<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/images-2024-09-11T135006970-3463737046.jpeg" alt="Plain packaging atau kemasan polos pada produk tembakau. (Tobacco Asia)" width="100%">
<figcaption>Plain packaging atau kemasan polos pada produk tembakau. (Tobacco Asia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Desakan untuk menghentikan aturan kemasan polos semakin kuat karena dianggap tidak efektif. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana mengeluarkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mengatur kemasan polos untuk semua produk tembakau, termasuk rokok elektrik. Namun, pengaturan ini dinilai berisiko melanggar hak kekayaan intelektual (HAKI) dan berpotensi mempermudah pemalsuan produk. Padahal jauh sebelum aturan ini menjadi polemik kembali, Indonesia bersama dengan negara lainnya pernah menggugat Australia pada kebijakan ini yang dinilai melemahkan daya saing produk rokok Indonesia di pasar internasional. Seringkali terlupakan bahwa kemasan polos adalah pelanggaran HAKI. Merek adalah identitas perusahaan, dan banyak perusahaan, termasuk di industri tembakau, berinvestasi besar dalam riset dan pengembangan merek mereka. Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita mengkritik kebijakan ini, mengingat Israel adalah satu-satunya negara yang menerapkan kemasan polos untuk rokok elektrik. Menurutnya, kemasan polos dapat memperburuk masalah rokok ilegal, membuka celah bagi produk ilegal yang lebih murah dan menarik. "Artinya mereka meniru regulasi Israel untuk mematikan industri ini. Kita harus waspada terhadap aturan yang dibuat tanpa dasar yang jelas," ucap&nbsp;Garindra, dikutip Rabu (11/9). Kebijakan serupa di negara lain seperti Australia, Britania Raya, dan Perancis justru meningkatkan peredaran rokok ilegal tanpa mengurangi konsumsi. Di Australia, peredaran rokok ilegal melonjak mendekati 30 persen pada 2023. Sementara di Britania Raya, jumlah perokok naik dari 16,5 persen menjadi 17,1 persen setelah penerapan kemasan polos pada 2017. Perancis juga mengalami kegagalan serupa dalam menurunkan penjualan produk tembakau. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai urgensi RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau, mengingat Peraturan Pemerintah 28/2024 (PP Kesehatan) sudah mengatur kemasan rokok dengan detail. Dalam&nbsp;RPMK yang sedang diperdebatkan, Pasal 4 Ayat (2)a, Pasal 5, hingga Pasal 7 mengatur secara rinci standar kemasan produk tembakau, termasuk desain, ukuran, dan warna, yang mengarah pada implementasi kemasan polos. Kebijakan ini mencakup semua jenis produk tembakau, rokok konvensional maupun rokok elektrik. Draft regulasi ini juga menjelaskan visual dari standar kemasan yang akan diimplementasikan pada berbagai jenis kemasan rokok konvensional dan elektrik, seperti kotak persegi panjang dan kemasan silinder. Menurut Garindra, jika Kemenkes memaksakan aturan kemasan polos ini diterapkan, sudah pasti Permenkes mencoba melampaui aturan yang sudah ditetapkan dalam PP Kesehatan yang sama sekali tidak mengatur kemasan seperti itu. Selain itu, perlu dipertanyakan apakah tembakau adalah satu-satunya produk yang berbahaya bagi kesehatan yang harus dikenakan aturan serupa. "Kita bisa melihat bahwa Kemenkes secara membabi buta menekan industri, tanpa memikirkan dampak-dampak yang ditimbulkan, serta tanpa menghiraukan peraturan yang sudah ada di Kementrian yang lain,"&nbsp;sesal Garindra. Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Jatim, Adik D. Putranto mengatakan, polemik seputar tembakau di negeri ini seakan tak berkesudahan. Usai pengesahan PP Kesehatan&nbsp;yang masih menggulirkan banyak pertanyaan dan keberatan, kini para pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) kembali ditekan dengan adanya peraturan-peraturan ekstrem melalui RPMK. "Saat ini IHT memberi kontribusi terhadap 10 persen penerimaan negara, serta menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat. Namun, seperti diketahui, berbagai tekanan yang luar biasa, baik dari sisi kebijakan fiskal dan nonfiskal, telah berakibat tidak tercapainya target penerimaan cukai pada tahun 2023 lalu. Kini, ditambah lagi dengan peraturan yang lebih eksesif," ucap Andik. Sebagai aturan induk dari RPMK, Kadin juga menyoroti dan meminta pemerintah untuk mengkaji kembali beberapa pasal terkait pengamanan zat adiktif yang diamanatkan dalam PP Kesehatan. Diantaranya Pasal 431 tentang pembatasan tar dan nikotin pada rokok konvensional dan Pasal 432 terkait larangan bahan tambahan. Saat ini, lebih dari 95 persen pasar rokok di Indonesia adalah rokok kretek, produk khas dengan karakteristik unik. Oleh karena itu, peraturan mengenai tar, nikotin, dan bahan tambahan harus mempertimbangkan karakteristik ini agar tidak merusak warisan produk. Sebelum PP&nbsp;Kesehatan, IHT sudah menghadapi banyak regulasi, sebanyak 400 (89,68 persen) berbentuk kontrol, 41 (9,19 persen) lainnya mengatur soal cukai hasil tembakau, dan hanya 5 (1,12 persen) regulasi yang mengakomodasi isu ekonomi dan kesejahteraan. Kini, dengan rencana kenaikan cukai dan pajak rokok tahun depan, ekosistem tembakau juga akan menghadapi ancaman serius, berpotensi berdampak negatif pada pengusaha, konsumen, pekerja, dan petani tembakau.

Merek adalah identitas perusahaan, dan banyak perusahaan, termasuk di IHT, berinvestasi besar dalam riset dan pengembangan mereka.

Indonesia Pernah Menolak Kebijakan Kemasan Polos Produk Tembakau, di Beberapa Negara juga Tak Efektif Tekan Prevalensi Perokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/vape3-3428364143.jpg" alt="Ilustrasi: Untuk kebutuhan nikotin, saat ini tren produk tembakau alternatif seperti Vape dan sejenisnya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Untuk kebutuhan nikotin, saat ini tren produk tembakau alternatif seperti Vape dan sejenisnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Masalah kesehatan akibat kebiasaan merokok masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Pemanfaatan produk tembakau alternatif yang menerapkan konsep pengurangan bahaya (harm reduction) dapat menjadi solusi bagi pemerintah guna menekan prevalensi merokok sekaligus meminimalkan dampak kesehatan dari kebiasaan tersebut. Pemerhati Kesehatan Publik, dr. Tri Budhi Baskara, mengatakan bahwa penggunaan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik (vape) dan produk tembakau yang dipanaskan (heated tobacco product) telah terbukti efektif menurunkan angka perokok di berbagai negara, contohnya Swedia dan Jepang. Turunnya jumlah perokok juga berkorelasi dengan berkurangnya angka kasus-kasus penyakit yang berkaitan dengan kebiasaan merokok. "Memang bagus sekali produk tembakau alternatif ini. Secara kajian ilmiah, produk tembakau alternatif telah terbukti memiliki kandungan toksin yang lebih rendah sampai 95 persen dibandingkan rokok," ujar dr. Tri, dikutip Kamis (8/8). Efektivitas produk tembakau alternatif untuk membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaan merokok juga dipertegas hasil riset Universitas Bern bertajuk "Electronic-Nicotine Delivery Systems for Smoking", yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine pada Februari 2024. Hasilnya menunjukkan produk tembakau alternatif lebih efektif dibandingkan konseling berhenti merokok. Adapun produk tersebut punya potensi dalam mengurangi masalah kesehatan akibat merokok. Dijelaskan dr. Tri, tujuan utama pemanfaatan produk tembakau alternatif yakni membantu perokok dewasa untuk beralih dari kebiasaan merokok. Produk tersebut memang masih mengandung nikotin, tetapi tidak menghasilkan TAR seperti pada rokok. TAR merupakan senyawa kimia padat yang dihasilkan dari proses pembakaran pada rokok. Senyawa ini bersifat karsinogenik atau pemicu kanker. "Nikotin dan TAR itu dua senyawa yang berbeda. Selain tembakau, nikotin juga terkandung dalam tomat, kentang, dan kacang-kacangan. Nikotin juga senyawa yang memiliki sifat yang sama seperti kafein, serta senyawa lain di cokelat. Itu alasan orang non-perokok yang merasa gelisah akan lebih rileks dan tenang setelah mengonsumsi kafein atau cokelat," jelas dr. Tri. Lebih lanjut, dr. Tri mengatakan, kendati adiktif, nikotin bukan memicu panyakit akibat kebiasaan merokok. Untuk itu, perokok dewasa dapat memaksimalkan produk tembakau alternatif agar tetap mendapatkan asupan nikotin sembari mengurangi kebiasaan merokok. Pada kesempatan berbeda, Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (Kabar), Ariyo Bimmo, menjelaskan di balik tantangan kesehatan karena kebiasaan merokok, terdapat peluang besar untuk menciptakan perubahan yang positif dan signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup bagi perokok dewasa. "Peluang tersebut adalah upaya untuk mendukung masyarakat mengatasi masalah rokok melalui pendekatan yang inovatif dan berbasis bukti ilmiah. Melalui pendekatan pengurangan bahaya, kita bisa mengurangi risiko kesehatan akibat kebiasaan merokok sambil tetap menghormati pilihan dan kebebasan bagi perokok dewasa, mau berhenti total atau beralih ke produk yang lebih rendah risiko," jelas Ariyo.

Turunnya jumlah perokok juga berkorelasi dengan berkurangnya angka kasus-kasus penyakit yang berkaitan dengan kebiasaan merokok.

Dua Negara ini jadi Bukti Keberhasilan Produk Tembakau Alternatif Kurangi Angka Perokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/Unpad-2093648602.jpg" alt="Prof. Riccardo Polosa, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Universitas Catania dan Pendiri dari The Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Prof. Riccardo Polosa, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Universitas Catania dan Pendiri dari The Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Konsep pengurangan bahaya (harm reduction) pada penggunaan tembakau menjadi fokus kolaborasi kajian ilmiah antara dua perguruan tinggi termuka, yakni Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Catania, Italia. Hasil dari kolaborasi riset itu diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam upaya menekan prevalensi merokok di Indonesia. Hal tersebut dipaparkan dalam kuliah umum di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, pada Juli lalu. Prof. Riccardo Polosa, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Universitas Catania dan Pendiri dari The Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR), menjelaskan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan, lebih rendah risiko karena tidak melalui proses pembakaran (non-combustible). Penggunaan dari kedua produk tersebut tidak menghasilkan TAR yang menjadi penyebab masalah kesehatan yang terkait dengan merokok. "Penting untuk diketahui bahwa penyebab dampak kesehatan dari merokok sebenarnya disebabkan oleh pembakaran yang menghasilkan TAR, bukan zat nikotin itu sendiri. Alternatif ini mewakili cara untuk menghindari konsekuensi dari pembakaran yang berbahaya dan berkontribusi terhadap pengurangan risiko akibat merokok," jelas Prof. Polosa, dikutip Rabu (7/8) Prof. Amaliya, Guru Besar FKG Unpad juga menyampaikan konsep harm reduction sangat relevan dengan kesehatan gigi dan mulut, terutama dampak dari kebiasaan merokok. Hal ini disebabkan perokok menghisap rokok dimulai melalui mulut, dan hisapannya menyebar ke gigi dan rongga mulut. Implementasi konsep harm reduction telah terbukti mampu meminimalkan zat-zat berbahaya yang diperkuat dengan hasil studi klinis FKG Unpad bertajuk &lsquo;Nikotin dan Respon Gusi Pada Pengguna Vape vs Perokok saat Mengalami Peradangan Gusi Buatan&rsquo; yang dipublikasikan pada 2021. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat sejauh mana gusi merespons bakteri. Hasilnya, para pengguna produk tembakau alternatif yang telah beralih dari rokok menunjukkan respons yang baik terhadap akumulasi plak atau infeksi bakteri serupa dengan yang dialami non-perokok. Latar belakang tersebut mendorong FKG Unpad dan CoEHAR Universitas Catania melakukan kolaborasi riset SMILE Study di Indonesia dan Italia. "Kuliah umum dan kolaborasi riset menjadi bukti adanya sinergi antara Unpad dengan Universitas Catania dalam mengkaji pengurangan bahaya di Indonesia. SMILE Study juga sudah selesai untuk penelitiannya. Hasil risetnya bisa menjadi referensi bagi pemerintah sebagai upaya mengatasi masalah merokok. Ke depannya, bukan hanya riset masalah merokok, tetapi juga bisa masalah lainnya dengan kajian pengurangan bahaya," jelas Prof. Amaliya. Selain SMILE Study, Unpad juga melakukan kolaborasi riset yang merupakan penelitian antarlaboratorium yang membandingkan produk tembakau alternatif dengan rokok. Riset ini mereplikasi hasil penelitian in vitro bersama kajian ilmiah dari Italia, Yunani, Amerika Serikat, Serbia dan Oman. Prof. Polosa bersama perwakilan Unpad juga telah melakukan kunjungan ke fasilitas penelitian riset tersebut. Kedua kampus juga menyediakan program pelatihan untuk berbagi pengetahuan dan menjalin jaringan laboratorium internasional. "Studi ini punya tujuan menjalin kemitraan yang bermanfaat dengan universitas dan pusat penelitian internasional. CoEHAR sebagai leading centre melakukan pertukaran mahasiswa antaruniversitas dengan memberikan pelatihan terkait studi pengurangan bahaya selama beberapa minggu untuk mempelajari teknik penelitian dan mendorong kolaborasi penelitian baru," tutup Prof. Polosa.

"Penyebab dampak kesehatan dari merokok sebenarnya disebabkan oleh pembakaran yang menghasilkan TAR, bukan zat nikotin itu sendiri," katanya

Profesor Catania Sebut Dampak Kesehatan dari Merokok Bukan Disebabkan Nikotin, Bikin Kajian Bareng Unpad soal Harm Reduction

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/vape2-3782291548.jpg" alt="Ilustrasi: Vape sebagai alternatif penghantar nikotin selain rokok tembakau." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape sebagai alternatif penghantar nikotin selain rokok tembakau.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai strategi komprehensif guna menekan prevalensi merokok yang semakin tinggi. Salah satu opsinya dengan mendorong pemanfaatan produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin bagi perokok dewasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mantan Direktur Kebijakan Penelitian &amp; Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Profesor Tikki Pangestu menjelaskan, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menekan prevalensi merokok. Saat ini, ada sekitar 60 juta perokok di Indonesia dari total populasi 273 juta orang. Dari 60 juta perokok, 63 persen adalah pria.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prevalensi merokok yang sangat tinggi pada pria dewasa menjadi sumber keprihatinan tersendiri. Upaya memitigasi epidemi merokok menjadi prioritas penting dan mendesak," ujar pengajar di National University of Singapore ini, Senin (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tikki melanjutkan, ada berbagai strategi untuk membantu perokok dewasa berhenti merokok. Pertama adalah pendekatan cold turkey. Melalui pendekatan tersebut, perokok dianjurkan untuk berhenti merokok secara langsung tanpa harus mengurangi kebiasaan merokok secara bertahap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini adalah metode yang agak drastis karena membutuhkan tekad dan keinginan kuat. Pendekatan ini tidak selalu berhasil dan sering dikaitkan dengan kekambuhan yang tinggi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendekatan lainnya adalah penggunaan terapi pengganti nikotin (Nicotine Replacement Therapy). Tikki meneruskan, pendekatan ini dengan memaksimalkan berbagai produk yang mengandung nikotin, seperti koyo, permen karet, tablet hisap (lozenges) semprotan hidung atau inhaler.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun sering kali tidak mudah didapat atau dijangkau di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana mayoritas perokoknya berasal dari kalangan berpenghasilan rendah," ujar gelar peraih PhD di bidang Imunologi-Mikrobiologi dari Australian National University, Canberra, Australia ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendekatan berikutnya adalah produk tembakau alternatif. Tikki menjelaskan produk tersebut merupakan salah satu solusi paling efektif untuk membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaannya sekaligus mengurangi bahaya kesehatan akibat merokok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Produk-produk seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin terbukti secara signifikan memiliki potensi risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok. "Produk tembakau alternatif bahkan lebih efektif daripada NRT dalam membantu perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaannya," tegas pakar di bidang kesehatan publik ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada November 2022 silam, Cochrane Review dalam laporannya menyebutkan penggunaan rokok elektronik selama enam bulan lebih efektif meningkatkan angka berhenti merokok yang signifikan bagi perokok dewasa daripada terapi pengganti nikotin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati memiliki potensi besar, lanjut Tikki, produk tembakau alternatif masih kerap diterpa persepsi yang keliru. Mulai dari aspek keamanan produk hingga dicap sebagai 'pintu masuk' bagi anak muda untuk merokok, penyebaran informasi yang keliru serta berita palsu. Belum lagi adanya desakan untuk menerapkan peraturan yang tidak proporsional bagi produk tembakau alternatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejumlah negara bahkan sudah melarang penggunaan secara langsung," kata Wakil Ketua Koalisi Imunisasi Asia Pasifik (APIC) ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tikki berharap, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi komprehensif, termasuk pemanfaatan produk tembakau alternatif, untuk memitigasi epidemi merokok. Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga diharapkan terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok dan membantu perokok dewasa berhenti dari kebiasaannya. Tentunya dengan tetap memberikan kebebasan bagi perokok dewasa memilih pendekatan yang paling sesuai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini membutuhkan kemauan dan komitmen politik, sumber daya, dukungan dari para pemangku kepentingan dan kebijakan yang rasional untuk memberikan sarana dan prasarana yang adil dalam menjangkau berbagai metode yang ada bagi mereka yang ingin berhenti dari kebiasaan yang mematikan ini," tutupnya.</div> </div>

Saat ini, ada sekitar 60 juta perokok di Indonesia dari total populasi 273 juta orang. Dari 60 juta perokok, 63 persen adalah pria.

Eks Direktur WHO Sebut Turunkan Prevalensi Merokok Butuh Strategi Komprehensif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-diminta-rumuskan-regulasi-produk-tembakau-alternatif_m_.jpg" alt="FDA juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait penggunaan produk tembakau alternatif dalam hal ini rokok elektrik di kalangan remaja dan menilai perlu ada pengaturan" width="100%">
<figcaption>FDA juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait penggunaan produk tembakau alternatif dalam hal ini rokok elektrik di kalangan remaja dan menilai perlu ada pengaturan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, baik lembaga pemerintahan maupun universitas di luar negeri sudah melakukan kajian tentang produk tembakau alternatif. Hasilnya dikatakan, produk tembakau alternatif terbukti meminimalisasi risiko hingga 95 persen dibandingkan rokok.  Hasil penelitian tersebut pun telah diterapkan oleh beberapa negara. Sebut saja, seperti Inggris, Jepang, dan Selandia Baru, produk alternatif tembakau telah dimanfaat secara maksimal untuk menurukan prevalensi merokok. Hal ini pula yang diharapkan bisa diterapkan di Indonesia berdasarkan bukti ilmiah.  Peneliti Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP), Amaliya, mengungkapkan, menjelaskan profil risiko kesehatan antara produk tembakau alternatif dan rokok sangat berbeda. Oleh sebab itu, produk tembakau alternatif dapat menjadi solusi alternatif bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaan merokok.  “Produk tembakau alternatif dimanfaatkan untuk perokok dewasa aktif yang sulit berhenti merokok agar beralih. Hal ini yang dilakukan di Inggris dengan mengatur regulasi khusus untuk produk tembakau alternatif,” kata Amaliya saat dihubungi wartawan.  Untuk memperkaya informasi soal produk tembakau alternatif, Pemerintah Indonesia guna menyusun regulasi khusus yang komprehensif dan berbeda dari regulasi rokok. Termasuk menekankan pentingnya dukungan kajian ilmiah di dalam negeri.  Menurutnya, saat ini kajian dapat difokuskan pada aspek risiko dan manfaat yang meliputi penilaian risiko, dampak populasi, studi non-klinis dan klinis, hingga tinjauan sistematis. Sebab, hal ini penting untuk memvalidasi perbedaan profil risiko dan kegunaan produk tembakau alternatif yang tepat sasaran.  “Terutama untuk tinjauan sistematis perlu dilakukan guna menganalisis efektivitas produk tembakau alternatif dalam program berhenti merokok,” ungkap Amaliya.  Terlebih pemerintah juga mempunyai program Kampus Merdeka, riset keilmuan DIKTI, penelitian kolaborasi Indonesia dan universitas dari luar negeri. Menurut Amaliya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Kementerian Kesehatan merupakan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat menjadi koordinator untuk kolaborasi penelitian tentang produk tembakau alternatif.  Terkait regulasi khusus, Amaliya menilai perlu adanya poin yang mengatur tentang pengendalian usia pengguna. Misalnya, produk tembakau alternatif hanya ditujukan bagi perokok dewasa. Anak-anak di bawah usia 18 tahun, non-perokok, maupun ibu hamil dan menyusui dilarang untuk mengakses dan menggunakan produk ini.  “Indonesia sudah waktunya membuat regulasi khusus yang mengatur produk tembakau alternatif berdasarkan profil risikonya,” tegas Amaliya.

Fokus Penelitian Tembakau Alternatif, Utamakan Risiko dan Manfaat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PHOTO-2021-12-08-12-24-20.jpg" alt="Para pembicara dalam acara webinar" width="100%">
<figcaption>Para pembicara dalam acara webinar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsep pengurangan risiko atau harm reduction dalam bidang kesehatan dan lingkungan memang masih menjadi perbincangan global. Namun sayangnya, di Indonesia sendiri, penelitian tentang konsep pengurangan risiko ini masih sangat rendah.  Diungkapkan Mantan Direktur Kebijakan Penelitian dan Kerja Sama Badan Kesehatan Dunia (WHO), Profesor Tikki Pangestu, konsep pengurangan risiko memang topik yang minim diteliti oleh perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, konsep ini menawarkan strategi promosi kesehatan untuk mengurangi konsekuensi berbahaya dari perilaku berisiko.  Prof. Tikki memaparkan, konsep pengurangan risiko seringkali dikaitkan dengan isu-isu sensitif seperti pengurangan bahaya tembakau. Misalnya inovasi produk tembakau alternatif (PTA). Berdasarkan bukti ilmiah, PTA ini berpotensi besar membantu menurunkan prevalensi perokok.  Bahkan, PTA memiliki risiko kesehatan lebih rendah 90-95 persen daripada rokok yang dibakar. "Kita lihat di Jepang waktu PTA naik penjualannya, kemudian jumlah rokok yang dijual turun hingga 32 persen. Itu penurunan yang bersejarah," ungkap Prof Tikki dalam acara webinar 'Peranan Universitas dalam Mendorong Inovasi dan Mengurangi Risiko Kesehatan dan Lingkungan'.  Selain Jepang, sejumlah negara lain pun mendukung PTA untuk menurunkan prevalensi merokok. Seperti Inggris dan Selandia Baru.  Namun, meski sudah diakui di banyak negara maju, harus diakui, masalah tembakau ini sangat sensitif. Sehingga masih memiliki banyak tantangan dan rintangan untuk penelitian.  Terlebih persepsi masyarakat dan informasi yang salah serta terbatas soal PTA. Banyak masyarakat yang percaya bahayanya PTA sama dengan rokok yang dibakar.  Lalu ada faktor politik dan ekonomi yang memengaruhi kebijakan. Terlebih posisi WHO saat ini anti PTA sehingga bisa memengaruhi kebijakan anggotanya.  "Kekurangan penelitian lokal penggunaan PTA bukan hanya aspek medis tapi juga penelitian perilaku dan dampak fiskal dan ekonomi itu masih kurang," sambungnya.  Sehingga jika dilihat lebih jauh, konsep pengurangan risiko tembakau memiliki manfaat yang besar untuk perbaikan kesehatan publik. Kehadiran program Kampus Merdeka diharapkan menghapus batasan yang selama ini menghambat perguruan tinggi untuk meneliti isu-isu sensitif demi menghadirkan solusi bagi permasalahan kesehatan dan lingkungan,” kata Tikki.  Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah meluncurkan program Kampus Merdeka sejak tahun 2020. Program ini digagas untuk mendorong perguruan tinggi melakukan riset dan inovasi demi mencapai perubahan yang transformatif di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan dan lingkungan.  Terkait hal tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengatakan kondisi pandemi Covid-19 telah memabntu menunjukkan hal-hal yang menjadi prioritas. Diantaranya kebutuhan untuk menghadirkan inovasi yang transformatif dalam dunia riset kesehatan dan lingkungan dengan perspektif pengurangan risiko.  “Sebagai contoh misalnya ada inovasi yang berfokus pada efektivitas daur ulang sampah, pengurangan bahaya tembakau, dan berbagai upaya baru untuk mengedepankan sanitasi dan kesehatan masyarakat,” ungkap Nadiem dalam acara webinar 'Peranan Universitas dalam Mendorong Inovasi dan Mengurangi Risiko Kesehatan dan Lingkungan'.  Penelitian di Perguruan Tinggi  Sementara itu, Kepala Laboratorium Pengujian Kaliberasi dan Sertifikasi serta Dosen Kimia IPB, Mohammmad Khotib mengatakan, kampusnya telah menjalankan program Kampus Merdeka dengan melakukan penelitian inovatif terhadap produk tembakau yang dipanaskan. Penelitian terhadap produk tembakau alternatif ini untuk membuktikan kebenaran PTA yang telah menerapkan konsep pengurangan risiko.  Hasil dari penelitian awal tersebut menunjukkan fakta bahwa produk tembakau yang dipanaskan secara signifikan mengurangi rerata 80-90 persen dari senyawa berbahaya seperti Nitrogen Dioksida (N02), Sulfur Dioksida (S02), dan Reactive Oxygen Species (ROS) dibandingkan dengan rokok. “Kami akan terus melanjutkan studi ini dengan harapan mendapatkan lebih banyak lagi temuan sehingga nantinya data yang dihasilkan lebih komprehensif,” ujar Khotib.

Isu Sensitif, Ahli: Penelitian Produk Tembakau Alternatif Masih Minim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rokok-elektrik-berpotensi-risiko-kesehatan-95-persen-lebih-rendah_m_.jpg" alt="Komite Sains dan Teknologi Parlemen Inggris baru-baru ini menerbitkan laporan terkait mispersepsi pada produk tembakau alternatif, yakni rokok elektrik atau vape dan produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar" width="100%">
<figcaption>Komite Sains dan Teknologi Parlemen Inggris baru-baru ini menerbitkan laporan terkait mispersepsi pada produk tembakau alternatif, yakni rokok elektrik atau vape dan produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah diminta lebih terbuka dan adil dalam menyambut perkembangan penelitian dan inovasi terkait produk tembakau alternatif dan bukti pemanfaatannya dalam mengurangi bahaya tembakau di sejumlah negara.  Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (Masindo) Dimas Syailendra memandang, pemerintah masih belum benar-benar terbuka dalam mempertimbangkan kajian yang ada serta bukti implementasi di negara lain.  Menurutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik atau vape, produk tembakau yang dipanaskan, memiliki potensi besar untuk mengurangi risiko akibat konsumsi produk tembakau.  “Kita berharap pemerintah bisa lebih membuka diri dalam mempertimbangkan kajian dan bukti yang ada agar keinginan kita bersama untuk menekan dampak atau bahaya akibat konsumsi produk tembakau ini bisa diwujudkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/11).  Sementara, Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research (CYPR) Dedek Prayudi menyebutkan saat ini ada begitu banyak produk tembakau alternatif yang beredar di Indonesia. Dia pun berharap pemerintah bisa melihat potensi manfaat yang bisa dihadirkan produk ini dalam menekan bahaya tembakau, seperti yang telah dilakukan Inggris dan Jepang.  “Saat ini kita hidup di zaman modern di mana bisnis merespons cepat apa yang dibutuhkan masyarakat dan teknologi adalah media cepatnya bagi dunia bisnis untuk merespons,” tuturnya.  Untuk bisa sampai ke tahap ini, kata Dedek, pemerintah perlu membuat aturan yang meregulasi keberadaan dan penggunaan produk-produk tembakau alternatif. Pasalnya, tanpa aturan yang jelas, kehadiran produk ini tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.  Dedek mengakui bahwa produk tembakau alternatif bukanlah tanpa risiko. Namun, risiko yang ditimbulkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan rokok.  Oleh karena itu, kehadiran produk tembakau alternatif sebaiknya disikapi dengan mencari tahu lebih jauh kajian ilmiah dan profil risiko produknya, mengkaji bukti yang ada seperti keberhasilan implementasinya di negara lain, dan membuat aturan yang proporsional serta adil demi menghindari potensi penyalahgunaan sehingga mendapatkan manfaat maksimal.  “Produk ini bisa mengurangi prevalensi perokok jika diregulasi dengan tepat,” pungkas Dedek.

Pemerintah Diminta Terbuka Terhadap Bukti Ilmiah Tembakau Alternatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/butuh-dana-rp-1-juta-hanya-untuk-usir-bau-rokok-dari-kabin-mobil_m_.jpg" alt="Merokok dalam mobil buat udara dalam kabin tidak sedap." width="100%">
<figcaption>Merokok dalam mobil buat udara dalam kabin tidak sedap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk menangani epidemi merokok di Indonesia memang dibutuhkan kerja sama banyak pihak. Tentunya dengan mempertimbangkan inovasi dari penelitian paling baru. Salah satu inovasi yang dianggap bisa menekan prevalensi perokok adalah dengan pemanfaatan produk tembakau alternatif atau hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).  Diungkapkan, Mantan Direktur Kerja Sama &amp; Koordinasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Profesor Tikki Pangestu, ada sejumlah faktor yang menjadi tantangan dalam penanggulangan epidemi merokok di Indonesia. Mulai dari faktor sosiologi, perilaku, dan psikologi masyarakat. Terlebih, akses terhadap rokok sangat mudah dijangkau oleh masyarakat.  “Di Indonesia, merokok sudah dianggap sebagai bagian dari gaya hidup,” kata Tikki dalam diskusi online 'Adiksi Nikotin: Pandangan Regulasi dan Tata Laksana Praktis' baru-baru ini.  Menurut Tikki, diperlukan strategi khusus untuk menangani epidemi merokok yang sudah membudaya di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dan mendukung penggunaan produk HPTL. Seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik, dan snus.  Tikki menjabarkan, pemanfaatan produk HPTL sudah dilakukan oleh sejumlah negara maju. Ada beberapa negara yang 100 persen menyokong inovasi baru ini, seperti di Inggris, Selandia Baru, dan Jepang. Bahkan negara-negara anggota Uni Eropa pun menerapkannya. Hasilnya, ada penurunan jumlah perokok di negara-negara tersebut.  "Di Inggris misalnya, rokok elektrik digunakan sebagai salah satu upaya untuk mendorong perokok berhenti dari kebiasaannya. Upaya tersebut juga dipromosikan secara aktif oleh pemerintahnya," terangnya.  Menurut Tikki, Public Health England, lembaga eksekutif departemen kesehatan Inggris, mencatat, terdapat banyak perokok yang bisa berhenti merokok setelah beralih ke produk HPTL. Artinya, penggunaan maupun penelitian mengenai produk tembakau alternatif sangat didukung oleh pemerintah Inggris.  Berdasarkan hasil kajian ilmiah, produk HPTL terbukti memiliki risiko yang jauh lebih rendah daripada rokok. Namun, Imran, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Tribowo Tuahta Ginting, mengungkapkan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk menilai efektivitas dan keamanan terkait produk HPTL.  “Kita sejauh ini masih melihat banyak aspek, tidak hanya melihat kadar nikotinnya atau bagaimana cara pemberiannya, tapi juga melihat aspek lain yang ada dalam produk tersebut,” ungkapnya.  Untuk berhenti merokok, sebenarnya, dapat dilakukan secara langsung maupun dengan mengurangi konsumsinya secara bertahap. Diakuinya, 70 persen perokok mengatakan ingin berhenti merokok. Tetapi hanya 7,9 persen yang dapat melakukannya tanpa bantuan.  Oleh karena itu, perlu adanya bantuan bagi perokok dewasa melalui konseling. Tribowo melanjutkan bahwa konseling bisa dilakukan di mana saja, misalnya sekolah.  “Sebenarnya kita sudah mengembangkan modul untuk melakukan konseling kepada guru dan nakes. Tapi memang modulnya akan berbeda untuk satu dan yang lain,” katanya.  Adapun alternatif lainnya bisa dengan menggunakan alternatif pengganti nikotin. Seperti dalam bentuk permen karet maupun koyo nikotin. Lalu untuk pendampingnya menggunakan obat varenicline namun obat ini sudah tidak tersedia di Indonesia karena harganya cukup tinggi. Tingkat efektivitasnya sebesar 80 persen.

Contoh Inggris Hingga Jepang, HPTL Bisa Tekan Prevalensi Perokok