<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/20221207_101155_1.jpg" alt="Polisi berjaga di sekitar Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Rabu (17/12), pasca ledakan bom. Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi berjaga di sekitar Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Rabu (17/12), pasca ledakan bom. Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto meminta Polri hingga BNPT meningkatkan kewaspadaan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal ini menyusul terjadinya bom bunuh diri di kantor Polsek Astanaanyar yang terjadi pada Rabu (7/12) pagi. "Tingkat kewaspadaan harus dinaikkan, ini menyangkut penegak keamanan yang didalamnya ada BNPT, kepolisian dan intelejen," kata pria yang kerap disapa Bambang Pacul kepada wartawan, Rabu (7/12). Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, peristiwa bom bunuh diri tersebut seharusnya dapat diantisipasi oleh jajaran aparat keamanan. Menurut Bambang, aparat seharusnya memiliki internal security sistem untuk mencegah terjadinya aksi teror. "Jadi Internal security system ini harus ditata ulang, kalo di banyak negara kan sudah ada internal security, semua negara punya yaitu sistem yang bisa kita baca bersama," tegas Bambang. Bambang juga mengusulkan agar program deradikalisasi yang dilakukan BNPT dievaluasi. Mengingat, pelaku bom bunuh diri merupakan residivis atau mantan terpidana terorisme. "Menurut catatan sementara korban ini diduga itu adalah mantan napi terorisme yang sudah terkena hukuman empat tahun di Nusakambangan, kalau keluarnya begini, berarti kan ada dugaan belum sembuh, maka ini harus dilakukan peningkatan lagi deradikalisasi," cetus Bambang. Terkait peristiwa tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung tempat kejadian perkara kejadian bom bunuh diri di Mapolsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat. Dalam tinjauannya, Sigit menegaskan telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa bom bunuh diri tersebut. “Ini semua akan didalami. Sehingga kita minta kepada seluruh rekan-rekan untuk bisa membantu kami dan tim agar bisa menuntaskan kejadian secara maksimal. Seluruh tim dan satgas sudah diperintahkan untuk bergerak,” ucap Sigit di Mapolsek Astana Anyar, Rabu (7/12). Sigit mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sidik jari dan Face Recognition terduga pelaku bom bunuh diri identitasnya adalah, Agus Sujatno alias Agus Muslim. “Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum empat tahun di bulan September atau Oktober 2021 lalu yang bersangkutan bebas,” ucap Sigit. Sigit juga menyatakan, terduga pelaku bom bunuh diri tersebut juga terafiliasi dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bandung, Jawa Barat. “Saat ini tim terus bekerja menuntaskan peristiwa yang terjadi,” pungkas Sigit. (*)

Teror Bom, DPR Usul Program Deradikalisasi-BNPT Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1660911515080.jpg" alt="Umar Patek ketika menjadi tim pengibar bendera. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Umar Patek ketika menjadi tim pengibar bendera. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Narapidana teroris Umar Patek dijadwalkan bebas bulan ini. Sosok yang berperan dalam Bom Bali itu pun memiliki beberapa rencana setelah bebas.  Salah satunya adalah membantu Pemerintah Indonesia dengan terlibat di program deradikalisasi. Umar Patek berjanji mengajak generasi muda jauh dari paham terorisme.  ”Saya berkomitmen membantu pemerintah dalam program deradikalisasi, baik kepada kaum milenial maupun kalangan masyarakat atau akademisi, supaya mereka paham tentang bahaya terorisme dan bahaya pemahaman radikalisme,” kata Umar Patek di Lapas Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, Jumat (19/8).  Dia mengatakan, saat ini, paham radikalisme masih tumbuh subur di Indonesia. Dia berjanji membantu pemerintah menyadarkan warga Indonesia supaya terhindar dari paham radikalisme dan terorisme.  ”Sejauh ini radikalisme tetap ada, di manapun, di negara manapun, masih tetap ada. Saya akan membantu pemerintah untuk deradikalisasi,” ujar Umar Patek.  Sebelumnya, masa penahanan narapidana kasus terorisme (Napiter) Umar Patek berkurang selama 5 bulan. Umar Patek mendapatkan remisi umum HUT RI.  Napiter Bom Bali itu pun bakal bebas bulan ini. Sebab telah memenuhi ketentuan bebas bersyarat.  Meski demikian, belum ada keputusan resmi kapan Umar Patek bisa bebas. Sebab surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) belum turun.  Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji mengatakan, sesuai perhitungan, Umar Patek bisa bebas bulan ini. ”Jadi remisinya Umar Patek selama lima bulan. Sementara jika dihitung (sisa masa pidana) dari Agustus 2022 sampai Januari 2023 tentunya sudah selesai,” terang Zaeroji.

Rencana Umar Patek Paska Bebas, Bantu Pemerintah Deradikalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menganggap pola program deradikalisasi tidak perlu diubah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyebutkan, program deradikalisasi akan berlanjut seperti biasa. ’’Bukan dievaluasi deradikalisasinya, tapi ditingkatkan (kualitasnya, Red),’’ ungkapnya. Mahfud menjelaskan, deradikalisasi bukan perkara sederhana. Butuh proses dan tidak bisa dilakukan begitu saja. ’’Kalau tindakan melanggar hukum, ya dibawa ke hukum. Kalau ideologis dibawa ke wacana, kalau ujaran kebencian dibawa ke KUHP, kan gitu,’’ terang mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Saat ini, lanjut Mahfud, aksi terorisme sudah berkurang. Secara kuantitatif, hal itu merupakan kabar baik. ”Artinya, jumlah teror pada 2017 dan 2018 itu lebih tinggi daripada 2019,” terangnya. Selain itu, menurut Mahfud, kinerja aparat kepolisian dalam mengungkap kasus terorisme telah berjalan baik. Melalui langkah-langkah antisipasi, banyak terduga teroris yang ditangkap sebelum mereka beraksi. Karena itu, dia membantah kejadian di Medan dianggap kebobolan. ”Kalau tidak diantisipasi, pasti lebih banyak,” katanya. ”Yang tertangkap-tertangkap itu kan punya rencana semua,” tambahnya. Pejabat asal Madura tersebut menyampaikan, antisipasi aksi terorisme tidak pernah berhenti. Satu atau dua aksi yang terjadi tidak bisa disebut sebagai kebobolan. ”Antisipasi ada, ketika ada peristiwa. Itu jadi pembuka untuk ambil (<a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/11/2019/fakta-baru-pascabom-polrestabes-medan-bali-jadi-target-selanjutnya/">terduga teroris</a>) yang lain,” imbuhnya. Di lain pihak, pakar terorisme Al Chaidar menilai, upaya deradikalisasi yang dilaksanakan pemerintah belum maksimal dan serius. Bahkan, dia menyebut deradikalisasi di tanah air gagal. ”Tapi kan negara nggak pernah mau mengakui,” tuturnya. Menurut dia, Mahfud harus me-review program deradikaliasi yang sudah berjalan. Dengan begitu, bisa diketahui kekurangan dan titik-titik lemah program tersebut. ”Kemudian diperbaiki, diganti programnya kalau ada yang nggak tepat,” jelasnya. ”Kalau menyatakan itu sudah tepat, dia harus menunjukkan indikatornya apa, buktinya apa,” tambahnya. Menurut Al Chaidar, saat ini masih ada peserta program deradikalisasi yang kembali beraksi. Itu berarti, program tersebut tidak bisa disebut berhasil. Menurut dia, perlu dilakukan kontrawacana. Yakni, pertarungan wacana di ruang publik. Al Chaidar menyebutkan, banyak warga yang terpengaruh dan ikut menjadi bagian kelompok teroris lewat wacana. ”Wacana tersebut harus dilawan dengan kontrawacana. Itu yang bisa membuat teroris berkurang,” terangnya. Al Chaidar mencontohkan, tafsir jihad versi JAD harus dilawan dengan tafsir jihad versi pemerintah. ”Kalau ada tafsiran tentang negara Islam dari JAD, harus ada tafsiran negara Islam dari pemerintah. Kalau ada tafsiran tentang khilafah dari JAD, harus ada tandingannya. Itu harus dilawan terus-menerus.”

Antisipasi Terorisme, Pemerintah Pertahankan Pola Deradikalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-10-at-13.31.17.jpeg" alt="Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh orang tidak dikenal di Banten. Ternyata pelaku adalah terduga teroris. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh orang tidak dikenal di Banten. Ternyata pelaku adalah terduga teroris. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi terorisme semakin hari terus mengalami peningkatan. Kelompok radikal ini bahkan di masa sekarang sudah berani melibatkan perempuan dan anak-anak dalan menjalankan teror. Tak hanya itu, sasarannya bahkan sudah sampai pejabat negara. Terbaru, Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh Abu Rara yang merupakan kelompok JAD jaringan Abu Zee.  Pengamat Teroris, Al Chaidar mengatakan, meningkatnya kenekatan aksi teroris menjadi catatan penting bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua. Adapun aspek yang mesti diperbaharui yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme.  Aturan tersebut dianggap penting dalam aspek penanggulangan teroris. Namun, revisi yang dilakukan pada 2018 lalu, tidak menyebutkan secara tegas fungsi pelibatan TNI dalam penanggulangan teroris. "Diperkuatnya pada penegakkan keterlibatan TNI. Kalau mau dilibatkan di bagian apa," kata Chaidar kepada JawaPos.com, Jumat (18/10).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_RILIS-TERORIS_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="ILUSTRASI Teroris. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Teroris. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh orang tidak dikenal di Banten. Ternyata pelaku adalah terduga teroris. (Istimewa)  Menurut Chaidar, harus dirinci kewenangan TNI dalam penanggulangan teroris. Supaya upaya pencegahan dan penegakkan hukum juga bisa maksimal. TNI sendiri dinilai tidak menyalahi aturan apabila terlibat penagakkan hukum terhadap teroris. Karena kelompok radikal ini juga bagian dari unit militer yang diyakini kelompok tersebut, serta bisa mengancam kedaulatan negara.  Sementara itu, dari aspek pencegahan munculnya teroris, program deradikalisasi yang selama ini dijalankan polri tidak berhasil. Hak utu tergambar dari banyaknya aksi teror selama 5 tahun kebelakang. Bahkan seorang Menteri pun harus menjadi korban kejahatan mereka.  "Deradikalisasi harus diakui dengan berulangnya kasus-kasus teroris, deradikalisasi gagal. Cuma kan pemerintah nggak pernah mau menerima kenyataan itu. Kita bilang gagal selalu dibantahnya," tegas Chaidar.  Oleh karena itu, pemerintah bersama institusi penegak hukumnya tidak bisa berpuas diri merasa program yang dijalankannya sudah berhasil. Terlebih saat ini, korban aksi teroris bukan hanya rakyat, tapi sudah menyasar aparat kepolisian dan pejabat negara.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_RILIS-TERORIS_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Tersangka terorisme berhasil ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka terorisme berhasil ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> ILUSTRASI Teroris. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)  "Menyelesaikan secara serius ya ubah programnya, ubah Undang-undangnya, jangan lagi program deradikalisasi, tapi program kontra wacana dan humanisasi, dan juga program meratifikasi lead of signature the terorism of organization dari PBB. Kalau mau itu diselesaikan ya monggo, kalau nggak ya apa boleh buat," imbuh Chaidar.  Aspek lain yang harus diperkuat Jokowi yakni satuan intelijennya. Dengan banyaknya aksi teror, juga menggambarkan intelijen banyak kebobolan. "Dia (intelijen) punya fasilitas, dia punya banyak akses dana, tapi kok haduh, kalau dikasih ke kita aja fasilitasnya, aksesnya kemudian peralatannya hebat banget kita sebagai peneliti bisa mengakses banyak hal," pungkas Chaidar.

Jokowi Diminta Revisi UU Terorisme dan Ganti Program Deradikalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/syafruddin-public-trust-elemen-penting-penegakan-supremasi-hukum_m_.jpg" alt="Menteri PANRB, Syafruddin. Syafruddin mengatakan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat akan memunculkan legitimasi yang utuh" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB, Syafruddin. Syafruddin mengatakan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat akan memunculkan legitimasi yang utuh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan yang kuat harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tujuannya adalah agar dapat menjalankan program dan melahirkan inovasi pelayanan publik dengan kualitas yang baik dan berkesinambungan. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat tersebut akan memunculkan legitimasi yang utuh kepada negara dan pemerintahannya. Hal itu diungkapkan Meneri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin dalam acara Rapat Kerja dan Penandatangan Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (17/1). "Kinerja BNPT harus diarahkan untuk meraih public trust dalam upaya penanggulangan terorisme. Menguatkan opini publik negara tidak pernah kalah dari terorisme," kata Syafruddin. Dia memaparkan bahwa kontra terorisme yang dilakukan BNPT merupakan perang untuk merebut opini publik. Penegakan hukum harus mampu membuktikan teroris adalah musuh masyarakat yang harus diadili karena melanggar hukum Indonesia. "Simbol negara era demokratisasi berupa penegakan hukum dengan meraih simpati publik," ujar Syafruddin. Sebab jika pelaku teror berhasil menebar ketakutan yang luas, maka negara dianggap lemah dan tidak mampu mendapat legitimasi rakyat. Maka dari itu, BNPT harus semakin diperkuat melalui kinerjanya agar dapat meraih kepercayaan dari masyarakat. Sebab saat ini ancaman terorisme sangat dinamis dan sedang bertranformasi. Untuk mendukung penguatan kinerja BNPT, menurut Syafruddin ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti fokus dan membuat prioritas. "Lebih fokus pada hasil dan menciptakan kinerja yang berkualitas artinya fokus memberikan kemanfaatan bagi publik," tutur Syafruddin. Terkait pengembangan SDM di BNPT perlu dilakukan akselerasi kinerja atau shifting komposisi pelaksana fungsional untuk menjamin secara teknis pendayagunaan SDM dapat segera memenuhi standar kinerja yang dibutuhkan organisasi. Mendukung hal tersebut maka peningkatan kinerja BNPT harus dibangun melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP). "Melalui SAKIP, setiap instansi termasuk BNPT didorong mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggran yang digunakan," harap Syafruddin

Syafruddin: Public Trust Elemen Penting Penegakan Supremasi Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kepala-bnpt-banyak-wilayah-belum-tersentuh-program-deradikalisasi_m_-scaled.jpg" alt="Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius dalam rapat kerja yang digelar di di Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (17/1)." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius dalam rapat kerja yang digelar di di Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar rapat kerja dan penandatanganan terkait komitmen dan semangat BNPT dalam meningkatkan penanggulangan terorisme guna mendukung peningkatan stabilitas politik dan keamanan nasional. Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, pihaknya diamanatkan sesuai dengan UU 5/2018 agar menjadi lembaga yang diperkuat sehingga ada penambahan struktural, serta melaksanakan tugas-tugas ke depan. Oleh karena itu, BNPT bersinergi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Menurutnya, terorisme adalah ancaman global terhadap setiap negara. Namun, masing-masing negara memiliki akar permasalahannya masing-masing. &ldquo;Kita sendirilah bangsa Indonesia yang tahu persis apa akar masalah (radikalisme) itu. Nah, tugas BNPT mengkomunikasikan hal itu ke seluruh kementerian lembaga berkolaborasi demi kebaikan,&rdquo; ujar Suhardi di Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (17/1). Pada 2019 ini, BNPT mendapatkan anggaran sebesar Rp 699 miliar. Suhardi akan mengalokasikan dananya khusus untuk mengembangkan program deradikalisasi di seluruh provinsi tanah air. &ldquo;Bentangan geografis (Indonesia) besar sekali, kita punya SKPT, tapi kita ke depan akan aktifkan kembali dengan program yang besar begini, kita akan petakan. Memang kita punya keterbatasan sumber daya dan dana terbatas tapi kita bisa prioritaskan,&rdquo; tutur dia. Contohnya, pada tahun lalu, BNPT telah menggelar dua operasi sinergitas dengan melibatkan kementerian terkait di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah. &ldquo;2019 kita tambah satu lagi, daerah Jawa Timur. Jawa Tengah sudah kita garap 2017,&rdquo; katanya. Semua provinsi, lanjut dia, akan diidentifikasi dan dilaksanakan deradikalisasi supaya wawasan kebangsaan bisa bangkit. Pasalnya, banyak daerah terpencil yang masih belum tersentuh. &ldquo;Karena ternyata banyak (wilayah) yang belum tersentuh sampai ke bawah, seperti di NTB. Kemarin kita hadirkan dengan Pak Menkopolhukam setelah kita sentuh ternyata berbalik semua menjadi membaca Pancasila, Indonesia Raya berkibar. Kita ingin semua terjadi di seluruh wilayah RI,&rdquo; papar Suhardi.

Kepala BNPT: Banyak Wilayah Belum Tersentuh Program Deradikalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bnpt-lemah-dalam-program-deradikalisasi-perlu-ada-dukungan-pemerintah_m_215682.jpeg" alt="Ilustrasi: Para narapidana kasus terorisme saat menyerahkan diri di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/5) pagi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Para narapidana kasus terorisme saat menyerahkan diri di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/5) pagi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelesaian kasus terorisme tidak hanya dilakukan dengan cara penindakan. Ada juga cara lain, yakni pencegahan atau yang kerap dilakukan dengan program deradikalisasi. Pendiri Lembaga Kanjian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI), Solahudin mengatakan, tindak pidana terorisme dengan cara penindakan hukum tidak akan bisa selesai. "Saya ingatkan penegakan hukum hanya bisa menyelesaikan tindak pidananya, tidak menyelesaikan masalah," ujar <a href="https://www.jawapos.com/tag/1161/teroris" target="_blank">Solahudin</a> dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (26/5). Untuk menyelesaikan masalah terorisme butuh program deradikalisasi dan kontra radikalisme yang mumpuni dan kuat. Oleh sebab itu salah satu caranya adalah, pemerintah memperkuat Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT). "Saat ini posisi BNPT masih lemah dalam soal deradikalisasi dan kontra radikalisme," katanya. Menurut Solahudin, penyelesaian akar masalah terorisme adalah dengan program deradikalisasi atau kontra radikalisme. Jadi apabila fokus pada penindakan hukumnya saja pelaku teror akan terus ada. "Karena kalau akar masalah terorisme diselesaikan, harapannya ke depan terorisme tidak lagi jadi ancaman bagi Indonesia," pungkasnya.

BNPT Lemah dalam Program Deradikalisasi, Perlu Ada Dukungan Pemerintah