<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Wamenkumham-Eddy-Hiariej-Penuhi-Panggilan-KPK-Dery-Ridwansah-5JPG-1251915445.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini, Senin (4/12/2203)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini, Senin (4/12/2203).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Prof Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy Hiariej, pada hari ini, Kamis (7/12). Sebelumnya, Prof Eddy telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wamenkumham ke Presiden Jokowi. Eddy nanti bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.</p> <p>"Betul informasi yang kami terima dari tim penyidik, minggu ini khususnya di hari Kamis, kami memanggil para pihak tersangka termasuk Wamenkumham untuk hadir di gedung merah putih KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Banten, Rabu (6/12).</p> <p>Ali memastikan, surat panggilan pemeriksaan telah diserahkan dan diterima Eddy Hiariej. Ia mengimbau, Eddy Hiariej untuk kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK.</p> <p>"Surat panggilan sudah diterima yang bersangkutan sehingga kami berharap para tersangka ini bisa hadir memenuhi panggilan penyidik KPK," ucap Ali.</p> <p>Meski Prof Eddy Hiariej telah menyatakan mundur dari jabatan Wemenkumham, lanjut Ali, terkait apakah akan ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, itu merupakan kewenangan penyidik.</p> <p>"Terkait penahanan itu tentu kewenangan tim penyidik. Sejauh ini kami belum dapat informasi itu tapi yang penting adalah kami memanggil lebih dahulu para pihak itu untuk hadir pemeriksaan, apakah nanti akan dilakukan penahanan atau tidak itu sepenuhnya kewenangan penyidik. Tentu ada syarat subjektif dan objektif," tegas Ali.</p> <p>Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Prof Eddy Hiariej sebagai tersangka atas dugaan suap dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan status hukum PT Citra Lampia Mandiri (CLM). KPK juga menjerat tiga orang lainnya sebagai tersangka.</p> <p>Namun, KPK belum mengumumkan secara resmi para pihak yang menjadi tersangka tersebut. Berdasarkan informasi, tiga tersangka itu bernama Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, serta Direktur Utama PT CLM, Helmut Hermawan.</p> <p>Mereka juga telah dicegah ke luar negeri selama enam bulan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham RI. Upaya pencegahan dilakukan KPK untuk memperlancar penanganan kasus.</p> <p>Tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, Eddy Hiariej bersama Yosi dan Yogi pun menggugat KPK melalui Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin kemarin.</p> <p>Permohonan yang telah teregister dengan nomor perkara: 134/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL itu mempunyai klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Perkara praperadilan akan diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal Estiono pada Senin, 11 Desember 2023.</p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Prof Edward Omar Sharif Hiariej pada hari ini, Kamis (7/12).

Periksa Prof Eddy Hiariej sebagai Tersangka, KPK: Penahanan Kewenangan Tim Penyidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Wamenkumham-Eddy-Hiariej-Penuhi-Panggilan-KPK-Dery-Ridwansah-3JPG-1861348766.jpg" alt="Prof Eddy Hiariej mengundurkan diri dari jabatan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham). Surat pengunduran diri itu telah dikirimkan Eddy Hiariej ke Presiden Joko Widodo (Jokowi)." width="100%">
<figcaption>Prof Eddy Hiariej mengundurkan diri dari jabatan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham). Surat pengunduran diri itu telah dikirimkan Eddy Hiariej ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Prof Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy Hiariej mengundurkan diri dari jabatan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham). Surat pengunduran diri itu telah dikirimkan Eddy Hiariej ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).</p> <p>Pengunduran diri itu dilakukan Eddy Hiariej setelah dirinya menyandang status tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi pengunduran diri ini dibenarkan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.</p> <p>"Sudah ada surat pengunduran diri dari Pak Wamenkumham. Jadi ada surat pengunduran diri dari Bapak Wamenkumham kepada Bapak Presiden dan akan segera disampaikan kepada Bapak Presiden," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (6/12).</p> <p>Ari menjelaskan, surat pengunduran diri itu diserahkan Eddy Hiariej, pada Senin (4/12). "Kalau tidak salah masuk hari Senin yang lalu," ucap Ari.</p> <p>Ari belum mengetahui isi surat pengunduran diri tersebut. Dia memastikan surat itu akan segera disampaikan setelah Presiden Jokowi tiba di Jakarta.</p> <p>"Saya belum lihat suratnya, tapi surat ditujukan ke Bapak Presiden dan segera disampaikan setelah Bapak Presiden kembali ke Jakarta," tegas Ari.</p> <p>Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Prof Eddy Hiariej sebagai tersangka atas dugaan suap dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan status hukum PT Citra Lampia Mandiri (CLM). KPK juga menjerat tiga orang lainnya sebagai tersangka.</p> <p>Namun, KPK belum mengumumkan secara resmi para pihak yang menjadi tersangka tersebut. Berdasarkan informasi, tiga tersangka itu bernama Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, serta Direktur Utama PT CLM, Helmut Hermawan.</p> <p>Mereka juga telah dicegah ke luar negeri selama enam bulan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham RI. Upaya pencegahan dilakukan KPK untuk memperlancar penanganan kasus.</p> <p>Tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, Eddy Hiariej bersama Yosi dan Yogi menggugat KPK melalui praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (4/12).</p> <p>Permohonan yang telah teregister dengan nomor perkara: 134/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL itu mempunyai klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Perkara praperadilan akan diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal Estiono pada Senin, 11 Desember 2023.</p>

Prof Eddy HiariejProf Edward Omar Sharif Hiariej mengundurkan diri dari jabatan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham).

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap dan Gratifikasi, Wamenkumham Prof Eddy Hiariej Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Presiden Jokowi

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/IMG_20231012_130843-3630614142.jpg" alt="Shandy Handika dan Prof Edward Omar Sharif Hiariej ungkap penyebab kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali heboh." width="100%">
<figcaption>Shandy Handika dan Prof Edward Omar Sharif Hiariej ungkap penyebab kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali heboh.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso, berhasil memengaruhi publik dalam melihat kembali kasus kopi sianida yang sempat ramai pada 2016.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berbeda pada saat 2016 lalu, opini publik kian bergeser dalam melihat kasus yang menewaskan Mirna Salihin tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Publik mulai menyadari kejanggalan terkait kasus kopi sianida tersebut. Bahkan, banyak jyang meyakini bahwa Jessica Wongso tak bersalah dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fenomena ini juga mendapat sorotan dari Jaksa Shandy Handika yang saat itu menangani kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tidak menyangka pihak Netflix membuka kembali materi perkara yang sudah incraht.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal di awal, Netflix meminta izin shooting dan wawancara kepada Kejaksaan bukan seperti yang ada dalam film tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013064391/otto-hasibuan-berencana-buka-lagi-kasus-jessica-wongso-prof-eddy-hiariej-beri-tanggapan-begini">Otto Hasibuan Berencana Buka Lagi Kasus Jessica Wongso, Prof Eddy Hiariej Beri Tanggapan Begini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kami bayangkan (dari film ini awalnya) adalah gambaran seputar persidangan, karena itulah yang ditawarkan oleh Netflix, bukan materinya," kata Shandy Handika, dikutip dari kanal YouTube Denny Sumargo, pada Kamis (12/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi ternyata pada saat film dokumenternya muncul, ternyata masuk pada materi perkara, menggali lagi sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi analisa dan perdebatan tahun 2016, padahal kami sudah menghindarinya," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Shandy awalnya membayangkan film dokumenter hanya menggambarkan seputar persidangan saja. Tetapi Netflix malah membuka materi perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal sebelumnya, lanjut Shandy, pihak Netflix tidak mengetahui jalannya persidangan yang 2016 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, menurut ahli hukum pidana Prof Edward Omar Sharif Hiariej, film dokumenter seharusnya tidak membahas sebuah kejanggalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seharusnya, bagi orang yang paham hukum, film dokumenter seperti itu tidak lagi membahas kejanggalan," kata Prof Edward.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013065286/beda-dengan-pengakuan-ayah-mirna-jaksa-shandy-bongkar-fakta-video-jessica-masukkan-sianida-ke-kopi">Beda dengan Pengakuan Ayah Mirna, Jaksa Shandy Bongkar Fakta Video Jessica Masukkan Sianida ke Kopi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lanjut Prof Eddy, Kasus Jessica Wongso sendiri sudah incraht. Sehingga, publik harusnya menghormati putusan yang dibuat Majelis Hakim dan pengadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sudah tidak ada lagi perdebatan. Apalagi kasus itu sudah diuji 5 kali, PK (Peninjauan Kembali) 2 kali," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, di sidang yang lumayan panjang itu tidak ada dissenting opinion. 15 hakim semua menyepakati bahwa Jessica Wongso bersalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita lihat Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, Tinggi, Kasasi, PK sampai 2 kali, berarti sudah diputus 15 orang hakim. No dissenting opinion. Tidak ada perbedaan pendapat," tegas Prof Edward.***</div>

Jaksa Shandy Handika dan Prof Edward Omar Sharif Hiariej ungkap penyebab kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali heboh.

Jaksa Shandy Handika Kaget Film Dokumenter Netflix Jessica Wongso Tak Sesuai Ekspektasi 

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/Film-The-Hateful-Eight-yang-diduga-menjadi-salah-satu-inspirasi-Jessica-Wongso-dalam-membunuh-Mirna-Salihin-dengan-kopi-sianida-1161630255.jpg" alt="Film The Hateful Eight yang diduga menjadi salah satu inspirasi Jessica Wongso dalam membunuh Mirna Salihin dengan kopi sianida." width="100%">
<figcaption>Film The Hateful Eight yang diduga menjadi salah satu inspirasi Jessica Wongso dalam membunuh Mirna Salihin dengan kopi sianida.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Salah satu kecurigaan publik terkait Jessica Wongso sebagai dalang dibalik kematian Mirna Salihin lantaran sikapnya yang tenang. Tak sedikit juga yang berasumsi bahwa Jessica Wongso adalah psikopat lantaran sikapnya tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal senada juga disebut oleh Deddy Corbuzier dalam podcast-nya bersama Prof Edward Omar Sharif Hiariej, saksi ahli hukum pidana dalam kasus kopi sianida saat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tidak sampai menyimpulkan demikian (Jessica psikopat) ya, saya tidak punya pre-knowledge untuk sebut dia psikopat," kata Prof Eddy, dikutip pada Selasa (10/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alih-alih langsung menyebut Jessica psikopat, Prof Eddy justru mengutip pernyataan kriminolog Prof Ronny Nitibaskara, bahwa Jessica mengidap kepribadian ganda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada pernyataan Prof Ronny begini, bahwa dia memiliki kepribadian ganda, yang bisa marah tanpa sebab dan lain sebagainya," ungkap Prof Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, mengutip pernyataan Prof Ronny, Edward menyebut bahwa lie detector secanggih apa pun tidak akan memberi efek ke Jessica Wongso.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013062203/terungkap-jessica-wongso-terinspirasi-film-the-hateful-eight-saat-membunuh-mirna-salihin-dengan-kopi-sianida">Terungkap! Jessica Wongso Terinspirasi Film The Hateful Eight Saat Membunuh Mirna Salihin dengan Kopi Sianida</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Orang seperti Jessica ini, kita menggunakan lie detector secanggih apa pun, tidak akan terdeteksi," tutur Edward, mengutip pernyataan Prof Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) ini menuturkan bahwa polisi saat itu tidak menggunakan lie detector.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengapa polisi nggak menggunakan lie detector? Karena saat melakukan pemeriksaan, mereka (polisi) didampingi oleh beberapa orang. Mereka berkonsultasi antara lain dengan Prof Ronny Nitibaskara, beliau kriminolog, juga dengan dokter Natalie, ahli psikiatri kehakiman, psikiatri forensik ya," tutur Prof Eddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena pernyataan Prof Ronny Nitibaskara bahwa lie detector itu tidak mempan ke Jessica, penggunaan alat deteksi kebohongan itu pun dibatalkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Saya tidak sampai menyimpulkan demikian (Jessica psikopat) ya, saya tidak punya pre-knowledge untuk sebut dia psikopat," kata Prof Eddy

Lie Detector Secanggih Apa Pun Disebut Tak Mempan dengan Jessica Wongso