<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/28/kpk-pamerkan-uang-dan-logam-mulia-rp-405-miliar-hasil-ott-pejabat-bea-cukai-tersangka-rizal-dan-lima-lainnya-langsung-ditahan-istimewa-PkcnY.webp" alt="KPK pamerkan uang dan logam mulia Rp 40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai. Tersangka Rizal dan lima lainnya langsung ditahan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPK pamerkan uang dan logam mulia Rp 40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai. Tersangka Rizal dan lima lainnya langsung ditahan. (istimewa)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil produsen rokok terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Ihwal hal ini dikatakan&nbsp;Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
&ldquo;Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu,&rdquo; kata Asep Guntur Rahayu dilansir dari Antara, Sabtu (28/2).
Asep mengatakan KPK telah mengantongi informasi mengenai produsen rokok yang terkait kasus tersebut, sehingga tinggal menyiapkan langkah pemanggilan.
&ldquo;Kami sudah memiliki informasinya, tetapi belum bisa disampaikan. Nanti saat lengkap, akan kami ungkap perusahaan, pemilik, lokasi, jumlah, dan detail lainnya,&rdquo; ujarnya.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.
Dalam OTT itu, salah satu yang ditangkap adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Rizal.
Sehari kemudian, 5 Februari 2026, KPK menetapkan enam dari 17 orang yang ditangkap sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC.
Mereka adalah Rizal (RZL), Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024&ndash;Januari 2026; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan Sisprian Subiaksono (SIS); dan Kepala Seksi Intelijen Orlando Hamonangan (ORL).
Tersangka lainnya yakni pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Andri (AND), dan Manajer Operasional Dedy Kurniawan (DK).
Pada 26 Februari 2026, KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan DJBC Budiman Bayu Prasojo (BBP) sebagai tersangka baru.
Selain itu, pada 27 Februari 2026, KPK menyatakan tengah mendalami dugaan korupsi lain di Ditjen Bea dan Cukai, khususnya terkait pengurusan cukai.
&nbsp;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil produsen rokok terkait dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea dan cukai

Diduga Terlibat Perkara Suap Pejabat Bea Cukai, KPK Akan Panggil Produsen Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/10/20240507_144402-1475728315.jpg" alt="Direktur PT Nojorono Tobacco International, Arief Goenadibrata saat ditemui JawaPos.com di Jakarta, Selasa (7/5)." width="100%">
<figcaption>Direktur PT Nojorono Tobacco International, Arief Goenadibrata saat ditemui JawaPos.com di Jakarta, Selasa (7/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang terlalu tinggi menjadi beban tersendiri bagi pelaku Industri Hasil Tembakau atau IHT. Dari kecil sampai besar, semuanya menjerit atas kenaikan CHT yang dinilai tidak efektif untuk mengendalikan konsumsi, menekan rokok ilegal, dan mengoptimalisasi penerimaan negara. Selain itu, kenaikan tarif CHT secara rata-rata sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024 juga dinilai tidak berhasil menurunkan konsumsi rokok. Meskipun kondisinya terbilang sulit bagi pelaku industri rokok, produsen rokok Clasmild dan Minak Djinggo, PT Nojorono Tobacco International (Nojorono Kudus) menyatakan optimis atas kinerjanya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur PT Nojorono Tobacco International, Arief Goenadibrata saat ditemui JawaPos.com di di bilangan Kuningan, Jakarta, Selasa (7/5). "Kami (optimis) melihat adanya peluang pertumbuhan dan ekspansi," terang Arief. Selain itu, Arief Melany, Nojorono Kudus juga tetap akan melakukan inovasi produk dalam beberapa kategori sigaret. "Terutama untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang mengikuti selera juga kebutuhan pasar di pertengahan tahun 2024,&rdquo; lanjut Arief. Dengan pengalaman lebih dari 90 tahun, jelas Arief, Nojorono Kudus siap menghadapi segala tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi tahun ini adalah adanya kenaikan CHT. Arief menilai kenaikan CHT merupakan langkah dalam upaya mengurangi dampak buruk merokok bagi kesehatan masyarakat dan meningkatkan penerimaan negara. Meski secara keseluruhan pasar IHT tahun ini diproyeksikan akan menghadapi tantangan dan perubahan baik dari segi regulasi, kenaikan cukai, maupun dinamika pasar, Nojorono Kudus berkomitmen terus berusaha menggairahkan industri dengan mengedepankan prinsip berbakti pada negeri. Sebagai informasi, penyesuaian cukai terjadi di setiap kategori rokok secara merata. Hanya saja, kenaikan cukai yang lebih rendah terjadi pada kategori SKT, didasarkan pada pertimbangan bahwa SKT masuk dalam sektor padat karya. Nojorono Kudus sendiri merupakan salah satu perusahaan pelopor rokok kretek Tanah Air. Berpusat di Kudus, Nojorono didirkan oleh Ko Djee Siong dan Bapak Tan Djing Thay pada 14 Oktober 1932. Saat ini, PT Nojorono Tobacco International termasuk dalam kategori industri sigaret lima besar di Indonesia.

Kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang terlalu tinggi menjadi beban tersendiri bagi pelaku Industri Hasil Tembakau.

Cukai Hasil Tembakau Naik, Produsen Rokok Nojorono Kudus Optimistis Catatkan Pertumbuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/88_cari-3676918268.jpg" alt="SERAP ASPIRASI: Calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi PT Karya Niaga Bersama, produsen rokok Grendel di Malang, pada Jumat (13/10)." width="100%">
<figcaption>SERAP ASPIRASI: Calon presiden Ganjar Pranowo mengunjungi PT Karya Niaga Bersama, produsen rokok Grendel di Malang, pada Jumat (13/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden (capres) 2024 Ganjar Pranowo mengunjungi PT Karya Niaga Bersama, produsen rokok Grendel di Malang, pada Jumat (13/10). Selain itu, Ganjar bertemu dengan sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Rokok Malang (Gaperoma). Ganjar Pranowo langsung disambut meriah oleh ribuan karyawan saat memasuki area pabrik. Mereka rela berdesak-desakan untuk bisa mengajak berswafoto ataupun bersalaman dengan capres berambut putih itu. &rdquo;Saya senang bisa bercanda dengan para buruh. Apalagi, pengusahanya juga memberikan kesempatan kepada mereka (buruh) untuk break sejenak agar bisa bertemu saya,&rdquo; ujar Ganjar. Ganjar paham bahwa industri hasil tembakau sedang menghadapi banyak hambatan di tengah isu produk tembakau yang akan diatur di dalam beberapa regulasi. Karena itu, menurut dia, semua pihak harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar agar industri ini tetap bisa bertahan. Diketahui, pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang menjadi mandat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu bagian RPP yang sedang disusun adalah pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau sebagaimana mandat pasal 152 UU tersebut. &rdquo;Tentu kita terus mencari jalan keluar yang terbaik bagaimana industri ini bisa bertahan dan tentu saja dengan regulasi memang sekarang tidak mudah karena persaingan globalnya terjadi seperti itu,&rdquo; kata Ganjar. Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu menilai produk hasil tembakau merupakan industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu, perlu ada regulasi yang bisa melindungi para petani tembakau. &rdquo;Ini penting sekaligus akan melindungi kawan-kawan petani tembakau yang sudah bercerita susah payah selama ini untuk bisa mempertahankan produk ini atau komoditas sejak zaman sebelum merdeka,&rdquo; kata Ganjar. Salah satunya, dia akan mengatur mekanisme impor tembakau jika terpilih menjadi presiden. Dengan pengaturan impor tembakau tersebut, nasib para petani tembakau, pabrikan, hingga ribuan buruh linting akan bisa terjamin. Menurut Ganjar, negara butuh terlibat untuk mempertahankan industri hasil tembakau yang telah ada sejak Indonesia belum merdeka. Meskipun regulasi yang tidak mudah karena persaingan global dan banyak kepentingan yang terlibat, harus ada keberpihakan di sana. &rdquo;Saya mendapat banyak informasi, misalnya tentang cukai. Yok kita atur tentang impor tembakau, tentang cukai. Pastikan tembakau petani terserap dan pastikan yang impor itu juga membayar cukai,&rdquo; tegasnya. Selain untuk menambah pendapatan negara, pengaturan impor dan cukai tembakau bisa dijadikan alat untuk melindungi pengusaha, buruh, hingga petani tembakau. &rdquo;Karena mereka sudah berjerih payah selama ini untuk mempertahankan produk atau komoditas ini jauh sebelum Indonesia merdeka,&rdquo; jelasnya. (als/c19/wir)

Ganjar bertemu dengan sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Rokok Malang (Gaperoma).

Ganjar Cari Solusi Terbaik untuk Industri Hasil Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/ketua-GAPPRI.jpg" alt="Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan. (Rozak)" width="100%">
<figcaption>Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan. (Rozak)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengajukan permohonan kepada Presiden Jokowi untuk menolak rencana revisi atau amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.  Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan mengatakan, aturan yang berlaku saat ini sudah sangat memadai untuk mengendalikan konsumsi produk tembakau di Indonesia.  “Bahkan PP 109/2012 telah melampaui amanat Framework Convention on Tobocco Control (FCTC),” ujarnya dalam keterangannya, Senin (21/6).  Sebaliknya, jika rencana revisi atau amandemen tersebut diberlakukan, justru akan berdampak buruk bagi kelangsungan industri kretek nasional yang belum pulih akibat pandemi dan kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2020 dan 2021.  “Memaksa melakukan revisi PP 109 di saat seperti ini, hanya akan menumbuhkan masalah karena menyebabkan pabrik rokok gulung tikar. Jika sampai itu terjadi, para petani dan pekerja juga yang akan menjadi korban,” tuturnya.  Henry juga meminta pemerintah agar industri hasil tembakau nasional diberikan kesempatan untuk pulih (recovery), sehingga kebijakan sektoral pemerintah menjadi sinkron dengan upaya pemerintah yang sedang mengejar program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Selain itu, Henry juga menduga jika terus didesakkan, akan menambah peluang rokok ilegal semakin marak dan sulit dikendalikan. “Jika rokok ilegal sampai tak terkendali, upaya pengendalian akan gagal, penerimaan negara pun akan sulit dicapai,” ungkapnya.  Merujuk data resmi GAPPRI, tahun lalu akibat kenaikan tarif CHT dan Harga Jual Eceran (HJE) yang tinggi telah meningkatkan rokok ilegal sampai 4,8 persen. GAPPRI memperkirakan, rokok ilegal bisa mencapai angka 10-15 persen dari angka yang disampaikan pemerintah.  “Dengan kenaikan tarif cukai tahun 2021 ditambah situasi ekonomi yang masih sulit, peredaran rokok ilegal berpotensi kembali naik,” ujarnya.  Henry berharap agar pemerintah tidak merevisi PP tersebut karena akan mengganggu rantai pasokan industri yang berakibat kepada penyerapan bahan baku dari petani tembakau, petani cengkeh, tenaga kerja dan menurunkan sumber pendapatan pedagang pengecer yang sebagian besar adalah UMKM.  Selain itu, terganggunya industri ini juga akan menurunkan penerimaan negara berupa cukai dan pajak. Henry menambahkan, melalui cukai hasil tembakau, PPN, PPH dan pajak daerah, industri telah berkontribusi signifikan bagi pembangunan nasional.  “Dengan dilakukan revisi, akan membuat ekosistem di sepanjang mata rantai IHT terganggu,” pungkasnya.

Tolak Revisi PP Terkait Tembakau, Produsen Rokok Surati Jokowi

produsen rokok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#produsen rokok

Berita Terkini

Diduga Terlibat Perkara Suap Pejabat Bea Cukai, KPK Akan Panggil Produsen Rokok

Cukai Hasil Tembakau Naik, Produsen Rokok Nojorono Kudus Optimistis Catatkan Pertumbuhan

Ganjar Cari Solusi Terbaik untuk Industri Hasil Tembakau

Tolak Revisi PP Terkait Tembakau, Produsen Rokok Surati Jokowi

Download Aplikasi JawaPos.com