Penggerak Angkatan ke-4 yang telah berhasil melalui proses seleksi yang sulit dan intensif.  “Selamat kepada para calon guru penggerak Angkatan ke-4. Saya yakin calon guru penggerak memiliki tekad yang kuat untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kita,” ungkap dia dalam pembukaan Program Guru Penggerak Angkatan ke-4 secara daring, Jumat (15/10).  Selama sembilan bulan, kata dia akan menjadi pembuktian pertama bagi para calon Guru Penggerak untuk bertemu dengan hal-hal baru yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya.  “Kalau Anda masih ragu, silakan tanya angkatan-angkatan sebelumnya. Tujuan dari program ini adalah memberikan bekal kemampuan kepemimpinan dalam pembelajaran dan pedagogi kepada guru,” ujar Mendikbudristek.  Dengan bekal yang diberikan selama sembilan bulan tersebut, ia berharap para calon Guru Penggerak dapat menggerakan komunitas belajar baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, untuk menjadi pemimpin pendidikan yang selalu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan bagi peserta didik.  “Sembilan bulan ke depan akan menjadi waktu yang sangat berharga bagi Bapak/Ibu untuk mempersiapkan diri untuk menjadi duta belajar di sekolah dan daerah masing-masing,” ungkap Menteri Nadiem.  Di samping itu, Menteri Nadiem juga berharap saat melakukan kunjungan kerja ke daerah, dapat bertemu dan mendengar praktik-praktik baik yang dihadirkan para calon Guru Penggerak untuk memerdekakan anak-anak Indonesia dalam belajar dan pengembangan diri.  “Untuk itu, tetap semangat dan berkolaborasi membangun suatu komunitas karena masa depan pendidikan Indonesia ada di tangan bapak/ibu,” tandasnya.

Sebanyak 8.053 Guru Ikuti Program Guru Penggerak Angkatan 4

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nadiem-blusukan-ke-Jogja.jpg" alt="Istimewa" width="100%">
<figcaption>Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema mengatakan, saat ini telah terjadi elitisme di dunia pendidikan Indonesia. Pasalnya, kebijakan di dunia pendidikan kini bukan lagi atas keputusan seluruh pemangku kepentingan.  Menurutnya, pendidikan seharusnya dapat mewadahi urusan seluruh rakyat Indonesia. Sikap elitisme ini pun dinilai membahayakan pengembangan SDM di Tanah Air.  "Elitisme di bidang pendididkan itu membahayakan karena menganggap mereka (pemerintah) sendiri yang paling mengerti pendidikan, kelompok mereka yang merasa mengerti mendesain ini," ujar Doni dalam siaran YouTube Vox Populi Institute Indonesia dikutip, Selasa (21/9).  Salah satu program dari kementerian yang dinilai memiliki arogansi adalah Guru Penggerak. Sebab, Guru penggerak ini bukannya memberikan akses merata, justru memihak kepada guru yang hanya memiliki akses terhadap program.  "Kalau Guru Penggerak hanya nol koma berapa persen dari 5 juta guru kita. Itu yang menjadi guru canggih apa bisa dia transformasi ke empat juta guru kita yang lain. Yang kita butuhkan kita serentak bergerak 5 juta itu menjadi guru penggerak bersama-sama," tutur dia.  Terlebih lagi, program ini disebut sebagai label untuk menjadi seorang guru. Kemudian nantinya ada label sekolah penggerak.  "Menentukan guru penggerak lalu dilabel, terus jadi sekolah penggerak terus diberi dana tiga tahun berturut itu adalah bentuk ketidakadilan. Jadi harus kita libatkan kecerdasan publik dan partisipasi semua masyarakat. Padahal kan partisipasi itu membuat sense of belonging menjadi lebih kuat," tutup Doni.

Program Guru Penggerak Nadiem Dianggap Bentuk Elitisme Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nadiem-blusukan-ke-Jogja.jpg" alt="Istimewa" width="100%">
<figcaption>Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berkunjung ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mantan bos Gojek itu pun meninjau implementasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.  Dalam kunjungannya itu, Nadiem menyempatkan diri untuk bermalam di rumah salah seorang calon Guru Penggerak angkatan ketiga, yakni Khoiry Nuria Widyaningrum pada Senin (13/9) malam. Kedatangannya itu pun sangat mendadak dan tidak dipersiapkan.  “Mohon maaf mengganggu, Ibu saya ingin mampir. Apakah boleh?,” ujar Nadiem sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (14/9).  Guru yang akrab disapa Ibu Nuri itu diketahui mengajar di SDN Jetisharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta itu pung mengaku tidak menyangka dirinya akan dikunjungi Mendikbudristek. Begitupun suaminya yang seorang guru SD Muhammadiyah Domban 3 dan kedua orang tuanya yang juga pensiunan guru sekolah Muhammadiyah. Mereka mengaku terkejut sekaligus bahagia.  “Saya masih berpikir, sekelas Mas Menteri mana mungkin datang ke rumah saya,” ujar Ibu Nuri.  Mendikbudristek menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya mampir dan bermalam di rumah ibu Nuri itu tak lain adalah untuk belajar dari Guru Penggerak. Menurut Nadiem, program Guru Penggerak itu adalah salah satu program terpenting Kemendikbudristek, karena tujuan utama dari program tersebut adalah regenerasi pemimpin-pemimpin sekolah.  "Kalau saya tidak lagi menjabat sebagai Menteri, yang akan meneruskan transformasi pendidikan adalah para Guru Penggerak. Saya ingin merasakan langsung keseharian sebagai calon Guru Penggerak agar saya lebih memahami. Saya ingin tahu suka dan duka Ibu Nuri sebagai guru. Boleh, Ibu, saya minta izin menginap?,” ujar Nadiem.

Nadiem Mulai Blusukan, Nginep di Rumah Calon Guru Penggerak di Jogja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/nadiem-di-DPR-istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud kembali melakukan pendidikan Program Guru Penggerak Angkatan 2 yang merupakan salah satu kebijakan Merdeka Belajar. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, terobosan dari Merdeka Belajar ini akan terus dihadirkan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.  Untuk mencapai visi tersebut, pihaknya akan mentransformasi sejumlah pilar yang mengokohkan ekosistem pendidikan Indonesia.  “Salah satu pilar tersebut adalah kepemimpinan guru. Terobosan Merdeka Belajar Episode Kelima: Guru Penggerak yang kami luncurkan tahun lalu, merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran,” kata Nadiem, Kamis (15/4).  Melalui program ini, Nadiem meyakini akan lahir para guru yang mampu menciptakan pembelajaran dengan berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan ke arah kemajuan. “Saya sangat berbahagia, betapa calon-calon Guru Penggerak angkatan pertama, termasuk para instruktur, fasilitator, dan pengajar praktiknya sudah menunjukkan kemajuan yang kita cita-citakan bersama,” lanjut dia.  Sementara itu, Dirjen GTK Iwan Syahril menuturkan, sebelumnya sudah ada 2.460 calon guru penggerak (CGP) dan 507 pengajar praktik (PP) yang sudah mengikuti Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 1. Kata dia, dalam pelatihan tersebut, terlihat perubahan pola pikir para guru.  “Budaya refleksi, mencari solusi dengan berkolaborasi, semangat egaliter, dan rasa kekeluargaan yang erat sangat terlihat dan tampak jelas,” tutur Iwan.  Harapan Iwan melalui Program Guru Penggerak, yaitu program ini dapat menghasilkan guru yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Memiliki sebuah profil pelajar sebagai tujuan pendidikan Indonesia yaitu Profil Pelajar Pancasila.  “Murid-murid Indonesia adalah pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Guru harus menumbuhkan murid-murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebhinekaan global”, tegas Iwan.  Adapun, peserta yang akan mengikuti pendidikan program guru penggerak angkatan 2 terdiri dari 232 fasilitator dari 971 pendaftar, pengajar praktik sebanyak 576 peserta dari 9.356 pendaftar, dan calon guru penggerak sebanyak 2.800 peserta dinyatakan lulus dari 17.091 pendaftar.

2.800 Peserta Ikuti Program Guru Penggerak Angkatan 2

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Program Guru Penggerak

Berita Terkini