<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/somba-4179757557.jpg" alt="Guru Besar Universitas Nasional (Unas) Prof Kumba Digdowiseso. Foto : Humas Unas" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Universitas Nasional (Unas) Prof Kumba Digdowiseso. Foto : Humas Unas</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Polemik pelanggaran akademik yang melibatkan dosen Universitas Nasional (Unas) Prof Kumba Digdowiseiso sudah mencapai garis finis. Setelah bekerja beberapa hari, Tim Pencari Fakta (TPF) sudah mengeluarkan rekomendasi. Diantara rekomendasinya, Kumba diberhentikan sebagai dosen Unas dalam waktu maksimal tiga tahun ke depan. Hasil atau rekomendasi TPF tersebut disampaikan langsung oleh Staf Khusus bidang Komunikasi dan Media Massa Rektor Unas Selamat Ginting. Dia mengatakan ada dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh TPF. Pertama adalah memberhentikan Kumba dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unas. Lalu rekomendasi yang kedua adalah memberhentikan sementara Kumba dalam jabatan akademiknya sebagai dosen. Pemberhentian sementara ini berlaku maksimal untuk tiga tahun ke depan. &rsquo;&rsquo;Keputusan tersebut berdasarkan kesimpulan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan,&rsquo;&rsquo; kata Ginting di kampus Unas pada Senin (27/5). Selain itu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga mengacu pada peraturan Rektor Unas dan aturan yang mengikat lainnya. Dia mengatakan apabila selama periode sanksi tersebut Kumba menunjukkan perilaku yang baik, maka rektorat akan mempertimbangkan untuk peninjauan kembali. Ginting lantas menjelaskan dari analisa dan temuan di lapangan, TPF berkesimpulan bahwa Kumba telah melakukan tindakan pelanggaran (misconduct) atas etika dan kepatutan ilmiah. Serta pelanggaran integritas sebagai dosen. &nbsp;Dia mengatakan ada dua alasan yang memberatkan. Yaitu jabatan Kumba sebagai dekan sekaligus guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sementara faktor yang meringankan adalah yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran sebelumnya. Kemudian faktor usia Kumba yang masih muda, juga menjadi pertimbangan keringanan. TPF juga menemukan fakta bahwa artikel-artikel Kumba yang dibuat secara tidak etis dalam kurun 2023-2024 tidak ada kaitannya dengan upaya dia meraih gelar guru besar. Diketahui bahwa Kumba mengajukan gelar guru besar dengan artikel-artikel atau karya ilmiah pada periode 2021-2022. Atas pelanggaran tersebut, Kumba diminta untuk menyampaikan permintaan maaf kepada semua dosen di Universiti Malaysia Terengganu. Kemudian Kumba juga diminta untuk mencabut (remove) nama-nama dosen dari Univeristi Malaysia Terengganu yang sudah dia catut di dalam publikasi ilmiahnya. Jawa Pos sudah berupaya menghubungi Kumba lewat humas Unas, tetapi sampai saat ini belum ada respon balik. Sebelumnya, Kumba sempat menyampaikan statement ke publik setelah kampus Unas membentuk TPF pada 22 April lalu. Pada intinya Kumba berharap publik bersikap objektif dalam merespon kasus yang sedang dia hadapi. Ahmad Sobari, selaku kuasa hukum dari Kumba mengatakan, kliennya itu siap menjalani seluruh proses yang diambil oleh TPF bentukan kampus Unas. Sehingga Kumba bisa menyampaikan klarifikasi atau pembuktian terhadap tuduhan-tuduhan yang dilayangkan padanya.&nbsp; &nbsp;

Atas pelanggaran tersebut, Kumba diminta untuk menyampaikan permintaan maaf kepada semua dosen di Universiti Malaysia Terengganu.

Buntut Catut Nama Orang Lain dalam Publikasi Ilmiah, Prof Kumba Digdowiseiso Diberhentikan Sementara Sebagai Dosen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/somba-4179757557.jpg" alt="Guru Besar Universitas Nasional (Unas) Prof Kumba Digdowiseso. Foto : Humas Unas" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Universitas Nasional (Unas) Prof Kumba Digdowiseso. Foto : Humas Unas</figcaption>
</figure> <div id=":159" class="ii gt"> <div id=":175" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> JawaPos.com&nbsp;- Dugaan pelanggaran akademik yang melibatkan salah satu guru besar di Universitas Nasional (Unas) terus menggelinding. Kasus ini melibatkan&nbsp;Prof&nbsp;Kumba&nbsp;Digdowiseiso yang sebelumnya sudah mundur sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unas. Dia meminta semua pihak untuk bersikap objektif, atas kasus tersebut.&nbsp; Dugaan pelanggaran akademik yang melibatkan&nbsp;Prof&nbsp;Kumba&nbsp;tersebut mencuat dalam beberapa hari terakhir. Seperti diketahui&nbsp;Prof&nbsp;Kumba&nbsp;dituding mencantumkan nama orang lain dalam sebuah publikasi ilmiah. Dugaan pelanggaran akademik ini, seperti dituliskan media Retractionwatch pada 11 April 2024 lalu. Permintaan supaya publik bersikap objektif itu, disampaikan Ahmad Sobari, selaku kuasa hukum&nbsp;Prof&nbsp;Kumba. Lewat Sobari,&nbsp;Prof&nbsp;Kumba&nbsp;menyatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya, sebagaimana saat ini banyak beredar di media massa, adalah tidak benar. Untuk itu dia menyatakan akan mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF)yang telah dibentuk oleh UNAS. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014563199/sebanyak-5318-jemaah-calon-haji-riau-berangkat-dua-gelombang">Sebanyak 5.318 Jemaah Calon Haji Riau Berangkat Dua Gelombang</a> Dengan mengikuti proses tersebut,&nbsp;Prof&nbsp;Kumba&nbsp;berupaya membuktikan bahwa tuduhan yang banyak diberitakan di media adalah tidak benar. Disampaikan Ahmad Sobari, salah satu tuduhan tidak benar yang ditujukan kepada&nbsp;Kumba&nbsp;Digdowiseiso adalah penggunaan 160 judul artikel pada tahun 2023 dan 2024 untuk kepentingan menjadi guru besar atau profesor.&nbsp; Dia menceritakan proses pengurusan guru besar&nbsp;Kumba&nbsp;Digdowiseiso dimulai dari tahun 2021 yang lalu. Untuk mengurus menjadi guru besar,&nbsp;Kumba&nbsp;Digdowiseiso hanya menggunakan publikasi sebelum tahun 2023," kata Sobari di Jakarta pada Minggu (21/4). Dengan demikian, tuduhan bahwa proses pengurusan guru besar&nbsp;Kumba&nbsp;Digdowiseiso menggunakan 160 artikel pada tahun 2023 dan 2024 adalah tidak benar.&nbsp; Selain itu dalam 160 judul naskah artikel tersebut, nama&nbsp;Kumba&nbsp;Digdowiseiso 98 persen berperan sebagai penulis pendamping. Kemudian hanya 2 persen nama&nbsp;Kumba&nbsp;Digdowiseiso menjadi penulis tunggal maupun penulis pertama. Publikasi naskah artikel tersebut, menurut&nbsp;Kumba&nbsp;sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukumnya, berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab untuk luaran akreditasi LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis &amp; Akuntansi) terhadap mahasiswa dan dosen di 6 Program Studi pada tahun 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014563186/bus-mogok-di-rel-ditabrak-kereta-api-satu-korban-meninggal-17-luka-luka">Bus Mogok di Rel Ditabrak Kereta Api, Satu Korban Meninggal, 17 Luka-Luka</a> Jadi masuknya nama&nbsp;Kumba&nbsp;Digdowiseiso sebagai penulis pendamping dalam naskah artikel tersebut, merupakan bentuk hasil kolaborasi pemikiran dengan mahasiswa dan dosen. Ini dilakukan karena adanya sejumlah keterbatasan. Diantaranya terkait sumber daya manusia (SDM), jejaring, atau bahasa. "Kumba&nbsp;Digdowiseiso merasa bertanggungjawab untuk membantu para dosen dengan cara menjadi pendamping publikasi," jelas Sobari. Pendampingan ini dilakukan untuk mendukung kepangkatan dosen, yang muaranya adalah untuk akreditasi.&nbsp; "Sebagai seorang Guru Besar, ada fungsi detasering yang harus dijalankan," tambahnya. Pendampingan publikasi semacam ini adalah bentuk pencangkokan sebagaimana Kewajiban Pedoman Operasional PAK Dikti. Untuk itu, Sobari menegaskan&nbsp;Prof&nbsp;Kumba&nbsp;meminta agar masyarakat dan media bersikap objektif. Karena permasalahan ini sesungguhnya sudah jelas penyebabnya dan ini masih menjadi problem bagi beberapa kampus di Indonesia.&nbsp; </div> </div> </div>

Dugaan pelanggaran akademik yang melibatkan Prof Kumba tersebut mencuat dalam beberapa hari terakhir.

Respons Tuduhan Pelanggaran Akademik, Prof Kumba Minta Publik Bersikap Objektif

<div id=":1kz" class="ii gt"> <div id=":1ky" class="a3s aiL "> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/20/Rektor-Unas-3125071259.jpg" alt="Rektor Universitas Nasional (Unas) El Amry Bermawi Putera." width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Nasional (Unas) El Amry Bermawi Putera.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Universitas Nasional (Unas) tidak tinggal diam terkait kasus dugaan pelanggaran akademik yang menyeret salah satu guru besarnya. Dugaan pelanggaran akademik ini, berupa pencatutan nama dalam publikasi internasional yang melibatkan guru besar Unas Prof Kumba Digdowiseiso.&nbsp; Perkembangan terbaru, Unas telah membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk membongkar kasus tersebut. Pembentukan tim pencari fakta itu disampaikan Rektor Unas El Amry Bermawi Putera. Pembentukan tim pencari fakta itu diharapkan bisa mencari kebenaran atas kasus dugaan pelanggaran akademik Prof Kumba.&nbsp; "Dalam SK (Surat Keputusan) Rektor Unas Nomor 95/R/IV2024 itu TPF dipimpin anggota senat universitas Prof. Dr. Ernawati Sinaga, M.S., Apt. yang juga Wakil Rektor Unas bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama (PPMK),"&nbsp; kata Rektor Unas El Amry Bermawi Putera dalam keterangannya di Jakarta Sabtu (20/4).&nbsp; Dalam SK itu Rektor El Amry menjelaskan, tim pencari fakta mempunyai empat tugas. Yaitu mencari dan mengumpulkan fakta-fakta pemberitaan dan dokumen-dokumen berkaitan dugaan pencatutan nama-nama dalam publikasi ilmiah. Kemudian membuat kronologis kejadian. "Tugas yang ketiga membuat kajian dan rekomendasi," katanya. Lalu tugas keempat adalah melaporkan hasil kajian dan rekomendasi kepada Rektor Unas. Selain itu, tim pencari fakta juga bertanggung jawab kepada Rektor Unas dan masa tugas selama 20 hari kerja. Surat Keputusan pembentukan tim pencari fakta ini berlaku sejak ditetapkan pada Jumat kemarin (19/4). Apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dalam SK itu Rektor juga mengakui bahwa keputusan pembentukan tim pencari fakta diawali rapat terbatas pimpinan Unas tertanggal 17 April 2024. Hal ini setelah pimpinan Unas melakukan audiensi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III pada Selasa 16 April 2024. SK tersebut juga diperkuat dengan ketentuan yang berkaitan dengan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Unas dan Kode Etik Dosen Unas. Disebutkan, pada saat audiensi LLDikti III menyarankan agar Unas membentuk tim dan mengisi aplikasi ANJANI (Anjungan Integritas Akademik Indonesia). Yaitu sebuah portal yang disiapkan oleh Kemenristekdikti sebagai amanat tentang integritas akademik. Tujuannya untuk melakukan promosi dalam pembinaan, evaluasi dan pengukuran, klasifikasi dan pelanggaran serta sanksi yang diberikan untuk pelanggar integritas akademik), paling lambat 21 hari sejak audiensi dilakukan. Tim pencari faki itu diketuai oleh Prof. Dr. Ernawati Sinaga.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/01419606/lulusan-unas-jakarta-diminta-agar-lebih-kolaboratif">Lulusan Unas Jakarta Diminta Agar Lebih Kolaboratif</a> Sebelumnya Prof Kumba sudah memutuskan mundur sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unas. Keputusan itu dia ambil sebagai bentuk pertanggungjawaban akademisnya kepada Rektor Unas dan sivitas akademika. Selain itu, supaya tidak membebani kampus dalam melakukan investigasi terhadap persoalan yang sedang dia hadapi.&nbsp; "Saya sangat menjunjung tinggi integritas akademis," kata Prof Kumba. Untuk itu, dia bersedia dan siap untuk menjalani proses terkait dengan tuduhan, dugaan, dan fitnah yang ditujukan padanya. Sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Prof Kumba mengharapkan agar semua pihak mengedepankan sikap yang obyektif dan rasional terhadap persoalan ini. </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1ld" class="hq gt">&nbsp;</div>

Universitas Nasional (Unas) tidak tinggal diam terkait kasus dugaan pelanggaran akademik yang menyeret salah satu guru besarnya.

Usut Dugaan Pelanggaran Akademik Prof Kumba, Rektor Unas Bentuk Tim Pencari Fakta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/19/dekan-unas-725604113.jpeg" alt="Prof Kumba Digdowiseiso" width="100%">
<figcaption>Prof Kumba Digdowiseiso</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Civitas akademika Universitas Nasional (Unas) sedang digoyang dugaan pelanggaran akademik. Kasus tersebut menyeret nama Guru Besar Unas Prof Kumba Digdowiseiso. Untuk memperlancar proses investigasi, dia menyatakan mundur dari jabatan sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Budaya. Dugaan pelanggaran akademik yang melibatkan Prof Kumba tersebut mencuat dalam beberapa hari terakhir. Seperti diketahui Prof Kumba dituding mencantumkan nama orang lain dalam sebuah publikasi ilmiah. Dugaan pelanggaran akademik ini, seperti dituliskan media retractionwatch.com pada 11 April 2024 lalu. Keputusan pengunduran diri sebagai dekan itu disampaikan Prof Kumba secara lisan pada Kamis (18/4). Dia menyebut pengunduran dirinya dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis. "Pengunduran diri saya ini merupakan bentuk pertanggungjawaban akademis saya kepada Rektor Unas dan sivitas akademika. Agar tidak membebani kampus dalam melakukan investigasi terhadap persoalan yang sedang saya hadapi," katanya di Kampus Unas. Kumba mengklaim tuduhan terhadap dirinya tidak benar dan tidak memiliki dasar. Menurut dia, ada kesan menjatuhkan nama baik dirinya dan bersifat character assassination. "Saya sangat menjunjung tinggi integritas akademis," tegas Prof Kumba. Untuk itu, dia bersedia dan siap untuk menjalani proses terkait dengan tuduhan, dugaan, dan fitnah yang ditujukan kepadanya. Sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Kumba berharap agar semua pihak mengedepankan sikap yang obyektif dan rasional terhadap persoalan itu. "Perlu diketahui bahwa selama tujuh hari sejak persoalan ini mencuat ke publik, saya sangat menghormati proses investigasi internal yang sedang berlangsung," jelasnya.

Civitas akademika Universitas Nasional (Unas) sedang digoyang dugaan pelanggaran akademik. Kasus tersebut menyeret nama Guru Besar Unas.

Tersangkut Dugaan Pelanggaran Akademik, Guru Besar Universitas Nasional Mundur Sebagai Dekan