<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/WhatsApp-Image-2025-11-16-at-084139-3982092618.jpg" alt="Penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha ultra mikro dalam acara Halalpreneur Fest bertema &ldquo;Berkarya, Berdaya, Berkah Bersama PNM&rdquo; di Gedung Imaco, Banyuasri, Buleleng, Bali. (PNM)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha ultra mikro dalam acara Halalpreneur Fest bertema &ldquo;Berkarya, Berdaya, Berkah Bersama PNM&rdquo; di Gedung Imaco, Banyuasri, Buleleng, Bali. (PNM)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Potensi ekonomi halal dunia tumbuh dengan pesat. State of the Global Islamic Economy 2024 melaporkan, nilai pasar produk halal global diperkirakan mencapai USD 2,8 triliun pada 2025. Kontribusi terbesar berasal dari sektor makanan dan gaya hidup. Di Indonesia, peluang ini semakin besar karena lebih dari 86% penduduknya beragama Islam. Sayangnya, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar. Melihat potensi tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkolaborasi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) berkomitmen menjadi bagian dari gerakan besar membangun ekosistem ekonomi halal dari akar rumput. Melalui berbagai program pemberdayaan dan pelatihan, PNM mendorong pelaku usaha ultra mikro agar mampu naik kelas dengan cara yang berkah, berkelanjutan, dan berdaya saing. Komitmen itu diwujudkan dalam gelaran Halalpreneur Fest bertema &ldquo;Berkarya, Berdaya, Berkah Bersama PNM&rdquo; di Gedung Imaco, Banyuasri, Buleleng, Bali. Acara ini bukan sekadar ajang pamer produk, melainkan momentum penting bagi para nasabah Mekaar dan ULaMM untuk memahami nilai halal, mengembangkan kapasitas usaha, dan memperkuat jejaring bisnis berbasis nilai-nilai keberkahan. PNM memahami bahwa keberlanjutan usaha lahir dari cara yang baik dan halal. Oleh karena itu, nasabah tidak hanya diberikan pembiayaan, tetapi juga ekosistem pendukung agar tumbuh secara mandiri. Melalui Halalpreneur Fest, PNM menghadirkan pelatihan, coaching clinic, serta fasilitasi penerbitan sertifikat halal. Hingga Oktober 2025, PNM telah memfasilitasi penerbitan lebih dari 1.527 Sertifikat Halal Self Declare dan 2 Sertifikat Halal Reguler, bekerja sama dengan delapan lembaga pendamping proses produk halal (LP3H). Program ini digerakkan melalui 58 cabang PNM di seluruh Indonesia, memastikan akses pendampingan bisa dirasakan hingga ke pelosok. &ldquo;PNM memastikan nasabah tidak hanya mendapat akses pembiayaan, tetapi juga rangkaian pemberdayaan. Mulai dari pendampingan menyeluruh, termasuk juga aspek keberkahan usaha. Kami percaya, produk halal adalah masa depan ekonomi rakyat karena memadukan nilai kebaikan dan daya saing,&rdquo; ujar Direktur Bisnis PNM, Kindaris. I Gede Rediawan, merupakan salah satu nasabah PNM ULaMM yang telah merasakan manfaat kepemilikan sertifikat halal. Berawal dari usaha kecil kerajinan kaca tiup di Buleleng, kini ia sukses mengembangkan Sari Timbul by Kubu Bali, sebuah restoran yang memadukan seni dan kuliner lokal. Dengan dukungan pembiayaan PNM yang kini mencapai Rp 350 juta, usahanya tumbuh menjadi destinasi kreatif yang menggabungkan seni kaca, kayu, dan instalasi artistik. Namun perjalanan Rediawan tidak berhenti di situ. Ia ingin memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan tidak hanya lezat, tetapi juga membawa keberkahan. Didampingi oleh PNM dan MES, Rediawan menempuh proses panjang untuk mendapatkan Sertifikat Halal Reguler. &ldquo;Bagi saya, sertifikat halal bukan sekadar label, tapi komitmen. Ini bentuk tanggung jawab moral kepada pelanggan dan karyawan bahwa kami menjalankan usaha dengan niat baik dan cara yang benar,&rdquo; ceritanya. Selain pemberian sertifikat halal, Halalpreneur Fest juga diisi dengan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, seperti kelas memasak, kerajinan tangan, branding produk, dan sharing session bersama pengusaha inspiratif. Kegiatan ini membentuk ruang belajar yang kolaboratif, di mana sesama pelaku usaha saling berbagi pengalaman dan strategi untuk berkembang. &ldquo;Kami menyambut baik dan berterima kasih kepada PNM yang sudah mengajak kolaborasi dalam program ini, kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa kita serius untuk terlibat aktif dalam upaya mendorong Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal global&rdquo;, ungkap Direktur Eksekutif MES, Herry Aslam. Melalui rangkaian kegiatan ini, PNM ingin menegaskan bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang membantu usaha bertumbuh, tetapi juga memastikan setiap langkah membawa manfaat bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas. &nbsp;

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) berkomitmen bangun ekosistem ekonomi halal dari akar rummput.

PNM Bersama MES Dorong Usaha Ultra Mikro Naik Kelas Lewat Produk Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/lppom-2-2412879703.jpg" alt="LPPOM MUI dalam ajang AOAC Southeast Asia (SEA) Annual Conference 2025 yang berlangsung di The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>LPPOM MUI dalam ajang AOAC Southeast Asia (SEA) Annual Conference 2025 yang berlangsung di The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Laboratorium LPPOM MUI memperkuat posisinya sebagai pionir standar halal global dan keamanan pangan. Bahkan, dengan forum AOAC International, LPPOM mampu menghadirkan kolaborasi sains dan syariah untuk membangun sistem pengujian halal yang kredibel, harmonis, dan diakui oleh dunia. Laboratorium LPPOM MUI kembali menunjukkan kiprahnya di kancah internasional. Dalam ajang AOAC Southeast Asia (SEA) Annual Conference 2025 yang berlangsung di The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand, pada 28&ndash;30 Oktober 2025, LPPOM MUI berperan sebagai salah satu pembicara utama di antara para ahli dari lembaga metrologi, regulator pangan, industri, dan akademisi se-Asia Tenggara. AOAC sendiri dikenal sebagai lembaga internasional yang menetapkan standar metode pengujian untuk pangan, obat-obatan, dan lingkungan di lebih dari 90 negara. Dalam kesempatan tersebut, General Manager LPPOM MUI Laboratory, Heryani, mengungkapkan bahwa LPPOM mengajak para ahli di forum AOAC untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya standarisasi pengujian halal di level regional dan global, mengingat perkembangan teknologi analisis yang semakin pesat dan kompleksitas produk pangan yang terus meningkat. &ldquo;Inter-laboratory variability adalah hal yang nyata, sehingga dibutuhkan mekanisme ilmiah dan syariah yang selaras untuk memastikan keputusan halal yang adil dan kredibel,&rdquo; jelas Heryani. Dia menegaskan bahwa LPPOM mendorong pembentukan Halal Testing Harmonization Working Group di bawah AOAC SEA section sebagai langkah awal menuju harmonisasi standar pengujian halal antar negara di Asia Tenggara dan dunia. Topik yang diangkat oleh Laboratorium LPPOM MUI mendapat perhatian besar karena menjadi bagian dari agenda utama konferensi yang turut membahas isu-isu global seperti PFAS, mikotoksin, pestisida, hingga keamanan pangan lintas batas. Beragam persoalan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara untuk menjaga mutu dan keamanan pangan dunia. Dalam forum tersebut, LPPOM MUI menampilkan pengalaman Indonesia sebagai pelopor sertifikasi halal di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kontribusi ini sekaligus mendukung misi AOAC dalam memastikan integritas data laboratorium serta kesetaraan hasil uji antarnegara dalam perdagangan internasional produk halal. Sebelum tampil di Bangkok, tim Laboratorium LPPOM MUI juga berpartisipasi dalam AOAC International Annual Meeting &amp; Exposition 2025 di San Diego, California, Amerika Serikat. Pada forum bergengsi itu, LPPOM menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia dengan dua presentasi ilmiah yang berhasil lolos seleksi. Riset pertama berjudul &ldquo;Overcoming Matrix Challenges: A Sensitive GC-MS/MS Headspace Method for Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol Residues in Multicomponent Spice Seasonings&rdquo;. Sedangkan riset kedua, berjudul &ldquo;Custom TaqMan PCR for Indigenous Salmonella Strains: A Rapid, Sensitive, and Robust Alternative to Conventional and Commercial Assays&rdquo;. Kedua penelitian tersebut mempertegas posisi LPPOM MUI sebagai laboratorium Indonesia yang kompetitif secara global dan berbasis riset, terutama di bidang keamanan pangan, pengujian halal, dan bioteknologi molekuler.&nbsp; Partisipasi aktif di dua forum AOAC itu membuktikan bahwa LPPOM tidak hanya berperan penting di tingkat nasional, tetapi juga diakui secara internasional sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi dan komitmen terhadap inovasi ilmiah. Kehadiran LPPOM MUI di dua ajang besar tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif berkontribusi dalam pengembangan metode ilmiah dan sistem halal global. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi halal dunia, sekaligus mencerminkan kemampuan lembaga nasional dalam menjalin kolaborasi internasional bersama AOAC. Inisiatif pembentukan Halal Testing Harmonization Working Group yang diinisiasi bersama AOAC SEA termasuk pula langkah penting menuju terwujudnya Standar Global Pengujian Halal. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kredibilitas laboratorium halal internasional serta mendorong perdagangan halal yang lebih transparan dan terpercaya. &nbsp; &nbsp;

Laboratorium LPPOM MUI berperan penting dalam standarisasi halal global di konferensi AOAC 2025 di Bangkok.

LPPOM MUI Tampilkan Inovasi Halal di AOAC SEA Annual Conference 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/PNCYcxf9Hd8QVaHV8GR5mxfAIP0btxrq23DshIua-2091159734.jpg" alt="Ilustrasi sertifikat halal. (Derry Ridwansyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sertifikat halal. (Derry Ridwansyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat kinerja positif ekspor produk halal Indonesia ke Australia pada kuartal pertama 2025. Nilai ekspor pada periode Januari&ndash;Maret 2025 mencapai USD 156,81 juta atau setara Rp 2,5 triliun. Angka itu naik 13,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. &rdquo;Tren ekspor produk halal Indonesia menunjukkan peningkatan yang konsisten. Dalam lima tahun terakhir pertumbuhannya rata-rata mencapai 8,06 persen per tahun,&rdquo; ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi pada Rabu (26/6). Secara keseluruhan, ekspor produk halal Indonesia ke Australia sepanjang 2024 mencapai USD 634,5 juta atau sekitar Rp10,3 triliun. Kinerja ekspor yang terus meningkat ini mendorong pemerintah untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Salah satunya melalui kerja sama dengan Global Australian Halal Certification (GAHC), lembaga sertifikasi halal berbasis di Australia yang didirikan oleh diaspora Indonesia. &rdquo;GAHC berkomitmen meningkatkan peran produk halal Indonesia dalam memenuhi permintaan konsumen halal di Australia. Melalui kerja sama ini, kami ingin mengembangkan pasar dan memperkuat promosi produk halal Indonesia di sana,&rdquo; urai Fajarini. Perjanjian kerja sama itu akan berlaku selama dua tahun. Kemendag menargetkan penerbitan 1.000 sertifikat halal bagi 1.000 pelaku UKM sebagai bagian dari program penguatan ekosistem ekspor halal. Sertifikasi halal dinilai menjadi kunci untuk membuka pasar internasional yang lebih luas, terutama di negara-negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk halal. Fajarini berharap GAHC dapat aktif berperan dalam perencanaan strategi promosi dan distribusi produk halal Indonesia di pasar Australia. Selain mengandalkan sertifikasi, sinergi promosi dan pemasaran disebut menjadi faktor penting dalam memperluas penetrasi produk ke konsumen luar negeri. Lebih lanjut Fajarini memaparkan, ekspor produk halal Indonesia ke seluruh dunia pada 2024 didominasi oleh empat kategori utama, yaitu: makanan halal, modest fashion (busana sopan), produk farmasi, dan kosmetik. Dari keempat kategori tersebut, kontribusi terbesar berasal dari makanan halal dengan nilai ekspor mencapai USD 41,9 miliar, disusul modest fashion sebesar USD 8,28 miliar, farmasi USD 0,73 miliar, dan kosmetik USD 0,43 miliar. Kebutuhan terhadap layanan pengujian dan sertifikasi halal di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan. Hal ini seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal dan implementasi kebijakan mandatory halal yang ditargetkan berlaku penuh pada 2026. Oleh karena itu, pemerintah aktif mendorong penguatan infrastruktur halal nasional, termasuk melalui sinergi antara laboratorium halal milik pemerintah dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi. Dalam konteks tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) turut berperan dalam penguatan sistem jaminan produk halal sebagai bagian dari upaya membangun daya saing industri nasional. &ldquo;Kami secara aktif mengambil peran strategis dalam mendukung pengembangan industri halal nasional, termasuk dengan memperkuat kapasitas laboratorium halal di bawah BSKJI Kemenperin,&rdquo; ujar Kepala BSKJI Kemenperin Andi Rizaldi. Menurut Andi, upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dan kerja sama sinergis dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta. &rdquo;Selain itu, pentingnya kolaborasi antara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan laboratorium pengujian halal juga sebagai bentuk sinergi nyata mendukung sistem jaminan produk halal nasional,&rdquo; ujarnya. (agf)

Kementerian Perdagangan mencatat peningkatan ekspor produk halal Indonesia ke Australia mencapai Rp 2,5 triliun pada kuartal pertama 2025.

Permintaan Tinggi, Ekspor Produk Halal ke Australia Tembus Rp 2,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/InShot_20240126_083524879-2804408552.jpg" alt="Ilustrasi: LOGO HALAL" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: LOGO HALAL</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kesadaran umat Islam untuk mengonsumsi produk halal bukan lagi sekadar pilihan moral atau spiritual. Melainkan bagian dari gaya hidup global yang terus berkembang. Hal tersebut digarisbawahi juga pada Indonesia International Halal Festival (IIHF) 2025 yang digelar pada 20&ndash;22 Juni di Jakarta International Convention Center menjadi momentum penting bagi publik, khususnya konsumen Muslim untuk lebih mengenali dan memilih produk yang benar-benar halal dan berkualitas. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan menyebut, sertifikasi halal tak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap syariat, tapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. "Sertifikat halal ini bukan hanya bentuk kepatuhan regulasi. Ia adalah nilai tambah yang memperkuat daya saing dan menjadi kunci untuk menembus pasar global," tegas Haikal. Dalam rangka mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku UMK, BPJPH juga siap membagikan 10 ribu sertifikat halal secara gratis selama festival berlangsung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri halal Indonesia dari hulu ke hilir. Tak hanya pelaku lokal, IIHF 2025 juga akan diramaikan oleh peserta dari luar negeri seperti Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, Malaysia, India, hingga Selandia Baru. Dengan target 24 ribu pengunjung dalam tiga hari, ajang ini tak hanya jadi pameran produk halal, tapi juga pusat edukasi, kolaborasi, dan promosi industri halal dunia. Dia memastikan kalau festival ini bukan sekadar pameran, tapi panggilan untuk menjadikan halal sebagai gaya hidup. Konsumen Muslim kini semakin sadar bahwa kehalalan mencakup tidak hanya makanan dan minuman, tapi juga kosmetik, fashion, produk kesehatan, bahkan wisata. Dengan meningkatnya posisi Indonesia dalam laporan Global Islamic Economy Indicator (GIEI), IIHF 2025 diharapkan bisa menjadi batu loncatan untuk membawa produk lokal. Selain itu, salah satu sorotan menarik datang dari dunia dessert: es krim cokelat halal. Brand lokal halocoko tampil menyegarkan dalam ajang ini yang memberikan opsi jajanan halal yang aman, nikmat, dan terjangkau bagi seluruh kalangan. "Kami ingin masyarakat mengenal halocoko bukan hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena nilainya&mdash;produk halal, bersih, dan penuh keberkahan," ujar Viona, Senior Brand Manager halocoko. Mengusung misi untuk memperluas distribusi es krim halal hingga ke pelosok Indonesia, saat ini halocoko telah hadir di berbagai kota besar seperti Medan, Makassar, Balikpapan, hingga Meulaboh. Di ajang IIHF 2025, brand ini mengajak pengunjung untuk berinteraksi langsung melalui beragam kegiatan seru di booth mereka, seperti pembagian es krim gratis, permainan berhadiah, dan kehadiran maskot lucu yang siap menyapa semua kalangan.

Festival Halal 2025 di Jakarta menjadi momentum penting untuk mengedukasi konsumen Muslim tentang produk halal.

Festival Halal Internasional 2025: Saatnya Konsumen Muslim Lebih Cermat Pilih Produk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/U4C3Y3vQbHZRCHixlvN0B4XSRfBVf43JIVr6Abt3-2070173791.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diskusi ekonomi syariah di Jakarta. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam diskusi ekonomi syariah di Jakarta. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Pemerintah mengoptimalkan potensi ekonomi syariah nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Hal itu dilakukan dengan pengembangan ekonomi syariah secara inklusif melalui peningkatan investasi sektor industri halal, penguatan keuangan syariah, serta fasilitasi inovasi teknologi untuk mendukung ekosistem ekonomi berbasis syariah. Menurutnya, penguatan sektor halal merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Indonesia juga menjadi negara yang memiliki regulasi khusus terkait produk halal yang menjadi bukti komitmen Pemerintah dalam membangun sistem halal nasional yang kokoh dan berdaya saing global. "Sektor makanan dan minuman halal saat ini telah mewakili hampir 40 persen dari keseluruhan aktivitas ekonomi nasional. Kemudian dalam upaya memperkuat peran UMKM dalam ekosistem halal, Pemerintah memberikan kemudahan berupa sertifikasi halal secara gratis," kata Airlangga di Jakarta, Jumat (16/5). Airlangga menekankan, kini pelaku UMKM harus menanggung biaya dan proses yang cukup kompleks. Karena itu, melalui kebijakan yang pro-UMKM, proses tersebut dipermudah dengan pendekatan deklarasi mandiri dan transparansi komposisi produk. &ldquo;Pemerintah sudah mengambil keputusan melalui undang-undang bahwa untuk UMKM halalnya gratis dan diberi kewenangan untuk semacam self-assessment menyatakan halal, sampai dengan kewajiban untuk transparansi bahwa komponen pembuat makanan itu memang dari unsur-unsur halal,&rdquo; jelas Airlangga. Mantan Ketum Partai Golkar itu menyebut, Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global dengan jumlah penduduk muslim mencapai 245,97 juta jiwa pada tahun 2024. Kontribusi ekonomi syariah dalam PDB tahun 2024 juga tercatat sebesar 46,71 persen, yang menunjukkan bahwa sektor utama ekonomi syariah mampu menjadi pendorong pertumbuhan di sektor riil. "Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024, Indonesia juga menempati peringkat ke-3 dalam Global Islamic Economy Indicator," ungkapnya. Airlangga juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam mendorong daya saing produk halal dan menyampaikan bahwa Indonesia telah menjalin Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan berbagai negara. Terkait kerja sama internasional di sektor halal, Airlangga mencontohkan tentang potensi besar Indonesia dalam industri haji dan umroh dengan kontribusi sekitar USD 8 miliar per tahun ke Arab Saudi. Nilai ekonomi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang pasar bagi pelaku usaha nasional di Timur Tengah, terutama dalam penyediaan makanan, akomodasi, dan layanan pendukung lainnya bagi jamaah asal Indonesia. Lebih lanjut, Airlangga menyebut salah satu langkah konkret yang diusulkan yakni kerja sama sistem pembayaran digital antara Bank Indonesia dan otoritas moneter Saudi melalui QRIS. &ldquo;Kalau kita siapkan akomodasinya di sana, maka untuk 8 billion ini sebagian bisa kita tarik pulang lagi ke Indonesia kalau misalnya kita menggunakan QRIS nya BI dengan Bank Central-nya Saudi sehingga para jamaah umroh dan haji bayarnya pakai QRIS saja. Jadi, uangnya balik lagi ke Indonesia,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Menko Airlangga optimalkan potensi ekonomi syariah untuk jadikan Indonesia pusat ekonomi syariah dunia, perkuat produk halal.

Menko Airlangga Targetkan Indonesia jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia dengan Perkuat Produk Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/e9M6ynXZsBg5erhZJM0XGNFcEYcbGcBg5O4EeTjj-1-2645777609.jpg" alt="Petugas melakukan pengawasan produk yang beredar di masyarakat, terkait dengan pemenuhan jaminan halal. (Humas BPJPH)" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pengawasan produk yang beredar di masyarakat, terkait dengan pemenuhan jaminan halal. (Humas BPJPH)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah tidak ingin kecolongan lagi dengan beredarnya produk non halal namun berlabel halal di masyarakat. Untuk menegakkan tertib halal dan melindungi masyarakat, petugas diterjunkan ke lapangan setiap hari untuk mengecek produk.&nbsp; Upaya pengawasan tersebut dilakukan di bawah komando Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tim terus menggencarkan pengawasan produk yang beredar di tengah masyarakat. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, pengawasan dilakukan secara harian. Kemudian melibatkan stakeholder terkait untuk memastikan terwujudnya 'tertib halal' di tengah masyarakat.&nbsp; "(Pengawasan) penting dilaksanakan, untuk memastikan terlaksananya tertib halal. Tujuannya melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar jaminan produk halal." ungkap Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/5). Melalui pengawasan itu, BPJPH memastikan apakah produk memenuhi standar halal yang berlaku sebagaimana diatur regulasi. Sekaligus memastikan ketersediaan produk halal di tengah aktivitas supply and demand produk di masyarakat. Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu juga mengatakan, pengawasan jaminan produk halal (JPH) merupakan amanat regulasi yang harus dilaksanakan oleh BPJPH. Di antaranya, perintah UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Serta amanat PP 42/2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. "Perlu dipahami bahwa pengawasan JPH ini merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan terlaksananya tertib halal," jelasnya. Kemudian, masyarakat mendapatkan akses atas ketersediaan produk halal secara terjamin. Sehingga merasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal.&nbsp; Babe Haikal juga mengajak para pelaku industri untuk menyambut pengawasan ini dengan positif. Terutama, industri besar yang dengan kapasitasnya tentu memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dan mitra bagi usaha mikro kecil dan juga menengah dalam tertib halal.&nbsp; Pengawasan itu juga sebagai contoh, bahwa dalam mengimplementasikan sertifikasi halal bukanlah semata-mata sebagai pemenuhan regulasi. Namun juga sebagai added value atau nilai tambah produk sehingga semakin mampu bersaing di pasaran baik domestik maupun global, yang pada gilirannya akan mendorong pengembangan usaha. "Mari kita semua sukseskan pengawasan jaminan produk halal," kata dia. Sebab dengan tertib halal, maka bisa menciptakan ekosistem halal yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.&nbsp; Sementara itu Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH E.A. Chuzaemi Abidin mengatakan bahwa pengawasan JPH dilaksanakan oleh BPJPH sendiri maupun secara terpadu bersama-sama dengan stakeholder terkait. Pengawasan JPH dilaksanakan dengan menyasar lokasi-lokasi strategis yang menjadi sentra produksi maupun peredaran produk. "Pengawasan Jaminan Produk Halal dilaksanakan BPJPH secara mandiri ataupun secara terpadu bersama dengan pemangku kepentingan terkait, baik kementerian, lembaga, pemda, Satgas Layanan JPH, dan sebagainya." ungkap Chuzaemi.&nbsp; Contohnya adalah program pengawasan yang dilaksanakan mulai hari ini di 34 provinsi hingga 30 Juni mendatang. Program ini dilaksanakan bersama-sama dengan Satuan Tugas Layanan JPH provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015949858/komisi-iii-dpr-minta-polri-ikut-investigasi-makanan-berlabel-halal-tapi-mengandung-babi">Komisi III DPR Minta Polri Ikut Investigasi Makanan Berlabel Halal tapi Mengandung Babi</a>&nbsp; Lebih lanjut, Chuzaemi juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan JPH. Pengawasan oleh masyarakat ini dapat berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH apabila mendapati dugaan pelanggaran JPH. Siapa saja yang menemukan produk yang mencurigakan di peredaran atau diduga tidak memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku, dapat menyampaikan laporan atau aduan melalui secara online.&nbsp;

Pemerintah melalui BPJPH meningkatkan pengawasan produk halal harian untuk melindungi masyarakat dari produk non halal berlabel halal.

Tidak Ingin Kecolongan Produk Nonhalal Berlabel Halal Lagi, BPJPH Pastikan Petugas Cek Produk Halal Setiap Hari

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/HAIKAL-2-3811141918.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hassan (kiri) saat hadir dalam diskusi Talk Show bertajuk &quot;Yakin Halal? Yuk, Kupas Tuntas Bersama Ahlinya&quot; di Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hassan (kiri) saat hadir dalam diskusi Talk Show bertajuk &quot;Yakin Halal? Yuk, Kupas Tuntas Bersama Ahlinya&quot; di Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hassan yang akrab disapa Babe Haikal menyebutkan produk halal saat ini telah menjadi simbol kebersihan, kesehatan serta ketertiban. Dengan konteks itu maka produk halal bukan hanya untuk dikonsumsi masyarakat muslim semata saja. Karena itu dia berharap semua pelaku industri makanan, minuman, pabrik, restoran dan lain-lain bisa bersertifikasi halal. "Apabila semua tertib halal, maka Indonesia bisa menjadi negara nomor satu di dunia," ungkap Babe Haikal dalam sebuah diskusi Talk Show bertajuk "Yakin Halal? Yuk, Kupas Tuntas Bersama Ahlinya" di Jakarta. Lebih lanjut dia mengatakan, produk halal di dunia kini menjadi trend dan life style. Dunia saat ini menggemari produk berbasis halal. Namun, dia merasa heran Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim masih berada di peringkat delapan di dunia negara dalam urusan sertifikasi halal. "Nah ini agak membingungkan saya. Sementara Amerika dan Korea biasa berada di posisi satu dan empat," kata dia. Sementara itu, Addyono Koloway, selaku Marketing Manager PT Yupi Indo Jelly Gum menyampaikan seluruh produk Yupi sudah menerapkan sistem jaminan halal dan berbagai sertifikasi keamanan pangan dan standar internasional. Pihaknya menyadari permen halal kini tidak hanya menjadi pilihan bagi umat Muslim, tetapi juga bagi masyarakat umum yang peduli dengan kualitas dan kebersihan produk makanan. Yupi ini juga telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Proses produksi Yupi diawasi secara ketat, mulai dari bahan baku yang menggunakan bahan-bahan yang aman sepertin untuk dikonsumsi oleh berbagai kalangan hingga distribusi. Cocok untuk gaya hidup modern. "Kami berkomitmen untuk memberikan produk terbaik bagi konsumen, terutama dalam memastikan kehalalan. Dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) Yupi, kami memastikan setiap proses berjalan sesuai standar, memberikan rasa aman dan tenang serta berkualitas tinggi," katanya. Selain menghadirkan Babe Haikal, talk show tersebut juga menghadirkan Ustaz Kasif Heer, pendiri Pesantren Tahfidz dan Multimedia Asy-Syahab di Bogor, Dian Widayanti seorang penggiat gaya hidup halal. Para pembicara mengingatkan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam proses sertifikasi halal. Dalam kesempatan tersebut, Yupi memperkenalkan produk barunya, yakni Roojax, Chop-Chop, dan Dip It Dip. Roojax merupakan gummy dengan rasa unik dan menyegarkan, cocok untuk segala suasana. Chop-Chop adalah Cemilan chewy dengan rasa buah yang kuat dan tekstur menarik. Sementara Dip It Dip yaitu Permen fun-to-eat dengan saus unik yang menambah sensasi saat menikmatinya.

Produk halal saat ini telah menjadi simbol kebersihan, kesehatan serta ketertiban dan menjadi trend dan life style.

Jadi Simbol Kebersihan dan Kesehatan, Kepala BPJPH Dorong Pelaku Industri Mamin Bisa Bersertifikasi Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/1730524610470-1794598807.jpg" alt="Kepala BPJPH Haikal Hassan (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPJPH Haikal Hassan (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Urusan sertifikasi halal masih jadi perbincangan di publik, khususnya media sosial (medsos). Terutama terkait peredaran produk non halal. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menegaskan kebijakan jaminan produk halal, bukan berarti penjualan produk non halal dilarang. Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu mengatakan, supaya tidak memicu polemik di masyarakat, pernyataannya bisa disampaikan secara utuh. "Jangan dipotong atau dipelintir," kata Babe Haikal kepada wartawan di kantornya pada Jumat (1/11). Babe Haikal menekankan bahwa tugas negara adalah melindungi masyarakatnya. Setiap kementerian atau badan mempunyai tugas masing-masing. Dia mencontohkan untuk menjamin makanan yang masuk ke tubuh itu aman dan sehat, menjadi tugas BPOM. Sedangkan untuk menjamin makanan atau minuman yang dikonsumsi itu halal, adalah BPJPH. Termasuk untuk menjamin barang-barang gunaan yang dikenakan itu halal, juga BPJPH. Barang gunaan itu di antaranya adalah baju, ikat pinggang, atau sepatu. Barang tersebut, ada kalanya menggunakan bahan dari hewan sebagai bahan bakunya. Maka perlu ada jaminan halal atau tidak halal. Lantas bagaimana dengan peredaran produk non halal? Babe Haikal menegaskan sesuai dengan aturan yang berlaku, barang non halal dikecualikan untuk wajib sertifikat halal. Dengan kata lain, barang-barang non halal tetap boleh dijual. Namun harus diberi keterangan non halal atau tidak halal. "Kalau gak halal, ya tuliskan (keterangan) produk tidak halal. Gak ada masalah, silahkan beredar dijual," katanya. Babe Haikal mengatakan urusan halal sudah ada sejak era Bung Karno. Kemudian berlanjut di era Presiden Soeharto. Lalu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibuat undang-undangnya. Berikutnya diterapkan lebih terstruktur oleh pemerintah di era Presiden Joko Widodo. "Di masa Pak Prabowo ini lebih diperkokoh gitu loh," katanya. BPJPH yang sebelumnya menjadi jabatan eselon I di Kementerian Agama (Kemenag) dipecah menjadi badan tersendiri setingkat menteri. Diharapkan BPJPH bisa lebih luwes dalam bekerja. Kemudian bisa menjalin komunikasi serta kerjasama dengan banyak lembaga lain. Dia menekankan BPJPH akan terus memperkuat aspek sosialisasi. Sehingga bisa mengejar sasaran sertifikasi halal sebanyak-banyaknya. Pasalnya saat ini masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang belum bersertifikat halal. Meskipun ada skema self declare yang gratis alias tidak berbiaya.&nbsp;

Kepala BPJPH Haikal Hassan menegaskan kebijakan jaminan produk halal, bukan berarti penjualan produk non halal dilarang.

Babe Haikal: Silakan Jual Produk Tidak Halal, Tulis Tidak Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/11/1728611772471-134344653.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membuka acara Halal 20 di Serpong (10/10). (Foto : Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membuka acara Halal 20 di Serpong (10/10). (Foto : Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Amanah Undang-Undang 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyaratkan produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. Pemberlakuan aturan ini berjalan efektif mulai 17 Oktober depan. Pada awal-awal penerapannya, pemerintah lebih mengedepankan imbauan dan peringatan.&nbsp; Informasi tersebut disampaikan Kepala Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) M. Aqil Irham. Ia menyebut, kewajiban sertifikasi halal untuk produk bakal diberlakukan sekitar satu pekan lagi. Yaitu pada 17 Oktober 2024 depan. Untuk itu, pihaknya saat ini menyasar pada usaha besar dan menengah. "Untuk pengawasan sudah ada petugas pengawas JPH (Jaminan Produk Halal). Dan kami sudah siapkan mitigasinya," terangnya. Dia mengatakan mitigasi para oengawas JPH berlaku mulai 18 Oktober di seluruh Indonesia.&nbsp; Aqil menegaskan nantinya pengawas JPH bukan dari unsur kepolisian. Tetapi ada petugas tersendiri yang disiapkan oleh BPJPH Kemenag. Para pengawas JPH berasal dari unsur kementerian yang memiliki kewenangan jaminan produk halal. Dan sebelumnya mereka melalui pelatihan. "Pada waktunya nanti pengawasan tidak langsung diberikan sanksi, tapi ada imbauan dan peringatan. Agar mereka bisa mendaftar," ungkapnya. Ia menambahkan, pada 2025 nanti menargetkan lebih banyak produk bersertifikasi. Salah satunya dengan melakukan edukasi dan literasi kepada pelaku usaha. Aqil mengatakan dalam dua tahun terakhir, pemerintah menyiapkan anggaran sertifikasi halal gratis untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Setiap tahun, kuotanya 1 juta sertifikasi gratis. Namun untuk tahun depan, kuotanya bertambah menjadi 1.200.000 sertifikasi gratis.&nbsp; Dia menjelaskan sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMK perlu digarap keroyokan. Tidak bisa mengandalkan pemerintah pusat saja. Tetapi juga bisa menggunakan anggaran pemerintah daerah (APBD). Aqil menjelaskan sudah ada aturan bahwa APBD diperbolehkan untuk membiayai sertifikasi halal UMK.&nbsp; Pada kesempatan itu, Aqil menjelaskan sejak 2019 sampai tahun ini sebanyak 5,7 juta produk sudah bersertifikat halal. Saat ini BPJPH Kemenag ingin mengejar target 10 juta produk bersertifikat halal. Produk tersebut mulai dari buatan usaha mikro, kecil, menengah, sampai usaha besar.&nbsp; Aqil mengingatkan sertifikasi halal sangat penting. Tidak hanya terkait aturan agama saja. Tetapi juga untuk jaminan kesehatan dan keamanan. "Sertifikasi halal bukan hanya stempel," tandasnya. Dia mengakui pelaku usaha di Indonesia sangat banyak. Sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk proses sertifikasi halal. Dalam kesempatan yang sama, Menag Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan proses sertifikasi halal yang semakin cepatnya pelayanan halal. Pada 2019 lalu, proses sertifikasi halal butuh waktu 352 hari atau sekitar satu tahun.&nbsp; &nbsp; Kemudian pada 2021 menjadi 60 hari. Selanjutnya pada 2023 proses sertifikasi halal menjadi 30 hari. Dan sekarang tinggal 21 hari saja. "Indonesia memiliki progres yang signifikan dalam jaminan produk halal," kata Yaqut. Dia mengatakan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman cukup besar.&nbsp;

Amanah Undang-Undang 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyaratkan produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal.

Wajib Halal Berlaku 17 Oktober, Dahulukan Sanksi Berupa Imbauan dan Peringatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/HAJI-02-1478652911.jpg" alt="Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Publik sempat digegerkan dengan sejumlah nama produk berkonotasi negatif tetapi mendapat sertifikat halal. Sorotan itu direspons langsung oleh sejumlah pemangku kepentingan. Yakni, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. Ketiga institusi itu menggelar pertemuan dan menyepakati solusi terhadap 151 produk bersertifikat halal yang penamaannya bermasalah. Adapun beberapa produk dengan nama berkonotasi negatif dan bersertifikat halal itu adalah "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine". Pertemuan itu berlangsung di Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel) pada Selasa (8/10). "Kami mengadakan pertemuan konsolidasi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa Produk Halal. Konsolidasi itu untuk mengidentifikasi nama-nama produk yang disinyalir menyangkut penamaan-penamaan produk yang berkonotasi dan tidak diperbolehkan di dalam Fatwa MUI," kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di Serpong, Selasa (8/10). Dalam konsolidasi itu diperoleh data bahwa 5.314.453 produk telah bersertifikat halal. Di dalamnya terdapat 151 produk dengan nama bermasalah. Persentasenya 0,003 persen. "Artinya, alhamdulillah kita cukup proper. Namun demikian, dari 151 itu kita identifikasi temuannya ada dua, yang dikecualikan berjumlah 30 dan tidak dikecualikan berjumlah 121," lanjut Aqil. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/WhatsApp-Image-2024-10-09-at-111818-1028804809.jpeg" alt="Pertemuan BPJPH, MUI, dan Komite Fatwa soal nama produk berkonotasi negatif tetapi mendapat sertifikat halal. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan BPJPH, MUI, dan Komite Fatwa soal nama produk berkonotasi negatif tetapi mendapat sertifikat halal. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh mengatakan, merujuk Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020, terdapat dua kondisi terkait penamaan produk. Pertama, sesuai dengan fatwa ada pengecualian terkait dengan penggunaan nama, bentuk, dan atau kemasan yang diatur di dalam fatwa nomor 44 tahun 2020. Misalnya, yang secara 'urf atau kebiasaan di tengah masyarakat dikenal sesuatu yang biasa atau tidak terasosiasi dengan sesuatu yang haram, misalnya bir pletok, dikenal sebagai jenis minuman tradisional yang halal, suci, dan tidak terasosiasi dengan pengertian bir yang mengandung alkohol. Tidak semua jenis kata 'wine' itu kemudian terlarang. Misalnya, 'red wine' yang merujuk kepada jenis warna yang secara empirik digunakan di tengah masyarakat. Ini penting untuk dipahami secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di publik. "Yang kedua, yang secara substansi memang tidak sejalan dengan fatwa. Karena itu, kita komitmen untuk melakukan perbaikan dan juga meminta pelaku usaha melakukan perbaikan dan perubahan sesuai dengan standar fatwa," ujar Niam. Mengenai mekanisme perbaikan penamaan produk tersebut, telah didiskusikan ada jalan afirmatif untuk melakukan proses perbaikan untuk kepentingan penyesuaian dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga, standar fatwa yang menjadi acuan di dalam proses penetapan fatwa halal. "Dengan demikian, konsolidasi ini akan semakin mengakselerasi proses penyelenggaraan sertifikasi halal dan dedikasi ini untuk kepentingan publik, kepentingan jaminan perlindungan halal, dan juga kepentingan ketepatan secara syar'i," imbuhnya. Ketua Ketua Komite Fatwa Produk Halal Zulfa Mustofa mengatakan, masyarakat tidak perlu ragu terhadap sistem jaminan produk halal (SJPH) serta sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH yang diterbitkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa (MUI) maupun Komite Fatwa Produk Halal. "Karena pada dasarnya kami menggunakan acuan yang sama, standar fatwa yang sama, kemudian juga melalui proses audit yang sama, walaupun memang di produk reguler mungkin sedikit lebih rumit," jelas Zulfa. "Oleh karenanya, pada hal-hal yang tadi sudah disepakati, ada yang dikecualikan, maupun ada yang tidak dikecualikan, akan ada mekanisme yang kita lalui bersama. Ada proses perbaikan dan juga ada proses afirmasi kepada mereka," katanya. "Masyarakat harus memiliki kepercayaan kepada Sistem Jaminan Produk Halal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga yang fatwanya dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal," tegas Zulfa. Seperti diketahui, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sertifikasi halal dilakukan pelaku usaha melalui dua skema. Pertama, skema reguler. Yaitu, prosesnya diawali dengan pengajuan sertifikasi halal melalui Sihalal BPJPH. Lantas pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang dilakukan oleh auditor halal. Hasil audit itu kemudian disidangkan pada sidang fatwa oleh Komisi Fatwa MUI. Hasil sidang berupa ketetapan kehalalan produk kemudian menjadi dasar BPJPH menerbitkan sertifikat halal by system secara digital. Kedua, sertifikasi halal dengan skema self declare atau pernyataan pelaku usaha. Skema ini diawali dengan pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil (yang produknya dipastikan berbahan halal dan diproses sederhana) melalui akun Sihalal. Kemudian, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memastikan kehalalan baik bahan maupun proses produksi. Hasil pendampingan selanjutnya disidangkan pada sidang fatwa oleh Komite Fatwa Produk Halal, yang hasil ketetapan kehalalan produknya menjadi dasar diterbitkan sertifikat halal secara digital oleh BPJPH melalui&nbsp;Sihalal.

Publik sempat digegerkan dengan sejumlah nama produk berkonotasi negatif tetapi mendapat sertifikat halal.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#produk halal

Berita Terkini