<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/23/produk-perikanan-3990620702.jpg" alt="Ilustrasi - KKP menjaga mutu produk keamanan pangan. (ANTARA/HO-KKP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - KKP menjaga mutu produk keamanan pangan. (ANTARA/HO-KKP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan masyarakat Indonesia mengonsumsi produk perikanan yang terjamin kandungan gizinya melalui pengawalan mutu produk dari hulu sampai hilir, dikutip dari Antara (23/6). "Ikan memiliki karakteristik bahan pangan yang mudah rusak dan sebagai sumber protein yang sangat berharga untuk kesehatan. Untuk itu, KKP berkomitmen dalam menjaga mutu dan keamanan pangan ikan, baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri dengan perlakuan yang sama dari hulu hingga hilir," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo dalam keterangan resminya, dikutip dari Antara, Jumat (23/6). Salah satu langkah konkret yang dilakukan ialah pembinaan dari hulu produksi budi daya dan penangkapan ikan, yaitu melalui edukasi kepada para pembudidaya terkait cara budi daya dan panen ikan yang baik, serta cara penanganan ikan yang baik di atas kapal, pelabuhan, dan di tempat pelelangan ikan (TPI) kepada para nelayan. Selanjutnya, KKP memastikan mutu ikan terjaga dengan penerapan sistem rantai dingin guna mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab proses pembusukan ikan. Terkait dengan distribusi, ikan hasil budi daya atau tangkapan yang dibawa oleh para pemasar, selain menerapkan sistem rantai dingin tetapi juga memiliki ketertelusuran. &ldquo;Jadi produk ikan ditangkap dimana atau dipanen dimana, kemudian akan dipasarkan ke mana itu semuanya tercatat, itu disebut ketertelusuran,&rdquo; katanya lagi. Pembinaan juga dilakukan kepada para pemasar dan pengolah hasil perikanan untuk menerapkan tata cara pengolahan ikan yang baik serta prosedur sanitasi dan higiene yang baik. Pembinaan untuk menjaga mutu ikan, kata&nbsp;dia lagi, juga dilakukan dengan memberikan bantuan di antaranya sarana prasarana rantai dingin, rehab ruang pengolahan atau dikenal bedah UMKM, pelatihan, dan fasilitasi sertifikasi. Melalui dukungan teknis dan strategis, Budi berharap produk perikanan menjadi terjamin dengan kandungan gizi yang menyehatkan. (*)

KKP pastikan masyarakat Indonesia mengonsumsi produk perikanan yang terjamin kandungan gizinya melalui pengawalan mutu produk.

KKP Pastikan Produk Perikanan Aman Dikonsumsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image5.jpg" alt="ILustrasi Kegiatan napi dalam lapas. (Dok JawaPos)" width="100%">
<figcaption>ILustrasi Kegiatan napi dalam lapas. (Dok JawaPos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mulai Kamis (13/10), hasil sektor kelautan dan perikanan dapat menggunakan kereta api sebagai pilihan jasa pengiriman. Hal itu memudahkan pengiriman produk dari produsen sektor kelautan di Jawa Timur.  PT KAI Logistik bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan memudahkan pengiriman hasil laut dan perikanan menggunakan moda kereta api. Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dilakukan Sekjen KKP Antam Novambar dan Dirut PT Kereta Api Logistik TLN Ahmad Malik Syah di Stasiun Kalimas Surabaya pada Rabu (12/10).  Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar menyampaikan, salah satu program prioritas KKP adalah penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di 6 zona penangkapan. Selain itu, pengembangan budidaya perikanan yang ramah lingkungan.  Dari sisi hulu, kata dia, KKP menargetkan peningkatan produksi perikanan yang bermutu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani dan gizi dari ikan.  ”Sifat hasil perikanan yang mudah rusak dan turun mutunya bila tidak ditangani dengan baik terutama penanganan pada saat pengangkutan, membutuhkan kinerja logistik dan sistem rantai dingin yang handal,” ujar Antam.  Program terobosan sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan KKP mengusung prinsip ekonomi biru untuk mencapai keseimbangan antara pengelolaan ekologi lestari, nilai ekonomi yang berkelanjutan, dan tercapai kesejahteraan masyarakat.  ”Dalam hal ini, kinerja sistem logistik ikan nasional (SLIN) perlu diterapkan dengan optimal dan didukung seluruh stakeholders, termasuk dukungan dari sektor swasta,” papar Antam.  Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Ishartini melaporkan, data lalu lintas ikan pada 2021, ada sebanyak 109,46 ribu ton masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Yakni terdiri atas 78,58 ribu ton untuk konsumsi dengan komoditas utama yaitu ikan layang, udang, tuna, dan ikan lainnya.  ”Sedangkan 30,88 ribu ton untuk non konsumsi dengan komoditas utama rumput laut dan kulit kerang mutiara,” jelas Isharini.  Pengiriman hasil perikanan menggunakan kereta api pada 2021 mencapai 1.549 teus dan pada 2022 per Agustus, mencapai 1.036 teus. ”KKP berharap agar jumlah ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya sektor kelautan dan perikanan,” tutur Isharini.  Dirut PT KAI Logistik TLN Ahmad Malik Syah menyebut PT KAI Logistik menyediakan gerbong khusus agar produk perikanan tetap segar selama dalam perjalanan. Sehingga, produk tetap aman dan sehat untuk dikonsumsi.  Dia berharap dengan hadirnya pilihan moda kereta api ini, penggiat UMKM produk perikanan dan kelautan ataupun nelayan dapat mempertahankan mutu dan meningkatkan daya jual. Dengan begitu mampu mendorong ekonomi yang berkelanjutan yang berdampak pada sektor ekonomi dan sosial.

Komoditas Sektor Kelautan Perikanan Bisa Dikirim dengan Kereta Api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KKP.jpg" alt="PELAYANAN: Petugas KKP Kelas I Surabaya memeriksa dokumen ICV (international certificate of vaccination) calon jemaah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN: Petugas KKP Kelas I Surabaya memeriksa dokumen ICV (international certificate of vaccination) calon jemaah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat kerja sama dengan PT Angkasa Pura (AP) II guna meningkatkan kegiatan ekspor langsung (direct call) produk perikanan dari berbagai bandara di Indonesia ke negara tujuan. Direct call membantu pelaku usaha perikanan, terutama memangkas biaya operasional saat melakukan ekspor.  ”Tentu kerja sama dan peningkatan sinergitas dengan AP II makin penting mengingat keberterimaan produk perikanan kita sudah menjangkau 171 negara,” kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemananan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina saat rapat koordinasi dengan AP II di gedung Mina Bahari II, Jakarta, Selasa (28/12).  Rina menjelaskan, selama ini, ekspor produk perikanan dilakukan melalui bandara-bandara transit seperti Soekarno-Hatta dan Juanda. Biaya operasional menjadi tinggi dan terdapat risiko penurunan kualitas produk akibat waktu tempuh yang relatif lama.  Produksi perikanan Indonesia, terang Rina, mencapai 916,2 ribu ton di Pulau Sumatera, 247 ribu ton di Kalimantan, serta 232,4 ribu ton di Pulau Jawa. Selain itu, KKP juga mendorong peningkatan produksi di sejumlah lokasi melalui program Kampung Budidaya.  ”Untuk itu, kita perlu menetapkan prioritas negara tujuan direct call seperti Tiongkok, Jepang, Singapura, Vietnam, dan lain-lain,” sambung Rina.  Rina memastikan, BKIPM siap mengupayakan dukungan volume minimal dan kontinuitas penyediaan komoditas yang diekspor. Tak hanya itu, dia menjamin lembaganya juga akan mengupayakan adanya forum komunikasi antar pemangku kepentingan serta bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.  ”Intinya kita siap memberikan berbagai dukungan yang dibutuhkan untuk terlaksananya direct call ini,” papar Rina.  Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menambahkan, sinergi antara BKIPM dan AP II bernilai strategis bagi KKP. Sebab, memiliki dampak secara ekonomi dan keamanan bagi produk perikanan.  ”AP II mengelola 20 bandara yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya menjadi titik ekspor atau lalu lintas orang keluar negeri. Kita harapkan adanya peningkatan kerja sama antara AP II dan BKIPM berupa penambahan bandara yang akan berfungsi untuk direct call bisa meningkatkan ekspor produk perikanan ke depan,” terang Doni.  Sementara itu, untuk melawan penyelundupan produk perikanan melalui bandara-bandara AP II, KKP juga akan meningkatkan literasi melalui produksi konten di NeptuneTV. ”Kita rencana akan memproduksi beberapa konten seperti seri Border Control yang akan bercerita tentang kerja tim BKIPM dan AP II serta stakeholders lainnya dalam mengawasi lalu lintas perikanan di bandara,” ujar Doni.  Dalam kesempatan itu, Direktur Utama PT AP II Muhammad Awaluddin menyambut baik penguatan kerja sama yang sudah terjalin. Pihaknya akan menyiapkan sejumlah hal yang dibutuhkan guna terselenggaranya direct call di beberapa bandara yang dikelola AP II.  ”Ini sangat bagus, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Kita komit untuk bersinergi dalam mewujudkan direct call ini,” kata Awaluddin.  PT AP II mengelola 20 bandara yang tersebar di wilayah barat Indonesia. Direct call sebelumnya juga telah dimulai di beberapa bandara di wilayah timur seperti Manado serta Ambon.  Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk terus memfasilitasi pelaku usaha agar dapat eksis di pasar dunia. Fasilitasi tersebut mulai dari pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar hingga penguatan peran quality assurance.

KKP Ajak AP II Perbanyak Direct Call Produk Perikanan ke Pasar Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Produksi-Ikan-Asin-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Aktivitas nelayan menjemur Ikan Asin di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (29/12/2019). Produksi Ikan Asin mengalami keterlambatan akibat cuaca buruk saat penjemuran. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aktivitas nelayan menjemur Ikan Asin di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (29/12/2019). Produksi Ikan Asin mengalami keterlambatan akibat cuaca buruk saat penjemuran. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan sejumlah usulan stimulus ekonomi untuk menjaga keberlangsung sektor perikanan di tengah Covid-19. Salah satunya adalah menyerap produk perikanan yang bisa dilakukan pemerintah atau perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).  Menurutnya, hingga kini nelayan maupun pembudidaya terus berproduksi namun ada kekhawatiran hasilnya tidak terserap. Mereka juga takut karena tidak ada jaminan harga imbas pandemi Covid-19.  "Jadi kami harapkan adanya stimulus keuangan untuk membeli produk perikanan masyarakat. Apakah pemerintah yang membeli atau BUMN," ujar Edhy dalam siaran pers, Minggu (5/4).  Pihaknya pun juga sudah menyiapkan cold storage (gudang pendingin) yang dapat dipakai untuk menyimpan produk perikanan. Ini dilakukan bila sewaktu-waktu pemerintah memutuskan membeli ikan dari nelayan maupun pembudidaya.  "Kami miliki lebih dari 100 ribu (ton kapasitas) cold storage yang masih idle. Seandainya ada bantuan keuangan dari pemerintah untuk membeli produk perikanan masyarakat, dapat ditempatkan di cold storage," terangnya.  Usulan lain, Edhy meminta pemerintah melalui Kemensos untuk memasukkan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta petambak garam, sebagai pelaku UMKM yang tergolong masyarakat miskin. Sehingga bisa masuk dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).  KKP juga sedang menjajaki kerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah (Pemda) agar memasukkan produk perikanan dalam paket bantuan ke masyarakat. Ia yakin, bila skema tersebut berjalan penyerapan produk perikanan akan maksimal.  "Kemensos punya program bantuan seperti PKH dan BPNT. Seandainya produk perikanan dapat dimasukkan dalam paket bantuan, pasti terjadi penyerapan. Begitu juga dengan Pemda," ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pPnD6NGZ94E  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SzgHe0S1lSQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YxeA624orOQ

Menteri KP Minta Produk Perikanan Diserap Pemerintah atau BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ikan-perairan-sulut-dan-maluku-tembus-pasar-ekspor-korea-selatan_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produk perikanan Indonesia berhasil menembus pasar Korea Selatan senilai USD 143 juta atau Rp 2,07 miliar (kurs Rp 14.500 per dollar). Capaian ini diperoleh melalui kontrak pembelian antara Daelim Corporation dari Korea Selatan dengan PT. Global Fisheries Exchange (GFE) yang merupakan eksportir Indonesia.&nbsp; Penandatangan kontrak pembelian tersebut dilakukan pada Selasa (4/12) di Conference Room Busan International Fisheries Exchange (BIFEX) di Busan, Korea Selatan, dan disaksikan disaksikan Kepala Indonesian Trade Promotion Center Busan, Kusuma Dewi. &ldquo;Penandatangan kontrak pembelian ini tentunya memberikan kontribusi yang besar terhadap kinerja ekspor Indonesia. Kontrak pembelian akan dilakukan dalam tenggat waktu lima tahun. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pasokan produk perikanan di Korea Selatan,&rdquo; jelas Dewi dalam keterangan resmi, Jum&rsquo;at (7/12). Dewi juga menyampaikan, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi turut gembira dan menyambut baik hasil tersebut. Pada kesempatan berbeda, Umar Hadi menyampaikan, komposisi ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebanyak 45 persen masih berbasis migas dan batu bara, sehingga diperlukan diversifikasi jenis komoditas ekspor agar mampu mencapai nilai perdagangan USD 30 milar atau Rp 435 triliun pada 2022.&nbsp; &ldquo;Salah satu produk yang potensial adalah perikanan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas lautan lebih besar daripada daratannya,&rdquo; jelas Umar. Dewi berharap kerja sama yang ada dapat semakin ditingkatkan dan produk perikanan Indonesia semakin dapat diterima oleh masyarakat Korea Selatan. &ldquo;Peluang ekspor produk perikanan Indonesia masih sangat besar. Hal ini dikarenakan kegemaran penduduk Korea Selatan akan makanan laut, terutama di Busan yang terkenal dengan Odeng dan Ommuk,&rdquo; imbuh Dewi. Korea Selatan mengimpor produk perikanan dari dunia dan jumlahnya terus meningkat. Selama enam tahun terakhir rata-rata impor produk perikanan ke Korea Selatan mencapai lebih dari USD 3,6 miliar. Setelah mengalami penurunan pada 2013 akibat melemahnya perekonomian dunia, nilai impornya kembali naik secara signifikan hingga sebesar 15,93 persen 2014.&nbsp; Nilai ini terus meningkat pada 2015, 2016 dan 2017, masing-masing sebesar 2,30 persen, 6,00 persen, dan 9,93 persen. Nilai impor terbesar berasal dari impor ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya (HS 0303). Disusul dengan moluscs (0307) dan fish fillets and pieces, fresh, chilled or frozen (HS 0304). Pada 2017, Tiongkok memasok sebesar 23,70 persen dari total impor Korea Selatan. Posisi selanjutnya ditempati Rusia (19,80 persen), Vietnam (12,90 persen), Norwegia (7,70 persen), Amerika Serikat (5,30 persen), dan Jepang (3,0 persen). Keenam negara tersebut hanya menyisakan pangsa pasar sebesar 40,40 persen untuk negara-negara lain termasuk Indonesia. Di tahun yang sama, Indonesia berada pada peringkat ke-15 dengan pangsa pasar sebesar 0,90 persen atau senilai USD 40,6 juta. &ldquo;Diharapkan keberhasilan GFE mengekspor produk perikanan dapat diikuti para pelaku usaha lainnya. Apalagi kebutuhan Korea Selatan terhadap produk perikanan semakin meningkat. Peluang ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha dari Indonesia,&rdquo; pungkas Dewi.

Ikan Perairan Sulut dan Maluku Tembus Pasar Ekspor Korea Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-bambang-ingin-produk-olahan-perikanan-indonesia-mendunia_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai salah satu negara kepulauan, kekayaan laut Indonesia tidak bisa dipungkiri. Sayangnya, potensi besar itu tidak bisa dioptimalkan untuk bersaing di tingkat dunia. Hal itu yang dirasakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Menurut dia, potensi itu terkait dengan produk olahan perikanan dalam negeri yang masih belum bisa bersaing di tingkat global. Selama ini, kopi, biskuit, dan beberapa produk-produk Indonesia sudah menjadi salah satu yang dikenal dunia. Masyarakat asing, begitu mudah mengingat Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia. Hal itulah yang diharapkannya juga bisa terjadi pada produk olahan perikanan dalam negeri. "Kalau bisa brandnya kuat, jadi orang luar (asing-red) ketika makan mereka ingat 'oh kalau makan seafood kalengan itu pasti dari Made in Indonesia', Seperti Coca-Cola saja saat ini bahwa itu produk Amerika Serikat," ujarnya di Kementerian PPN, Jakarta, Rabu (14/11). Di sisi lain, mantan Menteri Keuangan itu juga mengaku bingung dengan keunggulan ekspor Indonesia yang pernah mendunia untuk saat ini. Padahal, pada era 90-an Indonesia pernah menjadi eksportir Udang dan Tuna kelas dunia. "Saya ingat 90an Indonesia adalah negara eksportir besar udang di dunia. Tapi somehow itu hilang. Artinya daya saing di udang turun. Padahal kalau mendominasi, ekspor naik. Kalau naik bisa mengurangi CAD," pungkasnya.

Menteri Bambang Ingin Produk Olahan Perikanan Indonesia Mendunia