<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/WhatsApp-Image-2023-07-22-at-104122-2769966755.jpg" alt="Pemerintah mendorong peningkatan realisasi investasi melalui penciptaan iklim kemudahan berusaha, salah satunya melalui OSS (online single submission)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah mendorong peningkatan realisasi investasi melalui penciptaan iklim kemudahan berusaha, salah satunya melalui OSS (online single submission).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan sebagai wujud keberpihakan terhadap kemajuan UMKM. Salah satunya melalui jaminan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing nasional. &rdquo;UMKM di Indonesia merupakan pilar penyangga utama atau tulang punggung perekonomian dengan jumlah UMKM mencapai 65,4 juta serta kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07 persen atau Rp 8,5 triliun,&rdquo; ungkap Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Septriana Tangkary pada acara Forum Digitalk dengan tema Izin Usaha Lancar UMKM Berdaya Saing di Kota Malang. Pemerintah terus mendorong peningkatan realisasi investasi melalui penciptaan iklim kemudahan berusaha, salah satunya melalui OSS (online single submission) yang membuat UMKM dapat memperoleh izin usahanya dengan lebih cepat dan mudah. &rdquo;Pelaku UMKM dapat memanfaatkan OSS untuk mengurus sertifikasi halal hingga pembuatan nomor induk berusaha (NIB) dengan cepat melalui satu pintu,&rdquo; jelas Septriana. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Malang Faried Suaidi mengungkapkan pentingnya UMKM memiliki NIB untuk legalitas usaha. Semua bentuk usaha harus memiliki NIB. Melalui NIB, pelaku usaha bisa mendapat akses untuk membuat izin dan fasilitas lain seperti sertifikasi halal. &rdquo;Untuk UMKM yang bentuk usaha berisiko rendah, NIB merupakan izin tunggal, sehingga pelaku UMKM tidak perlu mengurus perizinan lain,&rdquo; lanjut Faried. Diskoperindag Kota Malang juga memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung pelaku UMKM, seperti verifikasi klasifikasi usaha, klasifikasi merek, sertifikasi halal, hingga Standar Nasional Indonesia (SNI). Semua fasilitas diberikan secara gratis dengan syarat pelaku usaha harus memiliki NIB terlebih dahulu. Menurut Faried, produk bersertifikasi halal adalah sesuatu hal yang mutlak. Pada 17 Oktober 2024 semua produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikasi halal. &rdquo;Jangan sampai produk makanan atau minuman yang kita jual diberi label nonhalal karena tidak mengurus sertifikasi sebelum waktu yang ditentukan,&rdquo; ujar Faried. Founder dan CEO Crevolutionz Ayrton Eduardo Aryaprabawa memberi wawasan mengenai pasar online yang saat ini terbuka lebar. Agar bisa masuk dan jadi juara di pasar online, pelaku usaha harus berpikir tentang digital presence/kehadiran digital melalui tiga strategi. Yakni owned (sosial media yang telah dimiliki), earned (pengakuan dari pihak lain), dan paid (beriklan di media sosial). Ayrton memberikan tip melakukan promosi digital yang baik kepada lebih dari 200 UMKM. &rdquo;Perbanyak konten marketing, gimmick penjualan, serta edukasi dan informasi untuk membuat orang stay di halaman media sosial, sehingga akan membangun brand awareness,&rdquo; tutup Aryton.

Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan sebagai wujud keberpihakan terhadap kemajuan UMKM. Sektor UMKM berkontribusi terhadap PDB

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Catat PDB dari UMKM Capai Rp 8,5 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BI-ANTARA.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat surplus transaksi berjalan 2022 mencapai USD 13,2 miliar atau satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan dengan surplus 2021 sebesar USD 3,5 miliar atau 0,3 persen dari PDB.  "Kinerja ini terutama didukung peningkatan ekspor sejalan dengan harga komoditas global yang masih tinggi dan permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik, di tengah impor yang juga meningkat seiring perbaikan ekonomi domestik," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya di Jakarta, Senin.  Sementara itu, transaksi modal dan finansial tahun 2022 mencatat defisit USD 8,9 miliar seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.  Dengan perkembangan tersebut, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) secara keseluruhan tahun 2022 kembali membukukan surplus sebesar USD 4 miliar, setelah pada tahun sebelumnya mencatat surplus USD 13,5 miliar.  "Perkembangan NPI secara keseluruhan tahun 2022 mencatat surplus didorong oleh kinerja ekspor yang makin kuat sehingga menopang ketahanan sektor eksternal," ujarnya.  Neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Desember 2022 secara keseluruhan mencatat surplus USD 54,46 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2021 sebesar USD 35,42 miliar.  Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2022 tetap kuat yakni sebesar USD 137,2 miliar atau setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.  BI terus mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.  &nbsp;

BI: Surplus Transaksi Berjalan 2022 Capai USD 13,2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SRI-MULYANI-17-A.jpg" alt="Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan rasio utang pemerintah yang sebesar 39,57 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk sehat.  Alasannya, rasio tersebut masih di bawah ketetapan undang-undang (UU) yang mengatur utang pemerintah maksimal 60 persen PDB.  "Anda terobsesi yang dianggap sehat itu negara tidak ada utang, ya tidak ada. Semua negara, bahkan itu Brunei Darussalam maupun Arab Saudi punya utang," ucap Sri Mulyani dalam acara "Kuliah Umum media Indonesia" yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.  Ia mengatakan rasio utang tersebut cenderung menurun dari rasio sebelumnya yang berada di kisaran 40 persen dari PDB saat pandemi Covid-19 melanda.  Penurunan utang, kata Sri Mulyani, dilakukan oleh pemerintah dengan terus mengejar penerimaan negara terutama saat perekonomian sedang baik.  Maka dari itu, reformasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara, baik dari segi pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi, PPh korporasi, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak ekspor, bea masuk, bea keluar, dan royalti.  Seluruh penerimaan negara tersebut terus dikumpulkan agar bisa membiayai belanja negara untuk masyarakat agar pemerintah tidak perlu melakukan pembiayaan melalui utang.  "Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan utang itu identik dengan mengelola seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita," katanya.  Ia mengungkapkan manajemen utang pemerintah dilakukan secara bijaksana, sehingga berbagai lembaga pemeringkat internasional pun memberikan peringkat yang baik bagi utang Indonesia yakni cenderung di level BBB dengan outlook stabil.  Berbagai lembaga internasional yang dimaksud yakni seperti Fitch Ratings, Moody's Investor Service, dan Standard and Poor's (S&amp;P).  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Sri Mulyani Sebut Rasio Utang Pemerintah Termasuk Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bekraf-sebut-ri-aktif-rangkul-ekonomi-digital_m_.jpg" alt="ilustrasi pengembangan ekonomi digital" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pengembangan ekonomi digital</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Nilai ekonomi digital Indonesia bakal melambung tinggi. Kondisi itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.  Dia memperkirakan pada 2030, nilai ekonomi digital Indonesia bakal mencapai USD 315 miliar atau Rp 4.715 triliun. Di tataran global, valuasi ekonomi digital saat ini mencapai 15,5 persen dari total produk domestik bruto dunia.  ”Jumlah tersebut meningkat sebanyak 2,5 kali lebih cepat dibandingkan kondisi 15 tahun terakhir. Data itu merupakan hasil kajian dari Bank Dunia pada 2022,” ujar Johnny G. Plate.  Dia menjelaskan pada 2030, diperkirakan 70 persen nilai baru dalam perekonomian, didasarkan pada model bisnis yang diaktifkan secara digital.  ’’Nilai ekonomi digital di Indonesia telah mencapai USD 70 miliar. Dan akan berkembang hingga USD 315,5 miliar pada 2030,’’ kata Johnny dalam keterangannya Rabu (14/9).  Dengan perhitungan tersebut Johnny mengatakan, potensi ekonomi digital memiliki potensi luar biasa untuk perekonomian Indonesia pada masa depan. Untuk menyambut potensi nilai ekonomi digital yang begitu besar, perlu disiapkan sejak dini. Di antaranya adalah memperbanyak kolaborasi antara perusahaan rintisan (startup) digital dengan modal ventura. Selain itu juga kolaborasi dengan perusahaan skala nasional dan internasional.  Di antara cara memperbanyak kegiatan kolaborasi itu dilakukan dengan memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia. Yaitu melalui kegiatan Digital Innovation Network (DIN) Presidensi G20 Indonesia. Kegiatan itu salah satunya adalah mewadahi pencairan startup paling potensial dari lima sektor prioritas. Yakni sektor kesehatan, energi bersih dan terbarukan, pendidikan dan teknologi, inklusifitas keuangan, dan rantai pasok barang.  Presiden BukaLapak Teddy Oetomo mengatakan, kolaborasi dalam bisnis di bidang digital sangat penting. Termasuk dalam industri digital yang memadukan bisnis online dan offline.  Saat ini menurut dia, semakin banyak fenomena kolaborasi antara bisnis online dan offline. ’’Semakin banyak juga kita melihat bahwa inovasi teknologi menjadi sangat penting dan bukan hanya sekadar lip service,’’ ucap Teddy.

2030, Nilai Ekonomi Digital Indonesia Akan Mencapai Rp 4.715 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/AIRLANGGA.jpg" alt="Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar" width="100%">
<figcaption>Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2022 mencapai 5,01 persen secara year on year (yoy). Angka ini lebih baik ketimbang Tiongkok 4,8 persen, Singapura 3,4 persen, Korea Selatan 3,07 persen, Amerika Serikat 4,29 persen, dan Jerman 4,0 persen. "Hasil dari 2 tahun penanganan covid, kita tumbuh 5,01 persen secara yoy, ini lebih tinggi ketimbang Tiongkok, AS, kita dibawah Vietnam tipis, ini sudah kita pertahankan pada kuartal keempat (2021)," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar Green Economy Indonesia Summit 2022: The Future Economy of Indonesia, Rabu (11/5). Pada kuartal kedua pun diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran angka 3,5 sampai 4 persen. Hal ini dipicu dengan adanya peningkatan mobilitas dan daya beli selama Ramadan serta mudik lebaran 2022. "Motor penggerak kita tidak lagi dari belanja pemerintah, tapi ekspor impor serta investasi dari masyarakat. PMI (purchase manager index) juga positif, jadi sektor produksi itu terus melakukan ekspansi," seru dia. Menurutnya, salah satu tantangan kedepan yang harus menjadi perhatikan adalah net zero emission secara global yang disepakati oleh 196 negara dengan bentuk Paris Agreement. Sebab jika tidak, maka produk domestik bruto (PDB) global akan turun hingga 10 persen. "Kalau tidak tercapai PDB akan turun 10 persen di mana ASEAN adalah region yang berisiko tinggi, climate economics index Indonesia adalah yang sangat rentan, apalagi masuk musim kemarau, risiko kebakaran hutan mengintip dan perlu diwaspadai," ujar Airlangga. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa yang akan menjadi tantangan dalam penurunan emisi karbon adalah penanganan pada kebakaran hutan. Untuk itu, kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim perlu terus dijaga. "Kita komit menurunkan 29 persen pada 2030 dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional," terangnya. Agar dapat merealisasikannya, Airlangga pun meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menaruh dana dalam penurunan emisi karbon ini. Jadi, keseriusan ini dikomitmenkan dengan dana yang ditaruh. "Kita melihat bahwa dana yang diperlukan khusus untuk Indonesia itu Rp 3,461 triliun sampai 2030 dan tentu kapasitas tekonologi yang perlu didorong dan perlu melibatkan seluruh stakeholders swasta bumn, pemda dan masyarakat," pungkasnya.

Tantangan Emisi Karbon Bisa Pengaruhi PDB Indonesia hingga 10 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/BPS-MARGO-YUWONO.jpg" alt="Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono (ANTARA/HO-Humas BPS)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono (ANTARA/HO-Humas BPS)</figcaption>
</figure><div dir="auto">JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan perekonomian Indonesia pada triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,01 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka tersebut menunjukkan adanya tren pemulihan setelah adanya tekanan pandemi Covid-19.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Bila dibandingkan triwulan I tahun 2021 atau secara yoy, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,01 persen," jelas Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers, Senin (9/5).</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Tingginya angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2022 ini, selain karena pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat, faktor lain juga karena adanya low base effect di mana pada kuartal I-2021 itu terkontraksi 0,70 persen.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Sementara jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2022 tercatat mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya (quartal to quartal/qtq) sebesar 0,96 persen.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Adapun, untuk nilai produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2022 mencapai Rp 4.513 triliun demgan nilai PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp 2.819 triliun.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Ia pun turut memberikan penjelasan terkait distribusi dan pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha, di mana 65,74 persen PDB triwulan I-2022 berasal dari sektor industri, perdagangan, pertanian, pertambangan dan konstruksi.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Pengungkit pendorong pada kuartal I-2022 ini, untuk industri pengolahan memiliki andil 19,19 persen. Sebagai pengungkit tumbuhnya di industri pengolahan adalah di sub sektor industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 12,45 persen dan industri makanan dan minuman tumbuh 3,75 persen.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Sub sektor lain adalah industri kimia, farmasi dan obat tradisional tumbuh 6,47 persen dan industri alat angkutan tumbuh 14,2 persen. Ini beberapa sub sektor yang menyebabkan industri pengolahan tumbuh cukup tinggi yaitu 5,07 persen," jelasnya.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Sektor lain yang cukup tumbuh tinggi adalah perdagangan sebesar 5,71 persen, sebab jika sektor pertanian, industri atau barang yang diperdagangkan mengalami pertumbuhan, sektor perdagangan turut mengalami pertumbuhan.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Yang menunjukkan sektor perdagangan tumbuh adalah peningkatan penjualan mobil, peningkatan mobilitas masyarakat ditempat belanja dan rekreasi dan peningkatan suplai impor, itu menyebabkan sektor perdagangan mengalami pertumbuhan," ucap Margo.</div>

Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,01 Persen Pada Triwulan I-2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-1-3.jpeg" alt="Ilustrasi lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelonggaran kebijakan pembatasan sosial menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk itu, diyakini produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal I-2022 tumbuh signifikan sekitar 4,8-5,1 persen.  "Hampir pasti ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal pertama 2022 ini berpeluang tumbuh signifikan pada kisaran 4,8-5,1 persen secara tahunan (year on year atau yoy)," terang Ekonom dan Staf Ahli Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ryan Kiryanto dalam keterangannya, Senin (9/5).  Adapun, kebijakan ini juga ditopang dengan program vaksinasi Covid-19 yang masif dengan capaian melebihi 75 persen dari target populasi penduduk telah divaksin. Untuk vaksinasi satu sebesar 95,7 persen atau 199 juta dan vaksinasi dua mencapai 79,53 persen atau 165 juta.  "Ini menjadikan Indonesia mendekati level herd immunity (kekebalan kelompok) sesuai kriteria Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan bersiap diri menuju fase endemi, telah mendorong mobilitas orang dan barang secara masif," tutur dia.  Meskipun sempat dibayangi oleh penyebaran varian virus baru Omicron pada awal tahun ini, kesigapan pemerintah telah mampu mengatasi efek negatif lebih lanjut dari sebaran Omicron tersebut. Sistem dan manajemen kesehatan nasional yang baik turut membuat kepercayaan diri masyarakat semakin meningkat untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial.  "Pelonggaran berbagai jalur dan moda transportasi ini turut meningkatkan permintaan masyarakat untuk barang dan jasa," kata Ryan.  Persentase pola kerja di kantor (work from office/WFO) pun ditingkatkan dan sebaliknya pola kerja di rumah (work from home/WFH) ditrurunkan. Semua itu pada gilirannya mampu mendongkrak sisi permintaan masyarakat secara signifikan.  Bahkan pola yang sama akan terjadi pula di kuartal kedua tahun ini, lebih-lebih dengan adanya kebijakan cuti bersama dan aktivitas selama bulan Ramadan yang disertai fenomena mudik lebaran mendorong permintaan masyarakat melonjak sangat signifikan.  Kata dia, permintaan dadakan (pent-up demands) pun meningkat tajam setelah dua tahun lebih hasrat konsumsi masyarakat tertahan karena pandemi. Disposal income masyarakat yang tinggi mendorong perilaku konsumtif ketika masyarakat percaya diri untuk keluar rumah dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas konsumsi.  "Itulah yang mendasari pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal pertama tahun ini berkisar 4,8-5,1 persen yoy," tutup dia.

PDB Indonesia Kuartal I 2022 Diproyeksikan Tumbuh 5,1 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/1644833660817.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa pelaku UMKM di Bangkalan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa pelaku UMKM di Bangkalan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) se-Jawa Timur untuk Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar. Selama 2021 hingga 2022, kontribusi UMKM tercatat mencapai 57,25 persen.  Angka itu termasuk kemampuan penyerapan tenaga kerja UMKM. Berdasar catatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, UMKM mampu menyerap 97 persen tenaga kerja se-Jawa Timur.  ”UMKM terbukti menjadi salah satu usaha yang mampu bertahan di tengah pandemi. Di antara gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi, UMKM justru menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan sektor usaha lain,” ungkap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Senin (14/2).  Capaian itu disebut sebagai bukti Pemprov Jatim berkomitmen terus memperkuat untuk segera pulih dari imbas pandemi Covid-19. UMKM disebut tidak hanya bertahan pada masa pandemi, namun juga naik kelas mengikuti perkembangan zaman.  Salah satunya melalui rumah kurasi yang menjadi media untuk kurasi produk UMKM sebelum dikirim ke luar negeri. Rumah kurasi sendiri didirikan BI Kantor Perwakilan Jatim untuk membantu agar produk UMKM yang hendak dikirim ke luar negeri agar produknya bisa terstandar dengan baik dari sisi kualitas serta daya saingnya.  Khofifah mengatakan, hingga saat ini, total terdapat 318 produk UMKM yang berhasil dikurasi Rumah Kurasi. Detailnya yaitu sebanyak 17 UKM dikurasi dengan sasaran tembus ke pasar ekspor, kemudian 42 UKM ke pasar modern dan 259 UKM ke pasar tradisional.  ”Alhamdulillah, melalui program Rumah Kurasi, yang merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Dinas KUMKM dan Perindag Jawa Timur perlahan tapi pasti UMKM Jatim terus naik kelas,” ujar Khofifah.  Dia mengatakan, untuk bisa menembus pasar luar negeri harus terstandarisasi dengan baik. Setiap negara juga mempunyai ketentuan sendiri untuk produk yang masuk. Untuk itu, dibutuhkan bantuan dari ahli yakni kurator. Selain itu, juga dibutuhkan asesor serta instruktur.  Terkait permodalan UMKM, Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim terus lakukan penguatan dari segi pembiayaan selama pandemi Covid-19. Pemberian Kredit bagi UMKM Jatim meningkat saat pandemi.  Dari seluruh upaya yang telah dilakukan, salah satu hasil yang telah terlihat adalah tren pangsa kredit untuk UMKM yang menunjukkan kenaikan. Data 2019 sebesar 27,1 persen, yang kemudian tercatat naik pada 2020 sebesar 28,9 persen dan 2021 juga tercatat naik 31,0 persen.  ”Optimistis Jatim Bangkit memberikan semangat tersendiri bagi 9.782.262 UMKM. UMKM adalah backbone ekonomi Jawa Timur dengan kontribusi terhadap PDRB Jawa Timur mencapai 57,25 persen,” ujar Khofifah.

Kontribusi UMKM di Jatim untuk PDB Capai 57 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/syarief-hasan-ukm.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pengelolaan dan perbaikan perekonomian negara. Pasalnya, perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan, sementara utang luar negeri semakin membludak dari waktu ke waktu.  Syarief Hasan menilai, pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II 2021 semakin memprihatikan. “Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan utang luar negeri Indonesia semakin jauh melampaui pertumbuhan PDB Indonesia. Bahkan, rasionya kini hampir mendekati 42% dan banyak rekomendasi IMF yang tidak diikuti.”, tutur Syarief Hasan.  Memang, utang Indonesia bertambah Rp.1.226,8 Triliun selama tahun 2020 dan utang Indonesia kembali bertambah sebesar Rp. 1.177,4 Triliun selama Januari hingga penghujung Maret 2021. Sehingga, total utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp.6.445 Triliun per-Maret 2021.  Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah terkait rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah mencapai 41,64%. “Tahun lalu, rasionya masih 37%, lalu merangkak 38,5%, dan kini telah mencapai 41,64%. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia semakin tidak baik”, ungkap Syarief Hasan.  Syarief Hasan menyebut, kemampuan negara dalam melunasi utang dan bunga diperkirakan menjadi semakin sulit. “Kemampuan negara membayar utang bersama bunga utang yang tinggi perlu dikaji kembali. Apalagi trend utang semakin tinggi, sementara penerimaan negara semakin berkurang”, ungkap Syarief Hasan.  Menurut Syarief Hasan, banyak rambu-rambu yang direkomendasikan IMF dilanggar oleh Pemerintah. “Pemerintah telah menghadapi suatu kondisi dimana defisit penerimaan negara mencapai Rp.219 Triliun hingga Juni 2021. Sementara itu, Pemerintah memiliki likuiditas yang rendah sehingga kesulitan membayar kewajiban-kewajiban nya”, ungkap Syarief Hasan  Syarief Hasan menyebut, besarnya utang negeri harusnya menjadi prioritas Pemerintah untuk dikelola dengan baik. “Pemerintah harus mengelola ekonomi dengan baik. Pemerintah harus fokus menyelesaikan masalah Covid-19, sembari menguatkan perekonomian nasional yang hari ini masih resesi”, ungkap Syarief Hasan.  Ia juga menegaskan agar Pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri. “Pemerintah harus berhati-hati sebab rasio utang terhadap PDB semakin mendekati ambang batas 60% sesuai dengan UU Keuangan Negara. Apalagi, rasio utang Indonesia kemungkinan masih akan terus naik, terutama akibat tekanan Pandemi Covid-19. Pemerintah harus fokus dalam penguatan perekonomian nasional”, tutup Syarief Hasan.

Syarief Hasan: Pemerintah Harus Extra Hati-hati Kelola Keuangan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/cadangan-devisa-ri-naik-ke-usd-1233-miliar-februari-2019_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Transaksi berjalan Indonesia pada kuartal I-2020 tercatat defisit USD 3,9 miliar atau 1,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai USD 8,1 miliar atau 2,8 persen dari PDB.  Berdasarkan keterangan resmi dari laman Bank Indonesia (BI), defisit ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang dan juga disertai dengan penurunan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer.  "Perbaikan surplus neraca perdagangan barang disebabkan oleh penurunan impor seiring dengan permintaan domestik yang melambat, sehingga mengurangi dampak penurunan ekspor akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia," demikian tulis keterangan tersebut yang dikutip JawaPos.com, Rabu (20/5).  Adapun, untuk defisit neraca jasa mengalami perbaikan, hal itu dipengaruhi oleh penurunan defisit jasa transportasi akibat menurunnya impor barang, di tengah sedang menurunnya jasa travel yang biasanya surplus akibat berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.  Di samping itu, perbaikan defisit neraca pendapatan primer sejalan dengan aktivitas ekonomi domestik, turut mendorong penurunan defisit transaksi berjalan.  Kemudian, transaksi modal dan finansial pada triwulan I-2020 turut menurun signifikan, di tengah tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Transaksi modal dan finansial defisit sebesar USD 2,9 miliar, terutama dipengaruhi oleh defisit investasi portofolio, setelah pada triwulan sebelumnya surplus sebesar USD 12,6 miliar.  Adanya defisit pada investasi portofolio ini dipicu oleh besarnya aliran modal keluar (cash out flow) akibat kepanikan pasar keuangan global terhadap pandemi Covid-19. Dengan perkembangan tersebut, NPI (Neraca Pembayaran Indonesia) di triwulan I-2020 defisit sebesar USD 8,5 miliar dan posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2020 sebesar USD 121 miliar.  "Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,0 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional," terang keterangan itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2a7xhHeonEc  https://www.youtube.com/watch?v=M3FsqdNeOEo  https://www.youtube.com/watch?v=4t_x5965xbs

CAD Triwulan I-2020 Turun Menjadi 1,4 % Dari PDB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#produk domestik bruto

Berita Terkini