<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/Sulawesi-Bergerak-68-1045148653.jpeg" alt="Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sulawesi yang digelar di Hotel Santika Palu pada 11&amp;ndash;12 Februari 2026. (Dok. GAPKI)" width="100%">
<figcaption>Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sulawesi yang digelar di Hotel Santika Palu pada 11&amp;ndash;12 Februari 2026. (Dok. GAPKI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pekerja Perempuan di Sulawesi memiliki kontribusi besar terhadap perkebunan sawit dan rantai produksi sawit. Ketua GAPKI Cabang Sulawesi Dony Yoga Perdana mengatakan, pekerja perempuan memiliki kontribusi penting dalam rantai produksi sawit di Sulawesi. &ldquo;Ada kurang lebih 10,68 persen komposisi karyawan perempuan dari total karyawan tetap yang bekerja di industri perkebunan di wilayah Sulawesi,&rdquo; kata Dony Yoga Perdana baru-baru ini. Dia menambahkan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) terus mendorong penguatan kapasitas pekerja perempuan, perusahaan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan lingkungan kerja yang manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Untuk diketahui, GAPKI menggelar kegiatan &ldquo;Sawit Indonesia Ramah Pekerja Perempuan: Pertemuan Pemangku Kepentingan dan Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sulawesi&rdquo; di Hotel Santika Palu pada 11&ndash;12 Februari 2026. Kegiatan itu juga menyosialisasikan Panduan Praktis Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit sebagai acuan penerapan perlindungan hak pekerja perempuan sesuai regulasi nasional dan standar internasional. Kegiatan itu menjadi langkah nyata GAPKI untuk memperkuat perlindungan pekerja perempuan di sektor sawit melalui kolaborasi lintas pihak dan penguatan praktik kerja yang adil serta bermartabat. Ada banyak isu strategis yang dibahas dalam Lokakarya tersebut. Mulai dari perlindungan maternitas, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), status kerja dan pengupahan. Selain itu ada pula jaminan sosial, pencegahan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, serta penguatan partisipasi perempuan dalam tata kelola dan proses audit. Diselenggarakan GAPKI, kegiatan itu didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) serta pemangku kepentingan dan mitra terkait. Dukungan BPDP merupakan bagian dari program yang dilakukan selama ini dalam penguatan sawit berkelanjutan, termasuk melalui dorongan integrasi prinsip kesetaraan gender dalam program pendanaan sawit berkelanjutan. Pembukaan acara dihadiri sekitar 140 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat dan daerah, perusahaan perkebunan sawit, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, akademisi, perwakilan petani, serta media. Forum ini mendorong penyamaan persepsi sekaligus penyusunan langkah tindak lanjut yang dapat dijalankan di tingkat perusahaan dan daerah. Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah Firdaus Abdul Karim menegaskan, perlindungan pekerja perempuan harus menjadi komitmen bersama. "Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan serta penciptaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bermartabat harus menjadi komitmen bersama. Baik itu pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,&rdquo; ujarnya. Dia berharap kegiatan itu melahirkan langkah konkret agar pekerja perempuan merasakan manfaat nyata berupa perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan di tempat kerja.

Pekerja Perempuan di Sulawesi memiliki kontribusi besar terhadap perkebunan sawit dan rantai produksi sawit.

GAPKI: Pekerja Perempuan Memiliki Kontribusi Penting dalam Rantai Produksi Sawit di Sulawesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/JKT_Pemerintah-Pangkas-Bea-Keluar-CPO_SALMAN-TOYIBI-6-3459272887.jpg" alt="Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dari 5 juta hektare kebun sawit yang dinilai melanggar hukum, karena masuk kawasan hutan, sebanyak 3,1 juta hektare di antaranya telah berhasil diambil alih pemerintah.&nbsp; Sebanyak 1,5 juta dari 3,1 juta hektare diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola. Namun, lahan sawit sitaan itu menghadapi tantangan. Mulai dari perusakan oleh massa hingga lemahnya pengamanan di lapangan.&nbsp; Pengamat Ekonomi Persawitan Eugenia Mardanugraha menilai situasi itu berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar jika tidak segera ditangani dengan serius. Potensi produksi yang hilang dari 3,1 juta hektare lahan bisa mencapai 10,85 hingga 12,4 juta ton CPO (crude palm oil) per tahun. Dengan harga rata-rata Rp 12&ndash;14 juta per ton, kerugian negara bisa mencapai Rp 130&ndash;174 triliun per tahun. &nbsp; "Itu belum termasuk dampak turunan terhadap tenaga kerja, penerimaan pajak, dan devisa ekspor,&rdquo; ujar Eugenia dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (22/9).&nbsp; Dia mengingatkan gangguan di lahan seluas itu mengancam stabilitas produksi sawit nasional. Penurunan pasokan CPO berisiko menekan ketersediaan bahan baku industri domestik, mengurangi devisa ekspor, sekaligus memicu kenaikan harga minyak goreng dan biodiesel di dalam negeri. &nbsp; &ldquo;Kondisi ini akan merusak iklim investasi dan menciptakan ketidakpastian jangka panjang bagi industri sawit Indonesia,&rdquo; tambah anggota anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016547188/jumlah-pekerja-di-industri-sawit-terus-meningkat-menaker-tekankan-pentingnya-menjaga-keseimbangan-antara-keberlanjutan-dan-kesejahteraan">Jumlah Pekerja di Industri Sawit Terus Meningkat, Menaker Tekankan Pentingnya Menjaga Keseimbangan antara Keberlanjutan dan Kesejahteraan</a> Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8/2025) lalu mengungkapkan bahwa pemerintah telah menguasai kembali 3,1 juta hektare dari potensi 5 juta hektare lahan sawit yang dinilai melanggar aturan termasuk masuk Kawasan hutan. &nbsp; Sampai awal September 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyerahkan lahan sawit kepada PT Agrinas Palma Nusantara yang luasnya mencapai 1,5 juta hektare. Kebun sawit tersebut memiliki nilai aset indikatif Rp 150 triliun. Adapun penerimaan negara tercatat Rp 325 miliar dari escrow account; Rp 184,8 miliar dari pajak; dan Rp 1,2 triliun dari PBB serta pajak lain.&nbsp; Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Agus Sutomo menyatakan pengelolaan tersebut bukan hanya urusan bisnis, tetapi amanah besar untuk kesejahteraan rakyat. &ldquo;Kami berkomitmen menjaga amanah negara dengan mengelola aset ini secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan bangsa," ujarnya dikutip dari website resmi Agrinaspalma. Dia menegaskan, revitalisasi kebun menjadi prioritas agar lahan itu kembali produktif, sehingga hasilnya benar-benar memberi manfaat untuk rakyat.&nbsp; Eugenia kembali menyatakan bahwa Agrinas perlu segera memprioritaskan strategi perlindungan aset. Langkah yang disarankan antara lain memperkuat patroli keamanan terpadu, memanfaatkan teknologi seperti CCTV, drone, dan sistem monitoring digital, serta melibatkan masyarakat sekitar agar turut memiliki kepentingan menjaga kebun. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016437901/prabowo-heran-minyak-goreng-langka-padahal-indonesia-produsen-sawit-terbesar-di-dunia">Prabowo Heran Minyak Goreng Langka, Padahal Indonesia Produsen Sawit Terbesar di Dunia</a> &ldquo;Selain itu, Agrinas perlu merekrut tenaga sawit profesional yang berpengalaman, baik dalam menjaga kebun maupun mengelola produksi. Di sisi produksi, peremajaan (replanting) dan pemeliharaan intensif wajib dipastikan agar pasokan tetap terjaga,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Dia menekankan, Pemerintah juga memegang peran krusial dalam memastikan pengelolaan kebun sawit sitaan ini berjalan optimal. Regulasi yang tegas, mekanisme pengawasan ketat, serta dukungan berupa koordinasi dengan aparat keamanan menjadi kunci. &ldquo;Pemerintah juga perlu memberi insentif untuk investasi keamanan dan produktivitas, serta menjatuhkan sanksi jika terjadi pembiaran yang merugikan ekonomi negara,&rdquo; katanya.&nbsp; Dari perspektif investasi, ia menilai persepsi investor bisa memburuk apabila pemerintah dianggap abai dalam menjaga aset strategis ini. &ldquo;Hal itu bisa menurunkan valuasi industri sawit, menahan masuknya investasi baru, serta meningkatkan persepsi risiko terhadap tata kelola perkebunan sawit nasional,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/016319178/forum-ptks-2025-pacu-transformasi-teknologi-dan-inovasi-kelapa-sawit-berkelanjutan"> Forum PTKS 2025 Pacu Transformasi Teknologi dan Inovasi Kelapa Sawit Berkelanjutan</a> Lebih jauh ia menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk pengamanan skala besar. Dengan jutaan hektare lahan, penggunaan drone, satelit, dan sistem keamanan digital menjadi keharusan. &ldquo;Teknologi bisa meningkatkan efisiensi pemantauan, mendeteksi potensi penjarahan lebih cepat, sekaligus menjaga produktivitas dan kepercayaan investor,&rdquo; kata Eugenia.&nbsp; Jika pengamanan kebun sawit tidak segera dijadikan prioritas utama, ia mengingatkan akan ada konsekuensi serius terhadap ketahanan pangan dan energi nasional. Pasokan minyak goreng dan bahan baku biodiesel bisa terganggu, memicu fluktuasi harga yang merugikan masyarakat. &nbsp; &ldquo;Harapan kami pemerintah mendorong pengelolaan sawit yang benar-benar produktif. Agrinas dituntut untuk menghasilkan minimal dua kali lipat dibandingkan pemilik lama, sehingga kontribusinya terhadap ekspor, penerimaan negara, serta ketahanan pangan dan energi bisa maksimal,&rdquo; tandas Eugenia. (*)

Lahan sawit sitaan negara menghadapi tantangan. Mulai dari perusakan oleh massa hingga lemahnya pengamanan di lapangan.

Gangguan Keamanan di Lahan Berpotensi Ancam Stabilitas Produksi Sawit Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/WhatsApp-Image-2024-11-07-at-131845-2755237290.jpeg" alt="Chairman Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono (tengah) saat sesi konferensi pers IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11). (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Chairman Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono (tengah) saat sesi konferensi pers IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11). (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Chairman Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebut performa Industri sawit Indonesia tahun ini turun dibandingkan 2023. Baik dari sisi produksi maupun nilai ekspor. Produksi kelapa sawit Indonesia tahun ini mencapai 34,7 juta ton, turun dibandingkan prooduksi tahun 2023 yang mencapai 36,2 juta ton. Begitu pula dengan nilai ekspor kelapa sawit yang ikut turun. Yakni 20,1 juta ton dengan nilai USD 17,349 juta.pada tahun 2023, ekspor sawit mencapai 21 juta ton dengan nilai USD 20,597 juta. Meski demikian, Eddy optimistis pada tahun 2025 industri sawit akan kembali tumbuh. Seiring dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan konsumsi sawit di level domestik. Salah satunya dengan program biodiesel B40. &rdquo;Juga akselerasi Perkebunan kelapa sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produksi kelapa sawit,&rdquo; ujar Eddy saat pembukaan ajang Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, hari ini, Kamis (7/11). Faktor lainnya adalah penundaan implementasi EUDR (European Union Deforestation Regulation) hingga 31 Desember 2025 mendatang. Penundaan itu, lanjut Eddy, memberi waktu bagi Indonesia untuk menyiapkan perbaikan tata kelola produksi kelapa sawit yang lebih baik. &nbsp;

Chairman Gapki Eddy Martono menyebut performa Industri sawit Indonesia tahun ini turun dibandingkan 2023, tapi berpotensi tumbuh di 2025.

Gapki Sebut Meski Produksi Sawit 2024 Turun, Tapi Berpotensi Kembali Tumbuh di 2025, Ini Penyebabnya   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/WhatsApp-Image-2024-11-07-at-111533-438364953.jpeg" alt="Menko perekonomian Airlangga Hartarto membuka ajang pertemuan pelaku usaha sawit terbesar Indonesia, IPOC 2024, Kamis (7/11) di Nusa Dua Bali. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko perekonomian Airlangga Hartarto membuka ajang pertemuan pelaku usaha sawit terbesar Indonesia, IPOC 2024, Kamis (7/11) di Nusa Dua Bali. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ajang Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 dilangsungkan mulai hari ini, Kamis (7/11) hingga Jumat (8/11) di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tahunan terbesar para pelaku usaha sawit itu dibuka secara virtual oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Chairperson of IPOC, Mona Surya menjelaskan, tahun ini jumlah peserta IPOC mencapai rekor baru. Yakni 37 perusahaan, 113 stan, dan 1.509 partiisipan dari 24 negara. Menurut Mona, konferensi selama dua hari ini akan membahas berbagai hal seputar industri sawit. &rdquo;Seperti kebijakan domestik dan ketahanan industri di Indonesia, implikasi EUDR, wawasan pasar dari perspektif regional, dan prospek harga sawit,&rdquo; ujarnya. Chairman of Gabungan Pengusaha Kelapa Sawt Indonesia Eddy Martono mengungkapkan optimismenya di sektor kelapa sawit apda 2025, meski tahun ini produksi mengalami penurunan. Ada beberapa faktor yang membuat pihaknya optimistis. &rdquo;Termasuk program pemerintah soal biodiesel B-40,&rsquo;&rsquo; terangnya. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pihaknya percaya diri bahwa Indonesia punya potensi memaksimalkan produksi CPO pada tahun-tahun mendatang. Sejumlah strategi telah disiapkan untuk mendorong peningkattan prooduksi kelapa sawit, khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kebutuhan energi, dan ketahanan pangan. Dan di saat bersamaan juga melindungi lingkungan. &rdquo;Strateginya termasuk meningkatkan program replanting untuk perkebunan rakyat,&rdquo; terangnya. Sejak 2017, sudah ada upaya meningkatkan replanting sawit di 360 ribu hektare Perkebunan rakyat. Yang kedua adalah mengadopsi cara menanam sawit yang lebih baik. Berikutnya adalah mengampanyekan sertifikasi sawit yang berkelanjutan. Tantangan utamanya, imbuh Airlangga, juga cukup beragam. Mulai dari isu lingkungan, juga data yang tidak akurat. &rdquo;Konferensi ini peluang bagi kita untuk menegaskan komitmen kita untuk praktik yang berkelanjutan, dan terus meningkatkan standar yang kita gunakan,&rdquo; imbuhnya, seranya membuka konferensi.

Ajang Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 dilangsungkan mulai hari ini, Kamis (7/11) hingga Jumat (8/11) di Nusa Dua, Bali.

Menko Perekonomian Resmi Buka IPOC 2024, Optimistis dengan Potensi Indonesia Memaksimalkan Produksi Sawit

produksi sawit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#produksi sawit

Berita Terkini

GAPKI: Pekerja Perempuan Memiliki Kontribusi Penting dalam Rantai Produksi Sawit di Sulawesi

Gangguan Keamanan di Lahan Berpotensi Ancam Stabilitas Produksi Sawit Nasional

Gapki Sebut Meski Produksi Sawit 2024 Turun, Tapi Berpotensi Kembali Tumbuh di 2025, Ini Penyebabnya

Menko Perekonomian Resmi Buka IPOC 2024, Optimistis dengan Potensi Indonesia Memaksimalkan Produksi Sawit

Download Aplikasi JawaPos.com