<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/petani-tembakau-1653291957.jpg" alt="Petani di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, melakukan perawatan tanaman tembakau di lahan miliknya. (ADITYA YUDA SETYA PUTRA/RADAR TULUNGAGUNG)" width="100%">
<figcaption>Petani di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, melakukan perawatan tanaman tembakau di lahan miliknya. (ADITYA YUDA SETYA PUTRA/RADAR TULUNGAGUNG)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Strategi pengendalian rokok selama ini sering berfokus pada satu hal: larangan dan kampanye berhenti total. Tapi, bagaimana jika sebagian perokok belum siap berhenti sepenuhnya?&nbsp; Sebuah laporan baru mengusulkan pendekatan berbeda, dan hasilnya bisa menyelamatkan ratusan ribu nyawa. Laporan berjudul &ldquo;Saving 600,000 Lives in Nigeria and Kenya: The Impact of Complementing Tobacco Control with Harm Reduction by 2060&rdquo; mengungkap bahwa strategi pengurangan bahaya tembakau atau Tobacco Harm Reduction (THR) bisa menjadi solusi pelengkap dalam pengendalian rokok. Fokusnya adalah menawarkan alternatif nikotin yang lebih rendah risiko bagi perokok dewasa yang belum bisa (atau belum siap) berhenti total. Studi ini dipimpin oleh Dr. Derek Yach, mantan pejabat WHO, dan menyoroti bahwa tanpa inovasi kebijakan, puluhan ribu orang di Nigeria dan Kenya akan terus meninggal setiap tahun akibat rokok. Padahal, dengan penerapan strategi THR secara optimal, lebih dari 600.000 nyawa bisa diselamatkan hingga tahun 2060. &ldquo;Beban penyakit akibat rokok masih akan terus meningkat&hellip; penggunaan rokok menjadi faktor utama penyebabnya,&rdquo; demikian kutipan dalam laporan yang dirilis Senin (14/7). Pendekatan THR ini bukan tanpa kontroversi. Produk seperti rokok elektronik (vape), produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin dinilai dapat mengurangi risiko penyakit karena tidak melibatkan proses pembakaran seperti rokok konvensional. dr. Tri Budhi Baskara, pemerhati kesehatan masyarakat, mengakui bahwa pendekatan ini punya dasar ilmiah. "Dalam kasus di mana penghentian total tidak dapat segera dicapai, produk alternatif dapat menjadi jembatan," ujarnya melalui keterangannya terpisah. Namun, tentu saja, produk ini bukan solusi instan. Menurut dr. Tri Budhi, masih dibutuhkan regulasi ketat, edukasi publik, dan pengawasan distribusi agar produk alternatif ini benar-benar digunakan oleh sasaran yang tepat, yakni perokok dewasa, bukan generasi muda atau non-perokok. Bagaimana dengan Indonesia? Di tengah lonjakan jumlah perokok dan tingginya angka penyakit terkait tembakau, Indonesia masih bertumpu pada pendekatan tradisional: larangan merokok di tempat umum, kampanye berhenti merokok, dan pencantuman peringatan kesehatan di bungkus rokok. Tapi efektivitasnya dipertanyakan. &ldquo;Banyak perokok ingin berhenti, tapi mengalami kekambuhan karena nikotin bersifat adiktif. Tanpa dukungan farmakologis atau alternatif nikotin yang lebih rendah risiko, mereka kembali ke rokok,&rdquo; jelas dr. Tri Budhi. Ia menyarankan agar Indonesia mulai melirik strategi pengurangan bahaya tembakau sebagai bagian dari solusi nasional, bukan hanya sebagai pendekatan pinggiran. Meski menjanjikan, pendekatan THR tetap mengundang kritik. Beberapa pihak khawatir produk alternatif bisa membuka celah bagi penyalahgunaan, terutama oleh anak muda. Selain itu, industri tembakau dituding memanfaatkan strategi ini untuk tetap bertahan, meski dengan bungkus yang lebih ramah kesehatan. Namun di sisi lain, pendekatan ini dianggap lebih realistis. Daripada menunggu seluruh populasi berhenti merokok secara tiba-tiba, lebih baik memberi mereka jembatan menuju risiko yang lebih rendah, sambil tetap membuka jalan untuk berhenti total.

Laporan baru menunjukkan bahwa strategi pengurangan bahaya tembakau dapat menyelamatkan nyawa ratusan ribu perokok dewasa.

Pengurangan Bahaya Tembakau Bisa Selamatkan 600 Ribu Nyawa, Indonesia Perlu Belajar?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/05/rokok-ilegal-2997033727.jpg" alt="Satpol PP Kota Surabaya dan Bea Cukai Sidoarjo menyita ratusan bungkus rokok ilegal, hasil operasi gabungan di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kota Surabaya dan Bea Cukai Sidoarjo menyita ratusan bungkus rokok ilegal, hasil operasi gabungan di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebanyak 15 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Pengendalian Tembakau mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak agar pemerintah segera mereformasi kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) mulai tahun 2026 dengan menaikkan tarif cukai secara signifikan. Desakan ini muncul setelah pemerintah tidak menaikkan tarif CHT untuk tahun 2025. Koalisi menilai kebijakan tersebut tidak cukup kuat untuk menekan konsumsi rokok yang terus meningkat dan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan serta ekonomi nasional. "Cukai rokok merupakan denda bagi perilaku hidup tidak sehat. Menaikkan cukai adalah solusi menang-menang bagi pemerintah, industri, dan rakyat," kata Ketua Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Hasbullah Thabrany, Selasa (8/7). Dalam surat itu, Koalisi menyoroti tingginya prevalensi perokok di Indonesia. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat 29,7 persen atau lebih dari 73 juta penduduk dewasa masih aktif merokok. Sementara jumlah perokok anak usia 10 sampai 18 tahun melonjak dari 4,1 juta pada 2018 menjadi 5,9 juta pada 2023. Tak hanya itu, konsumsi rokok elektronik meningkat sepuluh kali lipat dalam satu dekade terakhir. Data Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 menunjukkan prevalensi rokok elektronik naik dari 0,3 persen menjadi 3 persen, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) menilai murahnya harga rokok dan struktur tarif bertingkat yang kompleks membuat konsumsi tembakau tetap tinggi. "Dari survei kami, harga rokok minimal harus Rp70 ribu per bungkus untuk membuat perokok berhenti," kata Ketua PKJS UI Aryana Satrya. Center for Indonesia&rsquo;s Strategic Development Initiatives (CISDI) juga menilai kebijakan cukai saat ini masih jauh dari rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyarankan kenaikan tarif sebesar 25 persen per tahun. "Jika harga rokok naik 10 persen, kemungkinan remaja mulai merokok bisa turun 22 persen," ujar Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih. Dalam suratnya kepada Presiden Prabowo, Koalisi turut menyampaikan sejumlah langkah konkret yang mereka nilai penting untuk memperkuat kebijakan cukai. Diantaranya adalah memastikan adanya kenaikan tarif CHT setiap tahun, dengan rata-rata kenaikan minimal 25 persen untuk semua jenis produk tembakau, termasuk rokok elektronik dan tembakau iris. Pemerintah juga didorong untuk secara bertahap menyederhanakan struktur tarif yang saat ini terlalu banyak menjadi hanya tiga hingga lima golongan pada tahun 2029. Koalisi juga meminta agar harga jual eceran minimum dinaikkan, sekaligus mempersempit rentang harga antargolongan untuk menghilangkan celah harga yang dimanfaatkan oleh industri. Selain itu, mereka mendesak agar pemerintah menerapkan tarif maksimal sebesar 57 persen untuk rokok elektronik dan produk tembakau lainnya, guna mencegah peralihan konsumsi dari rokok konvensional ke produk alternatif yang tetap berbahaya. Agar kebijakan ini konsisten dan tidak berubah-ubah, Koalisi Masyarakat Sipil mendorong agar peta jalan (roadmap) reformasi tarif dan penyederhanaan struktur CHT ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Dengan begitu, implementasinya bisa berjalan terpadu dan mengikat seluruh kementerian dan lembaga terkait.&nbsp;

Koalisi Pengendalian Tembakau mendesak Presiden Prabowo untuk menaikkan tarif cukai rokok mulai 2026 guna mengurangi konsumsi dan dampak neg

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Prabowo Naikkan Cukai Rokok Mulai 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/vape2-3782291548.jpg" alt="Ilustrasi: Vape sebagai alternatif penghantar nikotin selain rokok tembakau." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape sebagai alternatif penghantar nikotin selain rokok tembakau.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai strategi komprehensif guna menekan prevalensi merokok yang semakin tinggi. Salah satu opsinya dengan mendorong pemanfaatan produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin bagi perokok dewasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mantan Direktur Kebijakan Penelitian &amp; Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Profesor Tikki Pangestu menjelaskan, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menekan prevalensi merokok. Saat ini, ada sekitar 60 juta perokok di Indonesia dari total populasi 273 juta orang. Dari 60 juta perokok, 63 persen adalah pria.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prevalensi merokok yang sangat tinggi pada pria dewasa menjadi sumber keprihatinan tersendiri. Upaya memitigasi epidemi merokok menjadi prioritas penting dan mendesak," ujar pengajar di National University of Singapore ini, Senin (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tikki melanjutkan, ada berbagai strategi untuk membantu perokok dewasa berhenti merokok. Pertama adalah pendekatan cold turkey. Melalui pendekatan tersebut, perokok dianjurkan untuk berhenti merokok secara langsung tanpa harus mengurangi kebiasaan merokok secara bertahap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini adalah metode yang agak drastis karena membutuhkan tekad dan keinginan kuat. Pendekatan ini tidak selalu berhasil dan sering dikaitkan dengan kekambuhan yang tinggi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendekatan lainnya adalah penggunaan terapi pengganti nikotin (Nicotine Replacement Therapy). Tikki meneruskan, pendekatan ini dengan memaksimalkan berbagai produk yang mengandung nikotin, seperti koyo, permen karet, tablet hisap (lozenges) semprotan hidung atau inhaler.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun sering kali tidak mudah didapat atau dijangkau di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana mayoritas perokoknya berasal dari kalangan berpenghasilan rendah," ujar gelar peraih PhD di bidang Imunologi-Mikrobiologi dari Australian National University, Canberra, Australia ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendekatan berikutnya adalah produk tembakau alternatif. Tikki menjelaskan produk tersebut merupakan salah satu solusi paling efektif untuk membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaannya sekaligus mengurangi bahaya kesehatan akibat merokok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Produk-produk seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin terbukti secara signifikan memiliki potensi risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok. "Produk tembakau alternatif bahkan lebih efektif daripada NRT dalam membantu perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaannya," tegas pakar di bidang kesehatan publik ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada November 2022 silam, Cochrane Review dalam laporannya menyebutkan penggunaan rokok elektronik selama enam bulan lebih efektif meningkatkan angka berhenti merokok yang signifikan bagi perokok dewasa daripada terapi pengganti nikotin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati memiliki potensi besar, lanjut Tikki, produk tembakau alternatif masih kerap diterpa persepsi yang keliru. Mulai dari aspek keamanan produk hingga dicap sebagai 'pintu masuk' bagi anak muda untuk merokok, penyebaran informasi yang keliru serta berita palsu. Belum lagi adanya desakan untuk menerapkan peraturan yang tidak proporsional bagi produk tembakau alternatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejumlah negara bahkan sudah melarang penggunaan secara langsung," kata Wakil Ketua Koalisi Imunisasi Asia Pasifik (APIC) ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tikki berharap, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi komprehensif, termasuk pemanfaatan produk tembakau alternatif, untuk memitigasi epidemi merokok. Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga diharapkan terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok dan membantu perokok dewasa berhenti dari kebiasaannya. Tentunya dengan tetap memberikan kebebasan bagi perokok dewasa memilih pendekatan yang paling sesuai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini membutuhkan kemauan dan komitmen politik, sumber daya, dukungan dari para pemangku kepentingan dan kebijakan yang rasional untuk memberikan sarana dan prasarana yang adil dalam menjangkau berbagai metode yang ada bagi mereka yang ingin berhenti dari kebiasaan yang mematikan ini," tutupnya.</div> </div>

Saat ini, ada sekitar 60 juta perokok di Indonesia dari total populasi 273 juta orang. Dari 60 juta perokok, 63 persen adalah pria.

Eks Direktur WHO Sebut Turunkan Prevalensi Merokok Butuh Strategi Komprehensif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ROKOK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Nasional Pedagang dan Rakyat Kecil yang terdiri dari 27 komunitas mendukung upaya pencegahan akses rokok bagi anak-anak usia di bawah 18 tahun. Pernyataan sikap 'Rokok Bukan untuk Anak' digaungkan sebagai wujud nyata komitmen para pedagang dalam mendukung upaya pemerintah menekan prevalensi perokok anak, tanpa mengganggu hak pelaku UMKM.  Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Ali Mahsun dan puluhan komunitas sepakat bahwa yang dibutuhkan bukanlah revisi aturan, dalam hal ini PP 109/2012, melainkan gerakan nyata seluruh elemen masyarakat. "Seharusnya pemerintah konsisten melakukan sosialisasi dan edukasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menekankan bahwa rokok bukan untuk anak," katanya dalam keterangan, Kamis (26/1).  Ali menyampaikan, pedagang kecil belum sepenuhnya bangkit dan pulih dari pandemi. Oleh karena itu, rencana larangan penjualan rokok batangan akan berdampak signifikan.  Dampaknya berganda. Bukan hanya berhenti di level pedagang kecil dan UMKM, tetapi sampai juga ke perekonomian secara nasional.  "Usulan larangan ini dapat merenggut hak warga negara pelaku ekonomi rakyat untuk mencari penghasilan, menafkahi keluarga, dan membesarkan generasi penerus bangsa. Pemerintah harus lebih realistis dan strategis untuk menanggapi masalah ini," ucapnya.  Menurutnya, rencana melarang penjualan rokok ketengan merupakan kebijakan yang tidak adil dan tidak rasional. Atas dasar itu, dia mengajak seluruh pihak untuk mendukung gerakan 'Rokok Bukan untuk Anak'.  Selain komitmen tidak menjual rokok kepada anak-anak usia di bawah 18 tahun, penolakan revisi PP 109/2012, poin lain dari gerakan ini adalah mencanangkan tanggal 25 Januari sebagai peringatan Hari Gerakan Nasional Rokok Bukan untuk Anak.

Pemerintah Diminta Gencarkan Edukasi 'Rokok Bukan untuk Anak'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654501140404.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan batasan produksi baru dalam Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) dinilai sebagai langkah tepat untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus melindungi pabrikan kecil. Kebijakan sejenis semestinya bisa berlaku bagi rokok biasa, khususnya agar peran cukai hasil tembakau (CHT) sebagai instrumen pengendalian konsumsi bisa tercapai.  Ahli Kebijakan dan Keuangan Publik Deddi Nordiawan mengatakan, struktur tarif CHT saat ini memiliki celah yang bisa dimanfaatkan untuk pabrikan besar dan maupun asing membayar tarif yang lebih murah. "Ini yang membuat penerimaan negara kurang optimal dan konsumsi rokok sulit terkendali karena banyaknya rokok murah. Padahal Indonesia sedang membutuhkan biaya yang besar untuk pemulihan ekonomi dan berjuang mengendalikan konsumsi," katanya dikutip Selasa (2/8).  Ia menilai, optimalisasi kebijakan cukai semestinya tidak sebatas tarif dan harga, melainkan keseluruhan struktur cukai itu. Deddi menilai, pemerintah telah mampu menetapkan perbedaan pabrikan besar dengan pabrikan kecil dalam produksi KLM secara jelas.  Apalagi, pemerintah berani menetapkan batasan produksi kelompok cukai KLM tertinggi hanya 4 juta batang per tahun. "Ini merupakan kebijakan yang realistis untuk pabrikan kecil KLM. Hal yang sama seharusnya dapat diterapkan di kebijakan cukai rokok biasa," ujarnya.  Deddi mengatakan, kebijakan batasan produksi untuk rokok biasa cukup kontras dibandingkan dengan rokok KLM. "Batasan produksi tertinggi pada rokok hingga mencapai 3 miliar batang, masih mudah sekali untuk dimanfaatkan oleh perusahaan besar membayar cukai lebih murah, dengan cara beralih ke golongan 2 yang selisih cukainya sangat lebar," ujarnya.  Inilah yang memicu perusahaan-perusahaan besar dan asing dapat menikmati tarif cukai murah asalkan produktivitas mereka kurang dari 3 miliar batang per tahun. "Tidak heran jika produksi rokok di golongan 2 meningkat," tegas dia.  Menurutnya, batasan produksi yang realistis untuk diterapkan kini adalah mengacu pada kebijakan yang berlaku pada sebelum 2017, yakni batasan produksi tertinggi untuk rokok biasa sebesar 2 miliar batang per tahun.  Sebagaimana diberitakan, Menteri Keuangan menerbitkan peraturan Nomor 109/2022 yang membagi cukai KLM menjadi dua kelompok tarif. Pabrikan Kelompok 1 yang memproduksi lebih dari 4 juta batang dipungut cukai dan harga jual eceran lebih tinggi.  Adapun Pabrikan Kelompok II yang memproduksi KLM di bawahnya diberikan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) lebih rendah. Kebijakan ini terutama bertujuan untuk melindungi pabrikan rumahan.  Peneliti Center of Human and Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Roosita Meilani mengatakan, ketetapan pemerintah yang membedakan secara tegas perusahaan dan produksi rokok KLM melalui batasan produksi merupakan bagian dari pengendalian konsumsi di masyarakat. Kebijakan batasan produksi yang sama semestinya berlaku di rokok biasa karena pengendalian konsumsi rokok di Indonesia masih rendah.  "Dengan produksi rokok 3 miliar batang menunjukkan penetrasi dan distribusi rokok cukup luas. Itulah sebabnya penyederhanaan golongan diperlukan agar mendorong penurunan prevalensi perokok khususnya perokok pemula dan anak-anak," katanya lagi.

Kebijakan untuk KLM Dinilai Tepat, CHT Rokok Biasa Masih Pro-Kontra