<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/image-7-1779758819.png" alt="e-Meterai (Foto : www.e-meterai.live)" width="100%">
<figcaption>e-Meterai (Foto : www.e-meterai.live)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 tersisa tinggal dua hari lagi, karena secara resmi akan ditutup pada Jumat, 6 September 2024, pukul 23.59 WIB. Namun, hingga kini situs pembelian dan pembubuhan e-meterai untuk dokumen CPNS 2024 milik Peruri masih mengalami gangguan alias error. Sebagai alternatif, para pelamar CPNS 2024 bisa memanfaatkan situs lainnya untuk melakukan pembelian e-materai. Salah satunya, melalui laman resmi Privy.id. Untuk diketahui, Privy merupakan suatu platform yang digunakan sebagai wadah untuk melakukan tanda tangan secara digital. Bahkan, melalui aplikasinya, Privy memiliki fitur baru bernama E-Meterai. Melalui fitur e-meterai Privy, siapapun dapat membubuhkan materai elektronik yang diterbitkan oleh Peruri pada dokumen digital. Tak hanya untuk membubuhkan, aplikasi ini juga bisa dimanfaatkan untuk membeli e-meterai untuk melengkapi dokumen CPNS 2024. Guna mempermudah proses pembelian dan pembubuhan e-materai di aplikasi Privy, berikut ini langkah-langkah untuk membeli e-materai di Privy: 1. Unduh aplikasi Privy.id di ponsel Anda dari App Store atau Google Play. 2. Klik menu &ldquo;Daftar&rdquo; untuk membuat akun jika Anda belum memilikinya. 3. Pilih menu &ldquo;e-Meterai&rdquo; dan klik &ldquo;Beli&rdquo; dengan harga Rp11.900 per lembar. 4. Unggah dokumen yang perlu diberi e-materai, dan tanda tangani dokumen tersebut melalui aplikasi menggunakan fitur Paint atau Draw. 5. Tambahkan e-meterai pada dokumen sesuai kebutuhan. 6. Atur posisi e-meterai pada dokumen dengan benar. 7. Download dokumen yang telah diproses. 8. Verifikasi keabsahan e-meterai dengan mengunjungi verifikasi.peruri.co.id Sementara itu, BUMN Perum Peruri akhirnya buka suara terkait situs e-meterai untuk dokumen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 yang error alias mengalami gangguan dan tidak bisa diakses hampir 24 jam ke belakang. Head of Corporate Secretary, Adi Sunardi menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi ini. Pihaknya menyebut masih berupaya untuk memulihkan agar situs e-meterai segera bisa diakses kembali. "PERURI menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi dalam proses pembelian dan pembubuhan meterai elektronik (e-meterai), khususnya dalam proses pendaftaran CASN 2024," kata Adi Sunardi dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Rabu (4/9). "Saat ini kami sedang melakukan upaya terbaik untuk memulihkan kualitas layanan agar website meterai elektronik dapat berfungsi secara penuh kembali oleh seluruh pelamar CASN 2024," sambungnya.

Privy merupakan suatu platform yang digunakan sebagai wadah untuk melakukan tanda tangan secara digital.

Cara Beli e-Meterai di Privy.id untuk Dokumen CPNS 2024, Solusi Alternatif saat Situs Peruri Error

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/04/media_17b6ea18645f437e687dff1445b473fc854260baa-1717624875.png" alt="Ilustrasi: Penerapan Tanda Tangan Digital atau E-Signature semakin banyak digunakan masyarakat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penerapan Tanda Tangan Digital atau E-Signature semakin banyak digunakan masyarakat.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Digitalisasi mendorong penggunaan tanda tangan elektronik yang luas dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari, karena praktis dan mudah diakses. Nggak heran, sekarang semakin mudah ditemui tanda tangan digital dalam lampiran surat yang dikirim via email untuk berbagai keperluan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena popularitas dan adopsinya yang semakin luas, hal ini juga mendorong para penyedia layanan dan platform tanda tangan digital untuk terus berbenah. Improvement dilakukan untuk mendukung keamanan, autentikasi dan kenyamanan bagi pengguna, salah satunya Privy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Privy, platform teknologi dengan sertifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kini menyajikan paket berlangganan tanda tangan digital unlimited. Solusi ini memudahkan pengguna dalam mengelola, menandatangani dokumen, dan berkomunikasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitur baru ini diklaim bisa membantu pelaku usaha dan individu melindungi transaksi elektronik berisiko tinggi sesuai UU ITE No. 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 17 Ayat 2A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mendorong Penyelenggara Jasa Keuangan, termasuk Fintech P2P Lending dan Multifinance, untuk menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi dalam setiap transaksi keuangan digital berdasarkan surat edaran resmi nomor S-13/PL.01/2024 dan S-14/PL.01/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wajah baru Privy kini lebih memfokuskan aplikasinya agar dapat digunakan individu dengan kehadiran paket berlangganan tanda-tangan digital unlimited melalui Personal Plan. Pembaruan ini didukung pula dengan adanya peningkatan tampilan (UI/UX) untuk memberikan navigasi yang lebih lancar dan penggunaan yang lebih mudah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Privy menghadirkan Personal Plan dan Enterprise Plan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Fitur berlangganan ini dirancang khusus untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pengguna baik individu atau pelaku usaha dalam mengakses fitur-fitur unggulan Privy secara unlimited, yang akan semakin memudahkan pengelolaan dan penandatanganan dokumen elektronik dengan aman dan terpercaya,&rdquo; ujar CEO Privy, Marshall Pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitur Personal Plan merupakan cara baru bertanda tangan melalui paket berlangganan. Sebelumnya, Privy menggunakan sistem saldo dalam aplikasi yang disebut Privy Balance. Saldo digunakan untuk tanda tangan elektronik di dokumen dan terbatas satu saldo per tanda tangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan Personal Plan, saldo digantikan oleh sistem berlangganan, sehingga memungkinkan pengguna untuk menandatangani dokumen digital secara unlimited atau tanpa batas dan sah secara hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa manfaat Privy Personal Plan ini antara lain memungkinkan pengguna untuk memberikan tanda tangan elektronik pada dokumen tanpa perlu melakukan top-up berulang. Pengguna paket berlangganan ini juga akan memiliki ruang penyimpanan dokumen (document storage) yang lebih besar, akses tanpa batas kepada berbagai merchant&nbsp; yang bermitra di aplikasi Privy serta fitur e-meterai yang berkekuatan hukum.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, melalui fitur Enterprise Plan yang ditujukan bagi para pelaku usaha, pengguna masih dapat menggunakan produk e-Meterai secara bersamaan dengan tanda tangan digital melalui sistem pembelian baru, yaitu langganan tahunan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sama seperti pada fitur Personal Plan, dengan sistem pembayaran baru ini, Privy menghapus sistem tanda tangan digital menggunakan saldo (Privy Balance) dan membuka batasan jumlah tanda tangan digital di setiap dokumen elektronik. Fitur-fitur baru ini akan memastikan bahwa alur kerja perusahaan dalam mengelola dan menandatangani dokumen menjadi lebih cepat, efisien, dan aman dengan Privy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Privy juga merilis fitur baru lainnya yang sangat dinantikan, yaitu PrivyChat. Fitur ini dapat digunakan sebagai messaging platform yang terverifikasi sekaligus dapat meningkatkan pengalaman pengguna untuk mengulas, menyetujui dan menandatangani dokumen melalui fitur chat yang terintegrasi di aplikasi Privy,&rdquo; ungkap CTO Privy, Guritno Adi Saputra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penambahan fitur PrivyChat ditujukan untuk membantu pengguna individu dalam berkomunikasi secara real-time dengan tim dan klien, pengguna dapat memeriksa, menandatangani dokumen, berbagi informasi, dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi tanpa beralih aplikasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan identitas yang terverifikasi, PrivyChat menjamin interaksi dengan pihak yang sah dan terpercaya. Informasi yang mereka bagikan hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembaruan sistem tanda tangan elektronik di Privy ini juga mencakup alur pendaftaran, pengkinian data, serta alur penandatanganan dokumen. Saat ini, terdapat dua kategori sertifikat elektronik: Basic Digital Certificate dan Trusted Digital Certificate yang diterbitkan oleh WebTrust dan Kemenkominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kategori sertifikat ini disesuaikan dengan wilayah penandatangan yang menggunakan aplikasi Privy, dan keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Sertifikat tersebut menjamin keamanan dan kepercayaan dalam setiap tanda tangan digital yang dilakukan dengan Privy.</div>

Pembaruan sistem tanda tangan elektronik di Privy ini juga mencakup alur pendaftaran, pengkinian data, serta alur penandatanganan dokumen.

Penerapan Tanda Tangan Digital Makin Massif, Penyedia Platform Wajib Patuh pada UU ITE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Tanda-Tangan-Digital.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PrivyID, aplikasi tanda tangan elektronik lokal yang sejak berdiri didanai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan merupakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) pertama yang mendapatkan pengakuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), saat ini resmi menyandang status PSrE Berinduk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).  Dengan resmi berinduk pada Kemenkominfo, Privyy kini dapat menerbitkan sertifikat elektronik dengan tingkat verifikasi tertinggi, yakni Level 4. Dengan status berinduk ke Root Certificate Authority (CA) Republik Indonesia, maka negara juga telah menandatangani sertifikat elektronik milik PrivyID, sehingga setiap dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan PrivyID memiliki kekuatan pembuktian yang tertinggi.  Marshall Pribadi, CEO PrivyID, mengatakan bahwa dengan status berinduk akan menambah kepercayaan publik terhadap layanan tanda tangan digital PrivyID, sehingga masyarakat tidak perlu takut menggantikan tanda tangan basah dengan PrivyID. Ia juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah mendukung berkembangnya industri tanda tangan dan identitas digital di Indonesia.  “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah yang selalu memberikan dukungan kepada PrivyID, mulai dari Kemenkominfo dan otoritas lainnya yang memberikan pengakuan kepada PrivyID sebagai PSrE tersertifikasi pertama," ungkap Marshall melalui keterangan tertulisnya.  Sejak didirikan pada tahun 2016, PrivyID mengklaim telah dipercaya oleh lebih dari 13 juta pengguna dan 700 perusahaan di Indonesia. Di era ‘mobile first’ ini, aplikasi mobile PrivyID yang tersedia di Android dan iOS sudah diunduh lebih dari 450 ribu kali dengan rating pengguna sangat baik.  Hal ini dikatakan sejalan dengan misi PrivyID untuk bisa menghadirkan layanan tanda tangan digital bagi pengguna di manapun, kapanpun, dan lewat perangkat apapun. “Berbeda dengan pesaing PrivyID yang tidak memiliki aplikasi ponsel, aplikasi ponsel PrivyID memiliki fitur yang sangat lengkap dan user friendly, bahkan fitur aplikasi mobile kami lebih baik daripada penyelenggara tanda tangan digital asing sekalipun,” jelas Marshall.  Selain menghadirkan platform tanda tangan digital yang siap dipakai oleh pengguna, PrivyID juga telah diintegrasikan dengan berbagai platform global seperti SAP, Salesforce, dan Microsoft untuk menangani keperluan procurement, kontrak penjualan, kontrak agen, penagihan, dan lain-lain pada perusahaan multinasional, seiring dengan berkembang pesatnya kebutuhan dan minat akan digitalisasi Dokumen yang memerlukan tanda tangan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/23/10/2020/penyedia-tanda-tangan-digital-privyid-gratiskan-layanan-sebulan/?amp">Penyedia Tanda Tangan Digital PrivyID Gratiskan Layanan Sebulan</a>  Kini semakin banyak pengguna, baik perorangan maupun perusahaan yang telah memilih menggunakan tanda tangan digital PrivyID untuk menggantikan tanda tangan basah. Selain aspek legalitas yang terjamin, tanda tangan digital juga dapat membantu memangkas waktu dan menghemat biaya yang dibutuhkan untuk pencetakan dokumen, pemindaian dokumen yang telah ditandatangani, penyimpanan dokumen, hingga proses pengiriman dokumen oleh pihak ketiga, meningkatkan keamanan dengan meminimalisasi risiko pemalsuan dokumen dan pemalsuan tanda tangan, serta ramah lingkungan.  “Sertifikat Elektronik berinduk dengan verifikasi Level 4 (tertinggi) yang mengharuskan verifikasi identitas dan biometrik pemegang sertifikat ke basis data kependudukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk segala jenis Dokumen, termasuk pembukaan rekening bank, aplikasi kartu kredit, penandatanganan surat kuasa, dan kontrak pembiayaan.” tutup Marshall.

Platform Tanda Tangan Digital PrivyID Resmi Berinduk ke Kemenkominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/StrongerTogether-Free2_copy_670x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Startup teknologi yang menyediakan layanan tanda tangan digital PrivyID meluncurkan program spesial bertajuk 'Stronger Together' atau kuat bersama. Ini dikatakan merupakan wujud dari semangat baru perusahaan yang salah satu sahamnya dimiliki Telkom Indonesia itu di usianya yang semakin bertambah.  Melalui program tersebut, PrivyID menggratiskan penggunaan layanan selama 30 hari pertama bagi pengguna baru. PrivyID juga memberikan tambahan bonus sebesar 50 persen dari kuota tanda tangan elektronik yang dibeli dalam periode 20 Oktober 2020 hingga 31 Oktober 2020, baik untuk para pengguna individu maupun korporasi.  Marshall Pribadi, CEO PrivyID menyampaikan, program ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan akan tanda tangan elektronik yang semakin meningkat, apalagi di tengah pandemi yang telah mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat.  "Ini adalah bentuk upaya kami untuk membantu berputarnya roda perekonomian Indonesia yang tengah terimbas wabah Covid-19, serta untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 yang lebih luas, terutama dengan menghindari pertemuan tatap muka dalam aktivitas bisnis dan keperluan lainnya”, ujarnya melalui keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Jumat (23/10).  Dalam kesempatan yang sama, Marshall juga menjelaskan bahwa teknologi bisa menjadi solusi bagi tantangan-tantangan yang dihadapi para pelaku bisnis. Dengan tanda tangan elektronik, tanda tangan dokumen dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja.  Terutama pada masa pandemi ini, penggunaan tanda tangan elektronik meningkat pesat. Data penggunaan layanan PrivyID menunjukkan peningkatan jumlah pelaku bisnis yang menggunakan tanda tangan elektronik PrivyID sebesar sekitar 350 persen.  Dia mengklaim hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat akan tanda tangan elektronik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hingga saat ini, PrivyID sudah digunakan oleh lebih dari 600 perusahaan dan 6,5 juta pelanggan di Indonesia.  https://www.youtube.com/watch?v=TxTT3ncLtOM&ab_channel=jawapostvofficial

Penyedia Tanda Tangan Digital PrivyID Gratiskan Layanan Sebulan

PrivyID

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PrivyID

Berita Terkini

Cara Beli e-Meterai di Privy.id untuk Dokumen CPNS 2024, Solusi Alternatif saat Situs Peruri Error

Penerapan Tanda Tangan Digital Makin Massif, Penyedia Platform Wajib Patuh pada UU ITE

Platform Tanda Tangan Digital PrivyID Resmi Berinduk ke Kemenkominfo

Penyedia Tanda Tangan Digital PrivyID Gratiskan Layanan Sebulan

Download Aplikasi JawaPos.com