<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/Unpad-2093648602.jpg" alt="Prof. Riccardo Polosa, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Universitas Catania dan Pendiri dari The Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Prof. Riccardo Polosa, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Universitas Catania dan Pendiri dari The Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Konsep pengurangan bahaya (harm reduction) pada penggunaan tembakau menjadi fokus kolaborasi kajian ilmiah antara dua perguruan tinggi termuka, yakni Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Catania, Italia. Hasil dari kolaborasi riset itu diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam upaya menekan prevalensi merokok di Indonesia. Hal tersebut dipaparkan dalam kuliah umum di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, pada Juli lalu. Prof. Riccardo Polosa, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Universitas Catania dan Pendiri dari The Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR), menjelaskan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan, lebih rendah risiko karena tidak melalui proses pembakaran (non-combustible). Penggunaan dari kedua produk tersebut tidak menghasilkan TAR yang menjadi penyebab masalah kesehatan yang terkait dengan merokok. "Penting untuk diketahui bahwa penyebab dampak kesehatan dari merokok sebenarnya disebabkan oleh pembakaran yang menghasilkan TAR, bukan zat nikotin itu sendiri. Alternatif ini mewakili cara untuk menghindari konsekuensi dari pembakaran yang berbahaya dan berkontribusi terhadap pengurangan risiko akibat merokok," jelas Prof. Polosa, dikutip Rabu (7/8) Prof. Amaliya, Guru Besar FKG Unpad juga menyampaikan konsep harm reduction sangat relevan dengan kesehatan gigi dan mulut, terutama dampak dari kebiasaan merokok. Hal ini disebabkan perokok menghisap rokok dimulai melalui mulut, dan hisapannya menyebar ke gigi dan rongga mulut. Implementasi konsep harm reduction telah terbukti mampu meminimalkan zat-zat berbahaya yang diperkuat dengan hasil studi klinis FKG Unpad bertajuk &lsquo;Nikotin dan Respon Gusi Pada Pengguna Vape vs Perokok saat Mengalami Peradangan Gusi Buatan&rsquo; yang dipublikasikan pada 2021. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat sejauh mana gusi merespons bakteri. Hasilnya, para pengguna produk tembakau alternatif yang telah beralih dari rokok menunjukkan respons yang baik terhadap akumulasi plak atau infeksi bakteri serupa dengan yang dialami non-perokok. Latar belakang tersebut mendorong FKG Unpad dan CoEHAR Universitas Catania melakukan kolaborasi riset SMILE Study di Indonesia dan Italia. "Kuliah umum dan kolaborasi riset menjadi bukti adanya sinergi antara Unpad dengan Universitas Catania dalam mengkaji pengurangan bahaya di Indonesia. SMILE Study juga sudah selesai untuk penelitiannya. Hasil risetnya bisa menjadi referensi bagi pemerintah sebagai upaya mengatasi masalah merokok. Ke depannya, bukan hanya riset masalah merokok, tetapi juga bisa masalah lainnya dengan kajian pengurangan bahaya," jelas Prof. Amaliya. Selain SMILE Study, Unpad juga melakukan kolaborasi riset yang merupakan penelitian antarlaboratorium yang membandingkan produk tembakau alternatif dengan rokok. Riset ini mereplikasi hasil penelitian in vitro bersama kajian ilmiah dari Italia, Yunani, Amerika Serikat, Serbia dan Oman. Prof. Polosa bersama perwakilan Unpad juga telah melakukan kunjungan ke fasilitas penelitian riset tersebut. Kedua kampus juga menyediakan program pelatihan untuk berbagi pengetahuan dan menjalin jaringan laboratorium internasional. "Studi ini punya tujuan menjalin kemitraan yang bermanfaat dengan universitas dan pusat penelitian internasional. CoEHAR sebagai leading centre melakukan pertukaran mahasiswa antaruniversitas dengan memberikan pelatihan terkait studi pengurangan bahaya selama beberapa minggu untuk mempelajari teknik penelitian dan mendorong kolaborasi penelitian baru," tutup Prof. Polosa.

"Penyebab dampak kesehatan dari merokok sebenarnya disebabkan oleh pembakaran yang menghasilkan TAR, bukan zat nikotin itu sendiri," katanya

Profesor Catania Sebut Dampak Kesehatan dari Merokok Bukan Disebabkan Nikotin, Bikin Kajian Bareng Unpad soal Harm Reduction

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/DPI-2920068053.jpg" alt="Dewan Periklanan Indonesia (DPI) menolak pasal-pasal pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau dalam RPP Kesehatan." width="100%">
<figcaption>Dewan Periklanan Indonesia (DPI) menolak pasal-pasal pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau dalam RPP Kesehatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Periklanan Indonesia (DPI) selaku konsorsium yang membawahi berbagai asosiasi di bidang periklanan dan industri kreatif menyatakan penolakan atas pasal-pasal pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai aturan pelaksana Undang-undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ketua Dewan Periklanan Indonesia (DPI) M Rafiq mengatakan, pihaknya menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan industri periklanan maupun industri kreatif sebagai pemangku kepentingan utama yang terdampak dalam merancang aturan dan pasal-pasal yang identik dengan pelarangan tersebut. "Kami sudah bersurat kepada pemerintah, sebagai inisiator regulasi, namun tidak mendapatkan respons apapun hingga saat ini," ujarnya dalam Konferensi Pers 'Pernyataan Sikap Dewan Periklanan Indonesia terhadap Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsorship Produk Tembakau pada RPP Kesehatan' di Jakarta, Selasa (28/5). Dengan mempertimbangkan besarnya dampak yang berpotensi muncul pada beleid tersebut, Rafiq bersama para anggota konsorsium DPI menuangkan permohonan dan masukannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau ulang pasal-pasal pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di RPP Kesehatan. Lebih dari itu, ia juga meminta agar regulasi tersebut tidak disahkan tanpa adanya pelibatan DPI sebagai perwakilan dari industri periklanan dan kreatif. "Rencana aturan yang masih menuai polemik ini nantinya dapat menghambat pengembangan industri ekonomi kreatif, yang telah menjadi komitmen kuat baik bagi pemerintahan saat ini dan pemerintahan selanjutnya di bawah Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran," tegasnya. Rafiq menjelaskan, iklan rokok sendiri sudah diatur dalam berbagai peraturan yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 guna memastikan komunikasi yang ditujukan oleh produsen hanya menjangkau konsumen dewasa (berusia 18 tahun ke atas). Selain itu, rambu-rambu tentang iklan rokok juga telah diatur dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI), yang mana seluruh peraturan dan ketentuan tersebut telah dipatuhi secara disiplin oleh pelaku industri kreatif. Rafiq memaparkan, sebelum pandemi Covid-19 melanda, jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif mencapai sekitar satu juta orang. Dan, pascapandemi tersisa 750.000 orang. "Kalau iklan rokok betul-betul dilarang seperti yang ada di draf RUU Penyiaran dan RPP Kesehatan, kami khawatir, kita kehilangan 100.000 lagi," jelas Rafiq. Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar mengungkapkan bahwa sejumlah aturan pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau tersebut akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri periklanan dan kreatif di Tanah Air, khususnya media pertelevisian. Pasalnya, iklan rokok telah menjadi kontributor utama pendapatan iklan media. Berdasarkan data Nielsen, iklan rokok termasuk dalam 10 besar kontributor pendapatan iklan media di Indonesia dengan nilai mencapai Rp 4,5 triliun. Angka ini hanya mewakili paruh pertama tahun 2021. Secara keseluruhan, iklan rokok menyumbangkan pundi-pundi hingga Rp 9,1 triliun terhadap pendapatan iklan media sepanjang 2021. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Media Luar-griya Indonesia (AMLI) Fabianus Bernadi turut menyesalkan adanya pengaturan media luar ruang untuk iklan produk tembakau yang mengharuskan jarak 500 meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Menurutnya, hal ini sangat sulit untuk dilaksanakan karena tidak adanya detil terkait penentuan jarak. Dia khawatir aturan terkait jarak ini akan menimbulkan multitafsir di lapangan sekaligus menjadi pekerjaan rumah baru bagi pemerintah. "Pengaturan iklan produk tembakau pada videotron yang diperlakukan seperti layaknya media penyiaran adalah contoh bahwa pembuat regulasi hanya ingin melakukan pelarangan tanpa memahami produk atau objek yang diatur. Hal-hal seperti ini terjadi karena tidak adanya komunikasi atau pelibatan pemangku kepentingan terdampak pada diskusi regulasi," tambahnya. Lebih lanjut Fabianus memaparkan sebanyak 44 persen anggota AMLI di seluruh Indonesia terancam gulung tikar dengan adanya aturan pelarangan iklan produk tembakau di RPP Kesehatan maupun RUU Penyiaran. Mirisnya, mayoritas dari persentase tersebut merupakan pengusaha kecil dengan skala bisnis menengah ke bawah. "Pemerintah harus memahami bahwa investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan media luar ruang turut meliputi pembangunan infrastruktur dengan nilai yang tidak kecil serta memperkerjakan karyawan dengan jumlah yang tidak sedikit pula," pungkasnya.

Rafiq memaparkan, sebelum pandemi Covid-19 melanda, jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif mencapai sekitar satu juta orang.

Dewan Periklanan Indonesia Sebut Jumlah Pekerja Industri Kreatif akan Susut 100 Ribu jika RPP Kesehatan Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Tembakau-Lintingan-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Ilustrasi pengolahan produk tembakau." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengolahan produk tembakau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-undang (UU) Kesehatan untuk dicabut. Khususnya pada pasal-pasal pengaturan produk tembakau yang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan tenaga kerja secara luas. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan posisi Kemnaker pada prinsipnya mengusulkan agar pasal-pasal yang menuai masalah untuk tidak dimuat dalam RPP Kesehatan. Pasal-pasal dimaksud adalah yang berdampak pada kondisi hubungan industrial, terutama yang berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). &ldquo;Pasal-pasal yang bisa berdampak pada PHK sudah kami petakan. Terutama ada lima pasal yang krusial,&rdquo; tegasnya saat menjadi pembicara di acara &ldquo;Workshop Advokasi Terintegrasi&rdquo; yang digelar Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman &ndash; Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) di Bogor, Jawa Barat awal pekan kemarin. Salah satunya adalah pasal yang terkait pelarangan iklan dan promosi produk tembakau. &ldquo;Dampaknya banyak. Misalnya larangan iklan. Jangan dilarang banget lah. Kita selama ini tahu iklan rokok kan (berkontribusi) besar,&rdquo; ungkapnya. Ketika pelarangan iklan tersebut dijalankan, lanjut Indah, yang bisa terdampak adalah tenaga kerja di industri tidak langsung dari industri hasil tembakau, seperti industri kreatif dan media. &ldquo;Di pabrik (rokok) sendiri, juga pasti ada pengurangan tenaga kerja (jika pelarangan ini dilakukan),&rdquo; terusnya. Selain itu, pasal yang mengharuskan setiap bungkus rokok berisi minimal 20 batang juga dinilai Kemnaker akan berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Hal ini sebagai dampak langsung turunnya permintaan dan kuantitas tembakau. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai leading sector pembahasan RPP Kesehatan diminta untuk mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Terlebih, industri hasil tembakau merupakan sektor yang melibatkan tenaga kerja dalam negeri dalam jumlah yang banyak. &rdquo;Prinsip dan sikap Kemnaker adalah mendukung agar kebijakan yang berlaku untuk industri hasil tembakau itu jangan sampai berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Karena, walaupun mesinnya canggih-canggih, tapi tetap banyak mempekerjakan tenaga kerja Indonesia, terutama wanita. Jadi, satu orang kena PHK saja itu dampaknya banyak,&rdquo; imbuhnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menegaskan seluruh anggota serikat yang mayoritas bekerja di industri hasil tembakau akan terus berjuang mempertahankan mata pencahariannya yang legal dan semestinya dilindungi negara. &ldquo;Kami memohon agar pemerintah hadir untuk melindungi mata pencaharian kami. Berbagai ketentuan dalam RPP Kesehatan secara nyata dan terang-benderang dapat mematikan keberlangsungan industri hasil tembakau. Selain itu, berbagai larangan tersebut seolah-olah memposisikan industri hasil tembakau sebagai industri ilegal,&rdquo; ujarnya. Terdapat tiga tuntutan sebagai kesimpulan atas &ldquo;Workshop Advokasi Terintegrasi&rdquo; PP FSP RTMM-SPSI. Pertama, meminta pemerintah mengeluarkan aturan produk tembakau dari RPP Kesehatan karena akan mematikan keberlangsungan mata pencaharian ratusan ribu anggotanya. Kedua, meminta Kemenkes untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk serikat pekerja, untuk memberikan masukan melalui pembahasan yang transparan dan komprehensif. Ketiga, PP FSP RTMM-SPSI menilai aturan produk yang telah berlaku sekarang, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012), dinilai sudah komprehensif mengatur pengendalian produk tembakau. Oleh karena itu, aturan tersebut sebaiknya dipertahankan dan diperkuat implementasinya, bukan diganti tanpa ada evaluasi secara komprehensif.

Khususnya pada pasal-pasal pengaturan produk tembakau yang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan tenaga kerja secara luas.

Alasan Aturan Produk Tembakau di RPP Kesehatan Agar Perhatikan Keberlangsungan Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Tembakau-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="ilustrasi penjual produk tenbakau." width="100%">
<figcaption>ilustrasi penjual produk tenbakau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan menjadi polemik. Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah, mendukung dikeluarkannya pengaturan komoditi tembakau dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan. Sikap ini sejalan dengan permintaan dari banyak pihak, terutama yang berkaitan dengan ekosistem pertembakauan nasional. &rdquo;Kami memang ingin mengarahkan aturan (produk tembakau) ini dikeluarkan dari RPP kesehatan,&rdquo; tegasnya. Pemisahan aturan produk tembakau dari RPP Kesehatan dinilai sangat memungkinkan untuk dilakukan. &ldquo;Memungkinkan dipisahkan atau dikeluarkan dari RPP Kesehatan. Itu juga yang sedang kami dukung dan upayakan,&rdquo; tambah Nur Nadlifah yang juga Anggota Badan Legislasi DPR. Sebab, dalam RPP Kesehatan memuat banyak larangan bagi produk tembakau tersebut, mengesankan produk tembakau seolah produk terlarang. Upaya ini mengindikasikan adanya upaya untuk menyetarakan produk tembakau dengan narkotika dan psikotropika. Padahal, produk tembakau jelas merupakan produk legal yang keberadaannya turut mendorong perekonomian negara, maka semestinya isi aturan produk tembakau adalah bukan larangan. Nur Nadlifah yang berasal dari fraksi PKB menyarankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai leading sector penyusunan RPP Kesehatan harus lebih melibatkan petani, pekerja, dan seluruh elemen masyarakat yang terlibat di industri tembakau dalam menentukan arah yang tepat tanpa harus ada pihak yang dirugikan. &ldquo;Serapan tenaga kerja tembakau sangat besar lho dan kita punya sumber dayanya. Itu rasanya juga perlu dipertimbangkan,&rdquo; kata dia mengingatkan. Secara rinci, ada lima poin yang disampaikan kepada pemerintah paska kegiatan pertemuan halaqoh (P3M) tersebut. Pertama, pembahasan RPP Kesehatan terkait Pengamanan Zat Adiktif harus melibatkan partisipasi publik secara luas dan berimbang serta mengeluarkan pasal-pasal terkait Pengamanan Zat Adiktif dari draft RPP 2023 serta dibahas secara terpisah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/013111672/anthony-sinisuka-ginting-mulai-andalkan-teriakan">Anthony Sinisuka Ginting Mulai Andalkan Teriakan</a> Kedua, RPP Kesehatan harus mengacu pada prinsip atau kaidah kemaslahatan umat secara umum, yaitu tasharruful imam &lsquo;ala al-ra&lsquo;iyyah manuthun bil mashlahah atau kebijakan negara atau pemerintah harus mengacu pada kemaslahatan. Ketiga, perumusan RPP harus mengacu pada prinsip-prinsip Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, Keadilan, Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan, Ketertiban Dan Kepastian Hukum, dan/atau Keseimbangan, Keserasian, serta Keselarasan, sebagaimana amanat dalam pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keempat, Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan merumuskan pasal-pasal alternatif terkait RPP yang non-diskriminatif, lebih berkeadilan, dan berkedaulatan. Kelima, P3M sebagai inisiator Halaqoh Nasional mendorong terbangunnya jejaring aliansi masyarakat sipil, asosiasi, akademisi, serta tokoh agama untuk advokasi kebijakan tembakau di pusat dan daerah.

RPP sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan menjadi polemik. Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah memberikan kritik.

Anggota Komisi IX DPR Dukung Aturan Produk Tembakau Dikeluarkan dari RPP Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/FEB-UI-476123679.jpg" alt="Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) memaparkan riset terkait penyebab stunting." width="100%">
<figcaption>Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) memaparkan riset terkait penyebab stunting.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Adanya dugaan penyebab stunting dikarenakan produk hasil tembakau (rokok) dinilai kurang tepat oleh tim peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB). Hasil kajian menunjukkan bahwa produk hasil tembakau seperti rokok bukanlah faktor utama. Akan tetapi pendidikan, pendapatan, dan kualitas lingkungan masyarakat yang mendorong terjadinya stunting dan penyakit tidak menular (PTM). Kajian tersebut dilakukan oleh PPKE FEB UB untuk menyikapi pro dan kontra penyebab stunting dan PTM. Riset berbasis data primer dengan melakukan survei pada masyarakat di beberapa daerah, yakni NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, dan Bali. Direktur PPKE FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan, berdasarkan hasil survei dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan random forest, faktor dominan penyebab terjadinya PTM di Indonesia adalah pendapatan, makanan dan minuman berpemanis, serta kurangnya konsumsi sayur. Di sisi lain, berdasarkan analisis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) menunjukkan bahwa pendidikan, pendapatan, dan kepemilikan jaminan kesehatan memiliki berpengaruh signifikan dalam menurunkan terjadinya PTM. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa aktivitas fisik dan pola makan minum juga berpengaruh pada PTM di Indonesia. "Hasil kajian kami menunjukkan bahwa konsumsi produk hasil tembakau seperti rokok dan lingkungan yang terkontaminasi oleh asap rokok bukan indikator utama penyebab PTM," katanya dalam diskusi baru-baru ini. Prof. Candra Fajri Ananda mengatakan, temuan riset PPKE FEB UB terkait stunting menunjukkan bahwa tinggi badan orang tua, pendidikan, pendapatan, dan lahir badan cukup bulan berpengaruh signifikan dalam menurunkan balita stunting. Selain itu, pendapatan dan sanitasi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan balita stunting. Prof. Candra Fajri Ananda juga menegaskan, temuan penting lain dari kajian PPKE FEB UB menunjukkan bahwa konsumsi rokok orang tua balita, terutama ayah, bukan merupakan faktor utama penyebab terjadinya stunting di Indonesia. Hal ini karena variabel orang tua merokok hanya memiliki kontribusi sebesar 0,7 persen terhadap terjadinya stunting di Indonesia. "Dukungan pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah juga memiliki peran besar dalam penurunan stunting, dimana belanja kesehatan melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dan peningkatan anggaran kesehatan melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berdampak signifikan terhadap penurunan angka stunting di Indonesia," ujar prof. Candra Fajri Ananda. Salah satu rekomendasi PPKE FEB UB dalam kajian itu adalah diperlukan penguatan kolaborasi lintas stakeholders melalui program dan kegiatan serta pembiayaan dalam penanganan PTM dan stunting. Penguatan pembiayaan kesehatan juga perlu perbaikan dari sisi penggunaan DBHCHT di tingkat Kabupaten/kota untuk dalam rangka akselerasi penurunan PTM dan stunting. Ketua umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan berpandangan, menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dengan alasan menurunkan stunting tidaklah beralasan. &ldquo;Upaya framing dengan mengkambinghitamkan rokok sebagai penyebab stunting, agar pemerintah menaikkan tarif CHT justru memperbesar dampak negatif seperti semakin maraknya rokok illegal,&rdquo; tegas Henry Najoan dalam forum diskusi tersebut. Henry Najoan mengatakan kondisi industri hasil tembakau (IHT) legal saat ini sedang injury. Karena itu, diperlukan relaksasi agar IHT legal dan mata rantai yang berelasi disepanjang industri ini bisa pulih dan bertahan. Ia juga memohon agar pemerintah untuk mereview kembali kenaikan tarif CHT di tahun 2024 dengan menyesuaikan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. "Gappri&nbsp;berharap ke depan, IHT legal mendapatkan jaminan kepastian hukum untuk tetap hidup dan tumbuh sebagaimana diamanahkan dalam Konstitusi kita,&rdquo; kata Henry Najoan. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengajak semua pihak mencari resultan dari beberapa kepentingan untuk mencari solusi bersama. Pada titik inilah dibutuhkan kolaborasi yang pada prinsipnya adalah gotong royong. "Kita berjalan bersama-sama. Seperti Pancasila itu ada 5 sila, kalau diperas ada persatuan, kalau diperas lagi itu gotong royong. Sekali lagi, kami tidak ingin menang sendiri. Mari kita gotong royong untuk mensukseskan program pemerintah," ujarnya. Guru besar dan direktur rumah sakit UB, Prof. Dr. dr. Sri Andarini berpandangan, proses terjadinya stunting itu tidak sesaat, terdapat direct dan indirect determinants. Menurut Sri Andarini, direct determinants itu ada household dan faktor keluarga, menyusui, infeksi dan lainnya. Kemudian, indirect determinants itu ada politik ekonomi, pendidikan, kultur sosial, lingkungan dan masih banyak lainnya. "Stunting dan non communicable diasease (NCD) perlu terus dikawal karena prevalensi di Indonesia masih sangat tinggi. Penanganan stunting dan NCD perlu secara holistik komprehensif, berkesinambungan, fokus pada pasien, orientasi keluarga, prinsip koordinasi dan kolaborasi, utamakan pencegahan dan mempertimbangkan lingkungan tempat tinggal dan kerja," kata Sri Andarini.

Temuan riset PPKE FEB UB menunjukkan bahwa tinggi badan orang tua, pendidikan, pendapatan, lahir badan cukup bulan berpengaruh signifikan.

Kajian PPKE FEB UB: Rokok Bukan Faktor Utama Penyebab Stunting dan PTM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/WhatsApp-Image-2023-05-02-at-164348-966825043.jpg" alt="Ribuan buruh dari Jawa Timur melakukan aksi penyampaian pendapat." width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh dari Jawa Timur melakukan aksi penyampaian pendapat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pada momen Hari Buruh, May Day (1/5), ribuan buruh dari Jawa Timur melakukan aksi penyampaian pendapat. Mereka menolak ketentuan pengendalian tembakau dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang disusun secara omnibus law dan maupun rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012. Ketentuan dalam dua aturan itu dinilai merugikan dan mempersulit keadaan industri dan para buruh. Khususnya, yang bekerja di sektor industri tembakau dan turunannya. Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM &ndash; SPSI) Jawa Timur Purnomo menyebutkan, Provinsi Jawa Timur merupakan penghasil tembakau dan cengkih terbesar di Indonesia. Karena itu, mata pencaharian masyarakat pada kedua komoditas alam itu beserta industri pengolahannya sangat besar. Namun, RUU Kesehatan yang salah satu pasalnya menyejajarkan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam satu kelompok zat adiktif dinilai akan menekan bahkan membunuh industri tersebut. &rdquo;Rancangan Undang-Undang Kesehatan termasuk di antaranya yang mengatur tentang zat adiktif yang menyejajarkan tembakau dengan narkoba adalah pembunuhan masal terhadap pekerja di Indonesia,&rdquo; jelas Purnomo. Menurut dia, tembakau bukan narkoba. Sama dengan RUU Kesehatan, rencana pemerintah merevisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, secara tidak langsung akan sangat membatasi dan menekan ruang gerak industri tembakau. Padahal, tanpa revisi tersebut pun, ruang gerak industri tembakau dan turunannya di Indonesia sudah sangat terbatas. &rdquo;Justru itu, PD FSP RTMM Jawa Timur menolak keras terhadap rencana pemerintah yang diinisiasi menteri kesehatan,&rdquo; ujar Sekretaris PD FSP RTMM &ndash; SPSI Jawa Timur Rohadi. Sejumlah pengetatan aturan yang dinilai akan sangat berdampak terhadap industri tembakau antara lain ukuran peringatan kesehatan bergambar, rencana pengetatan iklan rokok, promosi, dan sponsorship, serta larangan penjualan rokok batangan. Menurut RTMM, inisiatif-inisiatif yang akan sangat berdampak pada industri tembakau nasional ini tak lepas dari adanya campur tangan atau provokasi dari pihak luar. Pemerintah harus selalu waspada dan tidak menilai dari satu sisi saja, melainkan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada secara keseluruhan. Apalagi hingga saat ini, menurut dia, pemerintah masih berjuang untuk menyediakan lapangan kerja baru dan belum bisa memberikan solusi nyata terkait upaya pengurangan tingkat pengangguran. &rdquo;Jika industri tembakau, yang menjadi sumber mata pencaharian dan penyumbang penghasilan asli daerah Jawa Timur, terus ditekan, bukannya mengurangi angka pengangguran yang sudah tinggi, malah akan memperburuk keadaan,&rdquo; papar Rohadi. Terkait hal itu, selain melakukan aksi, pihak RTMM juga mengaku telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Mereka juga telah menyerahkan surat berisi rekomendasi untuk kemudian diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.

Ribuan buruh Jatim lakukan aksi penyampaian pendapat. Salah satunya tolak ketentuan pengendalian tembakau dalam RUU omnibus law Kesehatan

RUU Kesehatan Jadi Sorotan Buruh Industri Tembakau di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ROKOK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR Ariyo Bimmo menilai perlu adanya regulasi khusus untuk produk tembakau alternatif yang terpisah dari aturan rokok konvensional.  Ia berpendapat, dengan regulasi itu, masyarakat memiliki opsi yang lebih luas untuk mendapat produk tembakau yang lebih rendah risiko dengan harapan meningkatkan taraf kesehatan dan mengurangi pravalensi merokok di masa depan.  “Aturan hukum yang tepat untuk mengatur keberadaan produk tembakau alternatif harus mempertimbangkan profil risiko dan konsep pengurangan bahaya yang diterapkan, di mana produk tembakau alternatif memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan rokok,” kata Bimmo dalam keterangannya diterima di Jakarta pada Sabtu.  Lantaran belum adanya regulasi khusus bagi produk tembakau alternatif, Bimmo khawatir perokok dewasa akan kesulitan untuk memperoleh informasi yang akurat terhadap produk tersebut. Ditambah lagi saat ini masih banyak informasi yang keliru di publik mengenai produk ini yang dianggap memiliki bahaya yang sama rokok bagi kesehatan.  Tanpa regulasi khusus, Bimmo meneruskan produk tembakau alternatif akan tidak tepat sasaran dan rentan disalahgunakan terutama oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun ke atas dan non-perokok. Padahal, produk itu dirancang sebagai opsi untuk membantu perokok dewasa yang kesulitan untuk berhenti merokok.  Sebaliknya, jika produk tembakau alternatif ini diregulasi secara terpisah yang didasari oleh hasil kajian ilmiah, maka tujuan penggunaannya menjadi tepat sasaran serta kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan dapat dicegah.  “Pengguna juga dapat memperoleh informasi yang akurat berikut semua fakta ilmiah tentang risiko produk yang digunakan,” tuturnya.  Untuk menghadirkan regulasi tersebut, menurut Bimmo, perlu adanya kajian ilmiah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, pelaku industri, akademisi, praktisi kesehatan hingga konsumen. Harapannya, poin-poin aturan dalam regulasi tersebut komprehensif sesuai dengan hasil riset.  “Hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengatur produk tembakau alternatif secara berbeda dari rokok dan mempertimbangkan profil risiko yang ada. Selama kebijakan belum ada atau belum didasarkan pada kajian ilmiah, maka perokok dewasa tidak memiliki alasan rasional untuk dapat beralih,” ungkapnya.  Dalam kesempatan terpisah, Peneliti Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP), Amaliya, berharap produk tembakau alternatif dapat dimaksimalkan untuk membantu pemerintah menurunkan prevalensi merokok.  “Produk tembakau alternatif dapat dimanfaatkan untuk perokok dewasa aktif yang sulit berhenti merokok. Hal ini yang dilakukan di Inggris dan beberapa negara lain dengan mengatur regulasi khusus untuk produk tembakau alternatif,” ujarnya.  &nbsp;

Asosiasi Sebut Tembakau Alternatif Perlu Aturan Terpisah Dari Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/ROKOK-ELEKTRIK-RADAR-KEDIRI-19072019.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengetahuan mengenai produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin, di Indonesia masih terbilang rendah. Ada banyak kesalahan persepsi yang melingkupi masyarakat terkait produk-produk itu, khususnya rokok elektrik.  ”Salah satunya adalah terkait dampak risiko yang timbul akibat penggunaannya,” ujar Kepala Pusat Studi Konstitusi Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah dalam keterangannya, Sabtu (23/1).  Trubus mengaku, tembakau telah menjadi bagian dari kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam sebuah survei oleh Kantar yang melibatkan 5.702 responden dari enam negara termasuk Indonesia, sebanyak 87 persen responden dari Indonesia mengaku memiliki anggota keluarga yang merokok. Sebanyak 57 persen dari mereka menyebutkan, yang menjadi perokok dalam keluarga adalah sang ayah.  ”Sebanyak 73 persen responden Indonesia yakin bahwa bahaya merokok karena nikotin. Namun, pada faktanya, proses pembakaran rokok dan tar yang mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kanker. Ini yang fakta sama persepsinya berbeda,” tutur Trubus.  Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi konsumen terkait profil risiko produk HPTL mendesak untuk dilakukan guna memperkecil dampak buruk akibat konsumsi rokok di masyarakat.  Menurut Trubus, masih banyak masyarakat Indonesia menghubungkan penggunaan rokok elektrik dengan masalah pernapasan dan kecanduan. ”Faktanya, rokok elektrik memiliki risiko 95 persen lebih rendah daripada rokok. Ini menunjukkan keterbatasan pemahaman mengenai profil risiko HPTL,” ucap Trubus.  Trubus memaparkan, risiko kesehatan yang ditimbulkan produk HPTL, seperti rokok elektrik, 90 persen lebih rendah dibandingkan rokok karena terdapat perbedaan proses penggunaan. Hal itu karena produk itu tidak melalui proses pembakaran.  Dengan demikian, produk HPTL dapat menjadi solusi yang paling realistis untuk mengurangi risiko kesehatan akibat rokok. Namun, 47 persen responden Indonesia masih menghubungkan penggunaan rokok elektrik dengan masalah pernapasan.  ”Untuk itu, edukasi produk HPTL kepada masyarakat menjadi penting,” kata Trubus.  Trubus menilai, butuh regulasi khusus lantaran produk HPTL ilegal yang beredar saat ini cukup tinggi. ”Kemarin ada produk ilegal ke Batam dan jumlahnya sampai berton-ton. Dan 90 persen responden setuju HPTL harus diregulasi secara khusus dan disediakan bagi perokok. Seperti Inggris yang sudah ada regulasinya,” terang Trubus.  Kepala Bidang Pengawasan Produk Hasil Pertanian, Aneka Ragam Kewirausahaan, Kementerian Perdagangan, Amirudin Sagala menyatakan, berdasar riset Kementerian Perdagangan, pengguna HPTL, khususnya rokok elektrik, sudah mencapai 2,2 juta. Sedangkan jumlah outlet penjual mencapai 5 ribu.  Menurut Amirudin, jumlah pengguna HPTL di Indonesia itu sudah cukup besar. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan barang beredar yang lebih ketat menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen serta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) atas produk-produk tersebut.  ”Tujuannya untuk perlindungan konsumen. Agar konsumen cerdas dapat angkat martabat konsumen dari barang ekses negatif. Kita edukasi konsumen dan pelaku usaha juga harus bertanggung jawab terhadap barang atau jasa yang beredar. Kami harapkan supaya semakin berkualitas,” tutur Amirudin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/JlNSykjHNUY

Benarkah Penggunaan Rokok Elektrik Bisa Tekan Risiko Kesehatan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-01-at-14.00.12.jpg" alt="Pekerja PT HM Sampoerna Tbk melakukan aktivitas di pabrik sigaret kretek tangan (SKT) Sampoerna di Surabaya beberapa waktu lalu. PT HM Sampoerna Tbk/Antara" width="100%">
<figcaption>Pekerja PT HM Sampoerna Tbk melakukan aktivitas di pabrik sigaret kretek tangan (SKT) Sampoerna di Surabaya beberapa waktu lalu. PT HM Sampoerna Tbk/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) memastikan produk tembakau produksinya tidak terpapar Covid-19 karena telah melalui prosedur karantina selama lima hari sebelum didistribusikan ke konsumen tingkat akhir. Masa karantina selama lima hari itu, lebih lama ketimbang rekomendasi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Eropa dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).  Direktur PT HM Sampoerna Tbk Elvira Lianita seperti dilansir dari Antara menjelaskan, menurut kedua lembaga otoritas kesehatan internasional tersebut, Covid-19 mampu bertahan hidup paling lama 72 jam atau tiga hari di atas permukaan plastik dan besi baja. Sementara pada permukaan tembaga dan kardus, daya tahan virus tersebut, masing-masing, empat dan 24 jam.  ”Kami berkomitmen menjaga kualitas terbaik dan integritas merek atas produk-produk kami,” ujar Elvira pada Jumat (1/5).  Tak hanya itu, Elvira juga mengatakan, pihaknya menerapkan praktik protokol kesehatan ketat di seluruh area dan fasilitas produksi untuk melindungi para karyawan. Misalnya, akses ke fasilitas produksi hanya kepada karyawan yang berkepentingan, melakukan pengecekan temperatur tubuh ketika karyawan memasuki area kantor/produksi, dan meningkatkan protokol kebersihan dan sanitasi.  Selain itu, menyediakan dan memastikan penggunaan perlengkapan perlindungan diri seperti masker dan cairan pembersih tangan, serta menerapkan pembatasan fisik di seluruh area produksi dan fasilitas produksi, seperti kantin, tempat ibadah, serta transportasi karyawan yang disediakan perusahaan.  ”Semua dilakukan di enam fasilitas produksi Sampoerna yang tersebar di Surabaya, Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Karawang,” terang Elvira.  Elvira juga mengatakan, pihaknya melakukan penghentian sementara kegiatan produksi di pabrik Rungkut 2 sejak 27 April hingga waktu yang ditentukan kemudian. Penghentian sementara itu memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan pembersihan dan sanitasi secara menyeluruh di lokasi tersebut guna menghentikan tingkat penyebaran Covid-19. Penyemprotan disinfektan di seluruh fasilitas produksi Rungkut 2 telah dilakukan dibantu Pemerintah Kota Surabaya.  ”Prioritas kami saat ini adalah memastikan keselamatan dan kesehatan para karyawan kami dengan menerapkan protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah dan Gugus Tugas di Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur untuk mencegah penyebaran,”"kata Elvira.  Dia memastikan, pihaknya tetap memberikan gaji kepada karyawan terdampak di Rungkut 2 yang saat ini cuti akibat penghentian produksi sementara. Tak hanya itu, hal yang sama juga diberikan kepada karyawan yang perlu melakukan karantina mandiri, serta mereka yang perlu merawat anggota keluarga yang terkena dampak.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=r0UAxTKENCs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=t2OKbXOKC6Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-_R6gWisarw

Manajemen Sampoerna Pastikan Produknya Tidak Terpapar Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ulama-perlu-rumuskan-fatwa-produk-tembakau-alternatif_m_.jpg" alt="Ilustrasi produk rokok" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi produk rokok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para ulama dan ahli hukum Islam (fuqaha) disarankan segera menyusun fatwa mengenai produk tembakau alternatif. Fatwa ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat mengenai hukum menggunakan produk tersebut. Profesor Antropologi Budaya King Fadh University of Petroleum and Minerals Sumanto Al Qurtuby menyatakan selama ini fatwa ulama baru terbatas pada produk rokok konvensional. &ldquo;Untuk produk tembakau alternatif belum ada pembahasan spesifik,&rdquo; kata Sumanto di Jakarta, Kamis (10/1). Selain itu, pembahasan hukum Islam untuk produk tembakau alternatif hanya baru sekilas tentang rokok elektrik (vape). Berbagai pertimbangan fikih yang digunakan juga masih sama dengan produk rokok konvensional. Padahal, di dunia saat ini, telah berkembang juga produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar. Menurutnya, berbagai organisasi Islam memiliki pandangan berbeda mengenai hukum mengonsumsi rokok konvensional. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan konsumsi rokok konvensional berada dalam hukum antara Makruh dan Haram. MUI hanya tegas mengharamkan aktivitas konsumsi rokok konvensional untuk anak-anak, ibu hamil serta dilakukan di tempat umum. Adapun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara tegas mengharamkan aktivitas konsumsi rokok konvensional. &ldquo;Sebagian besar dasar pengharaman adalah alasan kesehatan,&rdquo; tegasnya. Adapun Lembaga Bahtsul Masa&rsquo;il (LBM) &ndash; yang membahas masalah fikih umat &ndash; Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan hukum mengonsumsi rokok konvensional dalam tiga persepsi yakni Mubah/boleh, Makruh, dan Haram tergantung kondisinya. Hukum merokok bersifat Mubah saat rokok konvensional tidak membawa keburukan, Makruh jika konsumsi rokok konvensional membawa keburukan kecil, dan Haram apabila rokok konvensional menciptakan keburukan besar. &ldquo;Ini karena NU melihat rokok pada dasarnya bukan termasuk benda yang membawa keburukan/mudharat,&rdquo; kata Sumanto. Menurut Sumanto, perlunya fatwa mengenai produk tembakau alternatif yang spesifik dikarenakan terdapat perbedaan mendasar antara produk tersebut dengan rokok konvensional. Selama ini banyak pihak beranggapan bahwa propduk tembakau alternatif memiliki risiko yang sama dengan rokok konvensional. Salah satu perbedaan mendasar adalah pada produk tembakau alternatif tidak terdapat proses pembakaran yang memproduksi zat TAR dan karbon monoksida seperti halnya pada rokok konvensional. Ironisnya, fatwa pengharaman rokok konvensional selama ini umumnya didasarkan kepada anggapan bahwa nikotin merupakan zat adiktif yang berbahaya dan beracun bagi kesehatan. Padahal, berbagai riset terakhir menyebutkan bahwa zat yang membahayakan bagi kesehatan tubuh adalah zat TAR dan karbon monoksida. Di berbagai negara maju seperti Inggris, keberadaan produk tembakau alternatif terbukti menurunkan bahaya atau risiko bagi konsumennya. Lembaga ternama seperti Public Health England (Inggris), sebuah badan kesehatan independen di bawah Kementerian Kesehatan Inggris dalam risetnya menyatakan produk tembakau alternatif mampu menekan atau menurunkan risiko kesehatan hingga 95 persen. Hasil riset Food and Drug Administration (Amerika Serikat) serta Federal Institute for Risk Assessment (Jerman) juga menemukan hasil yang hampir sama. "Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan dengan seksama temuan-temuan empiris dan bukti-bukti ilmiah hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah lembaga riset atau badan otoritas, baik pemerintah maupun non-pemerintah, baik dalam dan luar negeri, yang menyatakan bahwa produk tembakau alternatif memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah daripada rokok," katanya. Selain itu, Sumanto juga mengatakan, melihat pentingnya perkembangan inovasi produk tembakau alternatif ini, maka tidak ada salahnya jika LBM PBNU mengagendakan agar hal ini dibahas secara serius di Munas (Musyawarah Nasional) Alim-Ulama NU mendatang untuk dicarikan landasan fikih atau hukum Islam-nya dengan mengacu dan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Sumanto juga menjelaskan keberadaan fatwa tentang produk tembakau alternatif akan memperkuat upaya pemerintah dalam menerapkan pendekatan pengurangan risiko (harm reduction) untuk menurunkan angka pengguna (prevalensi) merokok di Indonesia. &ldquo;Keberadaan fatwa ulama ini nantinya bisa berjalan beriringan dengan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah tentang produk tembakau alternatif,&rdquo; pungkas Sumanto.

Ulama Perlu Rumuskan Fatwa Produk Tembakau Alternatif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#produk tembakau

Berita Terkini