<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/budi-kpk-1907133712.jpg" alt="Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Direktur PT RDG Airlines, Gibrael Isaak, membeli pesawat privat jet dari hasil uang korupsi penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022. Akibatnya, negara mengalami kerugian senilai Rp 1,2 triliun.</p> <p>"Penyidik menduga aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi tersebut salah satunya digunakan untuk pembelian Private Jet yang saat ini keberadaannya di luar negeri," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (12/6).</p> <p>Oleh karena itu, penyidik KPK memanggil Gibrael Isaak (GI) yang merupakan warga negara (WN) Singapura dan pengusaha maskapai pribadi. Pemanggilan itu&nbsp; untuk mendalami&nbsp; pembelian atas pesawat private jet tersebut. KPK mengimbau Gibrael Isaak untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK.</p> <p>"KPK meminta pihak-pihak terkait untuk kooperatif dalam proses penanganan perkara ini," ucap Budi.</p> <p>Meski demikian, sampai saat ini KPK belum melakukan penyitaan terhadap pesawat jet pribadi itu. KPK menduga, kerugian negara dari kasus penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022, mencapai Rp 1,2 triliun.</p> <p>Lebih lanjut, Budi menegaskan KPK tidak segan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasua itu. Hal itu semata untuk memulihkan keuangan negara dari praktik kejahatan korupsi.</p> <p>"KPK tentu tidak segan-segan mentersangkakan para pihak yang terlibat dengan Pidana Pencucian Uang bilamana ditemukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur pemidanaan pencucian uang," pungkasnya.</p>

KPK menduga Gibrael Isaak, bos RDG Airlines, beli jet pribadi dari uang korupsi yang rugikan negara Rp 1,2 triliun.

KPK Duga Bos RDG Airlines Gibrael Isaak Beli Privat Jet dari Hasil Korupsi Dana Penunjang Pemprov Papua, Negara Rugi Rp 1,2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/cegah-politikus-terlibat-korupsi-dengan-praktik-antimahar_m_.jpg" alt="Ilustrasi korupsi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pengadaan sewa private jet oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024. TII menyebut, anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang mencapai Rp 71 triliun berpotensi membuka celah korupsi di sektor pengadaan.</p> <p>Peneliti TII, Agus Sarwono, menyebut KPU kurang transparan dalam memberikan informasi kepada publik terkait pengadaan sewa private jet.</p> <p>"Jika belajar dari pemilu sebelumnya, ada banyak kasus korupsi terkait logistik pemilu, sebut saja pengadaan segel surat suara, pengadaan kotak suara, suap kepada auditor BPK, pengadaan asuransi anggota KPU, hingga pengumpulan upeti dari rekanan KPU," kata Agus Sarwono dalam keterangan tertulis, Senin (28/4).</p> <p>Ia menyesalkan, KPU tidak memberikan informasi kepada publik terkait pengadaan private jet. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, KPU seolah menahan banyak informasi terkait pengadaan ini.</p> <p>Melalui penelusuran Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), TII menemukan nama paket pengadaan Belanja Sewa Dukungan Kendaraan Distribusi Logistik dengan kode 53276949 senilai Rp 46.195.659.000. TII menduga adanya kejanggalan dalam rencana umum pengadaan tersebut.</p> <p>Sebab, paket pengadaan tidak secara spesifik menyebutkan jenis kendaraan apa yang akan disewa oleh KPU. Dengan anggaran sewa yang sedemikian besar, harusnya sejak awal KPU sudah mengetahui kendaraan apa yang akan digunakan.</p> <p>"Hal ini mengindikasikan perencanaan pengadaan oleh KPU bermasalah," ucap Agus.</p> <p>Kejanggalan lainnya, lanjut Agus, paket pengadaan sewa kendaraan menggunakan metode e-purchasing. Pada satu sisi metode ini memudahkan dalam memilih penyedia, namun ada potensi kick back dari penyedia.</p> <p>Ia tak memungkiri, banyak contoh kasus korupsi pengadaan yang menggunakan metode e-purchasing. Sebab, sistem e-purchasing cenderung tertutup, publik tidak dapat mengetahui bagaimana proses penawaran terjadi, termasuk alasan mengapa penyedia tertentu yang dipilih.</p> <p>Kejanggalan lainnya juga terlihat dari pengumuman RUP sewa dukungan kendaraan logistik yang dilakukan jauh setelah pengadaan selesai dilakukan. Dalam laman RUP tertulis pengumuman baru dilakukan pada 1 November 2024, sedangkan pekerjaannya dilaksanakan pada Januari-Februari 2024.</p> <p>"Pengumuan RUP seolah dilakukan sebatas memenuhi formalitas dari pengadaan yang sebenarnya bermasalah. Ada kecurigaan bahwa pengadaan private jet memang tiba-tiba muncul ketika tahapan pemilu sedang berlangsung," ungkap Agus.</p> <p>Agus juga mengungkapkan bahwa penggunaan private jet oleh KPU tidak sesuai dengan peruntukannya, karena dilakukan setelah distribusi logistik pemilu tiba di daerah. Pasalnya, pengiriman logistik ke ibu kota kabupaten/kota telah selesai pada 16 Januari 2024.</p> <p class="class-paragraph">Selanjutnya, pada periode 17 Januari hingga 13 Februari 2024 merupakan tahap distribusi dari kabupaten/kota ke tempat pemungutan suara (TPS). Sementara itu, penggunaan private jet oleh KPU terjadi pada Januari hingga Februari 2024.</p> <p>"Ada dugaan penggunaan private jet justru tidak digunakan untuk logistik pemilu. Ini semakin memunculkan kuatnya indikasi kerugian negara dalam pengadaan sewa private jet," ujar dia.</p> <p>TII juga menelusuri data melalui aplikasi Monitoring dan Evaluasi Lokal (AMEL) milik LKPP. Dari penelusuran itu, ditemukan adanya dua kontrak untuk penyedia yang sama. Ia menduga, perusahaan tersebut menangani dua paket pekerjaan dalam satu RUP.</p> <p>Perusahaan yang dimaksud adalah PT Alfalima Cakrawala Indonesia, yang memang bergerak di bidang layanan penyewaan private jet. Kejanggalan dari penyedia tersebut, PT Alfalima Cakrawala Indonesia baru berdiri pada 2022.</p> <p>Menurutnya, dengan usia perusahaan yang baru dua tahun dan tanpa pengalaman sebagai penyedia dalam proyek pemerintah, perusahaan ini justru terpilih oleh KPU untuk pengadaan sewa private jet.</p> <p>"Jika ditelusuri melalui situs Sistem Informasi Penyedia di website LKPP, perusahaan ini justru dikualifikasikan sebagai usaha kecil," paparnya.</p> <p>Lebih lanjut, Agus menyebut total anggaran dari dua kontrak tersebut mencapai sekitar Rp 65,495 miliar, padahal dalam RUP pagunya hanya sekitar Rp 46,195 miliar. Terdapat selisih kurang lebih Rp 19,299 miliar.</p> <p>Dengan adanya selisih tersebut, muncul dugaan adanya praktik mark-up dalam pengadaan sewa private jet. Terlebih, adanya dua kontrak yang berbeda, TII menyimpulkan bahwa setidaknya KPU menyewa dua unit private jet.</p> <p>"Ini tentu perlu ditelusuri dalam dokumen kontrak yang lebih detail yang tidak ditemukan dalam dokumen publik mana pun," tegasnya.</p> <p>Sementara, pihak KPU RI belum merespons konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com ihwal temuan TII terkait dugaan kejanggalan sewa privat jet tersebut.</p>

Transparency International Indonesia mengungkapkan dugaan kejanggalan dalam pengadaan sewa privat jet oleh KPU pada Pemilu 2024.

TII Ungkap Kejanggalan Penyewaan Privat Jet KPU saat Pemilu 2024, Ada Dugaan Mark Up Capai Rp 19,29 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/Gambar-Mahfud-MD-selaku-Cawapres-dari-nomor-urut-tiga-antaranewscom-2975213091.jpg" alt="Mahfud MD. (antaranews.com)" width="100%">
<figcaption>Mahfud MD. (antaranews.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan tidak bisa memaksakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep terkait dugaan penerimaan fasilitas privat jet. Namun, ia menekankan jika hanya karena alasan Kaesang bukan pejabat publik tidak bisa menjadi dasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu, kita tak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Tergantung itikad KPK saja. Tapi kalau alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi dua hal," kata Mahfud dalam cuitan dalam akun media sosial X, Kamis (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menegaskan, banyak tersangka korupsi terjerat akibat ulah keluarganya melakukan pamer harta atau flexing di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015057078/berikut-5-pemain-arsenal-yang-masuk-dalam-nominasi-ballon-dor-2024-siapa-sajakah-mereka">Berikut 5 Pemain Arsenal yang Masuk dalam Nominasi Ballon d'Or 2024, Siapa Sajakah Mereka?&nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu ahistorik. Banyak koruptor yang terlacak setelah anak atau istrinya yang bukan pejabat diperiksa," ucap Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud mencontohkan, kasus yang menjerat mantan pejabat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun. Menurut Mahfud, Rafael Alun terjerat kasus korupsi akibat ulah anaknya, Mario Dandy Satrio yang flexing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Contoh: RA, seorang pejabat Eselon III Kemkeu sekarang mendekam di penjara justru ketahuan korupsi setelah anaknya yang hedon dan flexing ditangkap. Anak RA dengan mobil mewah menganiaya seseorang. KPK melacak kaitan harta dan jabatan ayah si anak: ternyata hasil korupsi. KPK memproses, RA dipenjarakan," ungkap Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Mahfud menekankan jika hanya alasan Kaesang bukan pejabat publik, itu tidak bida menjadi dasar. Ia justru khawatir, ke depan banyak pejabat publik yang akan memberikan gratifikasi kepada pihak keluarga yang bukan penyelenggara negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau alasan hanya karena bkn pejabat (padahal patut diduga) lalu dianggap tak bisa diproses maka nanti bisa setiap pejabat meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Ini sudah dinyatakan oleh KPK via Alex Marwata dan Pimpinan PuKat UGM," tegas Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menyatakan membatalkan rencana untuk meyurati Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. KPK menegaskan, akan fokus pada pelaporan dugaan korupsi yang dilayangkan masyarakat terhadap Kaesang, yang saat ini masih dalam tahap penelaahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015057057/mobil-atau-motor-lama-nggak-dipakai-bensin-bisa-basi-ini-5-penyebabnya">Mobil atau Motor Lama Nggak Dipakai, Bensin Bisa Basi, Ini 5 Penyebabnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini setelah KPK menerima laporan dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagaimana kita ketahui sudah ada laporan masuk bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM)," ucap juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menyatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap pelaporan tersebut. Menurutnya, klarifikasi pertama akan dimintai tanggapan dari pihak pelapor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telaah tersebut, jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tahapan pertama kepada pelapor untuk meminta keterangan lebih lanjut," ungkap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Klarifikasi itu dibutuhkan untuk meminta dokumen pendukung. Sehingga, apakah pelaporan itu layak ditindaklanjuti ke proses penyelidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015057059/kerap-belajar-dari-kesalahan-4-shio-bertabur-cuan-yang-bisa-mengubah-kegagalan-jadi-kesuksesan">Kerap Belajar dari Kesalahan: 4 Shio Bertabur Cuan yang Bisa Mengubah Kegagalan Jadi Kesuksesan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya, KPK memang menugaskan Direktorat Gratifikasi untuk meminta penjelasan dari Kaesang terkait dugaan penerimaan gratifikasi privat jet bersama sang istri dalam perjalanan ke Amerika Serikat (AS). Namun, KPK kini memfokuskan dugaan itu ke Direktorat PLPM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Isunya masih sama bahwa laporan itu terkait gratifikasi, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya lebih jauh lagi, dilakukan pleh PLPM terkait kewenangannya," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa pun menekankan, pihaknya tidak menerima tekanan dalam memproses dugaan penerimaan gratifikasi yang ditudingkan kepada Kaesang, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun berharap, Kaesang bisa secara sukarela memberikan klarifikasi terkait dugaan penerimaan privat jet itu ke KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Sama sekali tidak ada tekanan bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM (Alexander Marwata) dalam hal ini, sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar ke mana-mana," pungkas Tessa.</div> </div> </div>

Mahfud MD menyatakan tidak bisa memaksakan KPK untuk memanggil putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep terkait fasilitas privat jet.

Ungkit Kasus Rafael Alun Akibat Ulah Flexing Sang Anak, Mahfud: Tak Bisa jadi Dasar KPK Tak Usut Privat Jet Kaesang

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/Coldplay-770658163.jpeg" alt="Coldplay hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian Music of the Spheres World Tour pada Rabu (15/11) malam. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Coldplay hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian Music of the Spheres World Tour pada Rabu (15/11) malam. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com &ndash; </strong>Kehadiran Band kenamaan Inggris, Coldplay, di Tanah Air sukses menyita perhatian publik.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Tak hanya konsernya yang berhasil diselenggarakan di Indonesia pada Rabu (15/11) lalu, namun segala hal yang berkaitan dengan Coldplay pun jadi sorotan.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Salah satunya yakni, privat jet yang digunakan Coldplay untuk mensukseskan tur perjalanannya ke berbagai negara.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Sebagaimana diketahui, dalam penerbangannya, privat jet yang digunakan Coldplay menggunakan bahan bakar yang dinilai ramah lingkungan, yakni jenis Sustainable Aviation Fuel (SAF).</p> <p style="font-weight: 400;">Dalam lamannya,&nbsp;<a href="http://sustainability.coldplay.com/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://sustainability.coldplay.com&amp;source=gmail&amp;ust=1700474962954000&amp;usg=AOvVaw2Q_5nSoUFsdCTavL0bmrPW">sustainability.coldplay.com</a>, Minggu (19/11), mereka mengeluarkan biaya tambahan untuk menggunakan dan menyediakan bahan bakar SAF bagi penerbangan komersial atau charter yang membawa band, kru, dan peralatan pentasnya.</p> <p>Usut punya usut, bahan bakar SAF juga telah digunakan perdana oleh Maskapai Garuda Indonesia sejak Oktober lalu.</p> <p>Garuda Indonesia menggunakannya dalam penerbangan komersial dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang menuju Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Bahan bakar SAF dibuat dari campuran bahan bakar jet konvensional dan bahan bakar berkelanjutan.</p> <p style="font-weight: 400;">Bahan bakar ini dihasilkan dari biomassa atau karbon daur ulang. SAF akan mereduksi emisi dari pesawat terbang dan bandara sehingga mengurangi dampak lingkungan secara signifikan sebesar 80 persen dalam penerbangan.</p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;Menyadur dari JawaPos.com, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, mengatakan, penggunaan energi terbarukan yang rendah emisi seperti SAF dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi sebesar 16,2 persen pada 2020 secara global.</p> <p class="class-paragraph">Sementara mengutip dari Antara, bahan SAF sebagai bahan bakar ramah lingkungan juga telah dikembangkan oleh PT Pertamina (Persero) dengan menggunakan campuran komponen minyak sawit yang dapat mengurangi emisi gas buang pesawat terbang.</p> <p style="font-weight: 400;">Pertamina menargetkan dapat memasarkan bahan bakar SAF pada 2026 dengan mempertimbangkan pengembangan infrastruktur dalam produksi dan distribusi. Bahan bakar ini akan diproduksi di Kilang Green Refinery Cilacap.</p> <p style="font-weight: 400;">Pertamina dalam lamannya menyebutkan terdapat tujuh bahan baku yang digunakan dari berbagai sumber, yaitu selulosa, minyak goreng bekas, camelina, jatropha, halophyta, alga, limbah padat kota.</p> <p style="font-weight: 400;">Bahan bakar yang terbuat dari campuran bahan bakar jet konvensional dengan berkelanjutan ini berdasarkan sertifikasi untuk bahan bakar mesin pesawat terbang memiliki kualitas yang sama dengan bahan bakar jet pada umumnya. Dengan begitu, pesawat yang akan menggunakan bahan bakar ini tidak memerlukan modifikasi.</p> <p style="font-weight: 400;">Bahan bakar yang mendukung ramah lingkungan ini sayangnya lebih mahal dalam biaya produksi ketimbang harga bahan bakar avtur yang biasa digunakan oleh pesawat terbang.</p> <p style="font-weight: 400;">Bahan bakar SAF memerlukan biaya 0,8 hingga 1,9 USD per liter atau Rp 11.600 hingga Rp 27.550 per liter. Sementara avtur hanya berkisar Rp 7.700 hingga Rp 8.600 per liter.</p> <p>&nbsp;***</p>

Ternyata ini manfaat bahan bakar SAF digunakan oleh Coldplay dalam mobilitasnya menggunakan pesawat pribadi.

Gunakan Privat Jet dengan Bahan Bakar SAF, Transportasi yang Digunakan Coldplay Jadi Sorotan, Apa Itu SAF?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Lukas-Enembe-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Lembaga antirasuah kembali menggali terkait penyewaan private jet oleh Lukas.<br /> <br /> Hal ini didalami tim penyidik KPK kepada Presiden Direktur Rio De Gabriello, Gibbrael Issak. Dia diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/11) kemarin.<br /> <br /> "Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan penyewaan dan penggunaan private jet oleh tersangka Lukas Enembe," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (22/11).<br /> <br /> Selain itu, tim penyidik KPK juga Pokja Proyek Entrop Hamadi, Doren Wakerwa. Tim penyidik KPK menggali pengetahuannya terkait fasilitas pertemuan anyara Lukas dengan sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek di Papua.<br /> <br /> "Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan fasilitasi pertemuan antara tersangka Lukas Enembe dengan beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemprov Papua," ucap Ali.<br /> <br /> Sementara itu, lima pihak yang juga diagendakan bersaksi tidak hadir dari panggilan tim penyidik KPK. Mereka di antaranya Ng Hok Lam (Swasta), Daniel Christian Lewi (Pedagang/Pemilik Dablin Motor – Jual Beli Mobil), Muhammad Chusnul Khuluqi (Karyawan Advantage Pemeliharaan ATM), Teuku Hamzah Husen (Karyawan Swasta / Direktur PT Rinaldi Acbasindo- Jasa Angkutan Laut), dan Tika Putri Ardiani (Ibu Rumah Tangga).<br /> <br /> "Tim penyidik segera melakukan penjadwalan dan pemanggilan ulang untuk para saksi tersebut dan KPK mengingatkan untuk kooperatif hadir," tegas Ali.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi di antaranya terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua.<br /> <br /> Tim penyidik KPK pun telah datang ke Papua juga dalam rangka memeriksa Lukas Enembe. Pemeriksaan berlangsung di kediaman Lukas Enembe daerah Koya Tengah, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.<br /> <br /> Kendati demikian, KPK belum melakukan upaya penahanan terhadap Lukas. KPK juga belum membeberkan detail siapa saja yang menjadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.<br /> <br /> Lukas juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Dia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

KPK Kembali Dalami Dugaan Penggunaan Private Jet oleh Lukas Enembe

privat jet

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#privat jet

Berita Terkini

KPK Duga Bos RDG Airlines Gibrael Isaak Beli Privat Jet dari Hasil Korupsi Dana Penunjang Pemprov Papua, Negara Rugi Rp 1,2 Triliun

TII Ungkap Kejanggalan Penyewaan Privat Jet KPU saat Pemilu 2024, Ada Dugaan Mark Up Capai Rp 19,29 Miliar

Ungkit Kasus Rafael Alun Akibat Ulah Flexing Sang Anak, Mahfud: Tak Bisa jadi Dasar KPK Tak Usut Privat Jet Kaesang

Gunakan Privat Jet dengan Bahan Bakar SAF, Transportasi yang Digunakan Coldplay Jadi Sorotan, Apa Itu SAF?

KPK Kembali Dalami Dugaan Penggunaan Private Jet oleh Lukas Enembe

Download Aplikasi JawaPos.com