<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/scmans-4210448340.jpg" alt="Waspada penipuan modus perjalanan liburan. (Grants Pass Tribune)" width="100%">
<figcaption>Waspada penipuan modus perjalanan liburan. (Grants Pass Tribune)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia menembus USD 360 miliar pada 2030. Di tengah proyeksi pesatnya perkembangan industri fintech tersebut, tantangan terkait keamanan serta kepercayaan digital (<em>digital trust</em>) kian mengemuka.</p> <p>Meningkatnya penggunaan layanan keuangan berbasis digital turut diiringi risiko penipuan dan penyalahgunaan identitas yang semakin kompleks, sehingga menuntut penanganan yang terstruktur dan menyeluruh.&nbsp;Kondisi tersebut tercermin pada data Indonesian Anti-Scam Center (IASC) periode 22 November 2024 hingga 16 Oktober 2025.</p> <p>Selama rentang waktu tersebut, tercatat 299.237 laporan penipuan dengan total kerugian mencapai Rp 7 triliun. Selain itu, terdapat 94.344 rekening yang diblokir, 487.378 rekening yang dilaporkan, serta dana yang berhasil dibekukan sebesar Rp 376,8 miliar.</p> <p>Sebagai respons atas tantangan tersebut, Privy, penyedia layanan identitas digital dan tanda tangan elektronik kembali ambil bagian dalam rangkaian Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 dengan peran sebagai Official Digital Trust Provider.</p> <p>Melalui keterlibatan ini, Privy berkontribusi dalam memperkuat fondasi kepercayaan digital di ekosistem fintech dengan menghadirkan solusi identitas digital yang aman, tepercaya, dan sesuai standar. Solusi tersebut ditujukan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara layanan fintech, pelaku UMKM, investor, hingga masyarakat umum.</p> <p>Dalam pelaksanaan BFN 2025, dukungan Privy diwujudkan melalui penguatan literasi mengenai pentingnya digital trust, penerapan standar verifikasi identitas yang andal, serta pemanfaatan identitas digital tepercaya guna memitigasi potensi fraud sejak tahap awal interaksi pengguna dengan layanan keuangan digital.</p> <p>Chief Information &amp; Compliance Officer (CICO) Privy, Krishna Chandra menegaskan bahwa kepercayaan digital dan perlindungan konsumen merupakan pilar utama bagi keberlanjutan industri fintech di Tanah Air.</p> <p>"Dengan pesatnya perkembangan layanan digital, pengguna semakin sulit membedakan mana informasi yang autentik dan mana yang merupakan hasil rekayasa. Karena itu, kepercayaan tidak bisa lagi dibangun hanya melalui imbauan untuk &lsquo;berhati-hati&rsquo;. Diperlukan kolaborasi antara industri dan regulator untuk mencegah fraud sejak awal, mulai dari verifikasi identitas yang tepercaya, mekanisme pelacakan dokumen, hingga standar interoperabilitas yang memastikan setiap transaksi dapat divalidasi dengan jelas," ujar Krishna dalam keterangannya, Minggu (21/12).</p> <p>Ia juga menambahkan bahwa visi Privy dalam pengelolaan keamanan identitas digital berperan penting dalam melindungi konsumen sekaligus menopang pertumbuhan industri fintech yang berkelanjutan.</p> <p>"Bagi konsumen, identitas digital memungkinkan data pribadi tersimpan aman dalam satu platform terpercaya, sehingga pengguna tidak perlu berulang kali memasukkan data sensitif saat mengakses berbagai layanan fintech. Sementara bagi penyedia layanan, sistem ini membantu mencegah penipuan sekaligus meningkatkan efisiensi <em>onboarding</em> dan menekan<em> drop-off rate</em>," jelas Krishna.</p> <p>Peran tersebut telah diimplementasikan Privy melalui berbagai kolaborasi di ekosistem digital. Hingga kini, Privy telah melakukan verifikasi terhadap lebih dari 68 juta pengguna individu di Indonesia dan digunakan oleh lebih dari 167.000 organisasi, mencakup perusahaan besar, pelaku usaha, hingga individu.</p> <p>Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Privy juga menyediakan Certificate Warranty hingga Rp1 miliar sebagai bentuk perlindungan apabila terjadi kerugian akibat penyalahgunaan identitas yang berkaitan dengan sertifikat elektronik yang diterbitkan.</p> <p class="class-paragraph">"Kami berharap, keikutsertaan Privy dalam perhelatan BFN 2025 dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem fintech, khususnya dalam menghadirkan inovasi yang memperkuat keamanan dan kepercayaan terhadap identitas digital. Sebagai digital identity dan digital trust enabler, Privy akan terus membuka ruang kolaborasi bersama penyedia fintech, pemangku kepentingan, dan regulator untuk mendorong inklusi keuangan nasional yang lebih aman dan berkelanjutan," tutup Krishna.</p>

Terdapat 94.344 rekening yang diblokir, 487.378 rekening yang dilaporkan, serta dana yang berhasil dibekukan sebesar Rp 376,8 miliar.

Data IASC: Kerugian Ekonomi Akibat Penipuan Digital Tembus Rp 7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/qTAuqaLM3Gj7xwv51BNgVi6u44ofFfPdKz0HZvGZ-1448950622.jpg" alt="Ilustrasi: Tanda tangan digital. (Cflow)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Tanda tangan digital. (Cflow).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Transformasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak di kawasan perdagangan bebas yang dituntut serba cepat dan efisien. Di tengah arus investasi yang terus tumbuh, Badan Pengusahaan (BP) Batam mengambil langkah strategis dengan menggandeng Privy.</p> <p>Penyedia layanan digital trust itu dirangkul untuk mengimplementasikan tanda tangan digital dalam pengurusan administrasi pertanahan. Langkah ini diklaim menandai upaya serius pemerintah mempercepat digitalisasi layanan publik di daerah yang memiliki peran vital bagi perdagangan dan industri nasional.&nbsp;</p> <p>Proses seperti pengalokasian lahan, perpanjangan hak atas tanah, dan pembaruan hak tanah kini bisa dilakukan sepenuhnya secara elektronik, tanpa lagi bergantung pada tumpukan berkas fisik.</p> <p>&ldquo;Di kawasan perdagangan bebas seperti Batam, kecepatan pelayanan menjadi kunci daya saing. Karena itu, digitalisasi bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan,&rdquo; ujar Denny Tondano, Direktur Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi BP Batam melalui keterangannya.</p> <p>Kerja sama ini resmi dimulai lewat penandatanganan perjanjian pada 21 Juli lalu antara Krishna Chandra, Chief Information Officer PT Privy Identitas Digital, dan Denny Tondano.</p> <p>BP Batam sendiri menjadi salah satu lembaga pemerintah yang mulai serius membangun sistem administrasi pertanahan berbasis digital. Dengan dukungan teknologi tanda tangan elektronik Privy, pengguna cukup mendaftar PrivyID sekali untuk memverifikasi identitasnya secara biometrik, kemudian dapat mengakses berbagai layanan dokumen digital yang sah secara hukum.</p> <p>&ldquo;Privy hadir bukan hanya untuk mempercepat birokrasi, tapi memastikan prosesnya tetap aman dan dapat dipercaya,&rdquo; jelas Krishna Chandra, CIO PT Privy Identitas Digital.</p> <p>Tanda tangan digital yang digunakan Privy sendiri disebut telah tersertifikasi ISO/IEC 27701:2019 tentang sistem manajemen privasi data pribadi, serta terhubung langsung dengan database BP Batam untuk mempercepat validasi dokumen.</p> <p>Digitalisasi layanan publik di Batam dianggap krusial mengingat kawasan ini merupakan pintu gerbang investasi asing dan industri ekspor. Selama ini, urusan administrasi pertanahan sering kali menjadi hambatan utama yang memperlambat ekspansi bisnis maupun perizinan proyek.</p> <p>Dengan implementasi tanda tangan digital, BP Batam berupaya memangkas rantai birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan lahan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem smart governance di wilayah strategis ekonomi nasional.</p> <p>&ldquo;Digitalisasi membuat proses menjadi lebih efisien, sekaligus memperkuat akuntabilitas publik. Model ini idealnya bisa direplikasi ke lembaga lain di kawasan perdagangan bebas Indonesia,&rdquo; kata Denny.</p> <p>Selain efisiensi, keamanan menjadi aspek penting. Sistem verifikasi Privy menggunakan liveness detection dan pencocokan data biometrik, memastikan setiap dokumen yang ditandatangani memiliki jejak digital yang sah dan tak bisa dipalsukan.</p> <p class="class-paragraph">Langkah BP Batam ini dipandang sebagai tonggak penting dalam modernisasi layanan pertanahan di Indonesia, sekaligus sinyal kuat bahwa digital trust kini menjadi fondasi utama tata kelola kawasan ekonomi modern.</p>

BP Batam menggandeng Privy untuk implementasi tanda tangan digital dalam administrasi pertanahan, mempercepat digitalisasi layanan publik.

Digitalisasi Layanan Publik di Kawasan Perdagangan Bebas: BP Batam Gandeng Privy Percepat Administrasi Pertanahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/F3o5DQBmUKIXsHnAXJIyGADTtjyqLEGYnhp9QeyU-2817225997.jpg" alt="Ilustrasi Privy. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Privy. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Privy secara resmi memberikan pemahaman yang komprehensif kepada publik mengenai pentingnya menjaga keamanan identitas digital.</p> <p>Hal itu tak lain karena Privy menilai bahwa data pribadi menjadi aset beharga yang perlu dilindungi dari kejahatan siber yang semakin marak dan canggih. Mulai dari pemalsuan kontrak kerja sama hingga pemalsuan tanda tangan.</p> <p>Wakil Ketua Umum I AFTECH, Anggie Ariningsih, mengatakan dengan meningkatnya adopsi transaksi digital di lndonesia, tanda tangan elektronik (TTE), menjadi salah satu elemen penting dalam proses digitalisasi dokumen.</p> <p>Bahkan utamanya dalam hal perjanjian secara daring demi menjaga keamanan dan integritas informasi pribadi.</p> <p>"Sebagai asosiasi, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya keamanan data dalam setiap transaksi digital juga terus digencarkan oleh AFTECH agar masyarakat semakin peka dan pandai dalam menjaga informasi data pribadinya", ujar Anggie dalam Media Briefing di Jakarta Selatan, Kamis (15/5).</p> <p>Sejalan dengan itu, salah satu upaya untuk menjaga keamanan dalam transaksi digital, bisa dengan memiliki personal plan Privy yang komprehensif.</p> <p>Untuk diketahui, personal plan merupakan salah satu strategi dan langkah untuk melindungi data pribadi dari berbagai ancaman siber dan juga menumbuhkan rasa aman bagi publik dalam aktivitas transaksi digital.&nbsp;</p> <p>CEO Privy, Marshall Pribadi menyampaikan bahwa perusahaannya berkomitmen untuk menghadirkan infrastruktur digital terpercaya yang tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga mampu menjawab tantangan keamanan siber yang semakin kompleks bukan hanya untuk korporasi, namun juga untuk setiap individu.</p> <p>Dengan lebih dari 53 juta penggun. individu dan dipercaya lebih dari 4.700 perusahaan, layanan identitas digital dan tanda tangan elektronik dari Privy telah tersertifikasi dan berinduk ke Kominfo Rl serta diakui secara sah dalam sistem hukum Indonesia.</p> <p>"Kini lewat Privy Personal Plan, kami menghadirkan solusi yang memungkinkan setiap individu memiliki kontrol atas identitas digitalnya, melakukan transaksi dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan sah secara hukum, serta menyimpan dokumen penting dengan aman. Ini adalah langkah konkret dalam mendorong literasi keamanan digital di leve individu," jelas Marshall.</p>

AFTECH dan Privy berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan identitas digital di Indonesia.

Jaga Keamanan Transaksi Digital, Privy Hadirkan Paket Berlangganan Tanda Tangan Unlimited

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/DELL-20102178.jpg" alt="Privy menjalin kerja sama dengan dengan Institut Teknologi Del (IT Del) dalam mendukung transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Privy menjalin kerja sama dengan dengan Institut Teknologi Del (IT Del) dalam mendukung transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Dukung transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi, perusahaan penyedia layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi Privy menjalin kerja sama dengan dengan Institut Teknologi Del (IT Del)</p> <p>&ldquo;Kami sangat senang dengan kemajuan kolaborasi ini dan berkomitmen untuk terus ditingkatkan. Tahun ini, fokus kami adalah menerapkan TTE pada dokumen akademik sekaligus memperkuat kompetensi mahasiswa di bidang teknologi,&rdquo; ujar CEO &amp; Founder Privy, Marshall Pribadi dalam keterangannya, Rabu (12/2).</p> <p>Marshall mengatakan mengenai implementasi TTE pada Dokumen Akademik, Privy akan mengintegrasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada ijazah dan transkrip nilai di IT Del. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keabsahan proses administrasi akademik. Selain itu, pihaknya membuka program bagi mahasiswa IT Del untuk memberikan kesempatan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah.</p> <p>Lebih lanjut Marshall mengatakan, saat ini Privy tengah fokus pada pengembangan Generative AI (Kecerdasan Buatan Generatif) dalam platform TTE. &ldquo;Generative AI akan digunakan untuk melacak perjalanan dokumen, mulai dari penyusunan, pembuatan non-disclosure agreement (NDA), hingga proses review. Teknologi ini juga dapat memberikan masukan dan membantu mendefinisikan dokumen secara lebih efisien,&rdquo; kata Marshall.</p> <p>Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat digitalisasi kampus, tetapi juga menyiapkan generasi talenta digital yang kompeten di bidang AI dan teknologi terkini. Dengan dukungan Privy, IT Del diharapkan menjadi pelopor dalam integrasi teknologi TTE dan AI di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia.</p> <p>Mengenai layanan pengenalan wajah (face recognition/FR), tim IT Del telah mampu mengoperasikan sistem ini secara mandiri setelah menerima pelatihan dari Privy pada Desember 2024. Diharapkan teknologi ini akan terus dikembangkan untuk mendukung berbagai kebutuhan kampus.</p> <p>Sementara itu, Rektor IT Del Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.Info Tech, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dengan Privy. Menurutnya, teknologi pengenalan wajah (FR) telah memberikan manfaat signifikan dalam proses perkuliahan.</p> <p>&ldquo;Kami sangat berterima kasih atas kerja sama yang telah terjalin sejak 2023. Kami memastikan implementasi FR dan TTE akan dilakukan pada semester ini. Program magang dari Privy juga sangat membantu dalam menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap bersaing di industri digital saat ini,&rdquo; ujar Arnaldo.</p> <p>Arnaldo juga menegaskan komitmen IT Del untuk terlibat dalam pengembangan Generative AI (Kecerdasan Buatan Generatif). &ldquo;Kami juga memiliki rencana untuk mengembangkan penelitian di bidang AI dan berharap dapat berkolaborasi lebih lanjut dengan Privy,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Ketua Yayasan Del, Intan Simanjuntak, menyebut kerja sama ini sebagai bukti nyata kepedulian Privy terhadap dunia pendidikan tinggi di Indonesia. &ldquo;Privy tidak hanya proaktif dalam mendukung IT Del, tetapi juga menunjukkan komitmennya untuk memajukan pendidikan tinggi. Mahasiswa IT Del harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan industri digital,&rdquo;ujar Intan.</p> <p>Sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang terdaftar di Kominfo, Privy telah memverifikasi lebih dari 50 juta pengguna individu di Indonesia dan dipercaya oleh lebih dari 4.000 perusahaan. Tercatat, lebih dari 150 juta dokumen eletronik telah ditandatangani melalui platform Privy.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Kolaborasi tidak hanya memperkuat digitalisasi kampus, tetapi juga menyiapkan generasi talenta digital di bidang AI dan teknologi terkini.

Kolaborasi Privy dan IT Del Wujudkan Digitalisasi Kampus dan Pengembangan AI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/image-7-1779758819.png" alt="e-Meterai (Foto : www.e-meterai.live)" width="100%">
<figcaption>e-Meterai (Foto : www.e-meterai.live)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 tersisa tinggal dua hari lagi, karena secara resmi akan ditutup pada Jumat, 6 September 2024, pukul 23.59 WIB. Namun, hingga kini situs pembelian dan pembubuhan e-meterai untuk dokumen CPNS 2024 milik Peruri masih mengalami gangguan alias error.</p> <p>Sebagai alternatif, para pelamar CPNS 2024 bisa memanfaatkan situs lainnya untuk melakukan pembelian e-materai. Salah satunya, melalui laman resmi Privy.id.</p> <p>Untuk diketahui, Privy merupakan suatu platform yang digunakan sebagai wadah untuk melakukan tanda tangan secara digital. Bahkan, melalui aplikasinya, Privy memiliki fitur baru bernama E-Meterai.</p> <p>Melalui fitur e-meterai Privy, siapapun dapat membubuhkan materai elektronik yang diterbitkan oleh Peruri pada dokumen digital. Tak hanya untuk membubuhkan, aplikasi ini juga bisa dimanfaatkan untuk membeli e-meterai untuk melengkapi dokumen CPNS 2024.</p> <p>Guna mempermudah proses pembelian dan pembubuhan e-materai di aplikasi Privy, berikut ini langkah-langkah untuk membeli e-materai di Privy:</p> <p>1. Unduh aplikasi Privy.id di ponsel Anda dari App Store atau Google Play.</p> <p>2. Klik menu &ldquo;Daftar&rdquo; untuk membuat akun jika Anda belum memilikinya.</p> <p>3. Pilih menu &ldquo;e-Meterai&rdquo; dan klik &ldquo;Beli&rdquo; dengan harga Rp11.900 per lembar.</p> <p>4. Unggah dokumen yang perlu diberi e-materai, dan tanda tangani dokumen tersebut melalui aplikasi menggunakan fitur Paint atau Draw.</p> <p>5. Tambahkan e-meterai pada dokumen sesuai kebutuhan.</p> <p>6. Atur posisi e-meterai pada dokumen dengan benar.</p> <p>7. Download dokumen yang telah diproses.</p> <p class="class-paragraph">8. Verifikasi keabsahan e-meterai dengan mengunjungi verifikasi.peruri.co.id</p> <p>Sementara itu, BUMN Perum Peruri akhirnya buka suara terkait situs e-meterai untuk dokumen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 yang error alias mengalami gangguan dan tidak bisa diakses hampir 24 jam ke belakang.<br /> <br />Head of Corporate Secretary, Adi Sunardi menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi ini. Pihaknya menyebut masih berupaya untuk memulihkan agar situs e-meterai segera bisa diakses kembali.<br /> <br />"PERURI menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi dalam proses pembelian dan pembubuhan meterai elektronik (e-meterai), khususnya dalam proses pendaftaran CASN 2024," kata Adi Sunardi dalam keterangan resmi yang diterima <em>JawaPos.com</em>, Rabu (4/9).</p> <p>"Saat ini kami sedang melakukan upaya terbaik untuk memulihkan kualitas layanan agar website meterai elektronik dapat berfungsi secara penuh kembali oleh seluruh pelamar CASN 2024," sambungnya.</p>

Privy merupakan suatu platform yang digunakan sebagai wadah untuk melakukan tanda tangan secara digital.

Cara Beli e-Meterai di Privy.id untuk Dokumen CPNS 2024, Solusi Alternatif saat Situs Peruri Error

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/IMG-20240805-WA0003-3253979198.jpg" alt="Diskusi Digital Bank Summit yang mengupas beragam isu perbankan, termasuk keamanan siber. (Foto: Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Diskusi Digital Bank Summit yang mengupas beragam isu perbankan, termasuk keamanan siber. (Foto: Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Industri perbankan semakin akrab dengan teknologi digital. Hampir setiap bank konvensional memiliki layanan digital. Ditambah pula lahirnya bank-bank baru dengan segmen bisnis layanan digital.</p> <p>Ternyata layanan digital di perbankan kerap menghadapi tantangan besar, yaitu serangan siber. Untuk itu, industri perbankan perlu mempertimbangkan dua hal penting untuk menjaga keamanan ekosistem digitalnya.</p> <p>VP Business Development PT Privy Identitas Digital (Privy) Rony Tanrim mengungkapkan bahwa ada dua hal yang perlu dilakukan industri perbankan untuk mencegah risiko serangan siber. Pertama, memiliki ISO 27001. Kedua, satu Data Center (DC) dan satu Disaster Recovery Center (DRC) untuk memperkuat keamanan siber.</p> <p>ISO yang terkait dengan sistem informasi dan data privasi menjadi kekuatan dari dalam suatu bisnis. Sementara DC dan DRC sebagai langkah mitigasi risiko dan keamanan dalam proses digitalisasi.</p> <p>Dia menyebut, keamanan siber membutuhkan ISO 27001 tentang sistem informasi dan juga data privacy. "Itu maksudnya apa? ISO itu bukan hanya bapak ibu datangkan untuk perusahaan bapak ibu semua, tetapi menjadi back power yang bekerja di dalam itu harus melakukan benar-benar secara disiplin semua suggestion atau pelaporan ceklis dari ISO tersebut yang pertama," ucap Rony dalam keterangannya Senin (5/8).</p> <p>Menurut Rony, sejatinya masyarakat tidak perlu takut dengan risiko serangan siber. "Kita butuh disiplin melakukan mirroring data antara DC dan DRC itu," katanya.</p> <p>DRC bisa dianalogikan seperti genset. Ketika ada pemadaman listrik, genset bisa langsung beroperasi. Pun demikian dengan cara kerja DRC tadi.</p> <p>Dalam hal ini, Rony menekankan pentingnya kepemilikan DRC bagi sebuah institusi industri keuangan. "(Persoalan) Digital harus ada obatnya, obatnya adalah harus waspada," tuturnya. Roni mengatakan Privy bisa bantu pihak terkait untuk memberikan keamanan dan kenyamanan," katanya. Layanan yang mereka siapkan diantaranya adalah e-KYC, Digital Signature, dan e-Materai.</p> <p>Lebih lanjut Rony mengatakan Transformasi digital yang terjadi di dunia keuangan dan perbankan saat ini belum dibarengi oleh sistem keamanan siber yang mumpuni. Salah satu kendalanya adalah soal biaya yang tak murah. Pelaku bisnis industri keuangan menganggap hal tersebut masih baru dan lisensi untuk keamanan siber dianggap sebagai biaya atau cost. Hilmi Setiawan (wan/JPK)</p>

Industri perbankan semakin akrab dengan teknologi digital. Hampir setiap bank konvensional memiliki layanan digital.

Dua Jurus Bagi Perbankan dalam Layanan Digital Hadapi Ancaman Serangan Siber

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/WhatsApp-Image-2024-07-14-at-092510-1356818139.jpeg" alt="Privy dan ARSSI berkomitmen untuk mendorong penggunaan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam layanan kesehatan. (Privvy)" width="100%">
<figcaption>Privy dan ARSSI berkomitmen untuk mendorong penggunaan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam layanan kesehatan. (Privvy)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Privy, penyedia platform tanda tangan elektronik terpercaya di Indonesia, mendukung Seminar Nasional XI yang digelar oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) pada tanggal 10-12 Juli 2024 di Hotel The Ritz Carlton Jakarta-Mega Kuningan. Tema besar yang diangkat dalam kegiatan tahunan ini adalah "Strategi Penguatan Digitalisasi &amp; Green Hospital Berbasis Kearifan Lokal".</p> <p>Melalui kemitraan ini, Privy dan ARSSI berkomitmen untuk mendorong penggunaan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam layanan kesehatan di seluruh rumah sakit swasta di Indonesia.</p> <p>Rano Alyas, Business Development Manager Privy yang juga salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa kolaborasi Privy dan ARSSI akan memfasilitasi proses digitalisasi berbagai dokumen penting dalam ekosistem layanan kesehatan. Dokumen-dokumen tersebut mencakup proses pendaftaran dan rekam medis pasien, <em>form</em> persetujuan medis, serta klaim asuransi.</p> <p>"Dengan memanfaatkan solusi tanda tangan elektronik Privy yang telah tersertifikasi, rumah sakit swasta dapat menjamin keamanan dan legalitas dokumen digital, serta mempercepat alur kerja yang selama ini masih didominasi oleh dokumen fisik," jelasnya, Minggu&nbsp;(14/7).</p> <p>Sejalan dengan Privy, ARSSI mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan melalui bidang digitalisasi dan teknologi kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat.</p> <p>ARSSI juga percaya bahwa transformasi pelayanan kesehatan perlu memperhatikan tiga hal utama: 1) digitalisasi pola pelaporan dan pendataan menjadi pelayanan yang melibatkan masyarakat, 2) aksesibilitas bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar bidang kesehatan, serta 3) integrasi dan pengembangan platform terkait data, aplikasi, dan ekosistem kesehatan.</p> <p>Kolaborasi ini terutama bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan mempermudah administrasi rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimum Pelayanan Kesehatan, waktu tunggu rawat jalan tidak boleh lebih dari 60 menit.</p> <p>Adanya digitalisasi proses administrasi menggunakan Privy, memungkinkan rumah sakit swasta untuk mempercepat alur kerja dan memenuhi standar pelayanan tersebut. Selain itu, kolaborasi ini juga memudahkan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, yaitu setiap fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik.</p> <p>"Kolaborasi Privy dan ARSSI ini akan sangat bermanfaat bagi pasien maupun rumah sakit swasta. Pasien akan mendapatkan layanan yang lebih cepat dan nyaman, sementara rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi operasional dan fokus pada peningkatan kualitas layanan," ungkap Ketua Umum ARSSI Pusat drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS., MH.</p> <p>Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa solusi tanda tangan elektronik (TTE) dapat diimplementasikan untuk berbagai kasus penggunaan di industri perawatan kesehatan. Dengan TTE, para dokter dapat melakukan penandatanganan secara elektronik, sehingga pekerjaan dapat lebih mudah dan cepat.</p> <p>Contohnya, pembubuhan TTE e-resep dokter secara digital yang akan terintegrasi secara <em>online</em> ke bagian <em>work order</em> di apotek. Selain itu, riwayat kunjungan serta riwayat pengobatan pasien juga dapat dilakukan secara elektronik dan ditandatangani menggunakan fitur <em>e-Sign</em>.</p> <p>Melalui kolaborasi Privy dan ARSSI, diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan kesehatan swasta di Indonesia. Dengan memanfaatkan solusi digital yang ditawarkan Privy, rumah sakit swasta dapat mempercepat alur kerja administrasi, menjamin keamanan dan legalitas dokumen, serta fokus pada upaya peningkatan kualitas layanan bagi pasien. Ke depannya, kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses digitalisasi di seluruh ekosistem layanan kesehatan, sehingga mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang unggul dalam digitalisasi layanan publik.</p>

Privy-ARSSI komit mendorong penggunaan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam layanan kesehatan.

Kolaborasi Privy dengan ARSSI Tingkatkan Efisiensi dan Transformasi Digital Layanan Kesehatan Swasta di Indonesia

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/privy-2048917133.jpg" alt="Jumpa pers Privy dan Kadin di Jakarta pada Senin (3/6)." width="100%">
<figcaption>Jumpa pers Privy dan Kadin di Jakarta pada Senin (3/6).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Identitas digital memiliki konsep serupa dengan identitas di dunia nyata, yakni berkas atau data yang menunjukkan data diri secara lengkap dan legal. Validitas identitas digital sangat penting dalam mendorong profesionalisme kerja terutama karena duplikasi atau peniruan identitas mudah dilakukan.&nbsp;</p> <div dir="auto">World Bank pada tahun 2021 mencatat sebanyak 3,3 miliar masyarakat dunia belum memiliki akses ke identitas digital yang diakui pemerintah untuk bertransaksi online. Di sisi lain, kejahatan siber berbasis pencurian atau pemalsuan identitas juga semakin marak terjadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023, pencurian data pribadi meningkat dari 7,96 persen menjadi 20,97 persen sementara penipuan online juga naik dari 10,3 persen menjadi 32,5 persen. Selain itu, memastikan validasi identitas dan pelindungan data pribadi menjadi hal yang semakin penting dan harus diupayakan baik oleh konsumen ataupun pelaku industri dalam bertransaksi elektronik saat ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha, terkait manfaat penggunaan identitas digital serta aspek-aspek perlindungan konsumen terkait identitas digital, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut akan menggencarkan sosialisasi terkait perlindungan konsumen melalui identitas digital.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut disampaikan bekerja sama dengan Privy, penyedia layanan identitas dan tanda tangan digital tersertifikasi yang menyelenggarakan diskusi panel bertajuk "Perlindungan Konsumen 4.0: Implementasi Identitas Digital untuk Meningkatkan Keamanan Konsumen dalam Ekosistem Digital".&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Identitas digital merupakan representasi elektronik yang memuat data diri seseorang secara lengkap dan legal. Validitas identitas ini sangat penting, untuk memastikan keamanan dalam berbagai transaksi layanan digital," kata Deputi Bidang Keamanan dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BSSN, Sulistyo dalam sambutannya di acara tersebut, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sesi <em>keynote speech</em>, Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Wamenkomimfo), Nezar Patria menyampaikan, identitas digital akan memberikan kemudahan akses terhadap layanan publik dan finansial dengan lebih cepat dan efisien, serta dapat melindungi data pribadi dan transaksi elektronik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Validitas identitas digital yang jelas dan aman akan meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan dalam transaksi digital. Upaya ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat," ujar Nezar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Badan Ekonomi dan Financial Technology Kadin Indonesia, Pandu Sjahrir juga menegaskan, identitas digital merupakan komponen kritikal dalam transaksi digital. Keamanan dan kenyamanan konsumen layanan digital sangat bergantung pada penggunaan identitas digital secara baik dan benar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kadin Indonesia sangat menyadari pentingnya pemahaman dan penggunaan identitas digital secara baik dan benar dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekosistem ekonomi digital di Indonesia, oleh sebab itu kami berkomitmen untuk mendukung sosialisasi identitas digital serta strategi praktis penerapannya bagi dunia usaha," kata Pandu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">CEO Privy sekaligus Wakil Kepala Badan Ekonomi dan Financial Technology Kadin Indonesia, Marshall Pribadi juga menyampaikan dalam sesi panel diskusi bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi identitas digital.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai penyedia layanan <em>digital trust</em> yang meliputi identitas digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi dan layanan pengiriman elektronik tercatat, Privy berkomitmen mendukung terciptanya lingkungan digital yang aman dan terpercaya bagi semua pengguna," terang Marshall.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Privy menyediakan layanan identitas digital, tanda tangan digital tersertifikasi, dan layanan pengiriman elektronik tercatat (<em>electronic registered delivery services</em>) yang berbasis pada penerbitan Sertifikat Elektronik yang berinduk ke Kominfo. Untuk menjamin keabsahan identitas digital Privy, identitas setiap pengguna telah diverifikasi berdasarkan data kependudukan hingga biometrik wajah ke Ditjen Dukcapil Kemendagri saat pertama kali mendaftar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sampai saat ini, Privy telah memverifikasi lebih dari 47 juta pengguna individu, digunakan oleh lebih dari 3.300 perusahaan, dan lebih dari 123 juta dokumen telah ditandatangani secara digital menggunakan Privy.</div>

"Validitas identitas digital yang jelas dan aman akan meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan dalam transaksi digital," kata Nezar.

Segmen Bisnis Rentan Diincar Hacker, Kadin Tekankan Perlindungan Konsumen Melalui Identitas Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/04/media_17b6ea18645f437e687dff1445b473fc854260baa-1717624875.png" alt="Ilustrasi: Penerapan Tanda Tangan Digital atau E-Signature semakin banyak digunakan masyarakat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penerapan Tanda Tangan Digital atau E-Signature semakin banyak digunakan masyarakat.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Digitalisasi mendorong penggunaan tanda tangan elektronik yang luas dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari, karena praktis dan mudah diakses. Nggak heran, sekarang semakin mudah ditemui tanda tangan digital dalam lampiran surat yang dikirim via email untuk berbagai keperluan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena popularitas dan adopsinya yang semakin luas, hal ini juga mendorong para penyedia layanan dan platform tanda tangan digital untuk terus berbenah. Improvement dilakukan untuk mendukung keamanan, autentikasi dan kenyamanan bagi pengguna, salah satunya Privy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Privy, platform teknologi dengan sertifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kini menyajikan paket berlangganan tanda tangan digital unlimited. Solusi ini memudahkan pengguna dalam mengelola, menandatangani dokumen, dan berkomunikasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitur baru ini diklaim bisa membantu pelaku usaha dan individu melindungi transaksi elektronik berisiko tinggi sesuai UU ITE No. 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 17 Ayat 2A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mendorong Penyelenggara Jasa Keuangan, termasuk Fintech P2P Lending dan Multifinance, untuk menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi dalam setiap transaksi keuangan digital berdasarkan surat edaran resmi nomor S-13/PL.01/2024 dan S-14/PL.01/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wajah baru Privy kini lebih memfokuskan aplikasinya agar dapat digunakan individu dengan kehadiran paket berlangganan tanda-tangan digital unlimited melalui Personal Plan. Pembaruan ini didukung pula dengan adanya peningkatan tampilan (UI/UX) untuk memberikan navigasi yang lebih lancar dan penggunaan yang lebih mudah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Privy menghadirkan Personal Plan dan Enterprise Plan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Fitur berlangganan ini dirancang khusus untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pengguna baik individu atau pelaku usaha dalam mengakses fitur-fitur unggulan Privy secara unlimited, yang akan semakin memudahkan pengelolaan dan penandatanganan dokumen elektronik dengan aman dan terpercaya,&rdquo; ujar CEO Privy, Marshall Pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitur Personal Plan merupakan cara baru bertanda tangan melalui paket berlangganan. Sebelumnya, Privy menggunakan sistem saldo dalam aplikasi yang disebut Privy Balance. Saldo digunakan untuk tanda tangan elektronik di dokumen dan terbatas satu saldo per tanda tangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan Personal Plan, saldo digantikan oleh sistem berlangganan, sehingga memungkinkan pengguna untuk menandatangani dokumen digital secara unlimited atau tanpa batas dan sah secara hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa manfaat Privy Personal Plan ini antara lain memungkinkan pengguna untuk memberikan tanda tangan elektronik pada dokumen tanpa perlu melakukan top-up berulang. Pengguna paket berlangganan ini juga akan memiliki ruang penyimpanan dokumen (document storage) yang lebih besar, akses tanpa batas kepada berbagai merchant&nbsp; yang bermitra di aplikasi Privy serta fitur e-meterai yang berkekuatan hukum.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, melalui fitur Enterprise Plan yang ditujukan bagi para pelaku usaha, pengguna masih dapat menggunakan produk e-Meterai secara bersamaan dengan tanda tangan digital melalui sistem pembelian baru, yaitu langganan tahunan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sama seperti pada fitur Personal Plan, dengan sistem pembayaran baru ini, Privy menghapus sistem tanda tangan digital menggunakan saldo (Privy Balance) dan membuka batasan jumlah tanda tangan digital di setiap dokumen elektronik. Fitur-fitur baru ini akan memastikan bahwa alur kerja perusahaan dalam mengelola dan menandatangani dokumen menjadi lebih cepat, efisien, dan aman dengan Privy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Privy juga merilis fitur baru lainnya yang sangat dinantikan, yaitu PrivyChat. Fitur ini dapat digunakan sebagai messaging platform yang terverifikasi sekaligus dapat meningkatkan pengalaman pengguna untuk mengulas, menyetujui dan menandatangani dokumen melalui fitur chat yang terintegrasi di aplikasi Privy,&rdquo; ungkap CTO Privy, Guritno Adi Saputra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penambahan fitur PrivyChat ditujukan untuk membantu pengguna individu dalam berkomunikasi secara real-time dengan tim dan klien, pengguna dapat memeriksa, menandatangani dokumen, berbagi informasi, dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi tanpa beralih aplikasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan identitas yang terverifikasi, PrivyChat menjamin interaksi dengan pihak yang sah dan terpercaya. Informasi yang mereka bagikan hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembaruan sistem tanda tangan elektronik di Privy ini juga mencakup alur pendaftaran, pengkinian data, serta alur penandatanganan dokumen. Saat ini, terdapat dua kategori sertifikat elektronik: Basic Digital Certificate dan Trusted Digital Certificate yang diterbitkan oleh WebTrust dan Kemenkominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kategori sertifikat ini disesuaikan dengan wilayah penandatangan yang menggunakan aplikasi Privy, dan keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Sertifikat tersebut menjamin keamanan dan kepercayaan dalam setiap tanda tangan digital yang dilakukan dengan Privy.</div>

Pembaruan sistem tanda tangan elektronik di Privy ini juga mencakup alur pendaftaran, pengkinian data, serta alur penandatanganan dokumen.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Privy

Berita Terkini