<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bulog-karawang-catat-stok-beras-30-ribu-ton-di-sejumlah-gudang_m_215376.jpeg" alt="Ilustrasi beras Bulog siap didistribusikan ke sejumlah pasar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beras Bulog siap didistribusikan ke sejumlah pasar</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Pertanian (Kementan) mengumumkan serapan beras nasional mencapai 2 juta ton. Serapan tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Jawa Barat menjadi provinsi penyumbang serapan beras Bulog tertinggi. Yaitu mencapai 352.680 ton. Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut capaian serapan beras itu sebagai bukti lompatan besar dari hasil kebijakan percepatan produksi. Kebijakan ini didorong sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo. "Ini tidak hanya soal angka, tapi tentang keberhasilan kita melindungi petani saat panen raya. Apalagi dengan rekor serapan tertinggi dari Jawa Barat," katanya di Jakarta kemarin (12/5). Secara khusus dia ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Bulog di lapangan. Kementan sejak akhir 2023 telah mendorong langkah-langkah konkret untuk meningkatkan produktivitas petani. Meliputi peningkatan pupuk subsidi, penguatan alsintan dan mekanisasi, serta dukungan teknologi di sentra-sentra produksi. Capaian Bulog Jawa Barat mendapat sorotan tersendiri karena menjadi wilayah dengan penyerapan tertinggi dibandingkan seluruh daerah lainnya di Indonesia. Berdasarkan data resmi, serapan Bulog Jabar telah mencapai 352.680 ton. Melampaui semua rekor sebelumnya dan menunjukkan peran sentral wilayah ini dalam memperkuat cadangan pangan nasional. Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Barat Mohamad Alexander menyampaikan bahwa capaian serapan 352.680 ton di wilayahnya. Jumlah itu hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 177 ribu ton. Alexander juga merinci wilayah-wilayah dengan serapan tertinggi. Cabang Bulog Cirebon tercatat sebagai penyumbang terbesar dengan 104.537 ton, tertinggi secara nasional. Disusul oleh Indramayu (83.353 ton) dan Karawang (71.336 ton). Kontribusi signifikan lainnya datang dari Subang (41.921 ton), Ciamis (27.392 ton), Bandung (13.848 ton), Cianjur (7.950 ton), dan Bogor (2.341 ton).&nbsp;

Serapan beras nasional mencapai 2 juta ton, dan Jawa Barat menjadi penyumbang serapan beras Bulog tertinggi. Yaitu mencapai 352.680 ton.

Serapan Beras Nasional Mencapai 2 Juta Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/bulog-456408046.jpg" alt="Pasokan beras Bulog di Jatim sekitar 300 ribu ton dan itu aman untuk memenuhi permintaan selama Nataru. (Andy Satria/radar surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pasokan beras Bulog di Jatim sekitar 300 ribu ton dan itu aman untuk memenuhi permintaan selama Nataru. (Andy Satria/radar surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa sekaligus Research Associate Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengatakan ada potensi kenaikan produksi beras nasional sebanyak 0,9 juta hingga 1,5 juta ton pada 2024.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Anada potensi kenaikan produksi beras nasional sebanyak 0,9 juta hingga 1,5 juta ton pada 2024

Guru Besar IPB Sebut Kenaikan Produksi Beras Nasional 2024 Berpotensi hingga 1,5 Juta Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dampak-kemarau-panjang-kementan-diingatkan-soal-produksi-beras_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi kekeringan mengancam produksi beras nasional" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekeringan mengancam produksi beras nasional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musim kemarau panjang tahun ini diprediksi berpengaruh pada luas lahan panen. Salah satu komoditas yang disebut akan terpengaruh adalah beras. Pemerintah pun diminta jeli dalam mengatur stok dan menetapkan strategi tanam. Sebab, landainya produksi diproyeksikan tejadi sampai Februari 2020.  Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun telah memperingatkan pemerintah agar mewaspadai gagal panen hingga Desember mendatang. Di sisi lain, ancaman kemarau pada 2019 masih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  "Potensi luas panen tahun ini memang lebih rendah daripada 2018. Indikasinya seperti itu," ujar Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS Hermanto di Jakarta akhir pekan lalu.  Sebelumnya, BPS menyebut luas lahan baku sawah terus menurun. Menurut citra satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) serta Badan Informasi Geospasial (BIG), pada 2018 luas lahan 7,1 juta hektare. Sedangkan pada 2017 masih 7,75 juta hektare.  BNPB menambahkan, terdapat tujuh provinsi yang terdampak bencana kekeringan akibat musim kemarau. Yakni, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Sebanyak 4 kabupaten berstatus tanggap darurat dan 32 kabupaten/kota siaga darurat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/infografis-beras-senin-2-september.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas menyebutkan, musim kemarau tahun ini dapat dibilang lebih ekstrem jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dwi membenarkan, dalam kondisi saat ini, pemerintah harus memperhatikan lahan supaya dapat teririgasi secara teknis.  Menurut Dwi, lahan pertanian di Indonesia yang teririgasi secara teknis hanya sekitar 45 persen. Sebanyak 55 persen sisanya masih berisiko gagal panen saat cuaca ekstrem menyerang.  Untuk menghadapi kondisi tersebut, Dwi menyatakan bahwa pemerintah perlu cermat dalam mendata stok komoditas pertanian nasional. "Selain itu, pemantauan harga harus lebih ketat karena nanti pasokan sangat berkaitan dengan harga di pasar," tutur dia.  Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan, saat ini stok beras sudah sangat melewati batas aman. Dia menjelaskan, Bulog telah menyimpan 2,5 juta ton beras. Juga, stok beras diperkirakan mencapai 3 ton pada akhir tahun karena masih ada panen raya di sejumlah daerah.  "Amannya stok negara itu kan 1 juta ton hingga 1,5 juta ton. Saat ini sudah 2,5 juta ton lebih, sangat aman," katanya.

Produksi Beras Terancam Cuaca Ekstrem hingga Awal 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cadangan-beras-melimpah-husein-sawit-dinilai-gagal-paham-soal-pangan_m_.jpg" alt="Anggaran bahwa stok beras nasional kurang dinilai keliru. Pasalnya, data BPS menujukan bahwa stok beras nasional cukup." width="100%">
<figcaption>Anggaran bahwa stok beras nasional kurang dinilai keliru. Pasalnya, data BPS menujukan bahwa stok beras nasional cukup.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Kebijakan Publik, Razikin Juraid menegaskan dalam tiga tahun terakhir, kondisi pangan khususnya beras di Indonesia terus mengarah pada perbaikan sehingga patut diajungin jempol. Surat resmi BPS menyatakan bahwa komoditas pangan berhasil meredam inflasi di tahun 2017 sebesar 1,26 persen, turun drastis dari inflasi 2014 sebesar 10 persen. "Bahkan harga-harga saat perayaan besar seperti idul fitri, natal, dan malam tahun baru harga masih terkendali. Ini menunjukkan produksi pangan, lebih-lebih beras cukup," demikian kata Razikin ketika menanggapi pernyataan pengamat pertanian dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Husein Sawit, Rabu (19/12). Adapun terkait beras, Husein Sawit mengatakan persoalan yang terjadi pada tahun ini cenderung lebih pelik dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dinilainya gagal memberikan dampak positif terhadap perberasan nasional melalui kebijakan impor. "Ini pengamatan yang keliru, sebab stok beras di dalam negeri kan cukup, bahkan berlebih," bebernya. Lebih lanjut Tim Formatur Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini menegaskan fakta beras di dalam negeri melimpah yakni terlihat dari stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang sebagai barometer nasional akhir-akhir ini 50.000 ton. Sementara data sebelumnya, dengan stok hanya 20.000 ton saja sudah cukup memenuhi kebutuhan pasokan. "Ini kan bukti otentik yang sangat kuat akan kinerja perberasan nasional positif. Persoalan beras jangan dibawa-bawa ke arah politik ya. Jangan bilang pelik kalau kitanya tidak beres atau tidak objektif mengamati sesuatu," tegasnya. Bukti lainnya, sambung Razikin, berdasarkan data Bulog, stok beras saat ini cukup bahkan berlebih. Adapun kenaikan harga beras saat ini karena adanya anomali pasar, di mana ada oknum yang menjual beras jenis premium padahal sebenarnya jenis medium, sehingga ini menjadi penyebab kenaikan harga. "Urusan ini kita serahkan ke Satgas Pangan. Terkait keputusan impor beras, tentu sudah jelas itu bukan kebijakan Kementan, tapi diputuskan dalam Rakor Kemenko Perekonomian kemudian dilakukan Kemendag. Yang jelas produksi beras kita melimpah, artinya kinerja Kementan berhasil," ujarnya. Merujuk data BPS, ekspor pertanian melonjak pada 2017 sebesar Rp. 441 triliun, naik 24,5 persen dibandingkan 2016 sebesar Rp. 385 triliun. Alhasil neraca perdagangan pertanian 2017 surplus Rp 214 triliun, lebih tinggi dari 2016 sebesar Rp. 142 triliun. Surat resmi BPS mengkonfirmasi daya beli petani menguat, ditunjukkan Nilai Tukar Usaha pertanian (NTUP) tahun 2017 sebesar 111,77, naik 5,39% dibandingkan 2014 sebesar 106,05. Nilai Tukar Petani (NTP) 2017 sebesar 102,25, naik 0,97% dibanding 2014 sebesar 102,03. "Data BPS menunjukkan sektor pertanian mampu berkontribusi mengentaskan kemiskinan perdesaan, dimana jumlah penduduk miskin di desa pada Maret 2018 sebesar 15,81 juta jiwa, turun 10,88% dibanding pada Maret 2013 sebesar 17,74 juta jiwa," beber Razikin. Kemudian, sebut Razikin, dampak dari deregulasi mencabut 291 permentan turut meningkatkan investasi pertanian 2018 sebesar Rp 61 triliun, sehingga naik 110% dibandingkan 2013 sebesar Rp 29,3 triliun. Selanjutnya program reformasi birokrasi dan revolusi mental pertanian membuahkan hasil. "Kementan memperoleh WTP 2016 dan 2017 dari BPK RI, Penghargaan TOP IT 2017-2018, penghargaan anti gratifikasi 2017-2018 dari KPK, penghargaan pengadaan barang/jasa 2018 dan berbagai prestasi lainnya," pungkasnya.

Cadangan Beras Melimpah, Husein Sawit Dinilai Gagal Paham soal Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masuk-musim-paceklik-pemerintah-harus-waspada-pasokan-beras_m_.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras eceran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras eceran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah harus bisa memastikan pasokan beras aman hingga datangnya musim panen. Hal ini dikarenakan adanya musim paceklik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Musim paceklik dikhawatirkan akan berimbas pada mundurnya musim tanam (MT) padi di beberapa daerah di Indonesia, yang akhirnya akan menyebabkan mundurnya masa panen yang diperkirakan akan terjadi pada Februari 2019. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bencana kekeringan saat ini sedang melanda 11 provinsi, 111 kabupaten/kota, 888 kecamatan dan 4.053 desa. Sebagian besar daerah yang terkena merupakan sentra beras dan jagung, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, Lampung dan beberapa provinsi lainnya. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, pemerintah harus bisa menjamin bahwa stok beras yang ada di Bulog masih mencukupi sehingga impor tidak perlu dilakukan hingga akhir tahun. Namun pasokan yang ada juga harus mencukupi hingga datangnya musim panen dengan mempertimbangkan beberapa hal tadi. &rdquo;Menimbang adanya kondisi tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa stok beras yang ada di Gudang Bulog tak hanya harus mencukupi permintaan hingga akhir tahun namun juga mencukupi hingga masa panen mendatang. Menggunakan parameter harga untuk melihat jumlah pasokan beras sangat penting untuk membaca pergerakannya,&rdquo; jelas Ilman dalam keterangan resmi, di Jakarta, Jum&rsquo;at (26/10). Selain itu, harga jual beras juga perlu dijaga agar dapat terjangkau. Kenaikan tren harga beras yang sudah mulai terlihat pada pertengahan tahun ini. Berdasarkan data BPS, pada bulan Juli 2018 harga beras berada di kisaran Rp 9.135. Angka ini naik pada Agustus 2018 menjadi Rp 9.198 dan naik lagi pada September 2018 menjadi Rp 9.310. Pergerakan harga yang menunjukkan peningkatan ini menandakan pasokan beras di pasar semakin berkurang. Ilman menjelaskan, agar tetap menjaga harga beras stabil dan masih dalam jangkauan masyarakat, pemerintah perlu melakukan estimasi permintaan beras dengan baik. Apabila stok yang dimiliki Bulog sudah menipis ketika awal tahun dan mengancam kenaikan harga drastis hingga masa panen tiba, pertimbangan melakukan impor patut diperhitungkan. &rdquo;Namun, kalau impor beras akan dilakukan di awal tahun sebagai bentuk menjaga kestabilan harga, pemerintah jangan sampai mengulang kesalahan timing impor yang pemerintah sebelumnya telah lakukan di awal tahun 2018. Hal ini agar impor tidak akan menjatuhkan harga dan merugikan petani,&rdquo; ungkapnya. Pada awal Januari 2018, Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor disaat pada Februari 2018 terjadi panen raya. Adanya proses pengiriman beras impor ke Indonesia yang memakan waktu mengakibatkan komoditas impor sampai pada saat yang berdekatan dengan panen raya. Hal ini berakibat pada harga beras di pasaran anjlok dan petani merugi. Ancang-ancang untuk melakukan impor harus diukur secara baik. Kalau pun perlu dilakukan, maka sebaiknya dilakukan sebelum Januari 2019, jika berkaca pada pengalaman awal tahun ini. Hal ini tentunya perlu mempertimbangkan volatilitas harga beras saat ini dengan kondisi yang sama pada akhir tahun sehingga kebijakan impor dapat dieksekusi tepat sasaran.

Masuk Musim Paceklik, Pemerintah Harus Waspada Pasokan Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harga-beras-medium-naik-pengamat-impor-sebelum-januari-2019_m_.jpg" alt="ilustrasi pedagang beras" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pedagang beras</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga beras medium mulai merangkak naik. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi untuk impor, mengingat beberapa daerah sentra produksi beras di Indonesia mengalami kekeringan. Kekeringan ini memengaruhi masa tanam dan akhirnya menyebabkan mundurnya musim panen. Berdasarkan data BPS, pada Juli 2018, harga beras berada di kisaran Rp 9.135 per kilogram. Angka ini naik pada Agustus 2018 menjadi Rp 9.198 per kilogram dan naik lagi pada September 2018 menjadi Rp 9.310 per kilogram. Pergerakan harga yang menunjukkan peningkatan ini menandakan pasokan beras di pasar semakin berkurang. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan pemerintah harus memperkirakan waktu impor beras yang tepat. Melihat pergerakan harga beras yang terus meningkat, impor sebaiknya dilakukan sebelum Januari 2019. Pemerintah bisa belajar dari pengalaman impor di awal tahun ini. &ldquo;Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor di Januari 2018, sekitar sebulan sebelum panen raya yang terjadi pada Februari 2018. Nyatanya proses pengiriman beras impor ke Indonesia memakan waktu dan berasnya sampai di waktu yang berdekatan dengan panen raya. Hal ini berakibat pada anjloknya harga beras dan meruginya petani,&rdquo; terang Ilman dalam keterangan resmi, di Jakarta, Jum&rsquo;at (26/10). Dirilisnya data beras terbaru oleh BPS yang didapat melalui metode yang lebih akurat diharapkan dapat menjadi pertimbangan yang kuat dalam melakukan kegiatan impor. Melalui metode Kerangka Sampling Area, BPS merevisi luas lahan pertanian padi menjadi 7,1 juta hektare, dari yang sebelumnya sebesar 7,7 juta hektare dengan metode yang digunakan Kementerian Pertanian (Kementan). Berdasarkan estimasi BPS, Indonesia mengalami surplus produksi beras sebear 2,85 juta ton. Jumlah ini jauh dibawah estimasi Kementan yaitu sebesar 16,31 juta ton. Mengingat keputusan impor harus dilakukan kalau stok di Bulog berada di bawah 1 juta ton, maka pemerintah perlu mempertimbangkan pembukaan keran impor beras di waktu mendatang karena jumlah stok surplus dan batas keputusan impor yang lebih kecil jaraknya dibandingkan estimasi Kementan sebelumnya. &rdquo;Dengan menyadari bahwa surplus beras yang dimiliki Indonesia saat ini tidak sebesar perkiraan sebelumnya, tidak menutup kemungkinan bahwa tingginya permintaan beras pada saat-saat tertentu membuat beras yang terserap melebihi estimasi konsumsi dan pada akhirnya menurunkan estimasi surplus. Adapun hal ini pada akhirnya akan berimbas pada fluktuasi harga beras. Dengan begitu pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan instrumen impor sebagai bentuk pengendalian harga yang terjangkau bagi konsumen,&rdquo; pungkasnya.

Harga Beras Medium Naik, Pengamat: Impor Sebelum Januari 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fatal-kesalahan-kementan-tak-akurat-sajikan-data-beras_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengecer beras di pasar tradisional" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengecer beras di pasar tradisional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kesalahan data produksi beras Kementerian Pertanian dalam beberapa tahun terakhir, diyakini telah menyebabkan pemerintah tak tepat dalam membuat kebijakan. Akibat data yang tak akurat, pemerintah tidak bisa mengantisipasi berbagai situasi terkait pangan utama masyarakat ini. Presiden Joko Widodo pun diminta tegas terhadap instansi yang tidak memberikan data akurat yang bisa mengganggu penyusunan kebijakannya ke depan. &ldquo;Kalau salah data, harusnya Pak Jokowi tegas," ujar ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih kepada wartawan, Kamis (25/10). Salahnya data yang dirilis Kementan, dipandang Lana, telah menimbulkan berbagai implikasi ekonomi. Ia mencontohkan, klaim surplus beras Kementan alhasil membuat pemerintah tidak mengantisipasi stok beras yang berimbas langkanya beras di pasaran. Alhasil, harga beras menjadi labil. &ldquo;Makanya harga berasnya bisa melompat-melompat, nggak stabil. Padahal, itu kan merupakan pangan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kita,&rdquo; imbuhnya lagi. Jumlah produksi yang terlalu tinggi akibat salah perkiraan luas lahan baku sawah ini pun membuat pemerintah sulit mengantisipasi makin tergerusnya lima tahun ke depan. Ini dikarenakan produksinya yang dikira tidak bermasalah. Lana yakin, jika dibiarkan terus tanpa ada kebijakan untuk mempertahankan lahan sawah ini, defisit pangan khususnya beras akan makin besar di masa depan. Menurutnya, jika stok pangan saja tidak bisa mencukupi, berarti kedaulatan pangan melemah dan makin bergantung impor. Ia pun mengapresiasi data terbaru dari BPS. Lana meminta semua pihak menerima data terbaru ini guna bisa menyusun kebijakan yang lebih baik untuk kepentingan pangan ke depan. Dikatakannya, data terbaru ini mesti menjadi langkah awal untuk menuju perbaikan pangan di masa mendatang. Perbedaan data produksi beras versi BPS dan Kementan di tahun 2018 ini memang terlihat jomplang. Kementan mengklaim di tahun ini produksi beras bisa mencapai 46,5 juta ton. Artinya surplus bisa mencapai 13,03 juta ton karena konsumsi nasional untuk komoditas ini hanya 33,47 juta ton dalam setahun. Padahal, data terbaru BPS mencatat, produksi beras di 2018 sekitar 32,42 juta ton. Dengan jumah ini, surplus yang tercatat hanya 2,85 juta ton karena konsumsi mencapai 29,57 juta ton.

Fatal, Kesalahan Kementan Tak Akurat Sajikan Data Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/salah-hitung-produksi-beras-sejak-1997-jk-merasa-bersalah_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pemerintah mengakui ada kesalahan metode penghitugan beras sejak 1997." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pemerintah mengakui ada kesalahan metode penghitugan beras sejak 1997.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Segudang permasalahan membayangi perberasan nasional. Setelah polemik impor beras antara Kemendag dan Bulog, kali ini terungkap kesalahan penghitungan data produksi beras secara nasional. Ironisnya, kesalahan penghitungan tersebut terjadi sejak 1997. Kini pemerintah memperbarui metode penghitungan data produksi beras. Kali ini dengan memanfaatkan data-data dari citra satelit dan mengecek langsung ke lahan pertanian. Hasilnya, luas lahan baku sawah mencapai 7,1 juta hektare dengan total produksi 56,54 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 32,42 juta ton beras sampai Desember tahun ini. Data hasil pembaruan tersebut memiliki selisih signifikan jika dibandingkan dengan angka ramalan (aram) I atau perkiraan produksi Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar 83,4 juta ton GKG (setara 46,50 juta ton beras) hingga akhir 2018. Kementan selama ini menetapkan aram produksi berdasar hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengakui adanya kesalahan metode dalam penghitungan data produksi beras sejak 1997. Dengan kesalahan itu, jumlah produksi beras seolah-olah terus meningkat setiap tahunnya. Padahal, kenyataannya, area lahan pertanian berkurang sekitar 1,5 persen per tahun dan jumlah penduduk terus bertambah. "Maka, pada akhirnya angka (perkiraan produksi, Red) yang terakhir dari (Kementerian) Pertanian itu 80 juta ton gabah (83,4 juta ton GKG, Red)," ujar JK sesudah memimpin rapat penyelarasan data produksi dan konsumsi beras di Kantor Wakil Presiden kemarin (22/10). Dia menegaskan, berdasar data citra satelit dan data di lapangan, perkiraan produksi 80 juta ton gabah yang dirilis Kementan itu terlalu berlebihan. Wartawan yang menunggu di ruang konferensi pers diminta datang langsung ke ruang rapat. Semua peserta rapat masih lengkap. Dalam rapat tersebut tidak tampak Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Rapat itu dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, dan Kepala BPS Suhariyanto. Perwakilan sejumlah instansi juga menghadiri rapat. Di antaranya perwakilan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Sedangkan dari Kementan ada Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi. Atas permasalahan penghitungan tersebut, JK pun turut merasa bersalah karena saat menjadi wakil presiden pada 2004-2009 tidak segera mengevaluasi data produksi beras. "Walaupun dulu masih mendekati, tahun 2004-2005, masih sekitar 60 juta ton (GKG, Red)," ungkap JK yang pernah memimpin Bulog. Dalam tiga tahun terakhir sejak rapat terbatas di Kantor Presiden pada 27 Januari 2016, pemerintah mencari metode yang terbaik untuk memastikan keakuratan data produksi beras. Semua lembaga, mulai BPS, Kementerian ATR/BPN, BPPT, Lapan, hingga BIG, bekerja sama memetakan jumlah lahan baku sawah, luas panen, dan perhitungan produktivitas per hektare. "Semua yang dipakai ini ada dua (data), satelit dan lapangan. Setelah (ada data) satelit, dicek di lapangan. Tiga tahun ini dikerjain," ujar JK. Citra satelit resolusi sangat tinggi yang diperoleh dari Lapan kemudian diolah BIG dengan menggunakan metode cylindrical equal area (CEA) untuk memilah sawah dan bukan sawah. Metode itu menghasilkan angka luas sawah yang aktual sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Selanjutnya, verifikasi tahap kedua dilakukan melalui validasi ulang di lapangan oleh Kementerian ATR/BPN. Sampai saat ini verifikasi dua tahap tersebut telah dilakukan di 16 provinsi sentra produksi padi, yang merupakan 87 persen dari seluruh luas lahan baku sawah di Indonesia. Untuk provinsi lainnya, verifikasi dua tahap diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Dari hasil penghitungan itu, jumlah lahan baku sawah dalam lima tahun terakhir berkurang 635 ribu hektare menjadi tinggal 7,1 juta hektare. Dengan penghitungan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA), total lahan panen sampai September 2018 sebesar 9,5 juta hektare. Sebab, ada lahan yang bisa lebih dari sekali panen dalam setahun. Sedangkan sampai akhir 2018 total 10,9 juta hektare. Berdasar data tersebut, diperkirakan GKG sebanyak 49,65 juta ton sampai September 2018. Selanjutnya, hingga Desember 2018, diperkirakan GKG 56,54 juta ton atau setara beras 32,42 juta ton. Dalam rapat itu juga terungkap data konsumsi beras nasional pada 2017 sebesar 111,58 kilogram per kapita per tahun. Jumlah itu setara dengan 29,57 juta ton per tahun. Dengan demikian, bila diasumsikan konsumsi beras yang telah disesuaikan pada 2018 sama dengan 2017, tahun ini terjadi surplus beras 2,85 juta ton. JK menegaskan sampai akhir tahun ini sangat mungkin tidak mengimpor beras lagi. Sebab, stok di Bulog masih sekitar 2,2 juta ton beras. Selain itu, harga cenderung stabil. Pemerintah akan mengimpor beras bila stok di Bulog di bawah 1 juta ton beras dan harga 10 persen di atas harga patokan. "Sekarang syarat itu tidak terpenuhi," ujar dia. Kepala BPS Suhariyanto menuturkan, setelah perbaikan metode, untuk penghitungan data produksi beras itu, akan ada pembaruan data per bulan. Data tersebut juga akan memuat produksi di setiap provinsi. Itu dilakukan agar kebijakan perberasan bisa lebih tepat. Misalnya, impor beras akan menggunakan data produksi beras tersebut. "Jadi, kita tahu di mana surplusnya. Itu penting sekali karena kalau kita membicarakan stok itu tak boleh kumulatif setahun," tutur dia. Suhariyanto menjelaskan, sebelumnya data penghitungan produksi beras itu hanya menduga-duga dan mengonversi data yang telah ada sehingga tidak pernah ada angka pasti. Tapi, dengan metode baru itu, akan digunakan citra satelit resolusi tinggi dari Lapan dan kemudian diterjemahkan tim dari BIG dan ATR/BPN. Metodologi tersebut juga telah dibahas bersama pakar statistik dan ahli ekonomi. "Tapi, idealnya kita punya gambaran yang komplet setahun. Jadi, habis ini kita rutin menerbitkan," ungkapnya. Darmin menyebutkan, angka <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/26/09/2018/menko-darmin-kritik-bps-soal-data-beras" target="_blank">produksi beras</a> yang sebesar 32,4 juta ton itu lebih kecil 31 persen dari angka produksi beras Kementan yang sebesar 48 juta ton. Sedangkan surplus beras yang diprediksi sebanyak 2,85 juta ton tahun ini jauh lebih kecil daripada hasil metode penghitungan lama yang berpotensi surplus 20 juta ton. Surplus 2,85 juta ton itu pun mungkin tidak akan seluruhnya dilepas ke pasar oleh petani. Pada Maret lalu, <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/26/09/2018/menteri-darmin-minta-merek-beras-disertai-dua-ciri" target="_blank">stok beras dalam negeri</a> di Bulog sekitar 500 ribu ton. Angka itu kurang memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab, untuk mengimpor beras, pemerintah menggunakan acuan jumlah stok beras di Bulog minimal 1 juta ton. Hal tersebut membuat pemerintah memutuskan untuk mengimpor 1,8 juta ton hingga September lalu.&nbsp;

Salah Hitung Produksi Beras sejak 1997, JK Merasa Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hitung-produksi-beras-nasional-bps-sebut-suplus-285-juta-ton-di-2018_m_.jpg" alt="Ilustrasi stok beras di salah satu agen beras" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stok beras di salah satu agen beras</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sudah menyempurnakan metode perhitungan produksi beras. Hal itu dikatakan Kalla saat memimpin rapat lanjutan lintas Kementerian dan Lembaga, Senin (22/10). Pada rapat tersebut, terungkap bahwa pemerintah melakukan empat tahapan penyempurnaan metode perhitungan produksi beras dilakukan secara bertahap. Pertama, perhitungan luas lahan baku sawah nasional dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dibantu oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Kedua, perhitungan luas panen dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Ketiga, perhitungan produktivitas per hektar dilakukan oleh BPS. Keempat, perhitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS. &ldquo;Upaya penyempurnaan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan perhitungan produksi beras yang walaupun sudah diduga sejak lama, upaya kongkrit untuk memperbaiki metodologi perhitungan produksi beras baru dilakukan pada 2016,&rdquo; kata Kalla dalam keterangan resmi, Senin (22/10). Dari hasil penyempurnaan perhitungan produksi beras yang dibahas dalam rapat tersebut, dilaporkan BPS kepada Wakil Presiden bahwa sampai dengan September 2018, data luas panen adalah sebesar 9,5 Juta hektare. Dengan memperhitungkan potensi sampai Desember 2018, maka luas panen 2018 diperkirakan mencapai 10,9 Juta hektare. Berdasarkan perhitungan luas panen tersebut diperkirakan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 49,65 Juta Ton sampai bulan September 2018. Berdasarkan perhitungan potensi produksi sampai Desember 2018, maka diperkirakan total produksi GKG tahun 2018 sebesar 56,54 Juta Ton atau setara dengan 32,42 Juta Ton beras. Pada rapat tersebut juga terungkap bahwa konsumsi beras baik secara langsung di tingkat rumah tangga maupun konsumsi tidak langsung yang telah dimutakhirkan menurut BPS untuk tahun 2017 adalah 111,58 Kg/Kapita/Tahun atau 29,57 Juta Ton/Tahun. &ldquo;Dengan demikian, bila diasumsikan konsumsi beras yang telah disesuaikan untuk tahun 2018 sama dengan tahun 2017, maka selama tahun 2018 terjadi surplus beras sebesar 2,85 Juta Ton,&rdquo; ujarnya.

Hitung Produksi Beras Nasional, BPS Sebut Suplus 2,85 Juta Ton di 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wapres-jk-sebut-ri-surplus-beras-285-juta-ton-dari-mana-angkanya_m_.jpg" alt="Ilistrasi gudang penyimpanan beras Bulog" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi gudang penyimpanan beras Bulog</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, berdasarkan laporan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2018, terjadi surplus beras sebesar 2,85 juta ton. Usai rapat lintas kementerian pada Senin (22/10), BPS melapor kepada wapres bahwa perkiraan total produksi Gabah Kering Giling (GKG) 2018 sebesar 56,54 juta ton atau setara dengan 32,42 juta ton beras.  Sementara konsumsi beras baik secara langsung di tingkat rumah tangga maupun konsumsi tidak langsung pada 2017 mencapai 29,57 juta ton per tahun.  “Dengan demikian, bila diasumsikan konsumsi beras yang telah disesuaikan untuk tahun 2018 sama dengan tahun 2017, maka selama tahun 2018 terjadi surplus beras sebesar 2,85 juta ton,” kata Kalla dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Senin (22/10). Selain itu, disebutkan juga bahwa sampai dengan September 2018, data luas panen sebesar 9,5 juta hektare. Dengan memperhitungkan potensi sampai Desember 2018, maka luas panen 2018 diperkirakan mencapai 10,9 Juta hektare. Berdasarkan perhitungan luas panen tersebut, diperkirakan produksi Gabah Kering Giling (GKG) hingga September 2018 sebanyak 49,65 juta ton. Asal tahu saja, angka-angka yang dikeluarkan dalam rapat terbatas itu adalah angka yang berasal dari penyempurnaan metode perhitungan produksi. Upaya ini dilakukan guna memperbaiki kesalahan perhitungan produksi beras yang diduga terjadi sejak lama. Hal itu juga merupakan perintah Presiden Joko Widodo sebagai implementasi perbaikan permintaan, suplai, memperbaiki rantai perdagangan, sistem data informasi pertanian yang komprehensif dan valid. “Langkah komprehensif memperbaiki permintaan, memperbaiki suplai, memperbaiki rantai-rantai perdagangan, sistem data dan informasi pertanian kita harus betul-betul komprehensif dan betul-betul valid,” kata Jokowi pada Januari 2016.

Wapres JK Sebut RI Surplus Beras 2,85 Juta Ton, Dari Mana Angkanya?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#produksi beras nasional

Berita Terkini