<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/mNyFppAL6Bfv3tib143mVRtRC9JS2irBFe2pdb7N-4140791827.jpg" alt="Ilustrasi: Logo halal di restoran, memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat telah terpenuhi syarat kehalalannya. (RianAlfianto/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Logo halal di restoran, memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat telah terpenuhi syarat kehalalannya. (RianAlfianto/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia menyepakati sejumlah pelonggaran aturan halal terhadap produk pangan asal Amerika Serikat (AS). Kebijakan tersebut tertuang dalam Kesepakatan Dagang antara Indonesia dan AS yang diteken pada Kamis (19/2) waktu AS. Dalam dokumen kesepakatan itu, Indonesia menyatakan akan menerima praktik penyembelihan hewan di AS yang sesuai dengan hukum Islam atau standar negara mana pun yang merupakan anggota Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC). Artinya, praktik pemotongan hewan yang telah memenuhi standar halal di negara anggota SMIIC dapat diakui, sehingga tidak perlu melalui proses tambahan yang berpotensi memperlambat arus perdagangan. "Indonesia akan membebaskan produk non-hewani dan pakan ternak, baik hasil rekayasa genetika maupun tidak, dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal," bunyi kesepakatan yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART), dikutip Jumat (20/2). Lebih lanjut, pemerintah juga membebaskan wadah serta bahan lain yang digunakan untuk mengangkut makanan dan produk pertanian dari persyaratan sertifikasi dan label halal. Dalam hal ini, Indonesia akan membebaskan perusahaan pengemasan, penyimpanan, dan pergudangan AS dalam rantai pasokan ekspor pertanian AS bersertifikat halal ke Indonesia dari persyaratan pengujian kompetensi halal dan sertifikasi bagi karyawan mereka. Kesepakatan tersebut bahkan menegaskan Indonesia tidak akan mengadopsi atau mempertahankan kebijakan yang mewajibkan perusahaan AS menunjuk ahli halal untuk mengawasi operasional perusahaan mereka. "Indonesia tidak akan mengadopsi atau mempertahankan tindakan apa pun yang mengharuskan perusahaan AS untuk menunjuk seorang ahli halal untuk mengawasi operasional perusahaan," bunyi poin lainnya. Tak hanya itu, Indonesia akan menerima daging dan unggas AS, termasuk jeroan, produk daging dan unggas, daging dan unggas olahan, Siluriformes, dan produk telur yang diperiksa oleh FSIS dan disertifikasi menggunakan Sertifikat Ekspor Kualitas Makanan FSIS (sertifikat seri FSIS 9060-5) atau elemen data elektronik, atau penggantinya. Indonesia akan menerima sertifikat seri Formulir FSIS 9060-5 yang ditandatangani secara digital oleh personel yang berwenang dari FSIS. &nbsp;

Indonesia longgarkan aturan halal produk pangan AS termasuk daging dan telur. Kebijakan baru ini mudahkan impor produk halal Amerika.

Indonesia Longgarkan Aturan Halal untuk Produk Pangan AS, Daging hingga Telur Bisa Lebih Mudah Masuk RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/1000058928-4032223055.jpg" alt="Tim gabungan melakukan pengawasan produk pangan olahan terdeteksi mengandung babi di Tanjungpinang. (Satgas Halal Kepri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tim gabungan melakukan pengawasan produk pangan olahan terdeteksi mengandung babi di Tanjungpinang. (Satgas Halal Kepri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satgas Halal Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama tim gabungan melakukan pengawasan lapangan terhadap sembilan produk pangan olahan terdeteksi mengandung babi. Tim gabungan tersebut melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. &rdquo;Pengawasan produk yang beredar di tengah masyarakat ini sebagai bentuk tanggung jawab atas amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku demi melindungi segenap masyarakat,&rdquo; kata Sekretaris Satgas Halal Kanwil Kemenag Kepri Titik Hindon seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Pengawasan dilaksanakan di lima Lokasi. Yakni PT Sukses Bintan Permata, PT Jaya Pinang Sukses, Swalayan Pinang Lestari, Toko Bahan Kue Salsa Marie Jalan Bandara, dan Toko Bahan Kue Salsa Marie Bintan Centre. Dia mengatakan, pemerintah telah mengumumkan sanksi penarikan sembilan produk pangan olahan yang terdeteksi mengandung unsur babi (porcine) dari peredaran melalui siaran pers pada Senin (21/4), sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga barang-barang yang beredar. Sebanyak sembilan produk pangan olahan dimaksud, antara lain Corniche Fluffy Jelly Marshmallow, Corniche Marshmallow rasa apel bentuk Teddy, ChompChomp Car Mallow, ChompChomp Flower Mallows, ChompChomp Marshmallow bentuk tabung, hakiki gelatin, Larbee-TYL Marshmallow isi selai vanilla, AAA Marshmallow rasa jeruk, dan SWEETME Marshmallow rasa cokelat. &rdquo;Jika sudah berlabel halal, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan amanat perundang-undangan jaminan produk halal (JPH) adalah memastikan barang tersebut halal,&rdquo; ujar Titik Hindon. Oleh karena penting pengawasan jaminan produk halal, katanya, undang-undang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan JPH. Meskipun suatu produk sudah mendapatkan sertifikat halal, kata dia, pengawasan secara terus-menerus tetap harus dilaksanakan sebagaimana perintah undang-undang, guna memastikan pelaku usaha konsisten menjalankan komitmen halal. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, lanjut dia, pengawasan jaminan produk halal dapat dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), kementerian atau lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan, baik secara sendiri atau bersama-sama. Selain itu, masyarakat dapat melaporkan produk yang diduga tidak aman dan tidak halal melalui layanan di laman halal.go.id. &rdquo;Mulai 1 Mei 2025, BPJPH akan menghadirkan layanan berita halal yang menghadirkan informasi kepada masyarakat mengenai beragam produk halal di tanah air,&rdquo; tandas Titik Hindon.

Tim gabungan lakukan pengawasan lapangan terhadap sembilan produk pangan olahan terdeteksi mengandung babi

Satgas Halal Kepri Awasi Sembilan Produk Olahan Pangan Mengandung Babi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/Screenshot_20240724_090029_Gallery-1419119610.jpg" alt="Ilustrasi roti gandum. (Pixabay/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi roti gandum. (Pixabay/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memerintahkan penarikan produk roti bermerek Okko dari pasaran usai temuan unsur natrium dehidroasetat sebagai bahan tambahan pangan pada produk tersebut. BPOM melalui keterangan resmi yang dikonfirmasi kepada Biro Kerja Sama dan Humas BPOM menyebut kandungan natrium dehidroasetat sebagai asam dehidroasetat itu terdeteksi melalui uji laboratorium terhadap sampel roti yang diproduksi PT Abadi Rasa Food, Bandung. &rdquo;Terhadap temuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM,&rdquo; demikian petikan keterangan resmi BPOM seperti dilansir dari Antara. Temuan kandungan pangan berbahaya bagi kesehatan itu berawal saat BPOM melakukan inspeksi ke sarana produksi roti Okko pada 2 Juli dan menemukan bahwa produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten. Terhadap temuan tersebut, BPOM telah melakukan penghentian kegiatan produksi dan peredaran produk roti Okko dari pasaran. Sebagai tindak lanjut, BPOM juga melakukan sampling dan pengujian di laboratorium. &rdquo;Hasil pengujian terhadap sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk bahan tambahan pangan yang diizinkan berdasar Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan,&rdquo; kata keterangan BPOM. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022, menyebut bahwa natrium dehidroasetat merupakan unsur kimia yang ditambahkan dalam produk kosmetik, dengan batasan takaran maksimum 0,6 persen sebagai asam.

BPOM perintahkan penarikan produk roti bermerek Okko dari pasaran usai temuan natrium dehidroasetat sebagai bahan tambahan pangan produk itu

BPOM Perintahkan Tarik Roti Merek Okko dari Pasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/JKT_BPOM-TERKAIT-GAGAL-GINJAL-AKUT_MIFTAHULHAYAT-09.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Distribusi pangan yang meningkat saat Natal dan tahun baru (Nataru) dipantau ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuannya, memastikan pangan olahan yang dijual telah memiliki izin edar, tidak rusak, dan tidak kedaluwarsa.  Selama 1–21 Desember, petugas BPOM telah memeriksa 2.428 sarana peredaran pangan olahan. Terdiri atas 1.929 ritel, 437 gudang distributor, 16 gudang e-commerce, dan 46 gudang importir.  Hasilnya, ditemukan 769 tempat yang menjual produk rusak dan tanpa izin edar. Kemudian, di 730 penjual ritel, 37 gudang distributor, dan 2 gudang importir ditemukan pangan rusak. Sementara dari patroli siber, ditemukan 2.477 tautan yang menjual pangan olahan tanpa izin edar.  Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Rita Endang menyatakan, lembaganya menemukan 66.113 pieces produk tidak memenuhi ketentuan (TMK). Antara lain karena kedaluwarsa, tanpa izin edar, dan rusak. Jika diuangkan, nilainya mencapai Rp 666,9 juta. ”Sebagian besar atau 86,17 persen produk TMK ditemukan di sarana ritel,” ujarnya kemarin (26/12).  Makanan TMK itu meliputi produk dalam negeri dan impor. Beberapa di antaranya produk yang sebelumnya pernah diamankan. Contohnya, kopi untuk meningkatkan stamina laki-laki. Produk yang ditemukan BPOM kali ini tak hanya berasal dari penjualan konvensional, tapi juga penjualan online atau lewat e-commerce.  Khusus penjualan lewat internet, BPOM tak punya taring. Hal itu diakui Kepala BPOM Penny K. Lukito pada kesempatan yang sama. Menurut Penny, lembaganya hanya bisa meminta untuk take down link penjualan. Lalu, penjualnya hanya dikenai sanksi administratif. ”Mati satu tumbuh seribu,” keluh Penny. Artinya, saat satu link dihapus, akan muncul link lain.  Sejauh ini undang-undang yang bisa menjerat adalah UU ITE. Namun, kewenangannya ada di Kemenkominfo. ”Terkait sanksi hukum, kelihatannya kita tidak berdaya dengan (penjualan) online. Hanya bisa take down,” keluh Penny.  Penny mengakui selama ini tak ada efek jera. Buktinya, tiap ada operasi, ada saja temuan. ”Silakan jual pangan dan obat di online, tapi penuhi standar dan izinnya,” ujarnya. Dia hanya berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat yang masih seret di DPR segera disahkan. Itu bisa menjadi senjata BPOM untuk melindungi masyarakat. ”Jangan sampai kita tidak berdaya terkait dengan pelanggaran,” imbuhnya.  Sementara itu, Polri memastikan perayaan Natal 2022 berjalan lancar. Asops Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, kegiatan ibadah di 41.704 gereja se-Indonesia terlaksana dengan baik. ”Karena sudah ditempatkan 100.218 personel dari satgas preventif,” ujarnya.  Pada masa mudik Natal 2022, terdapat peningkatan arus lalu lintas rata-rata 17,6 persen. Misalnya ke arah Cirebon, Bandung, Ciawi, dan Merak. Yang menjadi perhatian adalah jumlah kecelakaan dalam Operasi Lilin hingga kemarin (26/12) mencapai 459 kejadian. Kecelakaan kendaraan tertinggi terjadi di Jawa Timur dengan 269 kejadian.  ”Diimbau masyarakat lebih waspada karena peningkatan curah hujan,” tuturnya.  Pada kesempatan lain, Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan, beberapa objek wisata dan belanja di sentra kreatif menunjukkan tren positif di masa libur Natal. ”Harapannya, wisatawan melihat cuaca dan antisipasi keselamatan,” katanya saat ditemui di Istana Negara. Event akhir tahun sudah boleh diselenggarakan. Sandi mengingatkan agar protokol kesehatan tetap diterapkan.

BPOM Ajukan Take Down 2.477 Tautan Jualan Pangan saat Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kepala-BPOM-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 41.306 buah produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) di pasaran. Produk tersebut disita agar masyarakat lebih aman dalam membeli produk menjelang libur Natal dan Tahun Baru.  Produk tersebut memiliki nilai keekonomian sebesar Rp.867.426.000. Temuan ini produk didominasi oleh pangan kedaluwarsa (53 persen), dan diikuti oleh temuan produk Tanpa Izin Edar/TIE (31,3 persen) serta produk rusak (15,7 persen).  Menurut Kepala BPOM Penny K Lukito, jumlah temuan produk TMK dari tahun 2020 ke tahun 2021 secara signifikan mengalami penurunan. Penurunan temuan TMK tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha di bidang distribusi atau peredaran pangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.  "Program jemput bola registrasi dan pendampingan dan pembinaan yang masif yang dilakukan secara berkala sepanjang tahun 2021 ini telah meningkatkan antusiasme pelaku usaha untuk memproses registrasi produk dan sertifikasi sarananya. Diharapkan melalui kegiatan tersebut semakin banyak produk yang memiliki izin edar dan jumlah sarana peredaran yang menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) meningkat," jelasnya secara virtual, Jumat (24/12).  Produk kedaluwarsa merupakan temuan tertinggi baik di importir, distributor maupun ritel. Produk TIE yang merupakan temuan di sarana peredaran konvensional maupun hasil pengawasan cyber patrol menurun sebesar 4,3 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Sepanjang bulan November hingga Desember 2021 juga ditemukan 3.393 link penjualan pangan olahan TIE.  "Temuan terbanyak adalah pangan kedaluwarsa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya masih berada di wilayah timur Indonesia dan atau lokasi terpencil. Tidak dapat dipungkiri, tantangan pengawasan pangan olahan di wilayah Indonesia yang sangat luas sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis," jelas Penny.  Menurut Penny, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, setiap tahunnya terjadi peningkatan belanja masyarakat, terutama produk pangan olahan (makanan dan minuman). Kegiatan pengawasan menurutnya sebagai upaya memberikan keamanan dan ketenangan bagi masyarakat dalam berbelanja pangan olahan secara online, tahun ini intensifikasi pengawasan diperluas pada sarana gudang e-commerce, di samping pelaksanaan cyber patrol.  Hasil intensifikasi pengawasan pangan olahan dari awal sampai minggu ketiga Desember 2021 meliputi pengawasan pada 1.975 sarana peredaran pangan olahan yaitu pada 49 importir, 406 distributor, 1.511 ritel, dan 9 gudang e-commerce. Dari jumlah tersebut sarana peredaran pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sebanyak 631 (32 persen) sarana peredaran, yang terdiri dari 0,3 persen importir, 1,7 persen distributor, dan 30 persen ritel yang mencakup ritel modern dan tradisional. Terjadi penurunan sebesar 5,2 persen proporsi temuan sarana peredaran TMK pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 (37,2 persen pada tahun 2020 dan 32 persen pada tahun 2021).  "Kami berupaya mengawal keamanan pangan meski dalam masa darurat pandemi Covid-19. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga petugas, pelaku usaha, dan masyarakat dari risiko penyebaran virus Covid-19," tutupnya.

Jelang Nataru, BPOM Sita 41 Ribuan Produk Pangan Rusak dan Kedaluwarsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/1005-bbpom.jpeg" alt="Tim dari BBPOM Surabaya merilis temuan produk pangan tak mempunyai izin edar di Surabaya, Senin (10/5). Willy Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim dari BBPOM Surabaya merilis temuan produk pangan tak mempunyai izin edar di Surabaya, Senin (10/5). Willy Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menemukan sebanyak 78,9 persen produk pangan yang beredar menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di Jawa Timur tanpa dilengkapi izin. Temuan itu merupakan hasil intensifikasi pengawasan pangan di Jatim pada 2021.  Kepala BBPOM Surabaya Rustyawati seperti dilansir dari Antara mengatakan, intensifikasi dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan. Khususnya, selama Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah.  ”Target diutamakan pada pangan olahan tanpa lzin edar (TIE), kedaluwarsa dan rusak (kemasan penyok, kaleng berkarat, dan lain-lain) pada sarana distribusi pangan (importir/distributor, toko, swalayan, supermarket. hypermarket, pasar tradisional, para pembuat dan/atau penjual parsel), serta pangan berbuka puasa atau takjil,” ucap Rustyawati.  Dia menyampaikan, mendekati Lebaran cenderung ada peningkatan konsumsi pangan dan bervariasi. Hal tersebut, kerap dimanfaatkan pedagang dengan meningkatkan suplai bahan makanan.  ”Tak jarang ditemukan bahan pangan yang disuplai tidak memenuhi standar pangan. Sehingga kami mengadakan intensifikasi pangan menjelang hari besar keagamaan,” kata Rustyawati.  Menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri intensifikasi dilakukan setiap pekan sejak April hingga usai Idul Fitri 1442 H. Menurut Rustyawati, intensifikasi pemeriksaan produk pangan selama enam pekan itu mengalami peningkatan kepedulian pelaku usaha dibandingkan tahun lalu.  Hasil intensifikasi pengawasan pangan sampai dengan 7 Mei, jumlah sarana distribusi pangan yang diperiksa sebanyak 23 sarana di tujuh kabupaten/kota yakni Surabaya, Pamekasan, Jombang, Gresik, Batu, Ponorogo, dan Lamongan. Hasilnya 14 sarana memenuhi ketentuan atau 61 persen dan sembilan sarana tidak memenuhi ketentuan atau 31 persen.  ”Pada produk pangan di luar parsel, terdapat 109 produk atau 19 item tidak memenuhi ketentuan, dengan rincian produk tanpa izin edar sebanyak 86 produk atau 78,9 persen, rusak sebanyak 22 produk atau 20,2 persen dan kedaluwarsa satu produk atau 0,9 persen,” tutur Rustyawati.  Jumlah temuan ini, lanjut dia, terbilang berkurang dibandingkan temuan tahun lalu. Itu menunjukkan kesadaran produsen dan pelaku usaha akan aturan pangan dan distribusi pangan.  Dia menambahkan, produk tanpa izin edar biasanya karena kurang pemahaman produsen akan perlunya izin edar untuk produk pangan yang lebih dari tujuh hari. ”Izin edar penting karena menjadi tanda awal bahwa produknya sudah dilaporkan keberadaannya dan telah dilakukan evaluasi pemerintah bahwa produk aman,” kata Rustyawati.  Untuk temuan produk impor dimusnahkan produknya karena tidak ada pabriknya di Indonesia. Sementara itu, produk dalam negeri, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan pembinaan agar lebih memahami produksi yang baik.  ”Kedaluwarsa masih ada tapi sangat kecil, harapannya nanti pemilik ritel atau toko akan perlunya mengecek produk pangan untuk melihat kondisi produk,” ujar Rustyawati.

BBPOM Surabaya Temukan 78,9 Persen Produk Pangan Tanpa Izin Edar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-23-at-15.40.14-1.jpeg" alt="Sejumlah keranjang makanan tak layak konsumsi disimpan di gudang penyimpanan di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/4). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah keranjang makanan tak layak konsumsi disimpan di gudang penyimpanan di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/4). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat mengungkap peredaran produk makanan atau pangan olahan yang tak layak konsumsi. Produk-produk tersebut telah terendam banjir beberapa waktu lalu.  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Erdi A. Chaniago mengatakan, dari kasus tersebut ditetapkan tersangka berinisial DH. Dia mendapat produk makanan itu dari 41 gerai minimarket di Kabupaten Bekasi yang terendam banjir.  ”Jadi ini di Kompleks Pergudangan Jalan Muhammad Toha. Kejadiannya pada April dan korbannya adalah masyarakat. Di sini ada proses jual beli makanan bekas kebanjiran di Kabupaten Bekasi,” kata Erdi seperti dilansir dari Antara di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/4).  Menurut Erdi, produk-produk makanan yang telah rusak dan tak layak konsumsi karena telah tercemar banjir itu seharusnya dimusnahkan. Produk-produk tersebut antara lain makanan ringan, minuman berasa, susu dalam kemasan, dan produk makanan lainnya. Sejauh ini pihaknya juga masih mendalami mengapa barang tersebut bisa keluar dan beredar dari pihak pertama atau minimarket.  Dia menjelaskan, barang tersebut diterima DH dari dua orang yang berinisial Y dan B. DH diduga membeli makanan tak layak itu dari Y dan B seharga Rp 330 juta, sedangkan Y dan B membeli barang itu dari pihak pertama sebesar Rp 25 juta. Lalu di gudang tersebut, DH bersama timnya diduga mencuci produk-produk makanan tersebut dan menyortirnya untuk dijual kepada masyarakat dengan harga miring.  ”Ini diperjualbelikan dengan harga diskon dari 40 hingga 50 persen, masyarakat yang membeli itu bukan dari Bandung saja, tapi ada masyarakat dari daerah Sumedang, Majalengka, dan sebagainya,” terang Erdi.  Menurut Erdi, makanan yang rusak dan tak layak konsumsi itu ada sebanyak 617.276 produk. Ratusan ribu makanan dan minuman itu diangkut menggunakan 15 truk dari gudang minimarket di Bekasi.  Dari kasus tersebut, lanjut Erdi, DH dijerat polisi dengan pasal 141 dan pasal 143 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang perdagangan pangan yang tidak sesuai dan pasal 62 ayat 1 jo pasal 8 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman paling lama hukuman lima tahun penjara dan denda paling tinggi Rp 2 miliar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=29wfTiNbDag

Polda Jabar Ungkap Peredaran Makanan Tak Layak karena Terendam Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/produk-pangan-jamu-hingga-obat-ilegal-miliaran-rupiah-dimusnahkan_m_204172.jpeg" alt="Pemusnahan barang bukti hasil sitaan oleh BBPOM, Jumat (13/4)." width="100%">
<figcaption>Pemusnahan barang bukti hasil sitaan oleh BBPOM, Jumat (13/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang memusnahkan barang bukti berupa produk pangan, jamu, dan obat-obat lain tanpa izin edar, Jumat (13/4). Barang-barang tersebut merupakan hasil sitaan dari sejumlah kasus dengan nilai total Rp 1,7 miliar. Pemusnahan sendiri dilakukan di halaman kantor BBPOM Kota Semarang. Produk pangan, jamu, dan obat-obatan tak berizin itu dilenyapkan menggunakan mesin incinerator atau alat pembakar. Kepala BBPOM Semarang Endang Pudjiwati mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan hari ini hanyalah sebagian kecil dari seluruh hasil sitaan. "Sekarang hanya seremonial saja, sisanya akan dimusnakan secara massal di Cileungsi dengan petugas gabungan lainnya," ujarnya saat jumpa pers di kantornya. Secara keseluruhan, Endang menyebut jumlah barang bukti yang bakal dimusnahkan yaitu terdiri dari 21 item obat tradisional ilegal, 58 item kemasan obat tradisional, pangan ilegal dan obat ilegal 1 item. "Mengapa obat tradisional tadi kita sita, karena sebenarnya itu sudah obat tapi malah ditambah herbal. Jadi memang dari awal bukan jamu," sambungnya. Barang bukti tadi, tutur Endang, merupakan hasil ungkap lima kasus penyalahgunaan izin edar produk obat-obatan dan makanan, sepanjang tahun 2017 dan 2018. Meliputi satu kasus pangan ilegal di Pati, tiga kasus di Cilacap dan Banyumas. "Sebelumnya kami sita karena rata-rata semua ada tanda registrasinya, tapi waktu kami cek pakai aplikasi kami, hasilnya tidak terdaftar," jelasnya. Di antara barang bukti yang dimusnahkan terdapat pula hampir 100 ribu butir pil PCC (Paracetamol Caffein Carisoprodol). Ribuan pil itu adalah hasil sitaan pasca penggerebekan di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang beberapa waktu lalu. "Untuk orang-orang yang terkait dengan kelima kasus ini sudah dibawa ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut," sambungnya. Terkait produk-produk pangan, jamu, maupun obat-obatan, Endang mengimbau kepada setiap warga untuk kembali mengecek tanda registrasinya sebelum membeli dan mengonsumsinya. Para tersangka, ujar Endang sudah menjalani pemeriksaan dan bakal dijerat pasal 196 dan pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun atau denda tak kurang sebesar Rp 1,5 miliar.

Produk Pangan, Jamu, hingga Obat Ilegal Miliaran Rupiah Dimusnahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66429_85559_sni.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan keamanan pangan masih menjadi momok di masyarakat. Padahal, idealnya, produk pangan yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) produksi dan produk yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Dari sekitar 68 ribu pelaku usaha pengolahan pangan, baru 700-an yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Artinya, masih ada puluhan ribu yang belum memenuhi standar produksi maupun produk sesuai ketentuan Badan Standardisasi Nasional (BSN). &rdquo;Maka itu, kami bersinergi dengan BPOM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro dan makro di bidang kelautan dan perikanan agar sadar produk ber-SNI,&rdquo; jelas Kepala BSN Bambang Prasetya dalam talkshow; Pentingnya Penerapan Standar Keamanan Pangan dan Regulasi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pangan, di Jakarta, kemarin (23/11). Kerja sama tersebut baru dilaksanakan pertengahan tahun ini. Pihaknya baru melakukan pembinaan kepada 22 UKM, lima di antaranya sedang dalam proses mendapatkan SNI. Diakuinya, terdapat banyak kendala bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan sertifikasi SNI. Pasalnya, sebagian besar pelaku UKM tidak memiliki infrastruktur, saran dan prasarana produksi yang memadai. &rdquo;Misalnya, soal kebersihan ruang produksi, dapur, ventilasi, sirkulasi udara. Belum lagi yang terkait proses pembuatan, kebersihan, dan lain sebagainya,&rdquo; ulas Bambang. Belum lagi nanti terkait bahan baku produk. Penilaian SNI mencakup keamanan produk bebas dari mikroba/ bakteri, logam berat, ukuran protein dan lemak juga ada standarnya. Sementara itu, Kepala BPOM Penny K. Lukito membenarkan pentingnya sinergi dalam melakukan pembinaan kepada UKM. &rdquo;Melalui pendampingan dan pembinaan UKM akan meningkatkan daya saing produk dan mengimbangi produk olahan dari luar negeri. Tidak bisa dipungkiri demand produk olahan luar masih sangat tinggi,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, selain pembinaan, BPOM juga semakin ketat melakukan pengawasan produk olahan pangan. &rdquo;Kami akan berikan sanksi bagi pelaku usaha yang lalai menjaga keamanan pangan. Bisa sanksi administratif dengan mencabut izin edar, hingga sampai dibawa ke penindakan hukum,&rdquo; tegasnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 menyebutkan jumlah UMKM pangan sebanyak 1.243.185 UMKM. Namun hasil survei yang dilakukan terhadap 1.504 usaha mikro kecil di 18 provinsi menunjukkan hanya 24,14 persen usaha mikro kecil yang mampu menerapkan cara produksi pangan sesuai standar keamanan pangan. Ini khusus untuk UMKM perikanan, data BPS 2015 menunjukkan angka sebanyak 60.885 UMKM. Jumlah yang luar biasa banyak dan mendominasi pasar dalam negeri. Namun hanya 137 UMKM perikanan (0,2 persen) yang mampu memenuhi cara-cara pengolahan yang hieginis sesuai GMP (Good Manufacturing Practices) dan menerapkan SSOP (Sanitation Standard Operating Prosedure). (sic/yuz/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#produk pangan

Berita Terkini