<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/ronny-3801630347.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus (kiri) saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus (kiri) saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus, mengingatkan kepada para anggota DPRD se-Kalimantan Barat dari PDIP agar benar-benar bekerja dengan hati dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Pernyataan itu disampaikan Deddy, saat mengisi bimbingan teknis anggota DPRD dari Kalbar di Jakarta, Sabtu (24/5). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016057383/irfan-jaya-blak-blakan-soal-peluang-pulang-ke-persebaya-surabaya-dari-bali-united-musim-depan-semoga-saja-ya">Irfan Jaya Blak-blakan Soal Peluang Pulang ke Persebaya Surabaya dari Bali United Musim Depan: Semoga Saja, Ya!</a>&nbsp; Deddy menegaskan, anggota DPRD dari PDIP harus bekerja serius, terutama dalam memperjuangkan peraturan daerah (perda) yang berpihak pada rakyat. "Dibicaralah dalam gedung DPRD, perjuangkan dalam bentuk perda, kalau tak dibicarakan kan berarti kita omdo. Betul gak. Ayo dong, itulah gunanya legislatif," kata Deddy Sitorus. Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan, para anggota DPRD dari PDIP harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat. Serta, harus turun ke tengah-tengah masyarakat. "Advokasi rakyat. Ia dong, datangin tuh tempat tambang rame-rame. Kan begitu nih. Jangan kita diam saja," ucap Deddy. Ia juga meminta agar seluruh anggota DPRD dari Kalbar sadar bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Seluruh aset negara dibawa ke pusat untuk didistribusikan kepada seluruh daerah. "Negara ini konsepnya NKRI. Seluruh kekayaan negara dibawa ke pusat untuk didistribusikan ke seluruh daerah. Kecuali kalau kita mau federal. Konsepnya memang seperti itu. Itu adalah implikasi kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya. Meski demikian, Deddy mengingatkan bukan berarti para legislator di daerah tak boleh bicara dan kritis. Menurutnya, Sikap kritis harus tetap disuarakan. "Saya ditunjuk jadi anggota DPR hampir setiap kali bicara keadilan terutama di Kalimantan. Kita (DPRD Kalimantan) juga harus seperti itu. Dalam bentuk yang paling konkret, yaitu perda. Itu harus kita lakukan," ujar Deddy. Lebih jauh, Deddy juga meminta agar wakil rakyat DPRD dari Kalimantan Barat dari PDIP untuk menanamkan pemahaman yang luas tentang warisan pengetahuan tradisional, khusunya peninggalan nenek moyang yang sudah ribuan tahun. Ia menekankan, ada banyak kampung-kampung tradisional yang khas, flora dan fauna, tanaman yang bisa jadi obat. "Cari orang tua yang masih mengerti, videokan. Nanti kita bisa bikin buku, bisa kita sebarkan ke mana-mana, sekaligus kalau perlu dipaketkan. Konkret," pungkasnya. (*)

DPP PDIP mengingatkan anggota DPRD Kalbar untuk berkomitmen pada kepentingan rakyat dan mengadvokasi peraturan daerah yang berpihak.

DPP PDIP Tekankan Anggota DPRD Bekerja Pro Rakyat dan Berkomitmen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/IMG-20230906-WA0005-2398943337.jpg" alt="Ganjar Pranowo tak kuasa menahan tangis saat melepas jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (5/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo tak kuasa menahan tangis saat melepas jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (5/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Saat menjabat sebagai Gubernur Jateng, Ganjar banyak membuat program dan kebijakan pro rakyat. Bukan tanpa alasan, Ganjar terlahir dari keluarga sederhana. Perjalanan hidup Ganjar Pranowo yang penuh perjuangan menjadikannya sebagai pemimpin yang peduli dengan kesejahteraan rakyat. Keluarganya bukan dari kalangan keluarga berada. Keluarga Ganjar hidup dengan penghasilan yang sangat pas-pasan. Orang tuanya, Parmudji Pramudi Wiryo dan Sri Suparni, harus berjuang keras untuk menghidupi keluarga. Keluarganya terpaksa pernah berutang di warung untuk mencukupi kebutuhan dapur. Bahkan, mereka pernah diusir dari kontrakan. Ganjar juga hampir putus kuliah karena tidak ada biaya. Hal itu diungkap dalam video berjudul MANIFESTO #1 : MARI BERSATU BUKAN BERSETERU yang diunggah di akun official @GanjarPranowoOfficial. Semua momen ketika dia masih kecil tersebut masih tertanam kuat di hatinya dan menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan hidupnya. &rdquo;Sampai sekarang, masih tertanam nasihat Bapak dan Ibu saya. Njar, kita ini memang orang kecil, tapi kamu harus punya mimpi besar,&rdquo; ungkap Ganjar. Dari ayahnya, Ganjar belajar tentang keberanian, kejujuran, ketaatan, kesantunan, kepemimpinan, dan pantang menyerah. Dari ibunya, dia belajar tentang kasih sayang, kepedulian terhadap sesama, menghargai orang lain, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai itu menjadi prinsip dan panduan moral dalam hidupnya. Apa yang telah dicapai saat ini, juga tak lepas dari peran dua perempuan yang sangat dia cintai dan muliakan. Bagi Ganjar, kedua perempuan tersebut menjadi sumber kebahagiaan dan penyemangat dalam hidupnya. Ganjar menyadari bahwa tanpa cinta dan doa dari ibu dan istri, dia tidak akan mencapai titik ini. Oleh karena itu, Ganjar menekankan pentingnya memuliakan perempuan yang turut berperan membangun bangsa ini dan menghargai semua ibu yang ada di negeri ini. Video berjudul MANIFESTO #1 : MARI BERSATU BUKAN BERSETERU yang diunggah di akun Youtube official @GanjarPranowoOfficial ramai dibahas di media sosial. Kurang dari dua jam sejak diunggah pada Selasa (12/9) sekitar pukul 12.00, video itu telah ditonton lebih dari 60 ribu kali, disukai lebih dari 9 ribu kali, serta dikomentari lebih dari 6 ribu komentar.

Ganjar Pranowo sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Saat menjadi Gubernur Jateng banyak membuat program dan kebijakan pro rakyat

Ganjar Pranowo Keluarkan Manifesto, Bercerita Tentang Keluarga Sederhana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kebijakan-anies-pro-rakyat-disebut-gembong-salah-kaprah_m_182001.jpeg" alt="Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno mendapatkan kritikan dari Fraksi PDIP DPRD DKI. Walaupun kebijakan yang memerhatikan rakyat kecil namun tidak memperhatikan tatanan ibu kota. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan segala kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan salah kaprah. Karena cara Anies mengambil simpati rakyat miskin berdampak pada tatanan ibu kota. "Jadi yang saya simpulkan, Pak Anies itu hanya mengesankan kebijakan-kebijakan yang dia hasilkan itu adalah berpihak pada rakyat kecil, tapi sebetulnya itu merusak tatanan yang ada di DKI Jakarta," kata Gembong saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (17/1). Gembong menjelaskan seperti persoalan kawasan Tanah Abang, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ingin menunjukkan kepada masyarakat Jakarta bahwa kemepimpian Anies berpihak kepada rakyat miskin. Sehingga sebagian pihak yang menentang kebijakannya akan terlihat seperti orang yang tak memihak rakyat miskin. "Misalkan kayak Tanah Abang, itu kan seolah-olah orang yang menentang persoalan Tanah Abang orang yang enggak pro rakyat kecil kan. Kemudian misalkan soal becak, ketika orang-orang menentang soal becak seolah-olah enggak pro rakyat kecil," ungkapnya. Oleh sebab itu, dia menilai Anies sebagai pemimpin yang pemecah-belah warga Jakarta dengan selalu bersikap melawan arah. Padahal kata dia, cara memihak rakyat miskin tidak seperti itu. "Jadi kita (DPRD DKI) ini itu diadu-adu oleh Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta yang mengadu-adu warga DKI Jakarta. Padahal yang kita maksud bentuk keberpihakan kita pada rakyat kecil bukan begitu caranya," ujarnya. Lanjut ditambahkan pria berbadan kecil ini, seharusnya solusi untuk membantu warga miskin dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan agar mereka dapat berpindah profesi dengan keahlian baru. "Kan harusnya dia cobalah cari kebijakan yang populis misalkan, dia cari solusi bagaimana memungkinkan UMKM turun untuk memberikan pelatihan pada tukang becak itu biar mereka beralih ke profesi lain," pungkasnya.

Kebijakan Anies Pro Rakyat Disebut Gembong Salah Kaprah

pro rakyat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pro rakyat

Berita Terkini

DPP PDIP Tekankan Anggota DPRD Bekerja Pro Rakyat dan Berkomitmen

Ganjar Pranowo Keluarkan Manifesto, Bercerita Tentang Keluarga Sederhana

Kebijakan Anies Pro Rakyat Disebut Gembong Salah Kaprah

Download Aplikasi JawaPos.com