<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/pedaganggg-3455149183.jpg" alt="Sejumlah perwakilan pedagang datangi gedung DPRD DKI guna mendesak batalkan Ranperda KTR, Kamis (20/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perwakilan pedagang datangi gedung DPRD DKI guna mendesak batalkan Ranperda KTR, Kamis (20/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana penerapan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) di DKI Jakarta menuai protes keras dari para pelaku usaha. Aturan yang melarang pemajangan dan penjualan rokok di tempat umum ini dinilai berisiko mematikan ritel modern dan justru menyuburkan peredaran rokok ilegal. Himpunan Peritel &amp; Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) meminta Pemprov dan DPRD DKI Jakarta meninjau ulang pasal-pasal restriktif tersebut demi menjaga keberlangsungan ekosistem usaha. Ketua Umum HIPPINDO Budiharjo Iduansjah menegaskan, kebijakan kawasan tanpa rokok tidak boleh mencederai hak pedagang. Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penyusunan aturan ini. "Harus benar-benar dipertimbangkan, jangan sampai yang namanya kawasan tanpa rokok merugikan pedagang, pelaku usaha ritel, dan ekosistem usaha di dalamnya. Itu yang harus benar-benar dipikirkan. Termasuk di dalamnya terkait larangan penjualan dan larangan pemajangan," ujar Budiharjo, Senin (29/12). Berdasarkan hasil fasilitasi Ditjen Otda Kemendagri, terdapat rekomendasi untuk menghapus pasal pelarangan pemajangan rokok karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. HIPPINDO mengkhawatirkan aturan yang terlalu mengekang justru akan menciptakan pasar gelap. Menurut Budiharjo, energi pemerintah seharusnya difokuskan pada pengawasan produk ilegal yang jelas-jelas merugikan negara, bukan memperketat ruang gerak komoditas legal. "Seharusnya fokus ke yang ilegal itu aja. Energi dan effort diarahkan ke pemberantasan rokok ilegal. Seperti arahan Menkeu, jika belum ada solusi untuk menerap tenaga kerja maupun pemasukan penerimaan, jangan buat peraturan yang melarang," tegasnya. Ia menambahkan bahwa selama ini ritel modern telah memiliki komitmen kuat dalam mematuhi aturan, termasuk larangan menjual rokok kepada anak di bawah umur. "Jangan sampai pelaku usaha dibuat bingung dengan situasi yang ada. Yang terpenting bagaimana komitmen dan implementasi untuk tidak menjual rokok pada anak dan kami sudah melaksanakan ini. Kami pelaku usaha ritel sudah mematuhi semua peraturan yang ada," lanjut Budiharjo. Saat ini, HIPPINDO menaungi 203 ritel modern dengan total serapan tenaga kerja mencapai 800 ribu orang. K ebijakan yang terlalu restriktif dikhawatirkan berdampak pada stabilitas ekonomi para pekerja tersebut. Budiharjo berharap pembuat kebijakan bersedia mendengar aspirasi para pelaku usaha sebelum mensahkan Ranperda KTR. Ia menegaskan akan terus mengawal proses ini agar industri legal tidak dianaktirikan. "Kami akan tetap kawal Ranperda KTR ini. Jangan industri dan produk legal ini yang sudah taat aturan, justru dipersulit. Bikin aturan baru justru justru bisa memicu pertambahan rokok ilegal yang tidak memenuhi standar keselamatan," imbuhnya.

Protes pelaku usaha terhadap Ranperda KTR di DKI Jakarta, dampak terhadap ritel modern, dan potensi pasar gelap.

HIPPINDO Kritik Ranperda KTR Jakarta: Larangan Pajang Rokok Suburkan Produk Ilegal!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/dEySdwe7SJxWva56SAJ2Sy7Mh0S4Sz3F6jCXkM4f-1-2311542888.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan memaparkan kebijakan sertifikasi halal di Cibubur, Kota Bekasi (6/10). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan memaparkan kebijakan sertifikasi halal di Cibubur, Kota Bekasi (6/10). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kebijakan wajib halal akan berlaku efektif mulai 18 Oktober 2026. Jika masih ada produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan yang tidak mencantumkan label halal, maka akan masuk kategori ilegal. Ketentuan wajib halal itu disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan di Cibubur, Kota Bekasi (6/10). "Tahun depan wajib halal. Kalau tidak halal ya ilegal," terangnya. Haikal menegaskan bahwa aturan tersebut adalah amanah Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang harus dipatuhi semua pihak. Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu mengatakan aturan wajib halal tersebut meliputi produk makanan, minuman, obat-obatan, produk kosmetik, dan sejenisnya. "Termasuk skin care, odol, sampo, itu wajib halal," jelasnya. Khusus untuk makanan dan minuman, sejatinya aturan wajib halal sudah berlaku sejak Oktober 2024 yang lalu. Tetapi karena masih banyak yang belum sertifikasi halal, Pemerintah menetapkan untuk diperpanjang sampai Oktober 2026. Yang banyak belum sertifikat halal diantaranya adalah pelaku UMKM. Haikal mengatakan, untuk tahun depan sudah tidak ada perpanjangan lagi. "Aturannya sudah fix," tegas dia. Untuk itu dia berharap pelaku usaha untuk mentaati aturan tersebut. Sedangkan bagi pelaku UMKM tidak perlu khawatir. Karena ada program sertifikasi halal gratis. Dia berharap pelaku UMKM seperti warung Tegal (warteg), soto ayam, pecel lele, soto Betawi, dan sejenisnya untuk segera memproses sertifikasi halal. Setahun terakhir sudah ada 700 lebih gerai warteg yang mendapatkan sertifikat halal. Haikal mengingatkan sertifikasi halal itu sangat bermanfaat bagi pemilik usaha warung. Dia mencontohkan warung ayam goreng di Solo yang sempat bermasalah gara-gara label halal, masih tutup sampai sekarang. "Bayangkan omset yang seharusnya mereka dapat. Bayangkan pekerja yang sehari-hari menggantungkan rezeki di sana," tandasnya. Babe Haikal menegaskan sertifikasi halal untuk pelaku UMKM semata-mata untuk melindungi pelaku usaha. Karena restoran asing yang masuk ke Indonesia sudah dilengkapi sertifikasi halal. Jika pelaku UMKM tidak ikut sertifikasi halal, dikhawatirkan tidak ada yang membeli lagi di kemudian hari. Dia juga menegaskan sertifikasi halal bukan lagi urusan agama Islam. Tetapi sudah merambah urusan kebersihan, keamanan, dan kualitas. Dia mencontohkan banyak pemilik usaha rumah makan di Bali yang gembira setelah dapat sertifikat halal. Karena pengunjung semakin ramai, khususnya wisatawan dari Timur Tengah. Haikal menambahkan, saat wajib halal berlaku efektif Oktober 2026 nanti, produk non halal tetap boleh dijual. Dengan catatan wajib mencantumkan keterangan non halal. Seperti keterangan mengandung babi, alkohol, atau kandungan non halal lainnya. "Indonesia ini negara Pancasila," tandasnya.&nbsp;

Kebijakan wajib halal mulai berlaku 18 Oktober 2026. Produk tanpa label halal akan dianggap ilegal, termasuk makanan dan kosmetik.

Wajib Halal Berlaku Oktober 2026, Jika Tidak Cantumkan Label Halal Masuk Kategori Produk Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_507366411.jpg" alt="Beberapa produk ilegal yang dimusnahkan BBPOM Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Beberapa produk ilegal yang dimusnahkan BBPOM Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan produk ilegal yang beredar dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir dimusnahkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya. Pemusnahan itu berlangsung pada Senin (19/12).  Bila ditotal, ribuan produk ilegal yang dimusnahkan memiliki nilai ekonomi sebesar Rp 5,6 miliar. Mayoritas barang yang dimusnahkan adalah kosmetik dan obat kuat jenis jamu.  Dari catatan Kepala BBPOM Surabaya Rustyawati, ribuan barang bukti itu didapatkan dari 10 perkara yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Surabaya. ”Untuk total produk yang dimusnahkan ada 1.673 item, 333.806 pcs,” terang Rustyawati ketika ditemui pada Senin (19/12).  Rustyawati menjelaskan, dari jumlah itu, 210.282 pcs di antaranya merupakan kosmetik ilegal. Nilai ekonominya mencapai Rp 4 miliar atau senilai Rp 4.333.407.950.  ”Kemudian 47.593 pcs atau 202 item di antaranya adalah obat tradisional ilegal senilai Rp 675.694.000,” ujar Rustyawati.  Lalu jenis bahan pangan tanpa izin edar sebanyak 75.005 pcs atau sembilan item. Jumlah itu senilai Rp 622.380.000. Selanjutnya 900 pcs atau sebanyak 549 item obat keras senilai Rp 28.393.000 dan dua item (26 pcs) obat tanpa izin edar senilai Rp 28.393.000.  Rustyawati menjelaskan, proses pemusnahan dilakukan secara virtual yang ditandai dengan pengangkutan produk ilegal itu memakai tiga truk di Lawang (Malang) sebagai lokasi pemusnahan barang. ”Masyarakat harus lebih waspada terhadap peredaran produk ilegal karena akan mengganggu kesehatan,” terang Rustyawati.  Dia juga memperkenalkan aplikasi bertajuk BPOM Mobile. Aplikasi itu bisa digunakan untuk mengecek dan melaporkan bahan dan barang yang tidak lolos BPOM.  ”Dengan aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengetahui legalitas produk dalam memenuhi standar kesehatan. Sehingga masyarakat tidak takut lagi bila akan mengonsumsi produk tertentu,” ucap Rustyawati.

Ribuan Produk Ilegal Dimusnahkan BBPOM Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/BBPOM-Makassar-produk.jpg" alt="Kepala BBPOM Makassar Hadaningsih (kedua kanan) memperlihatkan produk kosmetik ilegal yang disita BBPOM Makassar, Senin (27/6). Suriani Mappong/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala BBPOM Makassar Hadaningsih (kedua kanan) memperlihatkan produk kosmetik ilegal yang disita BBPOM Makassar, Senin (27/6). Suriani Mappong/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar sepanjang Januari–Juni telah menemukan 32.797 pieces (pcs) produk kosmetik, obat, pangan olahan, dan suplemen kesehatan, yang merupakan produk ilegal. Produk-produk tersebut juga mengandung zat berbahaya.  ”Sepanjang Januari hingga Juni, dari hasil pemeriksaan dan pengawasan bersama Korwas PPNS Polda Sulsel, terdapat 19 kasus dengan total barang bukti 32.797 pieces,” kata Kepala BBPOM Makassar Hardaningsih seperti dilansir dari Antara di Makassar, Senin (27/6).  Dia mengatakan, dari total barang bukti tersebut, terdapat produk kosmetika sebanyak 3.343 pcs, produk pangan olahan 2.415 pcs, produk suplemen kesehatan 184 pcs, dan obat tanpa izin edar (TIE) sebanyak 26.855 pcs.  Terkait temuan tersebut, lanjut dia, BBPOM Makassar melakukan fungsi pembinaan dengan melakukan teguran dan peringatan agar pelaku usaha tidak mengedarkan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Apalagi mengandung bahan berbahaya.  ”Pelaku usaha yang memenuhi unsur pidana diteruskan ke proses pro justicia. Dalam hal ini BBPOM Makassar bekerja sama dengan Korwas Polda Sulsel untuk proses tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terang Hardaningsih.  Dia menjelaskan, pelanggaran yang disangkakan kepada para pelaku yang memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi (obat, kosmetik) ilegal atau mengandung bahan kimia obat dipersangkakan dengan pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang itu memberikan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.  Selain itu, dia menambahkan, pelaku juga dapat terkena pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.  ”Untuk mencegah beredarnya produk obat dan bahan pangan yang ilegal dan berbahaya, kami menggencarkan sosialisasi penyebaran informasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) di lapangan,” terang Hardaningsih.  Termasuk menyosialisasikan Unit Layanan Pengaduan Konsumen BBPOM Makassar melalui nomor telepon seluler (HP/WA) 085211111533 dan pelapor dijamin kerahasiaanya. Selain itu, lanjut kepala BBPOM Makassar, bisa datang langsung ke Kantor BBPOM Makassar di Jalan Baji Minasa Nomor 2, Makassar, untuk mengecek produk tertentu itu sudah terdaftar atau juga bisa melalui BPOM mobile.

BBPOM Makassar Temukan 32.797 Produk Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/com-JKT-1-BPOM-GEREBEK-KOSMETIK-ILLEGAL-FED-6.jpg" alt="Kepala BPOM Penny Lukito menunjukkan barang bukti kosmetik illegal yang berhasil di sita dari Gudang PT Boxme Fullfillment centre Jakarta Utara, Selasa (10/12/19). BPOM membongkar penjualan obat dan makanan illegal melalui jasa pengiriman dan E-Commerce y" width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM Penny Lukito menunjukkan barang bukti kosmetik illegal yang berhasil di sita dari Gudang PT Boxme Fullfillment centre Jakarta Utara, Selasa (10/12/19). BPOM membongkar penjualan obat dan makanan illegal melalui jasa pengiriman dan E-Commerce y</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meningkatnya kebutuhan pangan menjelang hari raya kerap dimanfaatkan oleh oknum pengusaha untuk menjual produk impor ilegal, rusak, hingga kedaluwarsa. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan tahun ini lebih banyak daripada sebelumnya. Kepala BPOM Penny K. Lukito menuturkan, sebanyak 188.768 produk pangan kemasan tak layak dapat diamankan dari 1.152 sarana distribusi di seluruh Indonesia. Mulai ritel, importer, distributor, hingga toko grosir. Dari jumlah tersebut, 50,97 persen atau 94.384 produk adalah pangan kemasan tanpa izin edar alias ilegal. Artinya, produk tersebut belum terdaftar di BPOM. Barang ilegal tersebut paling banyak ditemukan di distributor maupun importer. ”Bengkulu, Banten, Gorontalo, Riau, dan Bali merupakan lima besar daerah yang paling banyak ditemukan produk pangan ilegal,” papar Penny kemarin (23/12). BPOM juga mendapati banyak produk kedaluwarsa di ritel dan toko grosir. Dari total 88.760 produk temuan di ritel dan grosir, 45.718 produk kedaluwarsa. Penny mengimbau masyarakat agar pandai memilih produk pangan di ritel maupun toko grosir. ”Cek kemasan dan label kedaluwarsa,” tegasnya. Sulawesi Selatan (Sulsel), NTT, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat merupakan daerah dengan banyak temuan produk pangan kedaluwarsa. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Reri Indriani membenarkan bahwa temuan pangan tak layak 2019 meningkat dari tahun lalu. Yakni sebanyak 164.998 kemasan. ”Karena selama setahun ini ada penambahan sekitar 495 sarana distribusi, baik importer, distributor, ritel, maupun grosir,” jelas Reri. Mayoritas produk tak layak itu, lanjut dia, ditemukan di daerah perbatasan. Sebab, di daerah tersebut terdapat pelabuhan sebagai pintu masuk barang-barang impor. Sedangkan jumlah personel BPOM terbatas.

Daerah Perbatasan Rawan Produk Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/com-JKT-1-BPOM-GEREBEK-KOSMETIK-ILLEGAL-FED-6.jpg" alt="Kepala BPOM Penny Lukito menunjukkan barang bukti kosmetik illegal yang berhasil di sita dari Gudang PT Boxme Fullfillment centre Jakarta Utara, Selasa (10/12/19). BPOM membongkar penjualan obat dan makanan illegal melalui jasa pengiriman dan E-Commerce y" width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM Penny Lukito menunjukkan barang bukti kosmetik illegal yang berhasil di sita dari Gudang PT Boxme Fullfillment centre Jakarta Utara, Selasa (10/12/19). BPOM membongkar penjualan obat dan makanan illegal melalui jasa pengiriman dan E-Commerce y</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membongkar isi empat gudang di kawasan Jakarta Utara kemarin (10/12). Hasilnya, mereka mendapati produk ilegal berupa kosmetik, obat tradisional, dan pangan olahan. Semuanya bernilai sekitar Rp 53 miliar. Yang diamankan antara lain adalah 43.071 produk kosmetik senilai Rp 17,17 miliar. Selain itu, ada 58.355 obat tradisional senilai Rp 27,98 miliar dan 14.533 pangan olahan ilegal senilai Rp 7,21 miliar.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menyebutkan bahwa pelaku diduga melakukan kejahatan peredaran ilegal itu dengan modus penjualan melalui jasa pengiriman kurir dan penjualan melalui e-commerce. Lebih lanjut Penny memaparkan, kosmetik ilegal yang ditemukan dan disita petugas antara lain Diva Mask, Inno Gialuron, Xtrazex, Princess Hair, dan Vita Micrite 3D All Use.  ”Sementara itu, obat tradisional ilegal yang ditemukan antara lain Detoxic, Resize Gel, dan Hero Active. Sedangkan pangan olahan ilegal antara lain Slim Mix Collagen 168 g, Choco Mia, dan Black Latte 100 g,” lanjutnya.  BPOM telah melakukan pemeriksaan setidaknya terhadap sepuluh orang terkait temuan tersebut. Semuanya masih berstatus saksi. ”Kami terus melakukan pendalaman untuk menemukan aktor intelektual di balik kejahatan peredaran obat dan makanan ilegal ini,” jelas Penny.  Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keamanan dan mutu serta kebenaran informasi dari produk obat dan makanan yang beredar secara online, BPOM telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia alias idEA. ”BPOM juga secara berkesinambungan melaksanakan patroli siber untuk menelusuri dan mencegah peredaran obat dan makanan ilegal di media daring melalui platform situs, media sosial, dan e-commerce,” ujarnya.  Berdasar hasil patroli siber, BPOM memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta idEA untuk pemblokiran atau take down platform yang melakukan perdagangan online produk ilegal.

Modus Peredaran Produk Ilegal dengan Penjualan lewat E-commerce

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Kepala-BPOM-Penny-Marieska.jpg" alt="Kepala BPOM Penny - Marieska" width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM Penny - Marieska</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Era digital membawa perkembangan segala transaksi banyak beralih secara online. Bahkan penjualan pun memanfaatkan platform marketplace.  Seiring dengan perkembangan itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mulai membidik marketplace sebagai platform penjualan online. Sebab tidak tertutup kemungkinan barang berbahaya, oplosan, dan kedaluwarsa dijual di sejumlah marketplace.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menyebut beberapa produk pangan mulai menjamur dijual secara online. Di antaranya pangan, makanan, dan minuman. Maka dari itu, setiap penjualan makanan minuman dan obat-obatan lewat online diawasi secara ketat. Tentunya platform marketplace menjadi sasaran pengawasan.  "Kami ada tim di deputi 4 yang selalu perhatikan iklan-iklan penjualan online. Di media sosial dan marketplace," tegas Penny K. Lukito dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/4). Pada konfrensi pers itu BPOM memaparkan hasil Operasi Opson. Umumnya barang pangan berbahaya. Semua itu tentulah ilegal.  Menurut Penny, peredaran pangan secara online semakin masif sehingga mendorong masyarakat harus berhati-hati dalam membeli. Makanan dan minuman yang dijual lebih dari 7 hari harus mendapat pengawasan pangan. Selain itu, produk pangan yang dijual di marketplace ada berpotensi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/04/2019/bpom-sita-ribuan-produk-ilegal-dan-kedaluwarsa-senilai-rp-61-m/">hasil oplosan</a> atau berbahaya.  "Apa ada izin edarnya atau tidak. Terbukti ada hasil pangan ilegal di marketplace pun akan kami laporkan juga ke Kemenkominfo," ungkap Penny.  Penny meminta setiap marketplace untuk bekerja sama mengawasi setiap produk yang dijual di tahap awal. Langkah itu untuk melindungi masyarakat dari produk pangan ilegal. "Ada beberapa kami list marketplace. Tak usah saya sebutkan," tukasnya.  Beberapa contoh proudk pangan yang dibidik BPOM di marketplace yakni makanan pendamping ASI. Produk itu masih diragukan kualitas dan keamanannya. Maka dari itu, marketplace untuk lebih meneliti tanggal kedaluwarsa, isin edar dan nomor registrasi sebelum memposting sebuah produk.  "Pemilik marketplace untuk bekerja sama dengan kami melakukan pengawasan di awal," ujar Penny mengakhiri.

Incar Produk Oplosan , BPOM Bidik Marketplace

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/BPOM-Marieska-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi yang membeli produk pangan segar dan olahan diimbau agar lebih berhati-hati. Ada baiknya untuk mengecek dulu dulu tanggal kedaluwarsa dan izin edarnya.  Pasalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru saja menyita ribuan jenis pangan segar dan pangan olahan. Semua tersebar di seluruh Indonesia. Penemuan pangan segar dan olahan itu berdasar pada hasil razia yang dilakukan 33 Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM/BPOM) dan 40 Kantor BPOM di kabupaten/kota. Dalam razia itu terlibat juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Pertanian.  Semua produk ilegal tersebut ditemukan dalam periode 15 Februari-31 Maret 2019. Selama 6 minggu tersebut, petugas berhasil menyita 1.606 item (826.929 pieces) pangan segar dan pangan olahan tanpa izin edar. Diduga produk ilegal ini nilainya mencapai Rp 61 miliar. Di samping itu produk ilegal yang disita tersebut terdapat juga miras oplosan yang jumlahnya mencapai seribu drum. Produk itu diduga diproduksi di Jakarta Barat.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menjelaskan, penyitaan itu dilakukan bersama lintas sektor. Semua itu bagian dari Operasi Opson VIII-2019 yang dikoordinasi oleh International Criminal Police Organization (ICPO)-INTERPOL. Sementara tim yang terlibat yakni dari National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perdagangan.  "Operasi Opson ini bertujuan memerangi tindak pidana di bidang pangan segar dan olahan ilegal dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan,” jelas Penny dalam konferensi pers, Jumat (5/4).  Sementara untuk produk olahan yang ditemukan berupa snack (biskuit, wafer, sari kelapa) dan berbagai minuman lainnya. Semuanya sudah kedaluwarsa kemudian dikemas ulang oleh oknum tidak bertanggung jawab. "Setelah mengemas ulang produk, pelaku kemudian mengubah tanggal kedaluwarsa,” ungkap Penny.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/BPOM-Marieska-2-768x432.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sebagian produk ilegal dan kedaluwarsa yang disita BPOM. Produk itu tidak memiliki izin edar dan tidak layak edar, tapi dikemas ulang dan dijual lagi oleh pelaku. (Marieska Virdhani/JawaPos.com)  Penny menyebut, perbuatan pelaku melanggar Pasal 141 jo Pasal 142 jo Pasal 143 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Sementara untuk Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku bisa dikenakan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.  "Hasil temuan Operasi Opson ini akan kami tindak lanjuti secara pro-justitia. Badan POM terus memastikan setiap pelanggaran kejahatan pangan di Indonesia akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/BPOM-Marieska-2-768x432.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

BPOM Sita Ribuan Produk Ilegal dan Kedaluwarsa Senilai Rp 61 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bbpom-pekanbaru-musnahkan-62-ribu-produk-ilegal_m_.jpg" alt="Pemusnahan barang sitaan BBPOM Pekanbaru sejak 2010 hingga 2018 di Kantor BBPOM Pekanbaru, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau, Kamis (27/12)." width="100%">
<figcaption>Pemusnahan barang sitaan BBPOM Pekanbaru sejak 2010 hingga 2018 di Kantor BBPOM Pekanbaru, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau, Kamis (27/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru memusnahkan berbagai jenis pangan dan kosmetik ilegal. Total ada 62.839 unit dari 216 jenis barang dengan estimasi harga Rp 3.808.775.000. Barang-barang itu merupakan hasil sitaan sejak 2010 hingga 2018. Kepala BBPOM Pekanbaru Muhammad Kashuri mengatakan, pemusnahan bertujuan untuk melindungi masyarakat maupun pelaku usaha yang sudah taat regulasi. "Ini merupakan suatu simbolis kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk melindungi dari produk ilegal," kata Kashuri di Pekanbaru, Kamis (27/12). Pemusnahan dilakukan secara simbolis di Kantor BBPOM Pekanbaru, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau. Sedangkan pemusnahan secara keseluruhan dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar. "Pemusnahan di TPA dilakukan sesuai dengan peraturan lingkungan hidup. Pemusnahan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan," jelas Kashuri. Dari penindakan produk-produk ilegal ini, ada beberapa orang yang sudah ditetapkan tersangka. Namun, Kashuri tak mengingat jumlah pastinya. "Ada beberapa, tapi saya nggak hafal. Ada yang dalam proses penyidikan, tapi ada juga yang melarikan diri. Bahkan tidak bisa dilakukan tahap II (pelimpahan tersangka dan barang bukti ke jaksa) lantaran tidak cukup bukti," ujarnya. Untuk kosmetik, kebanyakan berasal dari luar negeri. Kosmetik yang tidak memiliki izin dari BBPOM biasanya dijual bebas di online. Beberapa tahun terakhir, penjualan bebas kosmetik ilegal mengalami peningkatan. Berbeda dengan pangan yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. "Untuk tren peredaran kosmetik mengalami peningkatan. Sedangkan pangan Alhamdulillah mengamalami penurunan. Tentunya BBPOM akan terus melakukan pengawasan bersama dengan instansi terkait lainnya," pungkas Kashuri.

BBPOM Pekanbaru Musnahkan 62 Ribu Produk Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/bbpom-surabaya-musnahkan-produk-ilegal-senilai-rp-11-miliar_m_177932.jpeg" alt="Kepala BPOM RI Penny Lukito (tengah) menunjukkan pelbagai produk kosmetik, obat kuat, biskuit dan makanan instan ilegal." width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM RI Penny Lukito (tengah) menunjukkan pelbagai produk kosmetik, obat kuat, biskuit dan makanan instan ilegal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produk-produk ilegal kembali dimusnahkan. Kali ini dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya. 1, 2 Juta kemasan produk ilegal yang dimusnahkan ditaksir bernilai Rp 11 miliar. Antara lain 117 produk makanan ilegal senilai Rp 2,2 miliar. Kemudian obat tradisional dan obat kuat sebanyak 94.603 kemasan senilai lebih dari Rp 1 miliar. Turut dimusnahkan pula produk komestik yang belum mengantongi izin edar. "Kalau kosmetik, mayoritas temuan kami itu produk impor," kata Kepala BBPOM Surabaya Haraningsih di Kantor BBPOM Surabaya, Kamis (28/12). Produk-produk tersebut disita dari pabrik dan distributor yang tidak memiliki izin resmi. BBPOM juga menyita beberapa produk dari toko obat tradisional dan detailer atau pengecer. Mayoritas produk tersebut diproduksi di Banyuwangi. Seperti obat tradisional dan obat kuat yang mengandung bahan kimia berbahaya. "Bahkan ada juga ditemukan (produk) dari fasilitas distribusi yang sudah memiliki izin. Mayoritas berupa produk makanan yang belum memiliki izin edar," jelas Hardaningsih. Kepala BPOM RI Penny Lukito menambahkan, pihaknya akan terus melakukan penelusuran ke wilayah yang diduga terdapat pabrik dan fasilitas distribusi produk berbahaya, palsu,dan tanpa izin edar. Ia belum dapat memastikan wilayah mana saja yang disasar. Yang jelas, pabrik-prabrik produk ilegal banyak tersebar di luar Surabaya. Karena bahan baku pembuatan satu produk menggunakan bahan baku yang dipasok dari pelbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. "Nantinya kami akan mengejar sampai ke produksinya. Termasuk bahan bakunya. Karena ini merupakan upaya untuk menurunkan (peredaran produk konsumsi) berbahaya tersebut," tandasnya. Penny menghimbau masyarakat agar selalu waspada sebelum membeli sebuah produk. Periksa label, tanggal kadaluarsa, kemasan, informasi produk, dan kandungan bahan baku makanan. "Jadi kalau masyarakat mengetahui ada aktifitas produksi obat, kosmetik, dan makanan ilegal, langsung laporkan ke polisi setempat," imbau Penny.

BBPOM Surabaya Musnahkan Produk Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#produk ilegal

Berita Terkini