<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/AKH.-MUZAKKI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TULISAN Listiyono Santoso ”Selilit Perusak Nalar Kebangsaan” di koran ini (Jawa Pos, 28/1/2022) menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Ada dua alasan penting. Pertama, politik ruang publik selalu menjadi penanda indeks kebangsaan. Setiap kali ada ikhtiar penataan ruang publik, selalu pula indeks kebangsaan bergerak, naik atau turun. Kedua, penguatan literasi kebangsaan beserta penerjemahan konkretnya tidak boleh telat. Karena akan menjadi awal bagi kegaduhan politik di ruang publik kebangsaan kita.  Kebangsaan kerap ditakar oleh primordialisme yang berlebihan. Ada pergeseran pola dan sumber primordialisme yang bisa mengganggu kebangsaan setelah jatuhnya Soeharto. Yakni dari nilai sosiokultural yang menjadi pola dan sumber dari primordialisme konvensional ke regionalisme, yang saya sebut dengan istilah ”primordialisme plus”.  Selama ini primordialisme merujuk kepada nilai normatif yang bersumber pada agama dan kepercayaan, tradisi, suku, serta ras. Sedangkan kini regionalisme menunjuk kepada supremasi kedaerahan atau kewilayahan yang menjadi faktor pemburuk menguatnya primordialisme.  Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pemilu Presiden 2019 telah mempertontonkan naiknya praktik primordialisme berbasis agama. Sementara itu, sejumlah kasus terakhir antara lain ”pertikaian” antara anggota DPR RI Arteria Dahlan dan sejumlah gugus masyarakat Sunda tentang penggunaan bahasa Sunda dalam acara formal Kajati Jabar. Juga ada perkara pegiat media sosial Edy Mulyadi dengan sejumlah elemen masyarakat Kalimantan Timur soal rencana lokasi ibu kota negara. Dua peristiwa itu setidaknya telah menjadi penanda perkembangan primordialisme baru yang berbalut regionalisme.  ”Primordialisme plus” di atas mengilustrasikan naiknya sentimen dan bahkan supremasi kedaerahan dan atau kewilayahan atas lainnya. Akibatnya menimbulkan sentimen negatif dan disinsentif yang buruk pada kebangsaan. Kasus-kasus di atas tidak semestinya dibaca sebagai nir kebangsaan semata. Tapi harus pula dimaknai sebagai penanda munculnya fenomena regionalisme yang mengagungkan supremasi kewilayahan tertentu atas lainnya. Fenomena itu sekaligus sebagai tambahan atas menguatnya primordialisme berbasis sosiokultural seperti agama.  Listiyono benar sekali. Bahwa primordialisme yang tak terkendali itu sangat mengganggu kebangsaan. Ekstremnya, merusak kebangsaan. Karena itu, pemahaman dasar penting diperkuat kembali. Bahwa kesepakatan bangsa ini untuk membangun kebangsaan Indonesia berbasis Bhinneka Tunggal Ika harus menempatkan diri siapa pun dari elemen bangsa ini untuk tunduk pada kesepakatan kebangsaan yang lama dijadikan sebagai nilai keindonesiaan kita.  Kita tentu masih ingat dengan pembelajaran numerik pada matematika dasar. Bahwa menghitung pecahan dalam penjumlahan yang bilangan penyebutnya berbeda-beda, seperti 1/2 saat dijumlahkan dengan 1/3 dan 1/4, maka langkah yang paling awal dan mendasar yang harus dilakukan adalah menyamakan bilangan penyebut. Konkretnya, bilangan penyebut dalam kasus angka penjumlahan dimaksud meliputi angka 2, 3, dan 4. Selama bilangan penyebut tidak disamakan, selama itu pula bilangan pecahan itu tidak akan bisa didapatkan penyelesaiannya saat dijumlahkan.  Nah, dalam konteks kebangsaan, suku bangsa yang ada di Indonesia, mulai Jawa, Madura, Bugis, Banjar, Batak, Papua, hingga Dayak dan lain-lainnya, adalah bilangan penyebut. Persis seperti angka 2, 3, dan 4 pada ilustrasi numerik di atas, suku-suku bangsa di atas sama dengan bilangan penyebut. Mereka pasti berbeda satu sama lain. Selama tidak dilakukan penyamaan pada ”bilangan penyebut kebangsaan” itu, selama itu pula perbedaan suku bangsa di atas tidak akan bisa dijumlahkan ke dalam kebangsaan Indonesia dan bahkan justru akan menjadi beban bagi kebangsaan ini.  Sebagai tambahan, dari sisi kewilayahan, negeri ini memiliki 17 ribu lebih pulau. Terdapat dinamika internal yang tinggi pada tiap-tiap pulau itu. Bukan hanya diversitas yang muncul, tapi juga celah dan ketimpangan kualitas serta kuantitas pembangunan yang masih mengemuka. Ribuan pulau itu, faktanya, bisa menjadi bilangan penyebut bagi keindonesiaan kita.  Realitasnya lagi, tiap-tiap suku bangsa yang berbeda-beda tersebut menghuni dan atau berasal dari wilayah tertentu pula. Jika tidak disadari, semua itu akan bisa menjadi pemantik regionalisme yang memperberat timbangan primordialisme.  Nah, supaya bisa dilakukan penyelesaian, ”bilangan-bilangan penyebut kebangsaan” dalam bentuk suku bangsa dan kewilayahan di atas harus dilakukan penyamaan. Pancasila adalah penyama bilangan penyebut bagi kebangsaan dan keindonesiaan kita. Bersama Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dilahirkan oleh para pendiri bangsa ini sebagai kesepakatan moral yang dibuat untuk melakukan penyamaan bilangan penyebut. Itu semua dilakukan untuk terciptanya kebangsaan Indonesia yang dibangun di atas diversitas sosial, budaya, etnis, dan agama serta bahkan kewilayahan.  Bahwa masih terdapat sejumlah masalah pada implementasi nilai-nilai Pancasila adalah bagian yang tak terpisahkan dari eksperimentasi dan praktik kebangsaan yang menuntut semua kita untuk memperbaikinya. Tetapi, bahwa Pancasila menjadi kekuatan penyamaan ”bilangan-bilangan penyebut kebangsaan” yang beragam, apakah itu bernama agama, suku bangsa, budaya, dan kewilayahan, harus diikhtiarkan selalu penguatannya.  Semakin majunya teknologi informasi melalui berbagai aplikasi digital serta semakin terbukanya sumber informasi untuk kebutuhan produksi dan konsumsi informasi membuka ruang lebih lebar bagi aktivitas sosial di ruang maya. Jika tidak diantisipasi lebih dini, munculnya gelombang metaverse yang menandai berkembangnya realitas virtual (virtual reality) dan fakta bayangan (imaginary facts), lebih-lebih, membuat ruang publik akan semakin terbuka terhadap sentimen primordialisme. ”Bilangan penyebut kebangsaan” akan bertambah banyak. Saat ”bilangan penyebut kebangsaan” melalui balutan agama, sosiokultural, dan regionalisme semakin mendesakkan energi negatif pada kebangsaan, bukan tidak mungkin ruang publik kita akan cenderung semakin bopeng.  Momen-momen politik, khususnya menjelang tahun 2024 yang ditandai dengan transisi kepemimpinan nasional dan bahkan lokal, bukan tidak mungkin akan tercengkeram kuat oleh primordialisme berbalut agama, sosiokultural, dan kewilayahan. Maka penting disadari, kebangsaan kita tidak boleh tergadaikan dan tersudut oleh bertemunya primordialisme dengan regionalisme di atas. (*)  <hr />  *) Oleh AKH. MUZAKKI, Wasekjen PBNU, guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Regionalisme dan Bilangan Penyebut Kebangsaan

Primordialisme

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Primordialisme

Berita Terkini

Regionalisme dan Bilangan Penyebut Kebangsaan

Download Aplikasi JawaPos.com