<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/vape2-3782291548.jpg" alt="Ilustrasi: Vape sebagai alternatif penghantar nikotin selain rokok tembakau." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape sebagai alternatif penghantar nikotin selain rokok tembakau.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai strategi komprehensif guna menekan prevalensi merokok yang semakin tinggi. Salah satu opsinya dengan mendorong pemanfaatan produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin bagi perokok dewasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mantan Direktur Kebijakan Penelitian &amp; Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Profesor Tikki Pangestu menjelaskan, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menekan prevalensi merokok. Saat ini, ada sekitar 60 juta perokok di Indonesia dari total populasi 273 juta orang. Dari 60 juta perokok, 63 persen adalah pria.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prevalensi merokok yang sangat tinggi pada pria dewasa menjadi sumber keprihatinan tersendiri. Upaya memitigasi epidemi merokok menjadi prioritas penting dan mendesak," ujar pengajar di National University of Singapore ini, Senin (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tikki melanjutkan, ada berbagai strategi untuk membantu perokok dewasa berhenti merokok. Pertama adalah pendekatan cold turkey. Melalui pendekatan tersebut, perokok dianjurkan untuk berhenti merokok secara langsung tanpa harus mengurangi kebiasaan merokok secara bertahap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini adalah metode yang agak drastis karena membutuhkan tekad dan keinginan kuat. Pendekatan ini tidak selalu berhasil dan sering dikaitkan dengan kekambuhan yang tinggi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendekatan lainnya adalah penggunaan terapi pengganti nikotin (Nicotine Replacement Therapy). Tikki meneruskan, pendekatan ini dengan memaksimalkan berbagai produk yang mengandung nikotin, seperti koyo, permen karet, tablet hisap (lozenges) semprotan hidung atau inhaler.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun sering kali tidak mudah didapat atau dijangkau di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana mayoritas perokoknya berasal dari kalangan berpenghasilan rendah," ujar gelar peraih PhD di bidang Imunologi-Mikrobiologi dari Australian National University, Canberra, Australia ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendekatan berikutnya adalah produk tembakau alternatif. Tikki menjelaskan produk tersebut merupakan salah satu solusi paling efektif untuk membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaannya sekaligus mengurangi bahaya kesehatan akibat merokok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Produk-produk seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin terbukti secara signifikan memiliki potensi risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok. "Produk tembakau alternatif bahkan lebih efektif daripada NRT dalam membantu perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaannya," tegas pakar di bidang kesehatan publik ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada November 2022 silam, Cochrane Review dalam laporannya menyebutkan penggunaan rokok elektronik selama enam bulan lebih efektif meningkatkan angka berhenti merokok yang signifikan bagi perokok dewasa daripada terapi pengganti nikotin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati memiliki potensi besar, lanjut Tikki, produk tembakau alternatif masih kerap diterpa persepsi yang keliru. Mulai dari aspek keamanan produk hingga dicap sebagai 'pintu masuk' bagi anak muda untuk merokok, penyebaran informasi yang keliru serta berita palsu. Belum lagi adanya desakan untuk menerapkan peraturan yang tidak proporsional bagi produk tembakau alternatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejumlah negara bahkan sudah melarang penggunaan secara langsung," kata Wakil Ketua Koalisi Imunisasi Asia Pasifik (APIC) ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tikki berharap, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi komprehensif, termasuk pemanfaatan produk tembakau alternatif, untuk memitigasi epidemi merokok. Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga diharapkan terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok dan membantu perokok dewasa berhenti dari kebiasaannya. Tentunya dengan tetap memberikan kebebasan bagi perokok dewasa memilih pendekatan yang paling sesuai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini membutuhkan kemauan dan komitmen politik, sumber daya, dukungan dari para pemangku kepentingan dan kebijakan yang rasional untuk memberikan sarana dan prasarana yang adil dalam menjangkau berbagai metode yang ada bagi mereka yang ingin berhenti dari kebiasaan yang mematikan ini," tutupnya.</div> </div>

Saat ini, ada sekitar 60 juta perokok di Indonesia dari total populasi 273 juta orang. Dari 60 juta perokok, 63 persen adalah pria.

Eks Direktur WHO Sebut Turunkan Prevalensi Merokok Butuh Strategi Komprehensif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/STK160_X_Twitter_005-2842124641.jpg" alt="Ilustrasi platform media sosial X." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi platform media sosial X.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Stunting menjadi salah satu permasalahan krusial dalam pembangunan sosial dan ekonomi di berbagai negara, terutama negara berkembang. Setiap negara penting untuk segera mengupayakan penanganan problematika stunting. Di Indonesia, berbagai isu pro dan kontra terkait penanganan stunting masih terus bergulir. Bahkan, tak sedikit fenomena kejadian balita stunting dikaitkan dengan produk Industri Hasil Tembakau (IHT). Sebuah penelitian baru yang menyimpulkan bahwa rokok tidak memiliki hubungan langsung terhadap terjadinya stunting di Indonesia telah menjadi viral di Twitter (X) melalui tagar #RokokvsStunting. Hasil penelitian tersebut telah mematahkan pernyataan bahwa merokok adalah penyebab utama stunting di Indonesia. Viralnya tanggapan akun twitter (X) tersebut menjadi pusat perhatian, netizen pun mengungkapkan reaksi yang beragam. Bahkan, antusiasme netizen dalam menanggapi hasil kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Universitas Brawijaya (PPKE UB) melalui Tagar #RokokvsStunting berhasil menduduki trending no.1 dalam platform twitter (X). Netizen mengungkapkan pendapat mereka melalui tagar yang viral tersebut hingga menghasilkan diskusi yang menarik. Para pengguna platform tersebut saling berinteraksi untuk berbagi pendapat dan pandangan mereka. Menariknya, tak sedikit netizen yang menyambut baik hasil temuan tersebut. Merespons viralnya tweet tersebut, direktur PPKE UB, Prof.Candra Fajri Ananda, SE., M.Sc., Ph.D, mengaku bersyukur. Pasalnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti PPKE dapat memberikan dampak yang luas dalam menambah pandangan masyarakat terkait hubungan antara rokok dengan fenomena kejadian balita stunting di Indonesia. Prof. Candra mengemukakan hasil kajian PPKE&ndash;Universitas Brawijaya bahwa konsumsi rokok orang tua balita, terutama ayah, bukan merupakan faktor utama penyebab terjadinya stunting di Indonesia. Hal ini karena variabel orang tua merokok hanya memiliki kontribusi sebesar 0,7 persen terhadap terjadinya stunting di Indonesia. "Hasil kajian PPKE UB pada stunting menunjukkan bahwa variabel tinggi badan orang tua, pendidikan, pendapatan, dan lahir badan cukup bulan yang justru berpengaruh signifikan dalam menurunkan balita stunting," kata Prof. Candra dalam keterangan resmi dikutip Minggu (19/11). Prof. Candra mengungkapkan, hasil kajian tersebut berdasarkan dari riset yang telah dilakukan oleh PPKE Universitas Brawijaya berbasis data primer dengan melakukan survey pada ribuan responden di beberapa daerah, yakni NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, dan Bali. Prof. Candra berharap hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi kebijakan pada pemerintah untuk percepatan dalam mengatasi problematika stunting yang berfokus pada faktor-faktor utama yang menyebabkan permasalahan stunting di Indonesia. "Tak dimungkiri bahwa hasil penelitian tersebut cukup membuka pandangan baru terkait hubungan rokok terhadap terjadinya stunting di Indonesia," kata Prof. Candra. Meski demikian, sejatinya hasil temuan dalam kajian tersebut selaras dengan Data Riskesdas (2018) yang menunjukkan bahwa stunting terjadi sebagian besar pada laki-laki di pedesaan dengan tingkat ekonomi terbawah. Menurut Prof. Candra, stunting pada keluarga termiskin mengindikasikan keterbatasan akses terhadap gizi yang cukup. Di sisi lain, stunting pada keluarga menengah ke atas mengindikasikan bahwa terdapat faktor di luar kemiskinan yang menyebabkan stunting, seperti pola asuh yang tidak benar. Selama ini, upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan stunting diwujudkan melalui bantuan pemerintah berupa alokasi dana kesehatan yang nilainya sebesar 5% dari total belanja dengan alokasi anggaran kesehatan pada 2023 mencapai Rp178,7 triliun (Kementerian Keuangan, 2023). "Hasil penelitian PPKE&ndash;Universitas Brawijaya juga menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peran besar dalam penurunan stunting, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja kesehatan melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dan peningkatan anggaran kesehatan melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berdampak signifikan terhadap penurunan angka stunting di Indonesia," ujar Prof. Candra. Atas hasil kajian itu, PPKE Universitas Brawijaya memberikan rekomendasi, bahwa pemerintah perlu memperkuat kolaborasi program, kegiatan, serta pembiayaan dengan melibatkan masyarakat dan swasta. Penguatan pembiayaan pemerintah terhadap kesehatan juga perlu perbaikan dari sisi penggunaan DBHCHT di tingkat Kabupaten/kota untuk dalam rangka akselerasi penurunan stunting. Hal yang tak kalah penting adalah sosialisasi dan edukasi perilaku hidup sehat kepada masyarakat dapat dilakukan secara sinergis mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dengan menyasar sampai dengan kelompok PKK, dasawisma, dan posyandu. "Kebijakan ini juga diperluas pada jalur pendidikan mulai dari PAUD hingga pendidikan lanjut," ucap Prof. Candra. Terkait harapan PPKE atas viralnya hasil kajiannya di Twitter (X), Prof. Candra mengatakan, industri rokok ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Selain itu, IHT juga memiliki peran strategis di dalam perekonomian Indonesia. "IHT merupakan satu-satunya industri nasional yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Hal tersebut karena IHT memiliki peran signifikan dari penyediaan input produksi, pengolahan, hingga proses distribusinya, semua dikerjakan di dalam negeri oleh pelaku-pelaku usaha nasional dengan melibatkan tenaga kerja, petani dan masyarakat luas yang sangat besar jumlahnya," terang Prof. Candra. Diakui, bahwa pendapatan cukai hasil tembakau merupakan penyumbang terbesar ketiga terhadap penerimaan pajak di Indonesia yang angkanya mencapai Rp 190 triliunan. PPKE UB juga berharap agar pemerintah berada di posisi yang adil, di mana industri ini -yang memiliki kontribusi besar pada ekonomi-harus berjalan, selain kepentingan kesehatan pun perlu diperhatikan. "Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya dapat mengambil jalan tengah kebijakan, di mana salah satunya dapat dilakukan melalui roadmap (peta jalan) IHT. Peta jalan ini perlu segera diimplementasikan untuk menjaga penerimaan negara serta kepastian berusaha dalam IHT," pungkasnya.

Berbagai pro-kontra terkait penanganan stunting masih terus bergulir. Bahkan, tak sedikit fenomena stunting dikaitkan dengan produk IHT.

Lagi Ramai di Media Sosial X, Benarkah Rokok Berdampak Langsung terhadap Angka Stunting?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Tembakau-Lintingan-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20" width="100%">
<figcaption>Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa lembaga internasional memprediksi dunia akan mengalami resesi global pada 2023. Kondisi ekonomi yang rentan ini membuat berbagai negara, termasuk Indonesia, melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghindari kondisi tersebut.  Ekosistem pertembakauan sebagai salah satu lingkup industri andalan yang berkontribusi terhadap penerimaan negara, tak bisa disangkal memiliki peran signifikan sebagai salah satu unit penyangga perekonomian. Sepanjang semester I 2022, kinerja cukai hasil tembakau (CHT) mencapai Rp 118 triliun, dengan andil secara historis 95 persen dari total penerimaan cukai.  Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan pendapatan cukai sebesar Rp 245,45 triliun. Target tersebut naik 11,6 persen dibandingkan yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022.  Melihat sumbangsih dan target penerimaan negara yang dibebankan kepada komoditas tembakau, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menilai bahwa ekosistem pertembakauan semestinya mendapat perlindungan dan keberpihakan pemerintah.  Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMTI Hananto Wibisono melihat, sayangnya kelangsungan industri hasil tembakau (IHT) terancam lewat berbagai regulasi pertembakauan yang tidak berimbang dan eksesif. Dia pun mengingatkan bahwa ada lebih dari 6 juta masyarakat yang menggantungkan hajat hidupnya secara langsung pada kelangsungan ekosistem IHT.  "Maka, ketika dihadapkan pada berbagai proyeksi kondisi global, ekosistem pertembakauan seharusnya mendapatkan perlindungan bahkan didorong, diberi kesempatan untuk tumbuh," kata Hananto dalam keterangan tertulis AMTI, Senin (24/10).  Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa menjadikan ekosistem pertembakauan nasional sebagai segmen industri padat karya yang lebih maju, memiliki nilai tambah, berdaya saing global, dan menjangkau SDM yang lebih banyak. Dalam konteks tenaga kerja, Hananto mencontohkan, ketika gelombang PHK mulai dirasakan sejak pandemi hingga awal 2022, ekosistem pertembakauan melalui segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) justru tetap menyerap tenaga kerja dalam dua tahun terakhir.  Nilai lebihnya, 95 persen tenaga kerja baru adalah perempuan atau ibu-ibu yang mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga. Hananto menyampaikan, perlu disadari bahwa ancaman resesi tidak hanya berkaitan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi, namun juga berkurangnya lapangan pekerjaan.  "Realitanya, elemen ekosistem pertembakauan yakni segmen SKT justru masih mampu berkontribusi menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat menunjukkan komitmen keberpihakannya," lanjutnya Hananto. Diantaranya dengan menunda kebijakan CHT sebagai stimulus terhadap ekosistem pertembakauan termasuk kepada segmen SKT.  Di sisi lain, kenaikan harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, lanjut Hananto, bisa menjadi parameter perekonomian bagi pemerintah untuk untuk tidak menaikkan CHT 2023. Di tengah tantangan ekonomi akibat cuaca, perang, dan pasokan, diharapkan kebijakan pemerintah mampu melindungi daya beli petani, masyarakat, tenaga kerja, pedagang, UMKM, retailer kecil, dan industri.  "Jangan sampai kebijakan CHT di tengah kondisi inflasi dan ancaman resesi justru mematikan seluruh penghidupan di ekosistem pertembakauan," pungkas Hananto.

Resesi Global Menghantui, AMTI Harap Pemerintah Lindungi Ekosistem IHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/kawasan-tanpa-rokok.jpg" alt="JALAN PROTOKOL: Pengunjung membuang sampah di tempat puntung rokoj di Jalan Tunjungan, Jumat (3/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JALAN PROTOKOL: Pengunjung membuang sampah di tempat puntung rokoj di Jalan Tunjungan, Jumat (3/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012) dinilai sarat akan intervensi kepentingan asing. Hal ini akan mencederai kedaulatan negara Indonesia dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan identitas dan kepentingan bangsa.  Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa lembaga-lembaga asing, khususnya dari negara Barat, sering kali mencampuri urusan dalam negeri negara-negara berkembang. Menurut Hikmahanto, negara Barat kerap kali memaksakan negara berkembang untuk mengadopsi kebijakan sesuai kehendak mereka. Padahal, setiap negara memiliki kepentingan dan pertimbangannya masing-masing.  "Tembakau menjadi salah satu komoditas lokal yang sering menjadi target intervensi asing. Berkenaan dengan revisi PP 109/2012, terdapat dorongan dari lembaga asing yang masuk atas nama LSM sebagai kaki tangan mereka. Jika dibiarkan, maka hal ini akan mencederai kedaulatan negara dalam menyusun regulasi pertembakauan yang seharusnya mengedepankan kepentingan nasional," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (12/10).  Pakar hukum internasional ini menjelaskan, Indonesia yang saat ini tengah memimpin G20 telah berkontribusi mendobrak stigma negara berkembang. Indonesia menunjukkan kepiawaian menjadi pemimpin di arena global sebagai sarana untuk mencari solusi bersama atas berbagai isu yang dihadapi negara-negara berkembang lainnya di dunia. Pemerintah juga diharapkan mampu memanfaatkan ajang pertemuan global ini untuk memajukan berbagai kepentingan nasional.  "Sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan agenda pembahasan G20. Kesempatan emas ini dapat digunakan untuk menyeimbangkan isu dan kepentingan negara Barat dan berkembang agar tidak ada lagi ketimpangan, monopoli, dan intervensi secara sepihak. Sebaliknya, nilai-nilai keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan menjadi perspektif segar yang hendak dipromosikan," tegas Hikmahanto.  Pakar Kebijakan Publik UNJANI Riant Nugroho menambahkan, momentum G20 juga menjadi peluang yang baik guna menunjukkan kedaulatan Indonesia di hadapan negara-negara lain. Termasuk berdaulat dalam mengembangkan kebijakan tanpa ada intervensi dari pihak luar.  Oleh karenanya penyusunan regulasi nasional perlu menjadi representasi dari kedaulatan Indonesia itu sendiri. "Yang saya sampaikan Negara Republik Indonesia berdaulat penuh untuk mengembangkan kebijakannya. Kedua, PP yang sudah ada, sudah baik untuk kepentingan Indonesia, jadi dijalankan saja dulu, tidak perlu diubah. Jika perlu, itu pun berupa evaluasi dan dievaluasi oleh tim independen profesional lintas bidang," jelas Riant.  Kepala Seksi Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Hendra Kurnia Putra menyepakati hal tersebut. Sebagai negara yang memiliki kedaulatan, dalam penyusunan regulasi nasional, intervensi asing apalagi dari negara lain tidak boleh menjadi pertimbangan.  Sama halnya dengan ketentuan-ketentuan internasional. Indonesia tidak perlu meratifikasi ketentuan-ketentuan internasional yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan nasional.  Apalagi menjadikannya dasar untuk merevisi sebuah peraturan yang sudah sesuai dengan konteks Indonesia. Jika memang PP 109/2012 ingin direvisi, seharusnya didahului kajian untuk mengevaluasi implementasinya selama ini.  Hendra menambahkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi, dengan berpegangan pada beberapa parameter. Pertama, perlunya mendengar masukan masyarakat.  Kedua, masukan tersebut perlu dipertimbangkan,. Terakhir adalah ihwal penjelasan mengapa masukan masyarakat ditolak atau diterima.  Partisipasi, kata Hendra, menjadi salah satu unsur penting dalam penyusunan perundang-undangan agar bisa mencerminkan realitas kebutuhan masyarakat. Hal ini mutlak perlu dipenuhi sebab setiap proses perumusan kebijakan, termasuk revisi PP 109/2012 harus memenuhi asas-asas penyusunan perundang-undangan, terutama asas keterbukaan dan partisipasi publik.  "Pemerintah harus memberikan ruang meaningful participation bagi masyarakat sesuai dengan amanah Mahkamah Konstitusi," papar Hendra.  Hal ini pula yang dituntut oleh Ary Fatanen, Ketua Bidang Advokasi dan Pendidikan Konsumen Pakta Konsumen. Pemerintah telah sepatutnya memberikan hak partisipatif dalam penyusunan-penyusunan kebijakan industri hasil tembakau (IHT). Sebab menurutnya, selama ini penyusunan kebijakan IHT memang sangat minim melibatkan konsumen.  "Kami berharap pemerintah memenuhi hak partisipatif kami terkait kebijakan IHT yang nantinya tentu berhubungan dengan kami selaku konsumen. Harapan kami besar agar pemerintah bisa mendengar apa yang diinginkan oleh konsumen," jelasnya.

Rencana Revisi PP 109/2012 Dinilai Sarat Intervensi Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/bea-cukai-bakar-hp.jpg" alt="DISITA DARI OPERASI: Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda Himawan Indarjono (tiga dari kiri) bersama perwakilan dari instansi terkait memusnakan rokok ilegal tanpa pita cukai. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DISITA DARI OPERASI: Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda Himawan Indarjono (tiga dari kiri) bersama perwakilan dari instansi terkait memusnakan rokok ilegal tanpa pita cukai. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam beberapa bulan ini, sejumlah ekosistem tembakau menolak rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2023. Merujuk dokumen UU APBN 2023, pemerintah akan menaikan cukai menjadi sebesar Rp245,4 triliun.  Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB-UB), Prof. Candra Fajri Ananda merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan berbagai sisi sebelum memutuskan kebijakan CHT dan harga rokok di Indonesia. Antara lain dari sisi tenaga kerja, penerimaan CHT, kesehatan, rokok ilegal, industri, hingga pertanian.  Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Kebijakan Ekonomi (PPKE FEB UB) tahun 2022. Kajian berjudul 'Analisa Keseimbangan Kebijakan IHT di Indonesia' tersebut menegaskan bahwa keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) legal menjadi bagian penting dalam pertimbangan kebijakan CHT.  Hal itu demi mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Ini juga mengingat indikator prevalensi merokok usia dini telah tercapai di RPJMN yang menargetkan penurunan menjadi sebesar 8,7 persen.  Pada perkembangannya, presentase penduduk merokok usia dini (10-18 tahun) telah melebihi capaian target pemerintah dari 7,2 persen (2013) menjadi 3,8 persen (2020). "Hasil kajian itu menunjukkan bahwa kenaikan harga yang terlalu tinggi akan mengancam kesinambungan IHT yang terbukti mengalami penurunan jumlah pabrikan rokok terutama golongan 1," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (12/11).  "Pasalnya, golongan 1 memiliki tingkat sensitivitas terbesar apabila terjadi perubahan harga. Kenaikan harga rokok pada golongan 2 dan 3 memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan peredaran rokok ilegal," lanjut Prof. Candra.  Dia mengatakan, secara umum kenaikan harga rokok akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan IHT dan pertumbuhan penerimaan CHT. Kenaikan harga berpengaruh secara langsung terhadap kenaikan jumlah permintaan rokok ilegal.  "Kenaikan harga rokok yang dilakukan secara terus menerus akan berdampak terhadap peningkatan peredaran rokok ilegal dan keberlangsungan IHT, yang selanjutnya juga dapat meningkatkan dampak negatif bagi kesehatan konsumen rokok dan berpotensi menurunkan penerimaan negara," terangnya.  Diusulkan Sesuai Inflasi  Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar (Mintegar) Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo mengusulkan agar tidak ada kenaikan CHT tahun 2023. Kalaupun dinaikkan, pihaknya mengusulkan angkanya setinggi inflasi.  Pasalnya, kenaikan cukai ini tidak bisa diikuti secara otomatis oleh kenaikan harga. Pasti ada lag terus. "Kalau tidak ada waktu jeda, maka ini akan mengikis margin atau barangkali akan berdampak buruk terhadap kelangsungan IHT," katanya.  Menurut Edy Sutopo, dalam tiga tahun terakhir, CHT terus digeber naik. Tahun 2020 naik sebesar 23 peren, tahun 2021 naik sebesar 12 persen, dan tahun 2022 naik sebesar 12 persen.  Menurut Edy, berbagai kebijakan terhadap cukai perlu kehati-hatian. Salah satu dampaknya akan mendorong meningkatnya rokok ilegal.  "IHT merupakan salah satu bantalan perekonomian nasional, di samping industri kecil menengah dan industri makanan minuman. IHT juga sudah terbukti menghadapi berbagai krisis ekonomi, termasuk di masa pandemi Covid-19 yang belum berlalu ini," terangnya.  Edy Sutopo menambahkan, Indonesia saat ini masih membutuhkan sumbangsih IHT. Artinya, diperlukan sikap kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan.  Kebijakan yang ketat terhadap IHT berpotensi akan mematikan kelangsungan IHT. Di lain pihak, dengan pengetatan kebijakan ini, perokok tidak akan berhenti.  "Artinya apa? Kalau kita tidak mengisi kebutuhan rokok di dalam negeri, maka akan diisi oleh produk impor dan produk ilegal," lanjutnya.  Tambah Barang Kena Cukai  Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah perlu segera menambah alternatif barang kena cukai (BKC) sebagai upaya mendorong peningkatan penerimaan negara, mengingat kenaikan tarif CHT telah mencapai titik optimum dalam mendorong penerimaan.  Menurutnya, penerimaan cukai di Indonesia selama ini hanya mengandalkan tiga obyek BKC, yakni CHT, MEA, MMEA. "Kenapa negara tidak memikirkan hal-hal yang substansial lainnya?" tanya Misbakhun.  "Kami mendorong multistakeholders untuk mengonsolidasikan kekuatan bersama untuk kepentingan negara yang sangat fundamental yaitu penerimaan negara yang sangat besar," tegas dia.  Politikus Golkar ini mengingatkan para pengambil kebijakan negara untuk tidak terkooptasi oleh agenda-agenda global yang ingin menginfiltrasi kelangsungan eksosistem tembakau yang punya peran strategis bagi negara. Misalnya dia sebut dorongan aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai, dan masih banyak lagi.  "Proses membajak kebijakan negara yang seperti itu harus diluruskan," tegasnya.  Bahaya CHT Terlalu Tinggi  Adapun, rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Prof. Hikmahanto Juwana mengingatkan ancaman yang akan dihadapi bila pemerintah tidak hati-hati melindungi kelangsungan IHT. Pertama, ancaman yang datangnya dari dalam negeri. Misalnya, maraknya rokok ilegal, penyelundupan rokok, dan lain sebagainya. Kedua, ancaman yang datangnya dari luar negeri.  "Mereka ingin mengambil pangsa pasar yang ada di Indonesia. Di Indonesia pangsa pasar sangat luar biasa dan tentu merupakan sesuatu yang seksi. Hal ini sangat mungkin ada gangguan dari luar negeri. Ini yang perlu kita waspadai," terang Prof. Hikmahanto.  Melalui perjanjian internasional, sambung dia, kemandirian/kedaulatan negara kita bisa dikerdilkan, karena mengikuti apa yang ditentukan oleh perjanjian internasional tersebut. Menurutnya, Indonesia sudah tepat tidak mengikuti pejanjian internasional FCTC dengan tetap teguh memegang kemandirian.  "Saya tidak ingin Indonesia yang merupakan pangsa pasar besar yang memanfaatkan IHT tergantung ke negara-negara lain dan IHT kita bisa hancur. Maka itu, segala kepentingan mesti dilihat secara bersama, dan mudah-mudahan pemerintah sebagai regulator bisa membuat kebijakan yang adil buat semua," pungkas Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia tersebut.

Pemerintah Diminta Perhatikan Banyak Aspek dalam Kebijakan CHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/vape.jpg" alt="Ilustrasi vape atau rokok elektrik sebagai pengganti rokok. (Medical Xpress)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vape atau rokok elektrik sebagai pengganti rokok. (Medical Xpress)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk mengatasi ketergantungan dan kecanduan merokok, setiap orang memiliki cara masing-masing. Salah satunya misalnya dengan makan permen karet hingga beralih mengonsumsi tembakau alternatif melalui vape.  Literatur ilmiah berjudul Perbandingan Profil Risiko Kesehatan Produk Tembakau yang Dipanaskan Versus Rokok Kretek Indonesia dipaparkan dalam 5th Scientific Summit yang diselenggarakan di Athena, Yunani pada 21-22 September 2022. Anggota tim pengkaji dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (SF-ITB) Rahmana Emran Kartasasmita menjelaskan kajian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana profil risiko dari produk tembakau yang dipanaskan dibandingkan dengan rokok kretek.  "Produk tembakau yang dipanaskan sudah mulai beredar di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian literatur ilmiah yang komprehensif untuk mempelajari aspek manfaat keamanan dari produk ini," kata Emran kepada wartawan baru-baru ini.  Dalam kajian literatur ilmiah ini, SF-ITB melakukan pencarian data karakterisasi bahaya untuk senyawa dengan nilai ambang (non-karsinogenik dan karsinogenik-non genoktosik) dan tanpa nilai ambang keamanan (karsinogenik genotosik). Karakterisasi ini berdasarkan Health Based Guidance Values (HBGV) yang terpilih sebagai senyawa berbahaya dan berpotensi berbahaya (harmful and potentially harmful constituents atau HPHC).  Lalu, dilanjutkan dengan karakterisasi untuk non-karsinogenik dan substansi karsinogenik. "Secara umum, tingkat risiko paparan atau zat senyawa penanda yang berasal dari produk tembakau yang dipanaskan lebih rendah dibandingkan dengan rokok," ujarnya.  Selain itu, Emran meneruskan, karakteristik paparan senyawa HPHC dari produk tembakau yang dipanaskan lebih rendah daripada rokok. HPHC merupakan senyawa yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan bagi orang-orang yang terpapar oleh asap rokok. Tidak hanya perokok aktif, namun orang-orang di sekitar perokok juga dapat terpapar HPHC, sehingga risiko ini perlu dikurangi.  Tetap Ada Risiko  Ia menekankan produk tembakau yang dipanaskan tidak sepenuhnya bebas risiko. Tapi, berdasarkan kajian ilmiah yang ada, produk tembakau yang dipanaskan secara komparatif lebih rendah risikonya daripada rokok.  "Oleh karena itu, produk tersebut perlu diteliti lebih lanjut secara eksperimental oleh pihak-pihak yang terkait," tegas Emran.  Dengan fakta tersebut, dia mengharapkan semakin banyak penelitian terhadap produk tembakau yang dipanaskan. Sebab, saat ini penelitian mengenai produk tersebut masih minim di Indonesia.  "Saya mengajak seluruh kalangan, mulai dari akademisi hingga peneliti lainnya, untuk melakukan penelitian ini dan melakukan kajian lebih lanjut dari hasil temuan kami. Hasil kajian tersebut dapat dijadikan awalan untuk memperkaya teks akademik bagi pengambil kebijakan, peneliti lain, serta untuk pemahaman masyarakat umum," tutupnya.

Peneliti Bandingkan Risiko Rokok dan Tembakau Alternatif, ini Hasilnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kawasan-Tanpa-Rokok-5.jpg" alt="Pemkot Surabaya nyatakan sanksi pelanggar Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok berlaku bagi rokok konvensional maupun rokok elektrik atau vape" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya nyatakan sanksi pelanggar Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok berlaku bagi rokok konvensional maupun rokok elektrik atau vape</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Besarnya selisih (gap) tarif cukai hasil tembakau (CHT) antargolongan pada struktur tarif CHT turut berkontribusi pada menjamurnya rokok-rokok dengan harga murah. Konsumen pun bebas memilih membeli rokok murah yang sesuai kemampuan mereka.  Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia (UI) Risky Kusuma Hartono mencontohkan, selisih tarif cukai antara golongan 1 dan di bawahnya untuk sigaret kretek mesin (SKM) masih lebar. Selisih tarif keduanya yaitu Rp385 per batang. Apabila 1 bungkus rokok terdapat 16 batang, maka selisih tarif cukainya sebesar (Rp385 X 16 batang) Rp6.160.  "Ini belum termasuk PPN, maka rentang perbedaan harganya makin tinggi lagi," ujarnya dalam keterangan, Senin (10/10). Belum lagi, produk ini juga dikenakan pajak rokok 10 persen untuk daerah, sehingga selisih total pajaknya bisa mencapai Rp8.000 per bungkus.  Risky mengatakan, kebijakan CHT yang menyuburkan fenomena rokok murah tidak sejalan dengan semangat dan tujuan utama cukai, yaitu pengendalian konsumsi rokok. Jika dilihat lebih jauh, di tingkat konsumen, variasi harga rokok ini bisa mencapai Rp10.000-an.  "Perokok masih bisa leluasa membeli produk rokok yang lebih murah bahkan ketika harga rokok naik," ujarnya.  Risky pun memaparkan hasil studi soal keterkaitan rokok murah dengan perokok anak. Pada intinya, anak-anak tetap mampu membeli rokok kendati tarif cukai dinaikkan setiap tahun.  Atas dasar itu, Risky merekomendasikan pemerintah untuk melihat ulang struktur tarif cukai tembakau saat ini. Itu guna mencegah semakin banyaknya rokok murah beredar di pasar, termasuk mempercepat pengurangan lapisan struktur tarif CHT.  Pemerintah harus mengambil langkah yang cukup signifikan, diantaranya untuk mengurangi prevalensi perokok anak, menekan angka perokok usia dewasa, dan mencapai visi Indonesia yaitu mencapai SDM Unggul. Hal serupa juga disampaikan oleh Tim Peneliti Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Lara Rizka terkait lebarnya selisih tarif CHT antargolongan.  "Selisih tarif tertinggi dan terendah memengaruhi harga rokok yang beredar di pasaran, sehingga mengurangi efektivitas cukai untuk pengendalian konsumsi tembakau," ujarnya.  Hal ini terjadi karena adanya ketersediaan rokok yang lebih murah sehingga perokok dapat beralih ke rokok murah ketika ada kenaikan harga. "Oleh karena itu, selisih tarif tersebut perlu didekatkan. Skemanya, tarif yang rendah perlu dinaikkan secara signifikan," pungkasnya.

Gap Masih Lebar, Efektivitas CHT Tekan Prevalensi Rokok Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/44DC542D-42F2-4D07-BCE9-95CBED1F7D62-2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan masih menjadi polemik. Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menilai revisi PP 109/2012 akan mengganggu iklim usaha Industri Hasil Tembakau (IHT) sehingga berpotensi merugikan dari sisi penerimaan negara.  Dengan adanya revisi PP 109/2012, pengawasan terhadap industri hasil tembakau akan semakin diperketat sehingga ruang gerak IHT pun menjadi terbatas. Situasi ini dikhawatirkan akan membuat IHT mengalami kontraksi yang cukup dalam dan diiringi penurunan kinerja.  "Padahal, industri hasil tembakau saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19," ujar Susiwijono, Selasa (13/9).  Susiwijono juga mengatakan, revisi PP 109/2012 akan meningkatkan peredaran rokok ilegal yang justru tidak sesuai dengan tujuan kesehatan, yaitu menurunkan prevalensi perokok anak. Revisi ini juga akan mengancam keberlangsungan IHT legal dan memberikan peluang bagi produsen rokok ilegal untuk bertumbuh.  Menurut Susiwijono, PP 109/2012 yang berlaku saat ini telah mengatur IHT secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan dari berbagai aspek. Seperti kesehatan, penerimaan negara, keberlanjutan usaha hulu-hilir, serta penyerapan tenaga kerja.  "Pengawasan atas implementasi PP 109/2012 di lapangan pada saat ini belum optimal, sehingga aspek yang perlu menjadi perhatian adalah implementasi di lapangan," katanya.  Ia menambahkan, usulan revisi PP 109/2012 masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama dalam hal mitigasi terhadap pihak-pihak yang terdampak. Kemenko Perekonomian sendiri, lanjut Susiwijono, sedang dalam tahap koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menyusun mitigasi dan penataan untuk petani, pengusaha, bahkan konsumen.  Nantinya, jelas Susiwijono, mitigasi ini pun akan menjadi bagian dari peta jalan (roadmap) Pengelolaan Produk Hasil Tembakau yang sedang disusun oleh Kemenko Perekonomian. Ruang lingkup dari peta jalan ini mencakup pengaturan Pengembangan Sektor Pertanian Tembakau, Pengaturan Sektor Industri Hasil Tembakau, Pengendalian Konsumsi Produk Tembakau, dan Optimalisasi Penerimaan Cukai.  "Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau secara prinsip arah dan kebijakannya sudah sesuai dengan PP 109/2012 dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya merokok dan menurunkan tingkat prevalensi perokok penduduk usia 10 sampai dengan 18 tahun," tegasnya.  Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan meminta pemerintah untuk melindungi keberlangsungan industri hasil tembakau dengan tidak merevisi PP 109/2012. Pasalnya, revisi PP 109/2012 akan memberatkan IHT yang telah berkontribusi nyata bagi penerimaan negara dan serapan tenaga kerja.  "GAPPRI dengan tegas menolak perubahan PP 109/2012. Pasalnya, kami melihat PP 109/2012 yang ada saat ini masih relevan untuk diterapkan," ujar Henry Najoan.  Henry juga menyoroti usulan perubahan PP 109/2012 juga cenderung restriktif karena ketentuan yang diusulkan berbentuk pelarangan. Menurut Henry, peraturan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan seharusnya menitikberatkan pada pengendalian dan bukan pelarangan.  Ia menegaskan bahwa rokok adalah produk legal sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga memiliki hak yang sama dengan produk legal lainnya.

Perkuat Pengawasan Implementasi PP 109/2012, Revisi Ganggu Iklim Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PITA-CUKAI-1.jpg" alt="Ilustrasi pita cukai (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pita cukai (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan sangsi target cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2023 bakal tercapai. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan proyeksi penerimaan dari cukai mencapai Rp 245,45 triliun atau naik 9,5 persen dari outlook tahun 2022 yang diperkirakan sebesar Rp 224,2 triliun.  Target tersebut tertuang dalam buku II Nota Keuangan Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023. Dari angka Rp 245,45 triliun tersebut, pemerintah menargetkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sekitar Rp 232,6 triliun.  Angka ini naik 10,8 persen dari tahun 2022 yang sebesar Rp 209,9 triliun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. "Jangankan yang untuk tahun 2023, untuk target tahun 2022 ini saja, kita akan sangat sulit mencapainya," tegas Henry Najoan, Selasa (13/9).  Henry beralasan, situasi ekonomi saat ini dalam kondisi yang tidak stabil. Daya beli semakin lemah terutama setelah pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).  Di samping itu, inflasi pada tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 6,3 persen hingga 6,7 persen yang menyebabkan daya beli menurun. "Salah satu fenomena yang terjadi, gap harga antara rokok ilegal dan rokok legal yang terlalu lebar, lalu perokok akan migrasi membeli rokok murah yang ilegal dan tergerusnya pangsa pasar rokok legal," jelasnya.  Henry pun mengingatkan, selain disparitas harga yang terlalu lebar. Industri sebenarnya juga kelimpungan dengan tingginya pungutan langsung negara terhadap produk tembakau.  Selama ini, IHT legal selain dipungut melalui CHT, juga dibebani Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar 10 persen dari nilai cukai. Itu masih ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 9,9 persen dari harga jual eceran hasil tembakau.  Jika dijumlahkan, maka pungutan ketiga komponen pungutan langsung tersebut akan mencapai sekitar 76,3 persen sampai 83,6 persen dari setiap batang rokok yang dijual.  "Tetapi dalam praktiknya, pungutan lebih dari itu. Pasalnya, masih ada pungutan pajak tidak langsung dan berbagai kewajiban seperti tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Dan semakin tinggi golongan, semakin tinggi pula pungutan yang harus diserahkan ke negara," paparnya.  Henry Najoan lantas menjelaskan bagaimana hitung-hitungannya sehingga melebihi angka dari peraturan yang berlaku. Untuk rokok golongan I, Sigaret Kretek Mesin isi 12 batang, dari harga yang dibandrol sebesar Rp 22.875, harga dari produsen Rp 19.800.  Dengan tarif cukai per batangnya sebesar Rp 985, ditambah pajak daerah sebesar Rp 98,5 dan PPN, maka total yang harus disetorkan oleh pabrikan mencapai 76,3 persen dari penjualan setiap rokok golongan ini.  Sementara, di rokok golongan II, isi 20 batang dengan harga bandrol Rp 20.425, dari produsen Rp. 18.000. Dengan tarif cukai per batangnya Rp 600, cukai yang harus dibayar mencapai 66,7.  "Dengan tambahan pajak daerah dan PPN, angka kisaran pungutannya mencapai 83,6 persen, dari penjualan setiap rokok golongan ini," terangnya.  Henry menegaskan dengan beban seberat itu, pabrikan merasa sudah berada di titik penghabisan. "Sayangnya, angka-angka tersebut, tak banyak dipahami oleh sebagian pihak yang terus mendesak kepada pemerintah menaikkan tarif cukai," ujarnya.  GAPPRI memperkirakan, kalau tahun 2023, pemerintah menaikkan tarif cukai rata-rata 11,8 persen, maka akibatnya akan semakin berat. Angka pungutan dari setiap batang rokok akan makin tinggi dan pabrikan akan semakin lemah arus kasnya.  "Dengan kondisi itu, tak terelakkan, jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan menurunnya penyerapan tembakau dan cengkeh dari petani," pungkasnya.

Daya Beli Melemah, GAPPRI Pesimistis Target Penerimaan Cukai Tercapai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654501140404.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Sistem cukai di Indonesia dinilai masih kompleks dan batasan produksi yang menjadi dasar penggolongan tarif masih rawan disalahgunakan. Akibatnya, harga rokok tetap terjangkau bagi anak-anak dan prevalensi perokok anak tidak turun. Target pemerintah menekan prevalensi anak dari menjadi 8,7 persen pada 2024 terancam tak tercapai.  Sekretaris Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno menilai struktur tarif cukai yang terdiri dari banyak layer masih terlalu kompleks. Hal ini mengakibatkan harga rokok tetap murah.  "Di antara layer-layer itu, ada perbedaan tarif cukai dan perbedaan batas-batas produksi yang bisa diakali oleh industri," katanya dalam keterangan kepada JawaPos.com, Jumat (1/7).  Menurutnya, perusahaan dapat turun kelas atau turun golongan dengan memproduksi rokok dengan jumlah produksi yang masuk pada strata yang lebih rendah tarif cukainya. Selisih tarif antara Golongan 1 dan Golongan 2 juga sangat tinggi, sehingga industri berpotensi mengakali dengan turun kelas produksinya.  "Jadi, yang produksi kelas 1 bisa turun ke kelas 2. Tarif cukai antara Golongan 1 dan 2 juga berbeda signifikan dan tentunya negara juga sebetulnya tidak diuntungkan," imbuh Agus.  Dia menilai fenomena penurunan golongan ini yang makin memperparah downtrading, di mana perokok beralih ke rokok yang lebih murah. Kondisi ini menyebabkan target pemerintah menurunkan prevalensi perokok anak.  "Pengaturan batasan produksi ini longgar. Peraturannya masih memberi kesempatan pada industri untuk bisa turun ke Golongan 2 dengan melakukan pembatasan produksi," ujarnya.  Agus khawatir jika pengaturan batasan produksi saat ini masih dipertahankan, konsumen akan makin terdorong memilih rokok murah yang cukainya lebih rendah. Penurunan prevalensi perokok anak dan pengendalian konsumsi tembakau sesuai RPJMN 2020-2024 akan sulit tercapai.  Artinya, batasan produksi 3 miliar batang sebagai penentu Golongan 1 dan Golongan 2 menimbulkan kerugian dari berbagai sisi. YLKI mengapresiasi langkah pemerintah dalam terus memperbaiki efektivitas struktur cukai, termasuk lewat simplifikasi layer cukai dari 10 menjadi 8 layer di tahun ini.  "Cara-cara menghentikan downtrading dapat dilakukan, tetapi kami mendorong pemerintah untuk menyederhanakan layer tarif cukai," katanya.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu sebelumnya mengatakan pihaknya bersama Bea Cukai telah membahas fenomena downtrading dan pabrikan yang turun golongan. Febrio mengatakan, pihaknya telah mendiskusikan cara untuk mengatasinya.  "Kemarin kita bahas dan itu sudah ada caranya nanti untuk memastikan misalnya perusahaan pindah ke layer bawah begitu. Itu sudah ada cara teknisnya," ungkap Febrio.  Pasalnya, angka batasan produksi saat ini juga memicu lebarnya jarak tarif antar-golongan perusahaan rokok. Hal inilah yang menjadi pemicu banyaknya variasi harga rokok di pasaran sehingga konsumsi rokok tetap tinggi.  Febrio mengatakan pihaknya juga sudah memikirkan cara untuk mengatasi fenomena penurunan golongan pada perusahaan rokok. "Itu (batasan produksi) masih tetap ada, cuma ada cara yang lebih teknis bagaimana caranya agar peraturan yang ada itu tidak disalahgunakan. Jadi, kita siapkan bagaimana supaya penerimaannya tidak turun," pungkasnya.

Target Tekan Prevalensi Rokok, YLKI Soroti Aturan Batasan Produksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#prevalensi rokok

Berita Terkini