<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Capture-2022-02-05-18.04.58.jpg" alt="Putra Siregar menyampaikan nasihat dan meminta Teuku Ryan untuk tetap berusaha happy sekalipun sedang menghadapi masalah." width="100%">
<figcaption>Putra Siregar menyampaikan nasihat dan meminta Teuku Ryan untuk tetap berusaha happy sekalipun sedang menghadapi masalah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - YouTuber sekaligus pengusaha Putra Siregar dan Rico Valentino divonis 6 bulan penjara terkait kasus pengeroyokan terhadap korban bernama Muhammad Nur Alamsyah. Keduanya menerima hasil putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim.  Nur Wafiq Warodat, kuasa hukum Putra Siregar dan Rico Valentino, menyatakan bahwa kliennya kemungkinan akan bebas bulan depan atau bulan September mendatang. Hal itu berdasarkan penghitungan masa penahanan yang telah dijalani dan vonis yang dijatuhkan.  Kendati demikian, Putra Siregar berharap berharap dapat bebas lebih cepat. Oleh karena itu, kuasa hukumnya bakal mengajukan untuk mengikuti program asimilasi supaya suami Septia Yetri itu bisa menghirup udara bebas sebelum habis sisa masa hukuman.  "Kami akan mengupayakan program asimilasi dengan harapan bebas lebih cepat," ucap Nur Wafiq Warodat saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (18/8).  Program asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat dalam masa hukuman yang sedang dijalani.  Berdasarkan laman website Kemkumham.go.id, program asimilasi dapat diajukan apabila narapidana sudah menjalani 2/3 masa hukuman, berkelakuan baik, dan memenuhi syarat administratif dan substantif.  Kejadian yang menimpa Putra Siregar menjadi pembelajaran berharga untuk yang bersangkutan lebih berhati-hati dan memperbaiki diri ke depannya. "Termasuk mengelola emosi , menata jiwa supaya menjadi orang lebih baik lagi," kata Nur Wafiq Warodat.  Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Selatan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara terhadap Putra Siregar dan Rico Valentino. Kedua terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap orang lain.  Kasus dugaan pengeroyokan yang menjerat Putra Siregar dan Rico Valentino terjadi di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan pada 16 Maret 2022 lalu. Korbannya bernama Muhammad Nur Alamsyah.  Pengeroyokan itu dipicu oleh seorang perempuan yang belakangan diketahui seorang selebgram bernama Chandrika Chika. Insiden ini dipicu oleh salah paham untuk membela teman.

Ingin Bebas Lebih Cepat, Putra Siregar Ajukan Program Asimilasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Napi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali memperpanjang program pemberian hak Integrasi dan Asimilasi di rumah bagi narapidana dan Anak sebagai pencegahan dan penanggulangan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Hal tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 43 Tahun 2021.  Adapun Permenkumham ini merupakan Perubahan Kedua atas Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 dan Permenkumham RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, PB, CMB, dan CB bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.  Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti mengungkapkan, hal ini merupakan upaya lanjutan Kemenkumham dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak melalui pemberian Asimilasi dan Integrasi.  “Pelaksanaan Permenkumham ini merupakan langkah yang ditempuh untuk melindungi hak kesehatan WBP di masa pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak awal tahun 2020, terlebih saat ini muncul berbagai varian baru yang harus kita waspadai,” kata Rika dalam keterangannya, Minggu (2/1).  Penerbitan Permenkumham tersebut menjadi respon terhadap pandemi yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Untuk itu, Rika kembali menegaskan bahwa Pemasyarakatan akan melaksanakan ketentuan tata cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sesuai peraturan yang ada.  "Adapun perubahan yang dilakukan terkait narapidana penerima Asimilasi dan perluasan jangkauan penerima hak Integrasi dan Asimilasi bagi narapidana dan Anak. Bila semula berlaku bagi narapidana yang 2/3 masa pidana dan Anak yang 1/2 masa pidananya hingga 31 Desember 2021, kini diperpanjang hingga 30 Juni 2022," papar Rika.  Terkait pelaksanaan Permenkumham RI tersebut, pihaknya menekankan seluruh proses layanan Asimilasi dan Integrasi tidak dipungut biaya apa pun. Karena itu, seluruh petugas perlu mencermati dan melaksanakan peraturan ini agar tidak terjadi kesalahan.  "Nantinya akan makin banyak yang melaksanakan Asimilasi dan Integrasinya di rumah, tentunya dengan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Kami juga berharap masyarakat mau berperan serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan Asimilasi di rumah. Kami akan terus melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan penanganan penyebaran Covid-19 dengan lebih optimal,” tegas Rika.  Sebelumnya, sejak awal pandemi Kemenkumham telah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi di Rumah melalui Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.  "Hingga saat ini kebijakan tersebut telah berhasil merumahkan 94.047 narapidana dan 2.026 Anak untuk menjalankan hak Integrasi dan 115.798 narapidana dan Anak untuk menjalankan hak Asimilasi di rumah," pungkas Rika.

Kemenkumham Lanjutkan Program Asimilasi Hingga Juni 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-3-2.jpg" alt="Pesulap merah (kiri) bersama Samsudin. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pesulap merah (kiri) bersama Samsudin. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kanwil Kemenkumham Jatim terus berupaya mengurangi dampak overkapasitas di lapas/rutan yang mencapai 109 persen. Salah satunya dengan menerapkan program asimilasi dan integrasi di rumah selama pandemi. Sejak Januari, total ada 7.658 warga binaan telah mendapatkan haknya.  Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono mengakui, masalah klasik overkapasitas diperparah dengan kondisi pandemi yang belum bisa sepenuhnya bisa dikendalikan. ”Jika lapas terlalu penuh, pagebluk juga akan semakin sulit dikendalikan karena tidak mungkin dilakukan pshycal distancing,” ujar Krismono.  Untuk itu, di samping mempercepat vaksinasi, pihaknya juga menjalankan kebijakan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.  Kebijakan tersebut, berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 masa pidananya dan anak yang tanggal 1/2 masa pidananya sampai 31 Desember 2021. ”Biasanya asimilasi dilakukan di tempat yang sudah disediakan lapas atau di tempat kerja sosial, tapi dengan kebijakan ini, warga binaan bisa melakukan di rumah,” ujar Krismono.  Hak asimilasi dan integrasi itu juga tidak asal diberikan. Warga binaan setidaknya harus memenuhi syarat seperti berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan. Pihak lapas/rutan juga akan memastikan kejelasan keluarga atau penjamin. Tidak itu saja, pihak lapas/rutan akan menggandeng bapas untuk melakukan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).  ”Sidang ini yang akan menentukan apakah warga binaan berhak mendapatkan asimilasi/integrasi atau tidak,” terang Krismono.  Meski ketat, Krismono menegaskan, seluruh pelayanan tersebut gratis. Jika masyarakat menemukan penyimpangan dan pelanggaran, agar segera melaporkan kepada kanwil.  ”Akan segera kami tindak lanjuti jika ada penyimpangan, jangan ragu melapor kepada kami,” papar Krismono.  Hingga saat ini, total ada 5.352 warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi. Sedangkan 2.306 lainnya mendapatkan hak integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Total ada 7.658 warga binaan yang dibebaskan melalui kebijakan tersebut.  ”Ini bukan obral hukuman, tapi menjadi upaya kami untuk mengendalikan jumlah warga binaan di lapas/rutan agar tidak memperparah kondisi pandemi,” urai Krismono.  Dari jumlah itu, terdapat 38 orang orang melakukan pelanggaran tata tertib. Dengan perincian 10 orang melanggar saat asimilasi dan 28 lainnya melanggar tata tertib integrasi.  ”Jumlah ini sangat kecil karena rasionya hanya 0,4 persen saja,” terang Krismono.  Meski begitu, pihaknya tidak memberikan toleransi atas pelanggaran yang dilakukan. Sesuai instruksi Menkumham, tutur Krismono, para pelanggar akan dimasukkan ke staft cell. Dan hak-haknya akan dicabut sampai eksperasi waktu bebasnya.

Rutan Overkapasitas Sampai 109 Persen, 7 Ribu Napi Dipulangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemimpin-jaringan-pornografi-anak-tewas-dikeroyok-di-penjara_m_.jpg" alt="Pemimpin jaringan pornografi anak kelas dunia yang baru saja dijatuhi hukuman 40 tahun penjara bulan lalu, tewas dalam perkelahian dengan tujuh narapidana pada 2 Januari di Penjara Federal Michigan" width="100%">
<figcaption>Pemimpin jaringan pornografi anak kelas dunia yang baru saja dijatuhi hukuman 40 tahun penjara bulan lalu, tewas dalam perkelahian dengan tujuh narapidana pada 2 Januari di Penjara Federal Michigan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 39.976 narapidana dan warga binaan anak telah dibebaskan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Langkah ini dilakukan lewat program asimilasi dan integrasi lembaga pemasyarakatan guna menangkal penyebaran Covid-19.  "Total data asimilasi dan integrasi adalah 39.976. Data ini dikumpulkan dari 525 UPT Pemasyarakatan," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti‎ kepada wartawan, Rabu (27/5).  Rika mengatakan, warga binaan yang dibebaskan melalui proses asimilasi ‎sebanyak 37.473. Rinciannya, sebanyak 36.549 dari narapidana dan 934 orang lainnya berstatus warga binaan anak.  "Jadi narapidana jumlahnya 36.539 dan warga binaan anak sebanyak 934 orang," katanya.  Sedangkan 2.403 warga binaan lainnya dibebaskan melalui hak integrasi. ‎Rinciannya adalah narapidana sebanyak 2.360, dan warga binaan anak berjumlah 43.  "Jadi dibebaskan melalui integrasi jumlah datanya adalah 2.403 orang," ungkapnya.  Diketahui, ‎pembebasan narapidana dan anak itu, telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, tertanggal 30 Maret 2020.  Keputusan itu menerangkan, pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak merupakan upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lapas, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan (rutan) dari pandemi Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PCXlSyOYZbc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Zmn6vfjOQWI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=bG9gAV8L-Mo

Cegah Covid-19, Kemenkumham Telah Bebaskan Hampir 40 Ribu Narapidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Screenshot_2020-05-18-14-13-46-272_com.whatsapp-01.jpg" alt="Bahar Smith disambut jemaahnya usai bebas melalui program asimilasi. Antara" width="100%">
<figcaption>Bahar Smith disambut jemaahnya usai bebas melalui program asimilasi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Bahar bin Smith telah dinyatakan bebas dari penjara karena proses asimilasi. Usai bebas, Habib Bahar bin Smith kembali berceramah di pondok pesantrennya, Tajul Alawiyyin pada Sabtu (16/5) lalu.  Sejumlah potongan video yang memperlihatkan Bahar sedang berceramah tersebar di media sosial. Dari rekaman, terlihat jemaah duduk rapat mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Bahar. Mereka terlihat mengabaikan protokol kesehatan yang berlaku terutama social distancing demi mencegah Korona.  Kadivpas Kemenkumham Jabar Abdul Aris mengatakan, petugas Bapas telah mendatangi dan memberikan peringatan kepada Bahar agar tidak mengumpulkan massa terlebih dahulu di masa pandemi.  “Petugas Bapas setelah kegiatan tersebut mengingatkan yang bersangkutan untuk tidak melakukan kumpulan massa di saat sekarang,” jelasnya seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Senin (18/5).  Abdul menambahkan, Bahar juga diminta untuk memberi sosialisasi atau imbauan kepada para jemaahnya agar senantiasa membantu mencegah sebaran Korona. Bahar diketahui bebas dari tahanan setelah mendapatkan program asimilasi.  “Dalam pencegahan Covid-19 yang bersangkutan juga diminta untuk mengimbau jamaah turut membantu pencegahan Covid-19,” paparnya.  Diketahui, Bahar divonis hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yzFL_FIfIhA  https://www.youtube.com/watch?v=IcFjZuDgpOk  https://www.youtube.com/watch?v=A9T_JUrKV68

Bebas Program Asimilasi, Bahar bin Smith Hiraukan Social Distancing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menkum-Ham-Yasonna-Laoly-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kement" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kement</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamongan Laoly telah melantik Irjen Pol Reinhard Silitonga sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM. Yasonna meyakini, Reinhard mampu mengemban amanah tersebut.  Pengalamannya dibidang reserse narkoba, menjadi alasan Yasonna menunjuk jenderal polisi bintang dua itu menduduki posisi Dirjen PAS.  "Beliau dua kali Direktur narkoba, di Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Memudahkan kordinasi dengan Polri dan BNN," kata Yasonna dikonfirmasi, Senin (4/5).  Yasonna menyebut, sebanyak 50 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan narapidana narkoba. Hal ini dapat memudahkan koordinasi Ditjen PAS dengan Polri dan BNN. "Seperti diketahui, sekarang sudah lebih 50 persen penghuni Lapas, adalah kejahatan narkoba," ujar Yasonna.  Selain itu, politikus PDI Perjuangan ini pun meminta Reinhard untuk terus melanjutkan program asimilasi dan integrasi yang telah berjalan. Yasonna mengharapkan, Reinhard dapat segera berkoordinasi dengan jajaran anggotanya. "Kita terus laksanakan itu. Dia harus kordinasikan ke para Direktur, Kadiv PAS, Kalapas untuk terus melaksanakan program itu," tegas Yasonna.  Untuk diketahui, Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan 39.193 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi. Dari program asimilasi dibebaskan 36.937 orang dengan rincian 36.029 narapidana dan 908 anak.  Sementara dari program integrasi, tercatat dibebaskan 2.256 orang dengan rincian 2.220 narapidana dan 36 anak. Program ini akan terus berjalan hingga masa darurat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah selesai. Sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=x73OgCyx3XU  https://www.youtube.com/watch?v=OkFJxvqBXlU  https://www.youtube.com/watch?v=ocX59aSNg6g

Yasonna Minta Irjen Pol Reinhard Lanjutkan Program Asimilasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menkumham-Yasonna-H-Laoly-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19 Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19" width="100%">
<figcaption>Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19 Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly membeberkan alasannya mengeluarkan puluhan ribu narapidana melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi virus Korona atau Covid-19. Yasonna menyebut Lapas di Indonesia kini sudah over kapasitas. Ini sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 kepada warga binaan Lapas.  "Pertama kali yang harus dilakukan adalah creating space pada seluruh Lapas, Rutan dan LPKA yang saat ini mengalami overcrowded. Maka dari itu saya selaku Menteri Hukum dan HAM menginstruksikan segera pada jajaran Pemasyarakatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan pandemi Covid-19," kata Yasonna dalam upacara peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-56 secara virtual melalui teleconference, Senin (27/4).  Yasonna menyebut, berbagai hal turut disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham. Sampai pada kebijakan program asimilasi dan integrasi melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.  “Mulai penyiapan bilik sterilisasi, penghentian sementara penerimaan tahanan, subtitusi layanan kunjungan dengan layanan daring, pelaksanaan sidang online, sampai pada kebijakan program asimilasi dan integrasi melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020," ujar Yasonna.  Menurutnya, hanya bagi mereka yang memenuhi syarat diberikan pembinaan di luar lembaga atau di tengah-tengah masyarakat yaitu asimilasi di rumah. Yasonna mengklaim, pembinaan di luar lembaga merupakan salah satu program pembinaan yang selama ini telah berjalan dilakukan dengan membaurkan narapidana ke masyarakat umum.  "Itulah makna dari sistem pemasyarakatan. Dalam kondisi darurat ini narapidana lebih ditekankan untuk berada di rumah dan melakukan proses integrasi dengan keluarga inti,” imbuh Yasonna.  Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, bukan hanya Indonesia yang mengeluarkan napi di tengah pandemi Korona. Tapi, negara lain di antaranya Amerika Serikat, Iran, Afghanistan, Jerman, Kanada, Australia, dan Polandia sudah menindaklanjuti dengan mengambil kebijakan melakukan percepatan pengeluaran narapidana. "Supaya mencegah pandemi Covid-19 kian meluas," urai Yasonna.  Oleh karena itu, Yasonna menegaskan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dia menjelaskan, narapidana bukan serta merta dibebaskan, melainkan mereka tetap menjalani pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan dan bersinergi dengan petugas kepolisian.  "Pemasyarakatan adalah segala bentuk usaha untuk mengembalikan para pelanggar hukum ke tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu kedudukannya bukanlah terpisah dari masyarakat itu sendiri,” tukas Yasonna.  Seperti diketahui, sejumlah aktivis hukum yang tergabung kelompok masyarakat sipil menggugat kebijakan dibebaskannya narapidana melalui program asimilasi dan integrasi yang dilakukan Yasonna. Gugatan itu didaftarkan oleh Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, dan juga Lembaga Pengawasan, dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia ke Pengadilan Negeri Surakarta pada Kamis (23/4) lalu.  Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Boyamin Saiman menilai, kebijakan tersebut telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. "Kami mewakili kepentingan masyarakat yang justru harus ronda di kampung-kampung wilayah Surakarta bahkan keluar biaya untuk membuat portal di jalan masuk gang," kata Boyamin dalam keterangannya, Minggu (26/4).  Boyamin menyebut, gugatan ini diajukan untuk mengembalikan rasa aman masyarakat. Meski gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta, Boyamin meyakini jika gugatan ini dikabulkan, maka akan berlaku di seluruh Indonesia.  Dalam gugatannya, Boyamin meminta Yasonna untuk menarik kembali napi asimilasi dan dilakukan seleksi serta psikotest secara ketat jika hendak menerapkan kebijakan asimilasi. Dia menilai, Kemenkumham tidak meneliti secara mendalam sebelum memberikan asimilasi kepada napi.  "Jadi yang dipersalahkan adalah teledor, tidak hati-hati dan melanggar prinsip pembinaan pada saat memutuskan napi mendapat asimilasi," sesalnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dFIExFe5_SA  https://www.youtube.com/watch?v=Xg4Dcl85KEs  https://www.youtube.com/watch?v=nI_SUJ-nk0w

Yasonna Ungkap Alasan Bebaskan Puluhan Ribu Napi saat Wabah Covid-19