<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumah Riset Presisi Indonesia (Presisi) melakukan penelitian tentang evaluasi dampak Program Kartu Prakerja. Hasilnya, Program Kartu Prakerja meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, serta kewirausahaan penerima Kartu Prakerja.  Selain itu, peneliti menemukan pengaruh positif yang signifikan Program Kartu Prakerja terhadap upah dan inklusi keuangan. Hasil ini senada dengan temuan awal studi Jameel Poverty Action Lab South East Asia (J-PAL SEA) yang disosialisasikan pada Desember lalu.  Menariknya, Presisi juga menemukan dampak Program Kartu Prakerja terhadap peningkatan upah perempuan lebih besar daripada laki-laki. Hal ini memberikan sinyal baik bahwa Program Kartu Prakerja dapat berperan mempersempit kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.  Temuan Presisi menyimpulkan penerima Kartu Prakerja terbukti mampu meningkatkan skill, mendapatkan pekerjaan baru atau membuka usaha. bahkan, bagi kelompok penerima yang status kebekerjaannya berubah (dari menganggur jadi bekerja), terjadi peningkatan upah sebesar 31,6 persen.  Presisi juga menemukan peningkatan kompetensi peserta dari luar Jawa lebih tinggi daripada Jawa. Tentunya ini akan membantu angkatan kerja di luar Jawa mengejar ketertinggalan dari Jawa.  "Selain berhasil membekali penerima dengan keterampilan untuk mencari kerja atau membuka usaha, Kartu Prakerja juga berhasil menjalankan misinya sebagai program semi-bantuan sosial karena kelompok termiskin terbukti lebih menikmati manfaat Kartu Prakerja," kata peneliti Presisi Indonesia, Widdi Mugijayani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/2).  Hasil riset Presisi juga membuktikan bahwa 41 persen penerima termasuk ke dalam kelompok pendapatan terendah. Kelompok ini adalah mereka yang tidak berpenghasilan selama pandemi.  Temuan ini menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja berhasil menyasar target kriteria penerima manfaat perlindungan sosial. Atas dasar temuan studi itu, Presisi merekomendasikan agar Program Kartu Prakerja dilanjutkan.  "Riset Presisi Indonesia juga merekomendasikan bahwa Program Kartu Prakerja dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi learning loss atau scarring effect di masa pandemi," tegas Widi.  Studi Presisi ini digelar pada September hingga Oktober 2021 terhadap 2.156 penerima dan non-penerima Program Kartu Prakerja yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk memperkuat analisis kuantitatif yang dilakukan, studi kualitatif berupa wawancara mendalam terhadap 188 penerima dan non-penerima, 5 lembaga pelatihan, 3 platform digital dan 2 mitra pembayaran dilakukan.  Diapresiasi Banyak Pihak  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi pembicara kunci pada peluncuran riset Presisi menggarisbawahi bahwa penelitian evaluasi dampak Program Kartu Prakerja tidak didanai oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. "Penelitian JPAL dibiayai oleh Pemerintah Australia, USAID, dan Bill &amp; Melinda Gates Foundation. Sedangkan penelitian Presisi didanai oleh BKF, UNDP, dan Pemerintah Jepang. Jadi, keduanya betul-betul independen," tegas Airlangga.  Airlangga memaparkan kunci di balik suksesnya Program Kartu Prakerja karena pemerintah bertransformasi, dan pemerintah bermitra dengan banyak pihak termasuk swasta. "Kartu Prakerja adalah program pemerintah pertama yang berlangsung end to end digital. Sebuah sejarah transformasi digital di masa pandemi Covid-19, menjadi 'success story' Indonesia terkait tema G-20 yaitu 'Recover Together, Recover Stronger' sehingga tak ada satu orang pun tertinggal (no one left behind)," urainya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-5.png" alt="Warga berdiri di bibir pantai dengan gelombang tinggi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Warga berdiri di bibir pantai dengan gelombang tinggi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Dok JawaPos)  Di ekosistem Kartu Prakerja terdapat 181 lembaga pelatihan yang menyediakan 700 pelatihan, 6 e-marketplace, 5 bank dan e-money, 4 job platform, 5 lembaga asesor, dan 3 lembaga pemantau. Sudah 11,4 juta penerima menikmati program Kartu Prakerja, dari 514 kabupaten/kota, SD hingga Sarjana, penyandang disabilitas, purna PMI hingga tua-muda.  "Melalui Program Kartu Prakerja, pemerintah memberikan layanan publik melalui genggaman tangan. Tidak bisa kita bayangkan kalau 80 juta orang pendaftar Kartu Prakerja datang ke kantor dan 11 juta peserta diterima bila prosesnya analog," ungkapnya.  Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menegaskan bahwa sesuai Visi Indonesia Emas 2045, pembangunan sumber daya manusia merupakan isu paling mendasar dalam pembangunan perekonomian nasional. "Terkait dengan itu, Program Kartu Prakerja merupakan salah satu program penting yang berfungsi mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Kartu Prakerja terbukti meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan keterampilan kewirausahaan sehingga peserta dapat meningkatkan pendapatan atau kesempatan memperoleh pekerjaan baru, sekaligus mengatasi 'scarring effect' akibat pandemi," jelasnya.  Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengaku lega karena hasil riset Presisi menemukan bukti bahwa Kartu Prakerja efektif. "Ini riset kedua yang mengonfirmasi dampak positif Prakerja setelah JPAL SEA. Jadi, dapat dikatakan Program Kartu Prakerja adalah eksperimentasi yang berhasil," katanya.  Denni berharap Program Kartu Prakerja dapat berlanjut setelah 2024, disinergikan untuk program lain, menjadi inspirasi bagi program lain dan tidak menjadi ad-hoc project di masa Presiden Jokowi karena visi Indonesia Emas mestinya bukan visi Presiden Jokowi saja. "Kita kehilangan banyak hal bila reinventing the wheel," kata doktor ekonomi lulusan University of Colorado at Boulder, Amerika Serikat itu.  Denni juga mengungkapkan bahwa empati dengan kebutuhan pengguna menjadi salah satu kunci keberhasilan program. "Kita menambah fitur job recommendation dan course recommendation sehingga peserta mudah menemukan pelatihan maupun menemukan pekerjaan yang sesuai," jelasnya.  Apresiasi juga datang dari Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Mahatmi Parwitasari Saronto yang mengungkapkan bahwa ada empat hal dapat dipetik dari keberhasilan Program Kartu Prakerja untuk diadaptasi program bantuan sosial maupun program pemerintah lainnya. "Empat 'lessons learned' itu yakni sinkronisasi data, penggunaan teknologi digital, desain program yang responsif pada situasi bencana, serta keterlibatan besar swasta dalam penyelenggaraan program," beber Mahatmi.  Sementara itu Honorary Associate Professor The Arndt-Corden Department of Economics Australian National University, Chris Manning menganggap Program Kartu Prakerja dapat menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi negara-negara berkembang lainnya. CSeiring dengan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, prestasi Kartu Prakerja bisa diadopsi negara-negara lain. Tidak semua negara bergerak secepat Indonesia dalam mengembangkan sistem ini, baik dalam pendidikan vokasi, efektifnya program dalam sistem digital, cash transfer yang meningkatkan inklusi keuangan dan lain-lain," tegasnya.  Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura memuji komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendanai Program Kartu Prakerja karena Prakerja juga mendukung agenda SDG. Selain itu Prakerja juga memberi kesempatan bagi perempuan yang terdampak lebih besar di masa pandemi sehingga no one left behind.  "Tahun lalu pemerintah Indonesia menganggarkan 21 triliiun rupiah atau 14 persen dari belanja perlindungan sosial di bawah program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Prakerja," katanya.  Pendapat senada disampaikan Duta Besar Jepang untuk RI, Kanasugi Kenji yang menegaskan dukungan Pemerintah Jepang dalam kerja sama dengan Indonesia mengatasi pandemi ini. "Kita tahu pandemi berdampak sangat besar termasuk di sektor ketenagakerjaan. Kita catat sedikitnya 29 juta pekerja di Indonesia mengalami pukulan besar, baik kehilangan pekerjaan, serta berkurangnya upah maupun jam kerja sebagai dampak pandemi. Pada saat seperti inilah kita harus memberdayakan mereka yang terdampak agar tetap bisa hidup penuh martabat," pungkas Kanasugi Kenji.

Studi Presisi, Kartu Prakerja Dinilai Efektif Atasi Dampak Pandemi

Presisi Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Presisi Indonesia

Berita Terkini

Studi Presisi, Kartu Prakerja Dinilai Efektif Atasi Dampak Pandemi

Download Aplikasi JawaPos.com