<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/JATENG-04-2755376093.jpg" alt="Gubernur Jateng Ahmad Luthfi tengah melakukan inspeksi ke jajaran satuan kerja di lingkungan Pemprov Jateng. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng Ahmad Luthfi tengah melakukan inspeksi ke jajaran satuan kerja di lingkungan Pemprov Jateng. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Berbagai elemen masyarakat memberikan apresiasi atas kinerja 100 hari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin. Pasalnya, dalam rentang waktu tersebut, banyak kebijakan dan program inovatif yang diluncurkan. Dari 136 program yang dijanjikan pada masa kampanye, sebanyak 38 program atau 28% di antaranya telah terlaksana. Selain itu, sebanyak 73 program atau 54% telah dianggarkan pada tahun 2025. Sejumlah program yang telah terlaksana antara lain adalah program dokter spesialis keliling (Speling), kemitraan dengan SMA/SMK swasta untuk pendidikan gratis, pengembalian status Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo sebagai bandara internasional, program desalinasi, Pesantren Obah, penurunan tarif BRT Trans Jateng menjadi Rp 1.000, pembentukan koperasi buruh, Kartu Zilenial, Kecamatan Berdaya, pembentukan forum kolaboratif dengan berbagai lembaga, dan lainnya. Tak heran, progresivitas ini menuai apresiasi dari berbagai pihak. Baik dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat, maupun pemangku kepentingan pemerintahan. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Wijayanto, menyatakan bahwa masa 100 hari sebenarnya terlalu singkat untuk menilai kepemimpinan lima tahun. Namun, menurutnya, kepemimpinan Luthfi&ndash;Yasin telah berhasil mengajak berbagai pihak untuk bersama mengatasi permasalahan daerah. &ldquo;Satu hal yang tampak menonjol dari Pemprov Jateng dalam penilaian kita adalah semangat kolaborasi yang luar biasa,&rdquo; ujar Wijayanto dalam Diskusi Publik Evaluasi 100 Hari Kinerja Gubernur Jawa Tengah di Ruang Sidang Senat FISIP Undip, Senin (2/6). Menurut Wijayanto, baru di era Ahmad Luthfi-Taj Yasin ini, Pemprov Jateng melibatkan 44 perguruan tinggi termasuk Undip untuk menjadi mitra kerja sama. Salah satu hasilnya adalah program desalinasi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/JATENG-04-B-2134475502.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan dialog dengan siswa SLTA saat melakukan kunjungan kerja ke sekolah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan dialog dengan siswa SLTA saat melakukan kunjungan kerja ke sekolah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &ldquo;Program ini sangat penting dan relevan untuk mengatasi persoalan kelangkaan air bersih di daerah pesisir Jawa Tengah,&rdquo; terangnya. Ia menambahkan, proyek desalinasi merupakan satu dari 27 bentuk kerja sama Undip dengan Pemprov. Pihaknya berharap semangat kolaboratif ini bisa terus dijaga, karena Jawa Tengah terlalu besar untuk diurus sendiri. &ldquo;Menurut saya, ini menjadi credit point yang layak menjadi benang merah dalam penilaian terhadap Pemprov Jateng,&rdquo; imbuhnya. Wijayanto juga menyebut bahwa gubernur memulai kepemimpinan dengan slogan &ldquo; Ngopeni, Ngelakoni &rdquo;, yang merupakan bentuk komunikasi njawani dan bisa merasuk ke pikiran warga Jateng. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida menilai kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin selama 100 hari kerja telah menunjukkan sikap responsif. Berbagai permasalahan masyarakat yang menghambat pelayanan publik serta aduan warga dapat ditindaklanjuti secara cepat. Di sektor pendidikan, menurutnya, Pemprov Jateng memberikan pelayanan yang baik. Seperti kendala yang dihadapi calon siswa baru dalam proses SPMB 2025 dapat segera teratasi. &ldquo;Indikatornya sederhana. Pendidikan adalah sektor dengan jumlah pengaduan terbanyak, tetapi semuanya bisa diselesaikan dalam waktu cepat,&rdquo; katanya dalam Diskusi Evaluasi 100 Hari Gubernur Jawa Tengah di Kantor PW Muhammadiyah Jateng, Selasa (3/6). Di bidang infrastruktur jalan, Farida juga memuji akhis Ahmad Luthfi dalam menangani persoalan kerusakan jalan di berbagai kabupaten/kota menjelang arus mudik Lebaran 2025. Hal serupa juga terlihat di sektor ketenagakerjaan. Masalah terkait penyediaan Tunjangan Hari Raya (THR) dapat direspon dengan cepat. Pemprov Jateng mampu menjadi mediator antara buruh dan pengusaha dalam menyelesaikan pencairan THR. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemprov juga telah mempermudah perizinan pendirian usaha. Bahkan aktif jemput bola dengan membuka gerai pelayanan di berbagai kabupaten/kota. Ombudsman Jateng berharap tren positif pada 100 hari kerja ini bisa berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Ketua Bidang Studi dan Advokasi Publik Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Jateng Cahyo Seftyono menyampaikan, hasil survei menunjukkan bahwa 11 program prioritas Luthfi&ndash;Yasin masyarakat yang dinilai telah berjalan dengan baik. Cahyo menjelaskan, survei berani tersebut melibatkan 529 responden. Terdiri atas 73,50% laki-laki dan 26,50% perempuan, dengan rentang usia 17-65 tahun. &ldquo;Gubernur Kinerja dan wakil gubernur secara umum, terutama dalam 11 program prioritas pembangunan, dinilai sebagian besar responden berjalan sangat baik,&rdquo; tuturnya. Cahyo menekankan bahwa sektor pendidikan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance ) menjadi perhatian utama masyarakat. Ketua Tim Percepatan Pendapatan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli, menambahkan bahwa gaya kepemimpinan Ahmad Luthfi lebih menekankan pada aksi nyata dan kinerja, bukan sekadar viralitas atau pencitraan. Ke depan, diharapkan akan memperkuat pelayanan publik melalui optimalisasi kanal aduan Lapor Gub yang buka 24 jam. Setiap persoalan masyarakat dapat dilaporkan dan segera ditindaklanjuti. Rencananya, Lapor Gub akan di- rebranding menjadi Call Center 24 Jam. Nantinya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jateng akan memiliki kanal aduan yang dapat diakses masyarakat luas. Secara terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi berbagai elemen masyarakat. &ldquo;Seratus hari ini adalah evaluasi. Memang masih ada yang kurang maksimal, namun akan kami perbaiki. Prinsipnya, membangun Jawa Tengah tidak boleh dengan ego sektoral, harus dilakukan bersama,&rdquo; ujarnya. Ahmad Luthfi juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat. Ia mengakui bahwa permasalahan sosial merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. &ldquo;Ke depan, kita harus bekerja lebih keras agar pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan pembangunan bisa terus ditingkatkan. Seratus hari ini menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan kedepannya,&rdquo; tegasnya.

Di era Ahmad Luthfi-Taj Yasin ini, Pemprov Jateng melibatkan 44 perguruan tinggi menjadi mitra kerja sama. Salah satu program desalinasi.

 Aksi Nyata 100 Hari Kerja, Ahmad Luthfi–Taj Yasin Tuai Apresiasi Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210329-WA0039.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin konferensi pers terkait penangkapan jaringan teroris di berbagai daerah di Indonesia, di Mapolda Sulsel, Makassar, Senin (29/3). Humas Polda Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin konferensi pers terkait penangkapan jaringan teroris di berbagai daerah di Indonesia, di Mapolda Sulsel, Makassar, Senin (29/3). Humas Polda Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengapresiasi semangat perubahan yang ditawarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam 100 hari memimpin Korps Bhayangkara. Salah satu pencapaian menonjol yang dilakukan Kapolri menurut Dasco adalah pemaksimalan penggunaan teknologi.  Salah satunya virtual police yang telah memberikan peringatan atau teguran kepada 419 konten di media sosial yang dinilai melakukan pelanggaran UU ITE. Menurut Dasco, 100 hari kepemimpinan Listyo Sigit telah menunjukkan transformasi kepolisian yang lebih maju dan modern, dengan memaksimalkan penggunaan teknologi.  "Ini adalah upaya Pak Kapolri Listyo Sigit menggunakan teknologi untuk melayani dan melindungi masyarakat. Dimulai dengan adanya virtual police di bawah Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi yang dengan sigap telah memberikan peringatan pada 419 konten medsos yang berpotensi melanggar UU ITE," kata Dasco kepada wartawan, Sabtu (8/5).  "Sebagai pimpinan DPR RI, tentu Saya mengapresiasi semangat perubahan dan terobosan yang ditawarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mewujudkan institusi Polri di era 4.0 yang yang lebih humanis dan berkeadilan sesuai dengan program dalam konsep Presisi," katanya.  Pemanfaatan teknologi menurutnya, tidak hanya dilakukan dalam virtual police, namun juga dalam pelayanan masyarakat, seperti peluncuran sim online, tilang online, hingga pengaduan online.  "Ini menunjukkan Polri yang transformatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman," urainya.  Politikus Partai Gerindra itu, Kapolri dalam hasil survei dari berbagai lembaga, juga menunjukan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan polri, sebanyak 84,2%.  "Salah satu indikasi suksesnya Kapolri dalam melakukan reformasi birokrasi di internal kepolisian dengan melakukan penegakan hukum yang lebih humanis juga merupakan capaian luar biasa," tandasnya.  Kemudian soal penanganan pandemi Covid-19, Ia menilai, institusi Polri adalah salah satu institusi yang menjadi garda terdepan dalam mensukseskan program pemerintah dalam menekan laju penularan virus di Indonesia, baik itu program PPKM Berskala Mikro, Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan juga secara khusus, termasuk program pengendalian Covid-19 di masyarakat pada masa libur hari raya dan libur nasional lainnya.  "Kami di DPR RI berkomitmen akan menjadi mitra strategis bagi Polri dan dengan kapasitas serta kemampuan yang dimiliki oleh Kapolri beserta jajarannya, saya optimis visi Presisi yang ditawarkan oleh Kapolri itu dapat terwujud dan menjadikan institusi kepolisian yang demokratis (Democratic Policing)," pungkasnya.

100 Hari Kerja, DPR Apresiasi Semangat Kapolri Lakukan Perubahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/100-hari-menjabat-ini-inovasi-ridwan-kamil-di-jawa-barat_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil luncurkan 17 inovasi selama kepemimpinannya" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil luncurkan 17 inovasi selama kepemimpinannya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki kepemimpinan 100 hari,&nbsp;Gubernur dan wakil Gubernur Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum mengklaim telah mencanangkan 17 program. Tercatat 100 hari kepemimpinan keduanya jatuh pada 14 Desember lalu.&nbsp; "Kami tunjukan sebagai optimisme, keberhasilannya memang tidak bisa diukur dalam 100 hari tapi minimal masyarakat Jabar bisa melihat kami serius membawa inovasi," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Jumat (28/12). Sebanyak 17 program ini merupakan hal-hal baru atau memperbaiki yang sudah ada. Sehingga masyarakat bisa lihat apa saja yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Bahkan, berita baiknya yakni APBD sudah diketok sehingga 2019 akan segera diimplementasikan. Menurut Kang Emil sapaannya, pada 2019 ada 40 program strategis yang akan dikerjakan, khususnya pariwisata dan infrastruktur yang akan dibangun. "Mudah-mudahan kami ketemu lagi di Desember 2019 dengan perubahan yang dijanjikan selama kampanye. Insya Allah akan bermuara pada hasil yang maksimal dari jalan mulus, pendidikan karakter, kemandirian, dan lainnya. Semua dimensi kita sentuh termasuk keagamaan dan inilah wajah Jabar yang paling inovatif di Indonesia," jelasnya. Sementara Uu Ruzhanul Ulum mengatakan dalam 100 hari kerja ini, agenda pembagian tugas berjalan dengan lancar. Bahkan sebagai wakil, Uu meyebut tidak hanya bertugas yang sifatnya seremonial saja melainkan juga tugas subtansi pun dilakukan. "Pembagian agenda saya sangat enjoy dengan Kang Emil kadang-kadang tugas yang subtansi pun dikasihkan kepada kami. Jadi bukan hanya memberikan seremonial atau menghadiri acara saja," jelas Uu. Dalam hal ini, kata mantan Bupati Tasikmalaya itu artinya Kang Emil ada trust atau kepercayaan sehingga kehadirannya bisa membantu dalam melaksanakan roda pemerintahan di Jabar. Untuk diketahui, program-program tersebut diantaranya Jabar Quick Response, Ulama Juara - Lepas Kader Ulama Untuk Pendidikan ke Turki, Sadesha (Satu Desa Satu Hafidz), Layad Rawat, Ngabaso, Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera), Jabar Masagi, Jabar Saber Hoaks, dan Desa Digital. Kemudian program One Pesantren One Product (OPOP), Maghrib Mengaji, Street Library (Kolecer &ndash; Kotak Literasi Cerdas), Candil (Maca Dina Digital Library), Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita), Gurilaps.com aplikasi market place pariwisata Jawa Barat, One Village One Company &ndash; Desa Juara, serta Hibah Bus Pariwisata.

100 Hari Menjabat, Ini Inovasi Ridwan Kamil di Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/langkah-100-hari-ridwan-kamil-jadikan-jabar-juara_m_.jpg" alt="Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum beserta istri disambut Mochamad Iriawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa di Gedung Sate." width="100%">
<figcaption>Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum beserta istri disambut Mochamad Iriawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa di Gedung Sate.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Usai menggelar pisah sambut Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, warga kini menunggu langkah kerja pemimpin barunya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam 100 hari pertama memimpin Jabar? Mantan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menyebut dalam program 100 hari kerja, akan menghadirkan atau membuat satu gagasan yang bisa merespon segala keluhan masyarakat Jabar. Jabar Quick Respons adalah program yang akan diterapkan dalam waktu dekat ini. "Dalam 100 hari saya mau bikin unit kerja Jabar quick respons. Ini untuk merespon soal kemanusiaan di Jabar," kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Kamis (6/9). Dalam program 100 hari, Kang Emil akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan semua pihak dan jajaran Provinsi Jabar. "Di mana-mana saya enggak akan cunihin tanpa koordinasi. Maka sederhana besok WA grup dibuat, keliling ke daerah daerah, dinas-dinas. Saya butuh waktu sebagai orang baru untuk menyerap," ungkapnya. Setelah program 100 hari berjalan, akan langsung melanjutkan program 3 tahun. Diketahui, dalam program tersebut masalah infrastruktur pembangunan Jabar pun akan di bahas. Selanjutnyaakan ada program akhir masa jabatan Kang emil dan Uu Ruzhanul Ulum. Dari Produk Dalam Negeri Hingga Pemekaran Wilayah Banyak ide-ide lain muncul yang juga akan dikerjakan. Mulai dari produksi telepon genggam karya warga Jabar, pemindahan pabrik disekitar Sungai Citarum hingga pemekaran wilayah akan menjadi prioritas pasangan ini. Soal telepon genggam Ridwan Kamil menyinggung terkait produk teknologi buatan masyarakat Jabar. Dia berharap SDM Jabar bisa menciptakan sesuatu yang sangat melekat dengan Jabar, seperti telepon genggam. "Enggak perlu aneh-aneh cukup handphone buatan Jabar. Pirage (cuma) hp saja masa enggak bisa," kata Kang Emil saat acara sertijab di Gedung Sate Bandung, Kamis (6/9). Kang emil juga berencana akan memindahkan seluruh pabrik yang ada di sekitaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Pabrik nantinya akan dipusatkan di daerah industri yang akan dibuatnya di Kabupaten Majalengka. "Wacana kita ingin memindahkan pabrik itu ke industri baru di Majalengka," kata Emil, dilansir RMOL Jabar (Jawa Pos Grup). Hal itu diupayakan Emil, untuk membuat sungai Citarum kembali bersih. Dan salah satu caranya menata tata ruang secara berkelanjutan. Dia menyebut, sungai Citarum terkenal sebagai sungai kotor. Bahkan, citra negatifnya itu sampai di dunia internasional dan dibahas oleh media asing. Sementara itu, rencana Emil untuk melakukan pemekaran karena melihat jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah kabupaten kota yang ada di Jabar. Dia mencatat jumlah penduduknya mencapai 48 juta namun hanya memiliki 27 Kota Kabupaten saja. "Di Jabar paling sedikit jumlah kota dan kabupaten dibandingan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur," katanya. Sertijab Pasangan Rindu Berlangsung Meriah Acara serah terima jabatan (sertijab) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum berlangsung meriah. Keduanya disambut dengan kesenian lengser dan ribuan masyarakat Jabar di Gedung Sate, Bandung, Kamis (6/9). Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum beserta istri disambut Mochamad Iriawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa di gerbang Gedung Sate. Pengalungan bunga pun dilakukan dengan iriangan kesenian sunda. Dari pintu gerbang Gedung Sate, masyarakat dan tamu undangan begitu menyambut dengan riang gembira. Berebut foto dalam menyambut kedatangan pemimpin baru untuk Jabar lima tahun ke depan.

Langkah 100 Hari Ridwan Kamil Jadikan Jabar Juara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-program-100-hari-pertama-nurdin-abdullah-andi-sudirman-di-sulsel_m_.jpg" alt="Nurdin Abdullah usai dilantik Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Nurdin Abdullah usai dilantik Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah - Andi Sudirman Sulaiman resmi dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (5/9). Pelantikan itu sekaligus menandai era baru Sulsel selama lima tahun kedepan. Mereka menyiapkan program 100 hari pertama. Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman akan fokus membenahi birokrasi serta pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman juga telah berbagi tugas. Sang wakil akan banyak berperan mengurus pemerintahan. Sedangkan Nurdin Abdullah akan banyak mengurus rakyat, mengurus Kabupaten dan Kota bersama-sama dengan para Bupati dan Wali Kota. "Seratus hari ke depan kami akan fokus pada pembenahan sektor pelayanan publik seperti perizinan. Bagaimana birokrat-birokrat ini kami ubah menjadi birokrasi yang melayani, yang memberikan kepastian kepada dunia usaha dan semua dilakukan secara transparan," ujarnya, melalui keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Rabu (5/9).&nbsp; Nurdin Abdullah mengaku memahami betul jika program unggulan yang dijanjikan bersama pasangannya akan berjalan maksimal apabila ditopang oleh birokrasi yang melayani, berintegritas, bermoral, dan bisa seirama. Menurutnya, pelayanan yang disajikan oleh pemerintah harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Dia berharap, pemprov kedepannya harus betul-betul dibackup oleh SDM unggul dan mumpuni.&nbsp;"Program kami adalah melakukan assessment untuk mengetahui sejauh mana SDM yang kita miliki di Sulawesi Selatan," jelasnya. Jika birokrasi bagus, lanjut Nurdin Abdullah, program utama akan lebih mudah direalisasikan. Sebab pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan infrastruktur dan membangun konektivitas. Hanya dengan infrastruktur yang bagus, pertumbuhan ekonomi Sulsel akan jauh lebih maju serta merata. "Ini harus kami benahi, supaya&nbsp;gini rasio&nbsp;kita menjadi kecil dan saya optimistis bisa menghadirkan pemerintah yang bersih, berintegritas, dan jadikan birokrat yang melayani, Insya Allah orang akan berbondong-bondong masuk ke Sulawesi Selatan," tuturnya. &nbsp; Selain itu Nurdin Abdullah-Andi Sudirman juga akan fokus untuk memuluskan seluruh jalan provisi, termasuk memperlebar yang sempit seperti ruas Kabupaten Gowa hingga Kabupaten Sinjai. Membangun konektivitas itu sekaligus satu paket dengan pembenahan bandara perintis seperti, bandara Bua di Luwu dan bandara Seko di Luwu Utara. "Salah satu pekerjaan utama kami adalah menyelesaikan pekerjaan terisolir, daerah tertinggal, itukan masih banyak," tegasnya.

Ini Program 100 Hari Pertama Nurdin Abdullah-Andi Sudirman di Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kaget-dengan-kekacauan-di-pemerintahan-janji-100-hari-mahathir-gagal_m_.jpg" alt="PM Malaysia Mahathir Mohammad" width="100%">
<figcaption>PM Malaysia Mahathir Mohammad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Janji Pakatan Harapan (PH) terhadap rakyat Malaysia meleset. Koalisi yang dipimpin Anwar Ibrahim itu tak mampu memenuhi janji 100 hari pertamanya kepada publik. Hanya 20 persen dari 10 manifestonya yang berhasil direalisasikan. Sisanya masih berjalan. "Sejujurnya, kami tak bisa memenuhi apa yang kami harap bisa diselesaikan dalam 100 hari. Tapi, kami sudah berusaha sebaik mungkin," ujar Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia Wan Azizah Wan Ismail kemarin (16/8). Besok PH tepat 100 hari berkuasa di Negeri Upin-Ipin itu. Dilansir The Star Online, politikus yang menjabat presiden PH tersebut mengungkapkan, dulu PH tak memiliki banyak informasi terkait masalah yang terjadi di tubuh pemerintahan. Baru setelah berkuasa, mereka tahu apa yang sebenarnya. Ternyata kekacauan yang terjadi jauh lebih buruk dari dugaan mereka sebelumnya. "Saya tidak berusaha beralasan," tegasnya. Wan Azizah mengungkapkan bahwa setidaknya ada satu janji yang telah diimplementasikan. Yaitu, program tabungan dan rencana pensiun employees provident fund (EPF) untuk ibu rumah tangga yang dibawahkan Kementerian Pembangunan Komunitas, Keluarga, dan Perempuan. Hal senada diungkapkan PM Mahathir Mohamad. Dia menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan bersih-bersih dulu. Termasuk mendepak separo pejabat. Pemimpin 93 tahun itu menegaskan butuh waktu sedikit lebih lama untuk memenuhi semua manifesto PH. "Tempo pemerintahan satu periode mungkin tidak cukup. Tapi, kebanyakan janji manifesto akan dipenuhi dalam waktu tersebut," ujarnya. Meski tak mampu memenuhi janjinya sesuai dengan target, dukungan untuk Mahathir dan PH tetap tinggi. Berdasar survei Merdeka Center pada 7-14 Agustus, diketahui bahwa 71 persen penduduk mendukung Mahathir. Mereka puas dengan performanya selama 100 hari pertama. Jajak pendapat itu melibatkan 1.160 orang. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 56 persen puas dengan performa koalisi PH untuk memenuhi janjinya saat kampanye. Selain itu, 55 persen yakin Malaysia sudah menuju ke arah yang benar. Hasil survei tersebut menurun sedikit bila dibandingkan dengan saat PH kali pertama menang pemilu. Direktur Asia Institute di University of Tasmania Profesor James Chin mengungkapkan bahwa saat ini penduduk masih mendukung Mahathir. Ibaratnya, itu merupakan masa bulan madu yang diperpanjang. Rakyat tahu PH tak mungkin bisa mengubah keseluruhan sistem yang sudah berlangsung selama puluhan tahun dalam 100 hari. Selain itu, mayoritas penduduk Malaysia menginginkan dua hal dari pemerintahan Mahathir. Yaitu, nol toleransi terhadap korupsi dan tanggung jawab para pejabat pemegang kekuasaan. Dua hal itulah yang kini digarap PH. Di antaranya, memproses skandal korupsi 1MDB dan bersih-bersih pemerintahan. Di tempat terpisah, oposisi menyatakan tak puas dengan kinerja 100 hari pertama PH. Wakil Presiden Partai PAS Ibrahim Tuan Man memberikan nilai D untuk PH. Menurut dia, performa PH selama 100 hari pertama kurang dari 30 persen. Mereka juga gagal memenuhi janji-janjinya. "Komite yang menulis manifesto itu harus tanggung jawab karena mereka gagal mempelajari secara menyeluruh apakah janji itu bisa dipenuhi atau tidak."&nbsp;

Kaget Dengan Kekacauan di Pemerintahan, Janji 100 Hari Mahathir Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/baca-nih-kerja-anies-sandi-di-100-hari-pertama-pimpin-jakarta_m_125205.jpeg" alt="Pasangan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan-Sandiaga S Uno" width="100%">
<figcaption>Pasangan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan-Sandiaga S Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan memprioritaskan &nbsp;pemulihan hubungan dan rekonsiliasi kepada semua pihak di 100 hari kerja pertamanya nanti saat memimpin &nbsp;Jakarta. Juru Bicara Tim Pemenganangan Anies-Sandiaga, Rachel Maryam mengatakan bahwa &nbsp;selama Pilgub DKI banyak pihak-pihak yang berseteru. Oleh sebab itu, pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS itu akan memulihkan keadaan seperti semula. "Ini menjadi salah satu program prioritas 100 hari, yaitu rekonsiliasi," ujar Rachel dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/4). Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan, awal rekonsiliasi yang dilakukan oleh Anies adalah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada Kamis (20/4) lalu. "Kemarin sudah datang bertemu dengan Pak Ahok ke Balaikota. Ini sinyal baik," katanya. Menurut Rachel tensi politik di ibu kota sudah tidak lagi memanas pasca Anies dan Sandiaga terpilih. Namun demikian rekonsiliasi itu tetap harus dilakukan karena komitmen Anies dan Sandiaga menjadi Gubernur DKI semua golongan. "Anies-Sandi sudah berkomitmen untuk menjadi gubernur semua golongan," pungkasnya.(cr2/JPG)

Baca Nih! Kerja Anies-Sandi di 100 Hari Pertama Pimpin Jakarta