<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/abror-179952325.jpg" alt="DHIMAM ABROR DJURAID" width="100%">
<figcaption>DHIMAM ABROR DJURAID</figcaption>
</figure> PRESIDEN Joko Widodo terlihat gembira dan semringah dalam acara gala dinner KTT ASEAN (Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara) di Labuan Bajo. Saking gembiranya, presiden sampai ikut berjoget mengikuti lagu &rsquo;&rsquo;Gemu Famire&rsquo;&rsquo; yang sangat populer di kalangan emak-emak penggemar senam. Presiden Jokowi juga penuh senyum ketika menjamu para pemimpin ASEAN berpiknik dengan menaiki perahu pinisi dan menikmati keindahan pemandangan matahari tenggelam. Labuan Bajo adalah satu-satunya pulau di dunia yang menjadi tempat hunian komodo yang diyakini sebagai keturunan dinosaurus yang hidup jutaan tahun yang silam. Tentu Jokowi tidak ingin membawa ASEAN mundur menjadi organisasi purbakala seperti dinosaurus. Sebaliknya, Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai motor penggerak perubahan ASEAN menuju masa depan. Sebagai pemegang kepresidenan ASEAN, Indonesia memelopori gerakan ekonomi besar dengan mendorong upaya &rsquo;&rsquo;dedolarisasi&rsquo;&rsquo; di lingkungan ASEAN. Dedolarisasi adalah gerakan ekonomi untuk mengurangi pemakaian dolar Amerika dalam transaksi ekonomi serta mempromosikan mata uang lokal dan regional sebagai gantinya. Gerakan ini sedang marak di berbagai penjuru dunia, dipelopori oleh negara-negara ekonomi besar di luar Amerika dan Eropa. Salah satu yang paling menonjol adalah negara-negara yang tergabung dalam BRICS, yang terdiri atas lima negara ekonomi terbesar di dunia, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Dedolarisasi adalah pemberontakan terhadap hegemoni Amerika yang sudah menguasai ekonomi dunia selama 75 tahun setelah Perang Dunia II. Selama ini dolar Amerika menjadi mata uang dunia yang dipakai dalam transaksi perdagangan di seluruh dunia. Sejak menjadi pemenang Perang Dunia II pada 1944, Amerika muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia sekaligus menjadi pemimpin peradaban dunia. Uni Soviet yang ikut menjadi pemenang perang membuat blok sendiri di luar Amerika, yang terdiri atas negara-negara komunis di Eropa Timur. Persaingan antara kapitalisme-liberalisme Amerika melawan komunisme Uni Soviet memunculkan perang dingin yang berlangsung hampir setengah abad. Persaingan berakhir setelah Uni Soviet ambruk pada 1990. Blok komunis runtuh dan Amerika menjadi adidaya tunggal dunia. Negara Asia-Afrika memperoleh kemerdekaannya pada periode 1945 sampai 1950. Mereka lepas dari kolonialisme negara-negara Eropa yang dipelopori oleh Inggris, Belanda, Portugal, Spanyol, dan beberapa negara kolonial Eropa lainnya. Selama ratusan tahun, negara-negara Asia menjadi jajahan Eropa dan mengalami eksploitasi ekonomi dan budaya yang parah. Di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, kolonialisme tidak hanya mengeksploitasi dan mengeruk habis kekayaan sumber daya alam, tapi juga menghancurkan struktur sosial dan budaya negara jajahan. Studi poskolonialitas klasik oleh Syed Hussein Alatas &rsquo;&rsquo;The Myth of the Lazy Natives&rsquo;&rsquo; (1977) mengungkap bagaimana penjajah Eropa menjarah kekayaan alam Asia Tenggara dan menghancurkan struktur sosial di negara-negara jajahan. Negara-negara kolonial itu mengeruk kekayaan alam mulai dari hasil bumi sampai hasil tambang. Tanpa memberikan kesempatan kepada pribumi untuk mendapatkan pengetahuan melalui alih teknologi. Perusahaan transnasional penjajah seperti VOC di Indonesia dan East Indian Company di Malaysia dan India tidak mendirikan pabrik pengolahan produksi di negara jajahan. Mereka hanya mengeruk sumber daya alam lokal dan mengirimnya ke negara penjajah. Dengan demikian, tidak ada alih teknologi maupun alih pengetahuan manajemen dari penjajah ke negara jajahan. Penjajah kolonial secara sengaja menghancurkan tatanan sosial dengan menciptakan stereotipe bahwa penduduk pribumi adalah pemalas. Syed Hussein Alatas menggambarkan dengan detail bagaimana orang-orang Eropa menggambarkan pribumi Filipina, Malaysia, dan Indonesia sebagai orang-orang malas yang hanya ingin menikmati hidup tanpa mau bekerja keras. Dengan stereotipe ini, negara penjajah menempatkan penduduk pribumi sebagai warga negara kelas tiga di bawah bangsa Eropa dan bangsa Asia asing. Dalam kasus Indonesia, pribumi berada di kasta ketiga setelah bangsa Eropa dan Tionghoa. Struktur kelas menengah yang terdiri atas pedagang dan entrepreneur juga dihancurkan oleh penjajah, dan menggantinya menjadi kelompok ambtenaar yang bergantung kepada pemerintah. Kelas menengah entrepreneur ini sekarang langka di Indonesia akibat dari penghancuran yang dilakukan oleh kolonialisme. Dengan kondisi demikian, dominasi Amerika dan Eropa terhadap negara-negara bekas jajahan tetap berlangsung, meskipun secara formal negara-negara jajahan itu sudah merdeka. Dalam bahasa Syed Hussein Alatas, kolonialisme sudah berakhir, tetapi imperialisme tetap berjalan. Imperialisme ekonomi itulah yang dijalankan oleh Amerika selama 75 tahun terakhir. Sekarang, mulai tumbuh kesadaran untuk melawan imperialisme tersebut. Dedolarisasi adalah wujud gerakan kesadaran itu. Kondisi ekonomi internal Amerika yang sedang guncang membuat gerakan dedolarisasi semakin mendapatkan momentum. Gerakan dedolarisasi juga mendapatkan momentum yang kuat dari kebangkitan ekonomi Tiongkok. Diperkirakan Tiongkok akan mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai adidaya dunia dalam beberapa dekade ke depan. Akankah dedolarisasi menjadi akhir petualangan imperialisme Amerika? Prof Kishore Mahbubani yakin pergeseran itu akan terjadi. Dalam studinya, &rsquo;&rsquo;The New Asian Hemisphere&rsquo;&rsquo; (2008), Mahbubani menunjukkan banyak bukti pergeseran kekuatan Amerika ke Asia, terutama munculnya Tiongkok sebagai mesin ekonomi baru. KTT Labuan Bajo akan menjadi saksi sejarah penting bagi munculnya Asia sebagai poros kekuatan baru dunia. KTT Labuan Bajo sekaligus bisa menjadi bukti bahwa para pribumi di Indonesia dan Asia Tenggara bukan pemalas. (*) *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2000&ndash;2002

Presiden Jokowi juga penuh senyum ketika menjamu para pemimpin ASEAN berpiknik dengan menaiki perahu pinisi dan menikmati keindahan.

ASEAN dan Pribumi Malas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_3906_11zon.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fashion dan seni digital menghasilkan karya serial foto fiktif yang indah. Karya itu merupakan kolaborasi label PURANA dan seniman digital Agan Harahap dalam PURANA X Agan Harahap Vol. 2 dengan tema 'Mardijker Photo Studio'.  Koleksi yang siap mengulang kesuksesan PURANA X Agan Harahap Vol. 1, koleksi ini memiliki ciri khas potret tempo doeloe, yang memperlihatkan orang-orang yang berbusana adat Indonesia dan pakaian Eropa. Namun, apabila diperhatikan lebih teliti, busana adat Indonesia justru dipakai orang-orang Eropa, sementara pakaian Eropa dikenakan oleh orang-orang Indonesia.  Mereka yang tampak pada sederetan potret dalam serial MPS mewakili kaum mardijker, yaitu kelompok masyarakat yang secara etnis dibentuk oleh keturunan budak yang telah dimerdekakan dan keturunan perkawinan campuran dengan orang Eropa. Setelah pengakuan kedaulatan RI pada 1949, identitas kebangsaan para mardijker ini menjadi tidak jelas.  “MPS adalah salah satu karya saya yang akan tetap relevan sampai kapanpun selama kita sebagai sebuah bangsa masih disibukkan dengan persoalan identitas berupa pertanyaan seperti ‘apa agamamu’ atau ‘kamu aslinya orang mana’,” kata Agan.  Ia menekankan bahwa MPS bercerita dan mencoba mengkritisi identitas bangsa Indonesia. Salah satunya tentang filosofi pribumi.  “Apa itu pribumi, apa itu pendatang, dan pentingnya proses akulturasi yang membentuk kita sebagai satu kesatuan sampai hari ini,” kata Agan.  Anggaplah fashion sebagai salah satu penanda identitas, maka tampilnya MPS pada busana dapat menyampaikan pesan dan ceritanya kepada audiens yang lebih luas. Direktur kreatif PURANA, Nonita Respati, melihat kesempatan emas untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya nasionalisme Indonesia dengan kolaborasi bersama Agan. Melalui karya kolaboratif ini, Nonita menemukan jalan untuk berbagi kenangan masa kecil dan remajanya sebagai bagian dari keluarga keraton yang sangat sering memakai busana adat.  “Sejak kecil, saya memakai busana adat bukan hanya pada perayaan hari nasional atau saat diwajibkan oleh sekolah saja, tetapi juga di kehidupan sehari-hari untuk berbagai acara seremonial,” kata Nonita.  Baginya, busana adat dengan sederetan aksesorinya adalah produk budaya yang memiliki nilai craftmanship tinggi, yang untuk memakainya pun memerlukan ketekunan dan keterampilan tersendiri. “Saya merasa bangsa Indonesia perlu mempertahankan kebanggaan akan busana adatnya, juga banyak aspek kebudayaan lainnya, dan perasaan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Agan melalui Mardijker Photo Studio,” kata Nonita.  PURANA X Agan Harahap Vol. 2 banyak memakai kembali formula dari koleksi kolaborasi sebelumnya, yaitu esensi busana casual, ready-to-wear sehari-hari yang nyaman dipakai. Hanya saja, kali ini PURANA mengaplikasikan lebih banyak intrikasi desain untuk mencapai tampilan yang lebih dressed-up.  Juga seperti kolaborasi sebelumnya, dalam koleksi PURANA X Agan Harahap Vol. 2 terdapat pilihan menswear yang tetap pantas dipakai oleh perempuan (uniseks). Kejutan istimewa pun hadir dalam bentuk t-shirt yang untuk pertama kalinya diproduksi oleh PURANA.  “Kami mengerti saat ini setelah pandemi, orang harus melalui masa resesi ekonomi, sehingga harga koleksi masih dalam kisaran yang terjangkau yaitu di angka 999.000 untuk harga tertinggi,” kata Nonita.  Koleksi PURANA X Agan Harahap Vol. 2 terdiri dari shirt dress dan outerwear yang selama ini dikenal sebagai spesialisasi PURANA. Ada pula kimono dan kemeja uniseks dengan ciri khas cross-pattern antara pola kotak-kotak yang berbeda-beda. Tak lupa aplikasi foto-foto karya Agan yang dicetak sebagai patchwork dan ditempelkan pada baju.  “Bahan yang dipakai untuk koleksi ini pun sangat nyaman dikenakan, karena dipilih yang terbuat dari serat alami untuk katun, denim, linen, dan jersey kaus dari katun,” kata Nonita.

Filosofi Pribumi dan Busana Tempo Dulu Lewat Serial Foto Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ziarah-ke-makam-putri-ong-tien-mengurai-sejarah-cirebon-tiongkok_m_193135.jpeg" alt="Warga etnis Tionghoa di Cirebon merayakan haul Putri Ong Tien untuk pertama kalinya di komplek pemakaman Sunan Gunungjati, Sabtu (3/3)." width="100%">
<figcaption>Warga etnis Tionghoa di Cirebon merayakan haul Putri Ong Tien untuk pertama kalinya di komplek pemakaman Sunan Gunungjati, Sabtu (3/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Akulturasi budaya etnis Tionghoa dan pribumi di Cirebon semakin terasa setelah berziarah bersama ke makam Putri Lie Ong Tien, istri dari Sunan Gunungjati. Kembalinya warga etnis Tionghoa berduyun-duyun berziarah ke makam leluhurnya itu, seakan mengurai sejarah yang terlipat sekian lama. Rasa bangga menjadi bagian sejarah Cirebon pun semakin melekat. &ldquo;Kami merasa bertemu dengan sejarah keturunan Tionghoa dan Cirebon. Baru pertama kali rombongan keturunan Tionghoa merayakan haul Putri Ong Tien di komplek pemakaman Sunan Gunungjati,&rdquo; Penasehat Yayasan Keratuan Singhapura Cirebon Permadi Budi Atma usai berziarah, Sabtu (3/3). Budi menjelaskan, sejak keinginan warga etnis Tionghoa di Cirebon berziarah ke makam Ong Tien secara bersama-sama belum sempat terwujud. Baru di hari terakhir perayaan tahun baru Imlek ini, dirinya bersama sanak saudara bisa terlaksana. &ldquo;Nama Putri Ong Tien oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati dari Tiongkok. Beliau adalah tauladan dan panutan kami di Cirebon,&rdquo; katanya. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Budayawan Cirebon sekaligus Filolog, Raffan S. Hasyim, bahwa Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati adalah seorang pemimpin penyiar agama Islam di Cirebon. Pada tahun 1540, ia kemudian pergi ke negeri Tiongkok atas undangan Kaisar Cina. Kunjungannya ke negeri tiongkok menjadi sebab musabab pernikahannya dengan Puteri Ong Tien. Menurutnya, sejarah pertalian antara etnis Tionghoa dan Cirebon sangat penting demi menjaga martabat bangsa Indonesia, khususnya Cirebon. Masyarakat hanya mengetahui sosok Puteri Ong Tien adalah istri Sunan Gunung Jati. Akan&nbsp; tetapi, sedikit yang memahami bahwa semasa hidupnya Putri Ong Tien memiliki pengaruh di Cirebon. &ldquo;Bagi saaya, kebudayaan Cirebon dan Tionghoa sulit dipisahkan. Karena setelah kepulangan dari Tiongkok, kaisar Cina merestui pernikahan Sunan Gunung Jati dengan putrinya,&rdquo; ujarnya. Setelah Puteri Ong Tien mengejar Cintanya ke Cirebon, dan tinggal bersama dengan Sunan Gunung Jati, Cirebon di berbagai aspek menjadi berkembang. Bukan saja hubungan perkawinan budaya, akan tetapi dalam segi arsitektur, makanan, pakaian, dan perdagangan, ada unsur Cina yang melekat. &ldquo;Banyak warisan budaya di Nusantara, khususnya di Cirebon yang dipengaruhi Tiongkok. Untuk itu, kami berharap perayaan haul perdana Putri Ong Tien ini akan dijadikan peringatan tahunan,&rdquo; tutur Opan.

Ziarah ke Makam Putri Ong Tien, Mengurai Sejarah Cirebon-Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/jokowi-diminta-waspada-isu-pribumi-dan-nonpribumi_m_165358.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu politik jelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 dinilai akan menyeruak. Presiden Jokowi pun diminta waspada terhadap berbagai isu yang dihembuskan lawan di Pilpres 2019. Termasuk polarisasi pemimpin pro pribumi dan nonpribumi. "Presiden harus bersiap dan mengantisipasi bermacam isu yang dihembuskan lawan untuk menjegal pada Pilpres 2019, seperti pengkotak-kotakan antara pemimpin yang mendukung pribumi dan nonpribumi," ujar Ketua Umum Negeri Indonesia Jaya (Ninja) Suhadi, saat menyatakan dukungannya ke Jokowi pada Pilpres 2019, di Gedung Juang, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10). Menurutnya, isu ini diprediksi bakal dihembuskan untuk menghambat Jokowi menjadi presiden dua periode. Sebab, isu seperti mantan Wali Kota Solo merupakan anak kader Partai Komunis Indonesia (PKI), keturunan Tionghoa dan lainnya, sudah tak berhasil dipakai pada Pilpres lalu. Meski meminta Jokowi berhati-hati, Suhadi yakin penyekatan antara pemimpin pro pribumi dan nonpribumi demi mendulang suara di pemilu tak bakal berhasil. "Saya perkirakan enggak bakal laku di masyarakat. Apalagi di era modern, globalisasi dan keterbukaan seperti sekarang, rakyat pasti muak mendengarnya," kata dia. Rakyat dinilai cukup cerdas, sehingga tak terpengaruh dengan strategi politik tersebut. Masyarakat dianggap akan lebih berpihak terhadap calon pemimpin yang mau bekerja dan antikorupsi, tidak peduli rasnya berasal. Kendati demikian, Suhadi tetap meminta Jokowi dan pendukung belajar dari Pilkada DKI. "Harus diakui jika menyangkut agama, masyarakat kita cukup terikat secara emosional. Sehingga seringkali rasionalitasnya terganggu. Namun saya yakin apabila ada yang membuat sekat-sekat antara pribumi dan nonpribumi demi keuntungan politik, pasti tak diterima," tuturnya. Lebih lanjut, Suhadi mengkritik cara-cara memenangkan kontestasi yang bisa memecah belah masyarakat dengan sentimen yang negatif seperti menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Sebab sejak awal, pendiri negara bersepakat merumuskan dasar negara yang mengacu pada kemajemukan. Di samping itu, ia menilai sikap anti-kebhinekaan seharusnya sudah dihilangkan sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dinyatakan. "Karena pada Sumpah Pemuda yang ada di negara ini bukan lagi orang Jawa, Sumatera, Sulawesi dan sebagainya. Tapi orang Indonesia yang berbahasa Indonesia dan bertanah air Indonesia," tandasnya. Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung istilah pribumi dalam pidato usai pelantikannya menjadi kepala daerah. Ia menilai sudah waktunya pribumi menjadi tuan rumah setelah ditindas dan dikalahkan. Karena menimbulkan polemik di masyarakat serta dianggap melanggar undang-undang, akhirnya Anies mengklarifikasi dan menyebut perkataannya mengacu pada zaman penjajahan Belanda. Meski begitu, hingga kini dukungan terhadap pernyataan Anies dan spanduk dengan nada serupa terus muncul.

Jokowi Diminta Waspada Isu Pribumi dan Nonpribumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/anies-dipolisikan-irjen-setyo-ditpidum-belum-terima-laporannya_m_163444.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto." width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Bareskrim Polri telah menerima laporan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pidatonya yang menyebut kata pribumi. Namun hingga kini, laporan belum ditindaklanjuti. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan, laporan memang diterima, tapi belum masuk ke dalam direktorat.&nbsp; &ldquo;Sudah disampaikan laporan atas nama Jack Lapian, nanti dari si penerima (Bareskrim) akan membagi masuk ke direktorat mana lalu dikaji,&rdquo; kata dia ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (18/10). Kemungkinan kata dia, laporan akan dimasukan di Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum). &ldquo;Tapi sampai sekarang direktorat pidum belum terima. Masih di bagian penerima laporan,&rdquo; sambung dia. Saat disinggung kapan kiranya pemeriksaan mulai dilakukan, Setyo yang juga mantan Wakabaintelkam ini belum bisa menyebutkannya. Karena hal itu adalah wewenang penyidik nanti. &ldquo;Untuk kapan pelapor akan diperiksa, tunggu dari penyidik. Karena sampai sekarang laporan belum diterima (dittipidum). Kemungkinan masih di bagian penerimaan laporan,&rdquo; ucap dia. Sebelumnya, laporan terhadap Anies teregister dengan tanda bukti lapor bernomor TBL/735/X/2017/Bareskrim. Pelapornya adalah Jack Boyd Lapian dan terlapor tertulis nama Anies Rasyid Baswedan. Dalam laporan yang diterima kepala piket siaga III itu, Anies diduga melakukan pidana diskriminatif ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B ke-1 dan 2. Lalu juga pasal 16 UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi, ras dan etnis. Dia menambahkan, penggunaan kata pribumi dan nonpribumi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. Hal itu kini dilarang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998.&nbsp; Sementara itu, pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan, soal kemungkinan Anies akan menyusul Ahok ke dalam penjara itu adalah urusan kepolisian. Tapi semuanya tergantung dari penyelidikan di kepolisian. &ldquo;Laporan diterima, itu tergantung penyidik. Kalau memang ada tindak pidana, ya dilanjutkan. Tapi kalau tidak kan bisa dihentikan (kasus),&rdquo; kata dia ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (18/10).

Anies Dipolisikan, Irjen Setyo: Ditpidum Belum Terima Laporannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/yosi-project-pop-komentari-pidato-anies-soal-pribumi_m_163386.jpeg" alt="Yosi Project Pop." width="100%">
<figcaption>Yosi Project Pop.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pidato Anies Bawesdan saat pelantikan sebagai gubernur DKI Jakarta terus menuai kritikan. Kali ini datang dari musisi dan penyanyi, Yosi Mokalu. Personel Project Pop itu mengkritik penggunaan kata pribumi yang dipakai Anies Bawesdan saat pelantikan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Senin (16/10). Dia mengunggah gambar dirinya sedang mengernyitkan dahi sebagai bentuk mengekspresikan reaksi atas kalimat yang diucapkan Anies. Pada keterangan foto, Yosi pun menjelaskan makna gambar yang ia upload. Dia bahkan menyertai kutipan hasil penelitian Von Heine Geldern, etnolog berkebangsaan Austria, yang menyimpulkan bahwa pribumi asli Indonesia adalah kaum Astronesia yaitu Maluku, Papua, NTT, dan NTB yang memiliki kulit gelap dan rambut keriting. "Merekalah yang pertama kali mendiami wilayah Nusantara. dan di era Soekarno-Hatta sudah diterangkan bahwa tidak ada kategori PRIBUMI / non-PRIBUMI. Dahulu golongan PRIBUMI ada karena penggolongan di era Hindia Belanda. Dipopulerkan utk memudahkan menjalankan strategi Divide et Impera," tulis Yosi di akun @yosimokalu. "Di era Soeharto dipakai kembali karena Soeharto adalah pasukan KNIL. Beliau mengkategorikan hal tersebut agar dapat menjadi kambing hitam jika terjadi sesuatu, persis seperti era Hindia-Belanda. Tahun 1998 ada Instruksi Presiden (INPRES) no.26 yaitu: Menghentikan penggunaan istilah PRIBUMI &amp; nonPRIBUMI dalam semua perumusan &amp; penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan," sambungnya. Karena alasan di atas, Yosi pun menilai kata Anies soal pribumi sungguh tidak bijaksana. Apalagi dia adalah seorang Gubernur DKI Jakarta. "Itu sejarahnya, jadi ketika kata PRIBUMI disebut pada sebuah pidato pelantikan, menjabat sebagai Gubernur dari ibu kota negara yang pluralis, dengan segala rasa hormat, saya rasa tidaklah bijaksana," ucapnya. Meski demikian, Yosi menutup tulisannya dengan memberikan doa agar Jakarta lebih maju di bawah kepemimpinan Anies-Sandi. "Saya bukan pendukung bapak @aniesbaswedan @sandiuno , tapi saya percaya Tuhan yg pegang kendali. Tuhan yg memilih Anda. Dan saya diajarkan utk menghormati pemimpin saya. Walaupun pidato anda tidak membuatnya mudah. Selamat bertugas. Saya doakan Jakarta jadi lebih baik. Amin," tutupnya.

Yosi Project Pop Komentari Pidato Anies Soal Pribumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/sebut-kata-pribumi-anies-dinilai-amnesia-aturan_m_163334.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pidato politik Gubernur baru DKI Anies Rasyid Baswedan menyedot perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat masyarakat khususnya Jakarta. Pasalnya, Anies menyelipkan kata pribumi dalam pidatonya tersebut. Pengamat Hukum, Alungsyah mengatakan, penyebutan kata pribumi sudah dilarang dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26/1998.&lrm; "Mestinya yang bersangkutan sudah paham soal aturan," ujar Alungsyah dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (18/10). Pertimbangan Inpres tersebut dikeluarkan adalah untuk persamaan hak secara hukum dan kehidupan sosial. Artinya, semua orang siapapun itu memiliki hak yang sama, sudah tidak ada lagi yang namanya pribumi dan nonpribumi di republik ini. "Apa yang dikatakan Anies Baswedan wajar saja membuat masyarakat geram, bagaimana mungkin orang sekelas Pak Anies amnesia akan aturan. Apalagi yang sifatnya sensitif begitu," katanya. Mestinya sebelum menyampaikan pidato kepada khalayak ramai dalam acara yang sifatnya formal, haruslah naskah tersebut di-review kembali oleh Anies Baswedan. "Kalau sudah terjadi begini kan sulit jadinya, reaksi masyarakat pasti banyak dan bahkan bisa dimanfaatkan olah lawan Pak Anies ketika pilkada kemaren, bukan tidak mungkin itu terjadi itu," ungkapnya. Walaupun dalam Inpres tersebut tidak ada dampaknya secara hukum, tetapi tetap saja disayangkan karena bisa jadi berdampak secara sosial dan menganggu kehidupan berbangsa dan bernegara kita. "Sehingga alangkah bijaknya jika Pak Anies meminta maaf kepada masyararat atas ucapannya. Karena langkah itulah yang dipandang tepat untuk mendinginkan suasana yang terjadi," pungkasnya. Sekadar informasi, berdasarkan dari sumber resmi kepustakaan Kepresidenan Republik Indonesia, ada Instruksi Presiden Nomor 26/1998 yang menghentikan istilah pribumi dan nonpribumi. "Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaran kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggara pemerintah," demikian isi Inpres tersebut. &lrm;Sebelumnya, pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Senin (16/10/2017), menjadi sorotan. Dalam pidato tersebut, ada penyebutan kata 'pribumi' yang ternyata membuat risih sejumlah pengguna dunia maya alias netizen. Penyebutan kata tersebut berawal ketika Anies mengungkit sejarah ketika perjuangan Indonesia melawan kolonialisme. Dalam pidato Anies berlangsung 22 menit ini, ada kata 'pribumi ditindas'. Di mana Anies mengatakan "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan.

Sebut Kata Pribumi, Anies Dinilai Amnesia Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pidato-anies-soal-pribumi-dianggap-pdip-tidak-bijak_m_163198.jpeg" alt="Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jagat media sosial dibuat heboh dengan pidato perdana dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Warga net kecewa karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini di pidatonya menyebut kata pribumi. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arya Bima menilai pidato yang disampaikan oleh Anies Baswedan kurang baik. Karena apa yang disampaikannya adalah hal yang dianggap sensitif bagi publik. "Anies Baswedan saya anggap kurang bijak. Saya melihat harus lebih wise (bijak) ya," ujar Arya Bima saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10). Menurut Anggota Komisi VI DPR ini, harusnya Anies Baswedan dalam berpidato bisa memberikan sesuatu yang sifatnya menerima keberagaman antar semua pihak. Sehingga tidak menimbulkan polemik baru dikepemimpinannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Jadi bukan justru memunculkan yang antagonis, memunculkan suatu stigma yang kurang baik untuk Jakarta ke depan," kata Arya Bima. Seharusnya, pengucapan kalimat pribumi tidak perlu diungkapkan lagi. Karena Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 26/1998 ini sudah menghilangkan pemakaian kalimat pribumi ataupun nonpribumi. "Orang sudah berpikir global dengan kompleksitas masalahnya, tapi ini masih bicara pribumi dan nonpribumi," pungkas Arya Bima. Sekadar informasi, berdasarkan dari sumber resmi kepustakaan Kepresidenan Republik Indonesia, ada Instruksi Presiden Nomor 26/1998 yang menghentikan istilah pribumi dan nonpribumi. "Menghentikan pengunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaran kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggara pemerintah," demikian isi Inpres tersebut. &lrm;Sebelumnya, saat pidato perdana di Balai Kota, Senin (16/10/2017), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sorotan. Hal ini sebab, dalam pidato tersebut, ada penyebutan kata 'pribumi' yang ternyata membuat risih sejumlah pengguna dunia maya alias netizen. Penyebutan kata tersebut berawal ketika Anies mengungkit sejarah ketika perjuangan Indonesia melawan kolonialisme. Dalam pidato Anies berlangsung 22 menit ini ada kata 'pribumi ditindas'. Di mana Anies mengatakan "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan.

Pidato Anies Soal Pribumi, Dianggap PDIP Tidak Bijak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/nasdem-mengaku-kecewa-soal-pidato-anies-baswedan_m_163156.jpeg" alt="Anies Baswedan-Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan-Sandiaga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pidato perdana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuai kontroversi karena dianggap rasis saat menyebut pribumi. Di media sosial banyak warganet kecewa dengan pidato Anies Baswedan tersebut. Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Irma Suryani Chaniago mengaku kecewa dengan pidato yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu. Sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan seharusnya bisa memilih kalimat yang tidak menjadi polemik di masyarakat. "Seharusnya sebagai mantan Menteri Pendidikan dan akademisi bahasa dan diksi yang digunakan harus lebih baik dan bijak, tidak lagi menggunakan bahasa pribumi dan nonpribumi," ujar Irma Suryani Chaniago dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (17/10). Harusnya, Anies Baswedan juga sadar apabila menggunakan kata pribumi maka akan menyerang dirinya sendiri. Yang diketahui Anies Baswedan adalah warga keturunan Arab Saudi. "Pak Gubernur juga harus sadar jika yang bersangkutan adalah WNI keturunan Arab, yang artinya juga bukan WNI asli," tegas Irma Suryani Chaniago. Lebih lanjut anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan adalah sebuah kemunduran bagi Indonesia. Sebab dalam Inpres Nomor 26/1998 sudah dilarang pengunaan istilah pribumi dan nonpribumi. Oleh sebab itu, Irma Suryani Chaniago berharap para pejabat pemerintahan dan juga Anies Baswedan jangan lagi bersikap rasis. Karena hal itu akan merusak toleransiu yang selama ini telah terjalin. "&lrm;Mengajak Gubernur DKI untuk berhenti berbicara rasis mari bekerja untuk DKI, dan ikut menjaga ketertiban umum, mencerdaskan bangsa dan kembali merajut kebhinekaan," pungkas Irma Suryani Chaniago. Sekadar informasi, berdasarkan dari sumber resmi kepustakaan Kepresidenan Republik Indonesia, ada Inturuksi Presiden Nomor 26/1998 yang menghentikan istilah pribumi dan nonpribumi. "Menghentikan pengunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaran kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggara pemerintah," isi Inpres tersebut. &lrm;Sebelumnya, pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Senin (16/10/2017), menjadi sorotan. Dalam pidato tersebut, ada penyebutkan kata 'pribumi' yang ternyata membuat risih sejumlah pengguna dunia maya alias netizen. Penyebutan kata tersebut berawal ketika Anies mengungkit sejarah ketika perjuangan Indonesia melawan kolonialisme. Dalam pidato Anies berlangsung 22 menit ini ada kata 'pribumi ditindas'. Di mana Anies mengatakan "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan.

Nasdem Mengaku Kecewa Soal Pidato Anies Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/jelas-sudah-begini-klarifikasi-anies-baswedan-soal-pidato-pribumi_m_1508230718_163150.jpeg" alt="Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklarifikasi terkait dengan pidato perdananya yang menuai kontroversi. Sebab, di hadapan warga Jakarta yang datang dalam "Selamatan Jakarta" di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/10) malam itu Anies menyebut kata-kata pribumi di kolonialisme. Dia menjelaskan, istilah tersebut konteksnya berada pada masa penjajahan, bukan sekarang. Jakarta juga merupakan kota yang paling dekat kolonialisme. "Oh, istilah itu digunakan konteks pada era penjajahan karena saya juga tulis itu pada era penjajahan dulu. Jakarta adalah kota yang paling rasakan (dijajah)," ujarnya saat ditemui di Balai Kota, Selasa (17/10). Menurutnya, warga Jakarta pada zaman penjajahan yang paling tahu bagaimana penderitaannya, sedangkan daerah lain tidak melihat secara langsung. "Kota-kota lain gak liat Belanda deket. Yang liat Belanda deket kan siapa? Jakarta. Coba di pelosok Indonesia kan tahu tapi gak liat depan mata," lanjut Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu menolak menerangkan lebih lanjut. "Pokoknya itu menjelaskan era kolonial Belanda dan memang itu kalimatnya," tukasnya. Hal yang menjadi heboh di media sosial itu, yakni satu paragraf yang berbunyi sebagai berikut: "Jakarta adalah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad lamanya. Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai terjadi di Jakarta ini apa yang dituliskan dalam pepatah Madura, &ldquo;Itik se atellor, ajam se ngeremme.&rdquo; Itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Seseorang yang bekerja keras, hasilnya dinikmati orang lain."

Jelas Sudah! Begini Klarifikasi Anies Baswedan Soal Pidato Pribumi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pribumi

Berita Terkini