<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/FAHRI-27-3826952562.jpg" alt="Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan pentingnya peran swasta, khususnya asosiasi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat strategis. Pemerintah akan terus menjaga hubungan yang baik, karena yang membangun adalah pengembang, bukan pemerintah.</p> <p>&ldquo;Pemerintah itu berperan sebagai regulator. Jika pemerintah mengambil peran sebagai pengembang, maka akan muncul banyak kendala,&rdquo; ungkapnya dalam diskusi media bertajuk &ldquo;Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP&rdquo; di Jakarta, Kamis (27/2).</p> <p>Wamen Fahri mengakui kapasitas asosiasi pengembang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pemerintah dalam membangun rumah. Oleh karena itu, kementerian sangat bergantung kepada pengembang untuk merealisasikan program, 3 juta rumah.</p> <p>&ldquo;Tugas pemerintah itu bikin kebijakan, dan membimbing aparatnya dan ekosistem yang ada. Itu saja yang kita jaga, anggaran tidak masalah karena pemerintah enggak perlu belanja (untuk pembangunan rumah),&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Pada bagian lain, Fahmi mengungkapkan pemerintah masih terus menyusun formula terkait dengan alokasi kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang disiapkan untuk 2025.</p> <p>"Masih dalam pembahasan, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah keluar (penetapan) kuta yang ditetapkan," katanya.</p> <p>Menurutnya, pemerintah butuh waktu dalam melakukan penetapan kuota FLPP karena terkait dengan banyak hal yang harus dipertimbangkan.</p> <p>"Kami lagi mengecek karena itu perlu penetapan dan regulasi teknisnya ya. Saat ini masih dalam didiskusikan," pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Wamen Fahri Hamzah mengungkapkan pentingnya peran swasta, khususnya asosiasi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat strategis.

Wamen Fahri Hamzah Minta Dukungan Pengembang Wujudkan Program 3 Juta Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/13/6078024038837504360-2001117096.jpg" alt="ILUSTRASI Paylater. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Paylater. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Asosiasi Pembiayaan Perusahaan Indonesia (APPI) menjelaskan sejumlah faktor utama yang harus diperhatikan agar masyarakat mudah mendapatkan pinjaman terkait pemberian kredit perumahan. Hal ini mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan dukungan terhadap program pemerintah mengenai penyediaan rumah bagi masyarakat luas, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program 3 juta hunian pada awal tahun 2025.</p> <p>"Beberapa (faktor tersebut) di antaranya yaitu mengelola status di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), mempunyai kredibilitas, kemampuan untuk membayar pinjaman, memiliki jaminan, dan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi dan industri," ujar Ketua APPI Suwandi Wiratno dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (20/2).</p> <p>Menurut dia, ada beberapa langkah nyata yang dapat ditempuh calon debitur agar lebih mudah mendapatkan pemberian kredit perumahan. Pertama, dia mengingatkan agar masyarakat menjaga skor SLIK dengan memastikan pembayaran tepat waktu, sehingga tidak ada tunggakan maupun gagal bayar.</p> <p>"Bagi yang belum familiar dengan SLIK, SLIK merupakan sebuah catatan atas informasi terkait riwayat debitur bank maupun lembaga keuangan lainnya," katanya.</p> <p>Catatan ini berupa informasi mengenai lancar atau tidak pembayaran atas pinjaman kredit debitur. Walaupun SLIK bukan penentu tunggal penyaluran kredit, sebagai calon penerima pinjaman, tetap penting untuk menjaga skor SLIK.</p> <p>Untuk memastikan debitur memenuhi kewajiban kredit tepat waktu, lanjutnya, maka masyarakat perlu mengambil keputusan finansial yang cerdas. Cara tersebut ialah menggunakan kredit dengan total maksimal cicilan per bulan sebesar 30 persen dari pendapatan bulanan yang diterima.</p> <p>"Ketika kewajiban sudah selesai terpenuhi, debitur perlu mengecek status SLIK-nya dan mendapatkan surat pelunasan. Perlu diingat bahwa dibutuhkan waktu agar status SLIK dapat ter-<em>update&nbsp;</em>sesuai dengan status terakhir dari debitur," ungkap Suwandi.</p> <p>Perusahaan&nbsp;<em>paylater&nbsp;</em>disebut akan tetap berhati-hati dalam penyaluran kredit kepada calon debitur dengan tetap mengikuti penerapan manajemen risiko secara disiplin.&nbsp;"Industri&nbsp;<em>paylater</em>&nbsp;akan terus berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan bagi masyarakat Indonesia yang terjangkau dan terpercaya. Kami yakin bahwa peluang dan kebutuhan pembiayaan untuk kehidupan yang lebih baik akan terus bertumbuh, namun harus diimbangi dengan keputusan bijak dari pemberi kredit dan calon debitur," ucap Suwandi.</p>

Menggunakan kredit dengan total maksimal cicilan per bulan sebesar 30 persen dari pendapatan bulanan yang diterima, jadi poin utama.

Punya Paylater tapi Ingin Kredit Rumah, Simak Tips dari APPI Berikut agar KPR-mu  Di-ACC Lembaga Pembiayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/sbn-3031145756.jpg" alt="Pemerintah akan menerbitkan SBN untuk membiayai program tiga juta rumah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah akan menerbitkan SBN untuk membiayai program tiga juta rumah. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp; Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bakal menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah era Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai melakukan pertemuan dengan Menteri PKP Maruar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, dan Wamen BUMN Doni Oskaria di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (20/2) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu Sri Mulyani mengatakan, SBN Perumahan itu diterbitkan sebagai bentuk upaya peningkatan kemampuan pemerintah untuk mendukung Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dalam memiliki rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan surat berharga negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini," kata Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut dia juga mengungkapkan, SBN Perumahan ini bakal diluncurkan sebagai bentuk modifikasi pembiayaan dari pemerintah di luar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, Menkeu belum menyebutkan berapa besaran SBN yang akan diterbitkan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dalam hal penyediaan rumah bagi MBR pemerintah sudah mengucurkan sejumlah anggaran untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bersumber dari APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kemudian kata Sri Mulyani, melalui SBN Perumahan pemerintah berharap secara volume FLPP untuk MBR bisa lebih meningkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa bekerjasama nanti dengan Bank," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai tambahan, Bendahara Negara ini juga membeberkan bahwa selama ini FLPP yang bersumber dari APBN sudah berjalan. Mulai dari FLPP serta Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam implementasinya, rumah subsidi FLPP diperoleh masyarakat dengan suku bunga yang rendah. Di mana, kata Menkeu, FLPP ini disalurkan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera yang kemudian disalurkan melalui perbankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui APBN, Menkeu juga menyampaikan pemerintah memang terus berupaya dalam pembiayaan rumah subsidi di tanah air. Salah satu tujuannya agar masyarakat bisa menikmati subsidi langsung dari pemerintah untuk kepemilikan rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah ini untuk rumah yang MBR akan menikmati subsidi, sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah, yaitu dari APBN langsung," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

SBN Perumahan ini bakal diluncurkan sebagai bentuk modifikasi pembiayaan dari pemerintah di luar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Utang untuk Biayai Program 3 Juta Rumah era Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/RK-Suswono-Terima-Hasil-Pilkada-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-1JPG-2912925507.jpg" alt="Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menggelar konferensi pers di DPP Parta Golkar, Jakarta, Jumat (13/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menggelar konferensi pers di DPP Parta Golkar, Jakarta, Jumat (13/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, program pemerintah berupa 3 juta rumah untuk rakyat miskin dinilai membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Sebab, kini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang mempercepat eksekusi program tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Ridwan Kamil saat menyeleksi 400 inovasi perumahan di Jakarta International Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (15/2). "Saya mengapresiasi yang berinisiasi melaksanakan award bagi inovasi bisnis, inovasi desain, inovasi material baru ramah lingkungan,&rdquo; kata Ridwan Kamil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang karib disapa Kang Emil itu menekankan, banyak terobosan yang muncul dalam ajang tersebut. Termasuk di antaranya terkait dengan isu <em>climate change</em>.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Emil menyampaikan bahwa dirinya sangat senang, bangga, dan merasa terhormat karena bisa terlibat menyeleksi ratusan inovasi yang lahir dari ide berlian dan tangan-tangan terampil para peserta. &rdquo;Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju,&rdquo; harapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Sementara, Direktur Jenderal (Ditjen) Perumahan Pedesaan Kementerian PKP&nbsp; Imran menyampaikan bahwa pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara, dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai referensi bagi pembangunan rumah rakyat. Hal ini tentu sejalan dengan pemerintah dalam program 3 juta rumah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau," pungkasnya.</div>

Pernyataan itu disampaikan Ridwan Kamil saat menyeleksi 400 inovasi perumahan di Jakarta International Convention Center (JCC), kemarin.

Ridwan Kamil Sebut Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran Butuh Kolaborasi dari Banyak Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sanksi-menanti-bila-tidak-tempati-rumah-yang-dibeli-lewat-kpr-subsidi_c_289622.jpg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan subsidi bunga KPR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan subsidi bunga KPR</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta bank swasta untuk ikut membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>"Karena ini masif 3 juta (rumah), kita mengharapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program ini," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2) malam.</p> <p>Erick memastikan bahwa Kementerian BUMN maupun BUMN senantiasa terus mendukung visi, misi, dan program Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan ini.</p> <p>Itu diwujudkan dengan komitmen himpunan bank milik negara (HIMBARA) untuk menyalurkan pembiayaan di sektor properti, khususnya rumah subsidi. Seperti Bank Tabungan Negara (BTN) yang pendanaannya sudah mencapai 80 persen.</p> <p>"Kami siap melaksanakan. Selama ini juga Bank-Bank Himbara untuk BTN yang memang 80% market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami. Lalu tadi kita harapkan juga bank-bank HIMBARA seperti Mandiri, lalu Bank Syariah Indonesia, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi," jelas Menteri Erick.</p> <p>Dia juga membeberkan, keterlibatan bank swasta nantinya akan ikut berkolaborasi dengan bank himbara untuk membantu mengatasi backlog rumah yang masih sangat tinggi di Indonesia mencapai 9,9 juta.</p> <p>"Jadi tidak kami sendirian saja, tetapi ini program yang masif yang harus didukung untuk kepentingan tadi rakyat Indonesia yang hari ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor yang kita lihat backlognya sendiri terlalu banyak," bebernya.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyebutkan bahwa backlog rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta. Bahkan tercatat ada sekitar 25-26 juta rumah tak layak huni yang perlu segera direnovasi.</p> <p>"Jadi memang PR kita banyak dengan kondisi yang ada. Saya pikir ini kolaborasi yang konkret lah. Saya pikir ini boleh kita katakan ini juga suatu sejarah untuk bisa bekerja sama dengan situasi itu," ujar Menteri Ara.</p> <p>Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) secara resmi memutuskan untuk meningkatkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) di sektor perumahan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun di sepanjang tahun 2025, dari sebelumnya sebesar Rp 23,2 triliun.</p> <p>Lebih lanjut, Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan peningkatan KLM tersebut diberikan BI dengan dua alasan. Yakni, mendukung program asta cita Presiden Prabowo Subianto hingga mendorong pertumbuhan ekonomi RI yang sekaligus menciptakan lapangan kerja.<br /> <br />"Jadi ini bentuk konkret dari Bank Indonesia. Satu, bahwa BI mendukung program-program asta cita. Kedua, kami berkeyakinan bahwa perumahan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapang kerja," ujar Perry.</p>

HIMBARA komit menyalurkan pembiayaan sektor properti seperti Bank Tabungan Negara (BTN) yang pembiayaan perumahan sudah mencapai 80 persen.

Menteri BUMN Erick Thohir Minta Bank Swasta Ikut Biayai Program 3 Juta Rumah

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/ara-erick-1046148102.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara saat kunjungan TOD Apartemen didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (27/11). (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara saat kunjungan TOD Apartemen didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (27/11). (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersinergi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),&nbsp;dan berhasil mencapai sejumlah kemajuan penting dalam berbagai sektor yang berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sinergi ini dilakukan dalam rangka melaksanakan 100 Hari Kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran.</p> <p>Berkat kolaborasi ini, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi. Semua kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.</p> <p>Erick Thohir dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/1), mengaskan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai <em>support system</em> kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo.</p> <p>"Jadi, BUMN siap berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional," ujar Erick Thohir.</p> <p><strong>1. Akselerasi Program 3 Juta Rumah</strong></p> <p>Dalam 100 hari kerja pemerintahan, Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, telah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian BUMN bersama Perumnas berhasil membangun dan menyediakan hunian layak, nyaman, dan terjangkau yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD), yang berlokasi di beberapa wilayah strategis.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/one-on-one-2683802889.jpg" alt="Pertamina UMK Academy berupaya memperkuat sektor UMK Indonesia dengan pendekatan pembinaan intensif melalui one-on-one coaching di Rumah BUMN. (Pertamina)" width="100%">
<figcaption>Pertamina UMK Academy berupaya memperkuat sektor UMK Indonesia dengan pendekatan pembinaan intensif melalui one-on-one coaching di Rumah BUMN. (Pertamina)</figcaption>
</figure> <p>Diantaranya, Samesta Mahata Margonda yang menyediakan 940 unit dan satu&ndash;satunya hunian yang menyatu dengan Stasiun KRL Pondok Cina. Lalu, Samesta Mahata Serpong yang menyiapkan 1.861 unit dan terintegrasi dengan Stasiun Rawabuntu.</p> <p>Samesta Mahata Tanjung Barat yang membangun 1.216 unit hunian yang juga menempel dengan Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Parayasa yang merupakan satu&ndash;satunya hunian memiliki konsep TOD Landed, dan tergabung dengan Stasiun Lumpang Parayasa.</p> <p>Bahkan, Kementerian BUMN melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga menyediakan pembiayaan terjangkau dengan merancang skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun.</p> <p><strong>2. Dorong Industri Kreatif dan Penguatan UMKM</strong></p> <p>Dalam merealisasikan komitmen terhadap Asta Cita, khususnya dalam bidang Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meluncurkan sinergi program untuk mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia.</p> <p class="class-paragraph">Langkah strategis ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menciptakan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat di berbagai daerah. Program ini melibatkan seluruh BUMN yang tergabung di "Rumah BUMN" sebagai mitra strategi dalam pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro hingga kreator lokal.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/26/bpom-bumn-3650003380.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dalam 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. (dok. BUMN)" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dalam 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. (dok. BUMN)</figcaption>
</figure> <p>Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya BUMN, inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki daya saing lebih berkompetisi di pasar domestik maupun global.</p> <p>Selain itu, Menteri BUMN bersama-sama dengan Menteri UMKM melalui Bank Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan akselerasi dalam Program Penghapusan Piutang Macet UMKM.</p> <p><strong>3.&nbsp;Tingkatkan Daya Saing UMKM&nbsp;melalui Sertfikasi Produk </strong></p> <p>Menteri BUMN menggandeng Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kerja sama strategis dalam peningkatan daya saing dan kualitas UMKM melalui program Sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM). Kolaborasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk, khususnya produk&ndash;produk yang diproduksi oleh UMKM, sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar global.</p> <p>Dalam kerja sama ini BPOM memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses sertifikasi produk dan pengawasan produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, pangan, dan kosmetik.</p> <p>Kementerian BUMN juga melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan PNM bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi produk BPOM melalui program pembiayaan dan pendampingan serta edukasi kepada pelaku UMKM yang ingin mengikuti proses sertifikasi produk BPOM.</p> <p>Bank Rakyat Indonesia menyediakan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang akan melakukan proses Sertifikasi Produk BPOM, Pegadaian menyediakan pembiayaan mikro untuk pelaku UMKM, serta PNM membantu UMKM dalam akses pembiayaan dan pelatihan.</p> <p>Program pembiayaan ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produk mereka serta memenuhi standar yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi BPOM.</p> <p><strong>4. Transformasi dan Kolaborasi Antar-Instansi </strong></p> <p>Keberhasilan 100 hari kerja ini juga mencerminkan sinergi antar-instansi yang semakin solid. Perusahaan-perusahaan BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui sektor UMKM dan memastikan kualitas produk yang beredar melalui BPOM.</p> <p>Keberhasilan sinergi dan kolaborasi ini menjadi pendorong untuk langkah berikutnya. Menteri BUMN bersama Menteri PKP, Menteri UMKM, dan BPOM akan melanjutkan komitmen demi memperluas jangkauan program-program yang telah dilaksanakan.</p>

Erick menyebut, Kementeriannya siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo.

Capaian 100 Hari Kerja: Menteri BUMN Gandeng Kementerian UMKM, PKP, hingga BPOM

<div id="m#msg-f:1821021373219656608" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/Konferensi-pers-jelang-HUT-ke-52-PDIP-Dery-Ridwansah-7JPG-1253181598.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama pimpinan PDIP lainnya memberikan keterangan pers jelang HUT ke-52 PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (9/1/2025).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama pimpinan PDIP lainnya memberikan keterangan pers jelang HUT ke-52 PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (9/1/2025).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821021373219656608-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi terkait program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini untuk menyikapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hasto, program yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (12/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, seluruh kepala daerah dari PDIP telah berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat tidak mampu. Bahkan, program ini juga dilakukan para anggota legislatif dari PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan, juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan," ucap Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015517733/sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-pastikan-penuhi-panggilan-kpk-pada-senin-besok">Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Pastikan Penuhi Panggilan KPK pada Senin Besok &nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa PDIP melalui HUT ke-52 ini mereflekesikan diri bahwa jadi dirinya berasal dari wong cilik. Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo," pungkasnya.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menurut Hasto, program yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.

Hasto Sebut Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo Senapas dengan PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/29/IMG-20241029-WA0013-4154652976.jpg" alt="Pendiri PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), Alexander Tedja (tengah) saat menghadiri Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan &quot;Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat&quot; di Jakarta, Senin (28/10) malam." width="100%">
<figcaption>Pendiri PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), Alexander Tedja (tengah) saat menghadiri Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan &quot;Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat&quot; di Jakarta, Senin (28/10) malam.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pendiri PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), Alexander Tedja merespons soal permintaan pemerintah kepada pihak swasta untuk ikut andil dalam membangun 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex mengatakan, pihaknya perlu mempelajari dulu soal permintaan itu. Apalagi, kata dia, pihaknya baru seminggu yang lalu mendengar soal permintaan pemerintah untuk bantu bangun program 3 juta rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita perlu waktu untuk mempelajari dulu. Susah langsung kita jawab. Ini kan program baru, baru kita dengar seminggu," kata Alex saat ditemui di Auditorium PUPR, Jakarta, Senin (28/10) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas di Kabinet Merah Putih. Yaitu, mewujudkan pembangunan tiga juta rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka 3 juta rumah adalah angka fantastis dan tidak gampang diwujudkan dalam waktu singkat. Maruarar Sirait berupaya memutar otak agar misi dari Presiden Prabowo dapat diwujudkan. Di antaranya dengan skema kolaborasi dengan pihak swasta, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan BUMN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maruarar mengatakan, nantinya pemerintah berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan tiga juta rumah. Lahan itu diperoleh dari tanah-tanah sitaan Kejagung yang belum termanfaatkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk pembangunannya, sambung mantan politikus PDIP itu, dilakukan dari dana corporate social responsibility (CSR) pihak swasta. "Tanahnya dari negara, teman-teman (swasta) juga bisa membantu untuk membangun sebagain bagian dari CSR mereka. Saya pikir kita mesti kreatif, tapi juga harus berdasarkan hukum," ujar Maruarar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, dalam waktu dekat Menteri Ara mengatakan dirinya akan menyediakan lahan berupa tanah perusahaan miliknya di Tangerang untuk menjadi lokasi peletakan batu pertama atau groundbreaking program 3 juta rumah Prabowo. Dalam pembangunannya ia menggandeng Agung Sedayu untuk mendukung pembangunan rumah gratis beserta isinya untuk rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya rencananya 10 November 20204 mendatang akan melaksanakan ground breaking rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya milik perusahaan yang bangun rumahnya&nbsp; perusahaan lain Agung Sedayu sama isinya,&rdquo; ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di sela-sela Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan "Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" di Jakarta, Senin (28/10) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri Perumahan Maruarar mengatakan, nantinya pemerintah berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan tiga juta rumah.

Swasta Diminta Bantu Bangun Program 3 Juta Rumah Prabowo dengan Dana CSR, Begini Respons Bos Pakuwon Group

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/29/maruarar-1-2106450670.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan rencana groundbreaking program 3 juta rumah Prabowo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan rencana groundbreaking program 3 juta rumah Prabowo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; <em>Groundbreaking</em> atau peletakan batu pertama program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan digelar 10 November mendatang. Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.</p> <p>Menteri Ara memastikan bahwa pembangunan rumah tersebut akan berdiri di lahan tanah milik perusahaannya seluas 2 hektare. Sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan oleh Agung Sedayu Group yang dimiliki oleh Sugianto Kusuma alias Aguan.</p> <p>"10 November groundbreaking di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami, yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu," ujar Ara di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Senin (28/10) malam.</p> <p>Dia menyebut bahwa rumah yang akan dibangun di Tangerang itu akan ditujukan bagi masyarakat. Bahkan, ia mengklaim tidak akan disewakan dan dijual. "Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak, mau dikasih aja," ungkap Ara.</p> <p>Lebih lanjut, Ara menyampaikan bahwa <em>groundbreaking</em> program 3 juta rumah di Tangerang, Banten itu akan menjadi model pembangunan oleh swasta dalam bentuk Corporate Sosial Responsibility (CSR).</p> <p>Ia menargetkan program itu akan selesai dalam 8 bulan setelah <em>groundbreaking</em>. Sehingga bisa langsung bermanfaat pada ratusan masyarakat, di antaranya TNI berpenghasilan rendah, ASN berpenghasilan rendah, dan guru berpenghasilan rendah.</p> <p>"Nanti saya perlu sekali di sini ada kerja sama CSR, modelnya macam-macam. Nanti ada tanah dari bank atau sitaan dari siapa, yang bangun bisa kita. Kalau model di Tangerang, tanahnya dari swasta yang bangun swasta, kemudian diserahkan gratis kepada rakyat," pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, Maruarar Sirait berupaya memutar otak agar misi dari Presiden Prabowo berupa program 3 juta rumah setiap tahun dapat diwujudkan. Di antaranya dengan skema kolaborasi dengan pihak swasta, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan BUMN.</p> <p>Maruarar mengatakan, nantinya Pemerintah berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan tiga juta rumah. Lahan itu diperoleh dari tanah-tanah sitaan Kejagung yang belum termanfaatkan.</p> <p>Opsi lain untuk mendapatkan lahan pembangunan tiga juta rumah adalah dengan memanfaatkan lahan milik BUMN di pusat kota. Di sana ada opsi dibangun apartemen. Dengan demikian masyarakat bisa memiliki rumah di tengah kota dan tidak jauh dari tempat kerja.</p>

Groundbreaking program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan digelar 10 November mendatang di Tangerang, Banten.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#program 3 juta rumah prabowo

Berita Terkini