<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/rokok-2301562357.jpg" alt="Dampak nyata bahaya rokok mengancam kesehatan. (Healthway Medical)" width="100%">
<figcaption>Dampak nyata bahaya rokok mengancam kesehatan. (Healthway Medical)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap masyarakat yang kecanduan merokok. Sebab, prevalensinya mengalami tren kenaikan sejak lima tahun terakhir. Berdasar data Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), Indonesia disebut sebagai negara dengan konsumsi rokok tertinggi kedua dengan kematian akibat merokok diperkirakan berkisar 300.000 jiwa per tahun. Angka proyeksi prevalensi perokok akan meningkat dari 31,7 persen pada tahun 2000 menjadi 37,5 persen pada 2025. Pakar kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) Assoc. Prof. Ronny Lesmana mengatakan, di Indonesia sudah lebih dari 8 juta orang meninggal karena rokok. Belum ada langkah-langkah signifikan untuk menghentikan laju angka tersebut. "Kita perlu mengaktivasi orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan untuk lebih banyak bicara tentang Tobacco Harm Reduction (THR),&rdquo; ujar Ronny dalam keterangan persnya, Jumat (24/1). Konsep THR atau pengurangan risiko tembakau merupakan intervensi kebijakan yang menjadi alternatif untuk menekan angka kematian akibat merokok. THR merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan dan sosial yang berkaitan dengan kebiasaan atau penggunaan zat tertentu. Metode yang digunakan yakni dengan memberikan alternatif lebih baik sebagai pilihan pengguna dalam upaya pengurangan risiko (Harm Reduction). &ldquo;Konsep THR sudah diterapkan oleh 120-140 juta orang di seluruh dunia," sambung Ronny Lesmana. Dia menambahkan, umumnya pengguna THR justru adalah penduduk negara-negara berpendapatan tinggi, seperti di Swedia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. Pengguna THR di negara-negara ini sudah sadar akan dampak dan manfaat THR dalam membantu mereka berhenti merokok. Menurut Ronny Lesmana, p enerapan THR dapat menyelamatkan hingga 4,6 juta nyawa pada 2060. Dengan penurunan kematian hingga 123.000 per tahun. Namun, untuk mencapai target tersebut, Indonesia perlu mendorong pemanfaatan produk alternatif rendah risiko, serta peningkatan akses, dan layanan pada pengobatan kanker paru-paru. &ldquo;Kita sebagai akademisi bicara dengan menggunakan data yang kita hasilkan dari penelitian di laboratorium. Kita perlu paham dampak ekonomi dan dampak ikutan dari kondisi negara kita yang ada begitu banyak perokok. Gol kita semua adalah Indonesia yang lebih sehat. Oleh karenanya, alternatif yang lebih rendah risiko untuk mendorong peralihan, ataupun berhenti sama sekali patutnya mendapat perhatian lebih dari sisi kebijakan,&rdquo; tambah Ronny. Praktisi Kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Marantha, Bandung, Prof. Dr. Wahyu Widowati, M.Si mengatakan Indonesia perlu langkah yang sangat serius untuk mengurangi risiko rokok yang melibatkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah perlu membuka diri dan menyusun regulasi yang berlandaskan keilmuan sehingga persoalan perokok bisa teratasi dengan sebaik-baiknya. &ldquo;Berhenti merokok itu sangat sulit. Oleh karenanya, THR ini menjadi alternatif yang baik untuk mendorong konsep pengurangan bahaya. Kita fokus pada Indonesia saja ya, karena angkanya sendiri cukup tinggi tadi yang dipaparkan. Metode THR bukan hal tabu, tetapi justru harus terus didorong penelitian yang lebih banyak agar semakin menggambarkan manfaat yang bisa diambil,&rdquo; ucap Wahyu. Wahyu menggagas ada penelitian lebih lanjut terkait berapa banyak produk alternatif rendah risiko yang sudah ada di Indonesia, besaran pengguna, serta pengukuran dampak dari pengguna rokok yang sudah beralih ke produk lebih rendah risiko untuk mendapatkan data yang lebih presisi demi mendorong kebijakan pengendalian penggunaan rokok yang lebih baik lagi. Dia menyesalkan minimnya dana penelitian terkait rokok yang digulirkan pemerintah, padahal data menunjukkan Indonesia bahkan menduduki peringkat kedua dengan tingkat konsumsi rokok tertinggi di seluruh dunia.

di Indonesia sudah lebih dari 8 juta orang meninggal karena rokok. Belum ada langkah-langkah signifikan untuk menghentikan laju angka itu.

8 Juta Jiwa Meninggal di Indonesia Akibat Merokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/nikotin-2243983839.jpg" alt="Kandungan nikotin dalam rokok." width="100%">
<figcaption>Kandungan nikotin dalam rokok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bakal melakukan intensifikasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025. Langkahnya dengan penyederhanaan layer. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad) Wawan Hermawan menilai, penyederhanaan layer atau struktur tarif cukai rokok berpotensi menyuburkan rokok ilegal. Penyederhanaan tarif cukai ini dianggap akan membuat konsumen akan terbebani dengan kenaikan harga rokok. Hal itu berpotensi membuat konsumen rokok lari ke pasar rokok ilegal. Menurut Wawan Hermawan, penyederhanaan tarif cukai akan membuat produsen besar mendominasi pasar. Rokok yang beredar di pasaran harganya relatif mahal. Rata-rata harga rokok legal berkisar Rp 25-30 ribu per bungkus. Sementara rokok ilegal antara Rp 10-15 ribu per bungkus. Penyederhanaan itu sangat menurunkan minat masyarakat terhadap rokok legal. Ujungnya, masyarakat mengonsumsi rokok legal menjadi suatu kemewahan bagi kalangan bawah. Mirisnya lagi para perokok di Indonesia saat ini rata-rata masyarakat kalangan bawah. "Sebanyak 40 persen para konsumen rokok berasal dari masyarakat dengan berpendapatan rendah," ujar Wawan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014881722/salurkan-blt-dbhcht-untuk-393-buruh-pabrik-rokok-bojonegoro-pj-gubernur-jatim-adhy-karyono-sebut-upaya-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat">Salurkan BLT DBHCHT untuk 393 Buruh Pabrik Rokok Bojonegoro, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Sebut Upaya Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat</a> Lebih jauh Wawan mengatakan, di tengah kondisi ekonomi saat ini banyak perokok yang mencari alternatif lebih murah untuk tetap memenuhi kebiasaan mereka. Di antaranya mengonsumsi rokok ilegal maupun sigaret kretek tangan (SKT). "Jumlah perokok di kalangan pendapatan rendah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perokok di kalangan penghasilan menengah tinggi," bebernya. "Prevalensi merokok masih tinggi. Budaya rokok menjadi alat sosial di kalangan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum terhadap produsen rokok juga masih lemah," tambah Wawan. Mengutip data Indodata, sebanyak 28,12 persen dari 2.500 responden di Indonesia mengonsumsi rokok ilegal. Responden itu tersebar di 13 provinsi. Direktur Eksekutif Indodata Danis TS Wahidin menjelaskan, survei itu dilakukan untuk mengkaji hubungan antara tingginya cukai rokok resmi dan peredaran rokok ilegal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/014869228/pelaku-usaha-ritel-dan-umkm-tolak-kenaikan-cukai-rokok-di-tengah-regulasi-yang-menekan">Pelaku Usaha Ritel dan UMKM Tolak Kenaikan Cukai Rokok di Tengah Regulasi yang Menekan</a> "Kenaikan harga rokok memengaruhi perilaku perokok, tapi tidak berhenti merokok. Yang terjadi adalah peralihan dari rokok premium ke rokok standar. Bahkan masyarakat perokok itu berpindah menjadi mengonsumsi rokok ilegal," kata Danis beberapa waktu lalu. Danis menambahkan, jika konsumsi rokok ilegal tersebut dikonversi dengan pendapatan negara yang hilang, angkanya bisa mencapai Rp 53,18 triliun. Temuan itu menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Data menyebutkan bahwa sebanyak 40 persen para konsumen rokok berasal dari masyarakat dengan berpendapatan rendah.

Miris, Perokok di Indonesia Didominasi Masyarakat Kalangan Berpendapatan Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/smoke-2636848_19201-4260886415.jpg" alt="Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pemerintah Singapura mulai merazia vape, karena masuk tindak pidana narkotika. Ancaman denda Rp 25 juta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pemerintah Singapura mulai merazia vape, karena masuk tindak pidana narkotika. Ancaman denda Rp 25 juta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Data Survei Kesehatan Nasional (SKI) 2023 yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, pelaku industri, akademisi, praktisi kesehatan, dan konsumen sangat penting guna merumuskan strategi yang tepat untuk menurunkan prevalensi merokok. Praktisi kesehatan dan psikolog klinis dewasa, Nuran Abdat, menyatakan pendekatan pentahelix melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, media, hingga pelaku usaha dapat menjadi salah satu solusi yang bertujuan agar perokok dewasa memiliki pilihan untuk beralih dari kebiasaan merokok sekaligus menurunkan risikonya. Pilihan tersebut perlu dihadirkan lantaran banyak perokok dewasa yang sulit berhenti merokok. "Menurunkan prevalensi merokok bukan sekadar fokus pada adiksi perokok. Namun, peran seluruh bidang keilmuan termasuk pemerintah, praktisi kesehatan, serta pelaku industri dan konsumen untuk berkolaborasi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan dampak buruk tembakau melalui pendekatan alternatif," ujar Nuran, Kamis (4/7). Menurut Nuran, kebiasaan merokok yang telah dilakukan dalam jangka panjang sering menjadi tantangan dalam menurunkan prevalensi. Oleh karena itu, Nuran menekankan perlu adanya modifikasi perilaku bagi perokok dewasa yang kesulitan berhenti dari kebiasaan merokok dengan beralih ke produk tembakau alternatif yang secara ilmiah terbukti memiliki profil risiko yang lebih rendah. "Pendekatan alternatif melalui produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik atau vape dan produk tembakau yang dipanaskan, memiliki potensi dalam menurunkan prevalensi merokok. Harapannya ke depan kita bisa bersama-sama mengevaluasi penggunaan produk yang lebih rendah risiko ini," tambahnya. Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita, juga menekankan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menurunkan prevalensi merokok. Pelibatan lintas sektoral tersebut untuk menjadi langkah awal dalam memberikan edukasi dan solusi lebih rendah risiko bagi perokok dewasa yang sulit berhenti merokok. "Kami berharap pemerintah dapat ikut berperan memberikan informasi yang akurat tentang produk tembakau alternatif. Hal ini penting karena merupakan kewajiban kita semua untuk memberi edukasi yang ke masyarakat mengenai produk lebih rendah risiko yang didasari oleh penelitian, bukan opini yang dibuat untuk kepentingan tertentu," ujar Garindra. Meski lebih rendah risiko ketimbang rokok, produk tembakau alternatif tidak ditargetkan untuk yang berusia di bawah 18 tahun, ibu hamil dan menyusui, serta non-perokok. Garindra menegaskan produk tersebut hanya diperuntukkan bagi perokok dewasa. "Produk tembakau alternatif dapat dimanfaatkan untuk menurunkan prevalensi merokok di kalangan perokok dewasa, yang pada akhirnya akan menghemat pengeluaran pemerintah terkait beban kesehatan akibat kebiasaan merokok," tambahnya.

Menurut Nuran, kebiasaan merokok yang telah dilakukan dalam jangka panjang sering menjadi tantangan dalam menurunkan prevalensi.

Praktisi Kesehatan: Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dibutuhkan untuk Tekan Prevalensi Merokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/smoke-2636848_19201-4260886415.jpg" alt="Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pemerintah Singapura mulai merazia vape, karena masuk tindak pidana narkotika. Ancaman denda Rp 25 juta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pemerintah Singapura mulai merazia vape, karena masuk tindak pidana narkotika. Ancaman denda Rp 25 juta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar kesehatan yang juga mantan direktur World Health Organization (WHO) Tikki Pangestu mengungkap, masih ada penyalahgunaan vape di kalangan remaja. Untuk mencegah dan mengurangi hal tersebut, disarankan ada regulasi untuk pasar retail secara tepat sasaran. Regulasi itu untuk mencegah agar vape tidak jatuh kepada remaja atau menekan prevalensi perokok. "Bukti dari banyak negara yang meregulasi vape (dengan tepat), seperti Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Inggris, telah menunjukkan penurunan yang signifikan dalam jumlah pengguna vaping di kalangan remaja," kata Tikki Pangestu dalam keterangannya belum lama ini. Tikki menyoroti tingginya jumlah perokok di Indonesia serta beban kesehatan yang ditanggung. Menurut dia, saat ini terdapat 60 juta perokok di Indonesia. Angka kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan merokok mencapai 300 ribu. Penyakit itu seperti kanker, penyakit jantung, dan diabetes. Tantangan pemerintah ke depan adalah menurunkan prevalensi perokok. Menurut dia, ada banyak pendekatan yang tersedia dan telah teruji dalam upaya menurunkan prevalensi perokok. Pendekatan baru yang berhasil diterapkan di banyak negara yakni melibatkan penggunaan produk tembakau alternatif, termasuk vape, serta produk tembakau yang dipanaskan. Untuk diketahui, saat ini Indonesia masih belum menerapkan kerangka pengurangan dampak buruk tembakau (tobacco harm reduction atau THR) dengan produk tembakau alternatif seperti vape. Berdasarkan laman situs antismoking.global, Indonesia berada di urutan 44 dari 64 negara dalam hal pengembangan regulasi yang mendukung inovasi dan kebijakan publik yang tepat untuk mengurangi prevalensi perokok. Sementara itu, negara-negara yang telah mengadopsi kerangka pengurangan dampak buruk tembakau dalam kebijakan negaranya, seperti Inggris dan Swedia berada di urutan atas. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut telah secara efektif menurunkan prevalensi perokok melalui produk tembakau alternatif, seperti vape, tembakau dipanaskan, dan kantung nikotin. Di tempat lain, praktisi kesehatan dr Tri Budhi Baskara mengungkapkan, perlu adanya standardisasi pada produk vape. Tujuannya untuk melindungi penggunanya. Belakangan muncul kabar potensi pencemaran logam bagi pengguna vape atau rokok elektrik. Menurut Tri Budhi, pencemaran itu akan timbul jika pemanasan melebihi suhu tertentu pada coil dari vape. Namun, hal itu kecil kemungkinan terjadi, jika pengguna memahami dengan baik pengaturan perangkat (device) dan cara mengaturnya. &ldquo;Device vape saat ini sudah mayoritas regulated mod device. Artinya sistem pemanasan sudah terkontrol chipset di dalam device-nya. Sehingga suhu kritis pemanasan logam coil bisa lebih terkendali,&rdquo; ujar dr Tri Budhi belum lama ini. vapeBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014603156/merasa-dirugikan-atas-viralnya-kasus-vape-diisi-likuid-ganja-asosiasi-komit-terus-dukung-pemberantasan-narkoba">Merasa Dirugikan atas Viralnya Kasus Vape Diisi Likuid Ganja, Asosiasi Komit Terus Dukung Pemberantasan Narkoba</a> Beberapa peneliti, aktivis, dan pemerintah melihat rokok elektrik sebagai alternatif yang lebih rendah risiko dibandingkan dengan rokok konvensional. Public Health England rutin melakukan penelitian setiap tahun dan menyatakan bahwa rokok elektrik memiliki risiko yang jauh lebih rendah ketimbang rokok konvensional. Untuk itu, upaya untuk melakukan standardisasi device perlu dilakukan agar semua device yang beredar di pasaran terkontrol dan tepat sasaran. "Standardisasi produk bisa membantu mengurangi penyalahgunaan dan bahkan bisa menjadi jalan untuk edukasi penggunaan vape kepada penggunanya," kata Tri Budhi.

Saat ini terdapat 60 juta perokok di Indonesia. Angka kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan merokok mencapai 300 ribu.

Pemerintah Didorong Siapkan Regulasi untuk Tekan Prevalensi Perokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/vape4-3194317314.jpg" alt="ILUSTRASI. Tembakau yang dipanaskan termasuk dalam kategori produk tembakau alternatif." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Tembakau yang dipanaskan termasuk dalam kategori produk tembakau alternatif.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Misinformasi mengenai produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan dan rokok elektronik (vape) yang dianggap sama bahayanya dengan rokok disebut dapat menyebabkan perokok dewasa enggan beralih ke produk yang lebih rendah risiko sehingga menghambat upaya menurunkan prevalensi merokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto menjelaskan, produk tembakau alternatif menerapkan konsep pengurangan bahaya tembakau (tobacco harm reduction) sehingga lebih rendah risiko. Oleh karena itu, misinformasi yang menyamakan risiko antara produk tembakau alternatif dan rokok tidaklah tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Produk yang diciptakan untuk untuk mengurangi risiko tidak mungkin sama berbahaya dengan produk sebelumnya. Banyak sekali informasi negatif yang beredar saat ini tidak berdasarkan kondisi sebenarnya, termasuk berita hoax dan penyalahgunaan produk," kata Budiyanto, Senin (20/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai bagian dari asosiasi yang menaungi para pelaku usaha rokok elektronik, Budiyanto berharap agar pemerintah dan masyarakat, khususnya perokok dewasa, tidak tergiring informasi keliru mengenai produk tembakau alternatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">APVI juga mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, untuk berperan aktif memberikan edukasi mengenai profil risiko produk tersebut berdasarkan penelitian ilmiah, bukan opini negatif yang dibuat untuk kepentingan tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"APVI sangat berkomitmen mendukung pemerintah dalam setiap kebijakan yang baik. Di berbagai negara, rokok elektronik digunakan sebagai alat untuk mengurangi prevalensi merokok. Sejak awal, APVI selalu mengkampanyekan pembatasan usia kepada seluruh pelaku usaha. Kami memiliki skema pengawasan demi menjamin tidak ada penjualan kepada anak di bawah umur," jelas Budiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan terpisah, Peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Brown University, Dr. Jennifer Tidey menjelaskan, ada banyak kesalahan informasi mengenai produk tembakau alternatif yang membuat perokok dewasa enggan beralih ke produk lebih rendah risiko. Perlu diketahui, sebagian produk tembakau alternatif melalui proses pemanasan, bukan proses pembakaran seperti rokok sehingga tidak menghasilkan TAR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa yang banyak orang tidak pahami adalah bahwa bukan nikotinnya, melainkan bahan kimia dari pembakaran tembakau (TAR) yang dapat menyebabkan penyakit terkait merokok," ungkap Dr. Jennifer, seperti dikutip dari laman School of Public Health University Brown.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski lebih rendah risiko, produk tembakau alternatif bukan pintu masuk menuju kebiasaan merokok. Dr. Jennifer berpendapat bahwa perkiraan peningkatan jumlah perokok setelah munculnya rokok elektronik belum bisa dibuktikan secara substansial. Oleh sebab itu, produk tembakau alternatif memiliki potensi mengurangi prevalensi merokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi akurat mengenai produk tembakau alternatif lebih rendah risiko perlu dimasifkan. Jika Anda bukan perokok, jangan mulai menggunakan vape. Namun, jika Anda sudah merokok dan kesulitan berhenti, beralihlah ke produk yang lebih rendah risiko untuk mengurangi dampak buruknya," tandasnya.</div>

"Banyak sekali informasi negatif yang beredar saat ini tidak berdasarkan kondisi sebenarnya, termasuk berita hoax dan penyalahgunaan produk"

Misinformasi Dinilai Sebabkan Perokok Dewasa Enggan Beralih ke Tembakau Alternatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670829129531_Misbakhun.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Misbakhun mengungkapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak berdampak signifikan kepada para petaninya. Ia menyebut hingga kini, para petani tembakau tidak pernah merasakan afirmasi dari pemerintah terutama Kementerian Pertanian (Kementan) mulai dari subsidi bibit hingga subsidi alat pertanian. Ia menyebut, Kementan pernah menyiapkan dana sebanyak Rp 5 miliar. Namun, kata dia dana tersebut tidak diperuntukkan bagi petani melainkan digunakan untuk sosialisasi dan melakukan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan soal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). "Petani tembakau tidak pernah merasakan apa maknanya subsidi bibit, subsidi pestisida, subsidi alat pertanian, subsidi yang lain kepada petani. Sementara tiap tahun mereka menjadi bagian dari mata rantai penerimaan negara yang besar," kata Misbakhun dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (12/12). Ia juga menjelaskan, sebagai mata rantai dari sebuah industri yang besar jatah cukai industri hasil tembakau (IHT) ini perlu dibicarakan lebih lanjut. Sebab menurutnya, negara justru sudah menikmati angka yang sangat besar tetapi untuk petani masih belum dirasakan. "Kita harus mulai membicarakan siapa yang menikmati kue industri ini, negara sudah menikmati besar sekali ratusan triliun tiap tahun. Bahkan membuat negara melepas kemungkinan untuk berutang," jelasnya. Lebih lanjut, ia juga mengusulkan adanya fleksibilitas belanja terkait DBHCHT dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini dilakukan agar anggaran tersebut tidak menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) pada APBD masing-masing. Ia menyebut, jangan sampai kemudian pemerintah daerah membangun rumah sakit (RS) terus. Bahkan, kata Misbakhun di daerah sampai ada jokes yang beredar, yakni hari ini membangun RS untuk paru-paru kiri dan besok membangun untuk paru-paru kanan. "Ini kan jokes yang tidak lucu Bu, hanya karena kita dikunci oleh PMK yang mengatur ini. Mereka ingin bisa membangun infrastruktur irigasi pertanian, bisa membantu jalan sektor pertanian, mengatasi resiko dam pertanian. Afirmasi ini yang perlu dilonggarkan di peraturan PMK DBCHT karena aturan ini adalah kewenangan penuh ibu sebagai menteri," tandasnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan tarif cukai sekitar 10 persen pada 2023 dan 2024. Ini dilakukan salah satunya untuk mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap rokok. Sri Mulyani mengungkapkan, rokok menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras. Bahkan, konsumsi tersebut melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam. Adapun rinciannya mencapai 12,21 persen untuk masyarakat miskin perkotaan dan 11,63 persen untuk masyarakat pedesaan. “(Konsumsi rokok) Ini adalah kedua tertinggi setelah beras, bahkan melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam, serta tahu, tempe yang merupakan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam keterangan pers yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/11). Selain itu, kenaikan tarif cukai juga dilakukan untuk mencapai target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Oleh sebab itu, selain konsumsi kenaikan cukai juga bisa mengendalikan produksi rokok sehingga berpengaruh terhadap menurunnya keterjangkauan rokok di masyarakat. Meski demikian, PMK yang akan mengatur kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) ini masih belum resmi diterbitkan lantaran masih dalam tahap konsultasi dengan DPR RI dan belum disetujui.

CHT Naik Agresif, Misbakhun ke Menkeu: Ini Jokes yang Tidak Lucu, Bu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/rokok-ANTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Merokok merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bagi perokok, sulit untuk berhenti merokok. Penggunaan tembakau alternatif diklaim dapat menjadi salah satu cara awal untuk berhenti merokok.  Mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tikki Pangestu mengatakan, Indonesia memiliki prevalensi jumlah perokok sebanyak 69 juta orang. Selain menyebabkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, tingginya jumlah perokok berimplikasi dalam aspek sosial ekonomi. Alasannya, pemerintah pun menghadapi beban anggaran kesehatan akibat kebiasaan merokok.  “Dari perspektif kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi, hal ini memerlukan strategi maupun intervensi serta kebijakan yang akan memungkinan dalam menurunkan prevalensi perokok di Indonesia,” ujar Tikki secara daring Alomedika 'Reducing the Harm of Smoking: Is Tobbaco Harm Reduction Feasible?', Jumat (2/9).  Menurutnya, strategi yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah menerapkan konsep pengurangan bahaya dengan memanfaatkan produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik, maupun kantong nikotin. Sejumlah kajian ilmiah diklaim menunjukkan produk tembakau alternatif mampu mengurangi risiko hingga 90 persen-95 persen dibandingkan rokok.  “Intervensi melalui produk-produk yang menerapkan konsep pengurangan bahaya itu lebih efektif dibandingkan produk-produk seperti nicotine replacement therapy dalam membantu mereka yang mau berhenti merokok,” tegas Tikki.  Ia mengatakan produk tembakau alternatif akan semakin lebih efektif menekan prevalensi perokok apabila pemerintah memberikan kemudahan akses dan memperluas diseminasi informasi akurat kepada para perokok dewasa. Dengan begitu, semakin banyak perokok dewasa yang kesulitan berhenti merokok akan beralih ke produk tembakau alternatif dan penjualan rokok juga akan mulai turun.  “Itu adalah strategi kunci untuk mengatasi masalah yang sangat kompleks ini," jelasnya.  Berdasarkan data National Cancer Institute (NCI) Amerika Serikat, TAR mengandung berbagai senyawa karsinogenik yang dapat memicu kanker. Dari 7.000 bahan kimia yang ada di dalam asap rokok, 2 ribu di antaranya terdapat pada TAR. Jadi, TAR adalah zat kimia dan partikel padat (solid carbon) yang dihasilkan saat rokok dibakar.  Agar terhindar dari bahaya akibat merokok, perokok dewasa harus berhenti langsung dari kebiasaan merokok (zero risk). Produk tembakau alternatif seperti produk tembakau yang dipanaskan maupun rokok elektrik diklaim dapat menjadi solusi potensial untuk berhenti merokok.

Cara Turunkan Prevalensi Perokok Agar Mau Berhenti Merokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654501140404.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) yang tepat dan ideal menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan kesehatan masyarakat yang optimal. Khususnya dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia setiap 31 Mei, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia Sehat melalui pengendalian konsumsi tembakau yang maksimal.  Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Hasbullah Thabrany mengatakan, pengendalian konsumsi tembakau penting untuk dilakukan agar masyarakat dapat hidup sehat dan produktif. "Dari sisi kesehatan masyarakat, masalah tembakau merupakan masalah kesehatan masyarakat yang paling rumit," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/6).  Hasbullah mengungkapkan, kebijakan kenaikan cukai yang dilakukan tiap tahun di Indonesia tidak efektif dalam menurunkan prevalensi perokok di Indonesia. Sehingga, menurutnya, tujuan pengendalian konsumsi belum tercapai.  Indikator keberhasilan cukai adalah prevalensi perokok yang menurun. Namun, Indonesia justru menunjukkan sebaliknya.  "Perokok paling besar usia 15-19 tahun padahal ini yang diharapkan menjadi generasi emas pada 2045. Jika masih merokok, generasi emas ini berubah jadi generasi cemas. Hal ini bisa jadi terjadi karena dosis cukainya belum cukup, karena pilihan rokok yang banyak sehingga masyarakat dapat beralih ke rokok yang lebih murah," katanya dalam webinar Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2022 dari Komnas Pengendalian Tembakau dan Visi Integritas, beberapa waktu lalu.  Untuk melindungi anak dan remaja dari rokok agar tercipta sumber daya manusia (SDM) unggul, lanjut Hasbullah, salah satu intervensi paling efektif adalah intervensi harga melalui kebijakan kenaikan cukai dan penyederhanaan struktur tarif cukai. "Simplifikasi struktur cukai akan menjadi hal yang cukup efektif untuk membuat harga rokok tidak murah dan tidak membuat pilihan harga rokok yang beragam karena banyaknya golongan pada tiap jenis rokok," katanya.  Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri juga mengatakan, kebijakan CHT di Indonesia tidak menurunkan tren perokok. "Prevalensi perokok laki-laki dewasa di Indonesia itu paling tinggi di dunia dan kita boleh dikatakan gagal dalam mewujudkan visi SDM Unggul Indonesia Maju. Oleh karena itu, kita menggugat kebijakan cukainya yang masih banyak loopholes-nya," ujarnya.  Faisal mengatakan, penyederhanaan struktur tarif cukai yang dilakukan pemerintah tahun ini dari 10 layer menjadi 8 layer belum efektif. "Delapan layer itu masih sangat banyak dan cenderung tidak efektif karena masih memberikan degree of maneuverability kepada perusahaan rokok untuk menyiasati kenaikan cukai," ujar Faisal Basri..  Faisal juga mempertanyakan batasan golongan produksi sebesar tiga miliar batang. "Batasan produksi sampai 3 miliar juga apa urusannya jika dikaitkan dengan kesehatan?" katanya.  Justru, lanjutnya, batasan produksi 3 miliar batang itu memicu perusahaan asing tidak mau naik kelas dengan membatasi produksinya. "Penggolongan harusnya membantu UKM, bukan menolong perusahaan asing, sehingga hal ini sudah tidak relevan lagi," katanya.  Urgensi pengendalian konsumsi tembakau melalui penyederhanaan struktur tarif cukai juga disuarakan oleh peneliti CISDI Arya Swarnata. "Mengapa konsumsi rokok belum turun secara signifikan? Hal ini karena keterjangkauan rokok di Indonesia masih tinggi dan sistem cukai yang kompleks mengurangi efektivitas cukai," katanya.  Menurutnya, struktur tarif cukai yang berlaku saat ini memicu variasi harga. Hal ini memudahkan konsumen untuk memilih atau beralih dari satu rokok ke rokok lainnya atau ke rokok yang lebih murah.  "Penyederhanaan struktur tarif cukai itu memiliki dampak berganda yakni dapat mengurangi celah penghindaran pajak dari perusahaan rokok, meningkatkan pass through cukai rokok sehingga lebih efektif dalam mempengaruhi harga rokok dan menekan konsumsi rokok," ujarnya.  Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febri Pangestu mengakui urgensi dari pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia jika dilihat dari sisi prevalensi perokoknya. Hal ini dipicu oleh harga rokok di Indonesia yang relatif murah dan banyaknya loophole dari kebijakan cukai rokok yang berlaku.  "Kebijakan cukai pemerintah diupayakan mencapai titik optimal dari berbagai tujuan yakni pengendalian konsumsi, penerimaan negara, tenaga kerja dan petani tembakau, serta penindakan rokok ilegal," ujarnya.  Febri menjelaskan, struktur tarif cukai rokok di Indonesia masih kompleks karena dibedakan berdasarkan jenis dan jumlah produksi. "Sebenarnya idealnya ketika kebijakan cukai itu ditujukan untuk pengendalian konsumsi, seharusnya tidak diperlukan lagi pembedaan tarif dari golongan. Yang disarankan adalah tarif seragam," katanya.  Menurutnya, penggolongan juga tidak efektif dan tidak ideal untuk memisahkan pabrikan kecil dan besar. "Menurut saya batasan produksi 3 miliar batang untuk menentukan golongan itu masih terlalu besar," katanya.  Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa mengatakan, untuk mencapai pengendalian konsumsi tembakau yang efektif, kesadaran masyarakat juga perlu dibangun. "Merokok berkontribusi sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia, yakni penyakit jantung, strok, dan kanker. Rokok merupakan pemicu dari penyakit-penyakit tersebut," ujarnya.  Kunta mengatakan, kerugian yang ditimbulkan rokok juga sangat tinggi. Khususnya secara ekonomi untuk kelompok masyarakat rentan yang berpenghasilan rendah.  "Kita ingin melindungi anak-anak dan remaja dari rokok untuk menciptakan SDM yang unggul. Ini PR kita bersama melalui kebijakan tarif cukai maupun kebijakan non-tarif kita harus membatasi masyarakat untuk membeli rokok," pungkasnya.

Struktur Tarif Cukai saat ini Belum Efektif Tekan Prevalensi Perokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakar-onkologi-amerika-teliti-fakta-produk-tembakau-alternatif_m_.jpg" alt="Tingginya angka perokok merupakan permasalahan besar yang dialami oleh hampir semua negara, termasuk di Indonesia dan Amerika Serikat" width="100%">
<figcaption>Tingginya angka perokok merupakan permasalahan besar yang dialami oleh hampir semua negara, termasuk di Indonesia dan Amerika Serikat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah saat ini gencar menurunkan prevalensi perokok di Indonesia. Namun, Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (Kabar), Ariyo Bimmo mengatakan, untuk menurunkan angka 65 juta perokok aktif di Indonesia tidak bisa dengan cara yang normatif.  Menurutnya, dalam menurunkan prevalensi perokok tidak semestinya mendesak pabrikan rokok untuk menutup usahanya. Ia mengungkapkan, pemerintah dapat belajar dari Selandia Baru dalam mengambil kebijakan yang berbeda, salah satunya melalui produk tembakau alternatif. Negeri Kiwi tersebut memanfaatkan produk tembakau alternatif sebagai solusi utama dalam mewujudkan program Bebas Asap 2025.  “Kita harus lebih cerdas. Mitigasi risikonya lalu kurangi dampaknya,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (4/10).  Ariyo berharap agar pemerintah dapat bersikap terbuka dengan kehadiran produk yang menerapkan konsep pengurangan risiko seperti produk tembakau alternatif. Dukungan terhadap penggunaan produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau dipanaskan, rokok elektrik, maupun snus, juga perlu diperkuat dengan insentif.  “Saya kira itu merupakan cara progresif yang justru membawa keberhasilan seperti halnya Selandia baru, Inggris, Jepang, dan negara-negara Skandinavia,” tuturnya.  Ariyo menyebut, pemerintah tidak perlu ragu untuk menerapkan penggunaan produk tembakau alternatif sebagai pelengkap dari strategi yang sudah dijalankan selama ini dalam mengatasi permasalahan prevalensi perokok. Sebab, penggunaan produk tembakau alternatif seperti Selandia Baru berhasil menurunkan prevalensi merokok menjadi 12 persen pada 2020. Pada 2025, mereka menargetkan prevalensi merokok di bawah 5 persen.  “Pemerintah harus terbuka untuk menerapkan solusi ini (produk tembakau alternatif) sebagai pelengkap upaya yang telah ada. Cerita sukses dan presedennya telah ada,” ungkapnya.  Untuk semakin memperkuat keyakinan dalam mendukung penggunaan produk tembakau alternatif, pemerintah juga harus mendorong riset independen di dalam negeri. Hasil riset tersebut nantinya dapat menjadi acuan dalam mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan mengurangi prevalensi merokok. Riset ini juga berfungsi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam bersikap yang berdasarkan fakta ilmiah.  “Yang perlu digarisbawahi, riset harus dilakukan secara independen, namun transparan dan partisipatif melibatkan juga konsumen, akademisi, dan dunia usaha,” katanya.  Sejauh ini, kata dia, program yang telah dijalankan dalam menekan prevalensi merokok belum membuahkan hasil yang signifikan. Oleh sebab itu, diperlukan solusi yang berbeda untuk mengurangi masalah merokok yang kompleksitasnya tinggi melalui dukungan penggunaan produk tembakau alternatif.  “Terbuka terhadap inovasi teknologi merupakan kunci. Praktek baik di negara-negara yang punya profil perokok serupa patut dijadikan pertimbangan,” ucapnya.

Turunkan Prevalensi Perokok, RI Bisa Contoh Selandia Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/butuh-dana-rp-1-juta-hanya-untuk-usir-bau-rokok-dari-kabin-mobil_m_.jpg" alt="Merokok dalam mobil buat udara dalam kabin tidak sedap." width="100%">
<figcaption>Merokok dalam mobil buat udara dalam kabin tidak sedap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk menangani epidemi merokok di Indonesia memang dibutuhkan kerja sama banyak pihak. Tentunya dengan mempertimbangkan inovasi dari penelitian paling baru. Salah satu inovasi yang dianggap bisa menekan prevalensi perokok adalah dengan pemanfaatan produk tembakau alternatif atau hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).  Diungkapkan, Mantan Direktur Kerja Sama &amp; Koordinasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Profesor Tikki Pangestu, ada sejumlah faktor yang menjadi tantangan dalam penanggulangan epidemi merokok di Indonesia. Mulai dari faktor sosiologi, perilaku, dan psikologi masyarakat. Terlebih, akses terhadap rokok sangat mudah dijangkau oleh masyarakat.  “Di Indonesia, merokok sudah dianggap sebagai bagian dari gaya hidup,” kata Tikki dalam diskusi online 'Adiksi Nikotin: Pandangan Regulasi dan Tata Laksana Praktis' baru-baru ini.  Menurut Tikki, diperlukan strategi khusus untuk menangani epidemi merokok yang sudah membudaya di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dan mendukung penggunaan produk HPTL. Seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik, dan snus.  Tikki menjabarkan, pemanfaatan produk HPTL sudah dilakukan oleh sejumlah negara maju. Ada beberapa negara yang 100 persen menyokong inovasi baru ini, seperti di Inggris, Selandia Baru, dan Jepang. Bahkan negara-negara anggota Uni Eropa pun menerapkannya. Hasilnya, ada penurunan jumlah perokok di negara-negara tersebut.  "Di Inggris misalnya, rokok elektrik digunakan sebagai salah satu upaya untuk mendorong perokok berhenti dari kebiasaannya. Upaya tersebut juga dipromosikan secara aktif oleh pemerintahnya," terangnya.  Menurut Tikki, Public Health England, lembaga eksekutif departemen kesehatan Inggris, mencatat, terdapat banyak perokok yang bisa berhenti merokok setelah beralih ke produk HPTL. Artinya, penggunaan maupun penelitian mengenai produk tembakau alternatif sangat didukung oleh pemerintah Inggris.  Berdasarkan hasil kajian ilmiah, produk HPTL terbukti memiliki risiko yang jauh lebih rendah daripada rokok. Namun, Imran, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Tribowo Tuahta Ginting, mengungkapkan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk menilai efektivitas dan keamanan terkait produk HPTL.  “Kita sejauh ini masih melihat banyak aspek, tidak hanya melihat kadar nikotinnya atau bagaimana cara pemberiannya, tapi juga melihat aspek lain yang ada dalam produk tersebut,” ungkapnya.  Untuk berhenti merokok, sebenarnya, dapat dilakukan secara langsung maupun dengan mengurangi konsumsinya secara bertahap. Diakuinya, 70 persen perokok mengatakan ingin berhenti merokok. Tetapi hanya 7,9 persen yang dapat melakukannya tanpa bantuan.  Oleh karena itu, perlu adanya bantuan bagi perokok dewasa melalui konseling. Tribowo melanjutkan bahwa konseling bisa dilakukan di mana saja, misalnya sekolah.  “Sebenarnya kita sudah mengembangkan modul untuk melakukan konseling kepada guru dan nakes. Tapi memang modulnya akan berbeda untuk satu dan yang lain,” katanya.  Adapun alternatif lainnya bisa dengan menggunakan alternatif pengganti nikotin. Seperti dalam bentuk permen karet maupun koyo nikotin. Lalu untuk pendampingnya menggunakan obat varenicline namun obat ini sudah tidak tersedia di Indonesia karena harganya cukup tinggi. Tingkat efektivitasnya sebesar 80 persen.

Contoh Inggris Hingga Jepang, HPTL Bisa Tekan Prevalensi Perokok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#prevalensi perokok

Berita Terkini