<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/828DE4D9-C977-4D91-8E1B-137AD365475C-347815994.jpeg" alt="Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. (Instagram Yusril Ihza Mahendra)" width="100%">
<figcaption>Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. (Instagram Yusril Ihza Mahendra)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan Pemerintah menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR. Dia menyatakan Pemerintah dan DPR akan merevisi Pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu. "Jadi MK sendiri sudah membuat panduan yang lima itu disebut dengan Constitutional Engineering, dan dengan sendirinya pemerintah akan mempodomani Constitutional Engineering itu dalam menyusun amendemen terhadap Pasal 222 dan penambahan pasal-pasal baru terkait dengan Pilpres, dengan mengacu kepada lima panduan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (19/1). Dia menjelaskan, MK telah memutuskan mekanisme persyaratan pengusungan capres dan cawapres pada Pilpres 2029. Salah satunya, tidak boleh ada partai politik atau koalisi mendominasi pengusungan calon. "Misalnya calonnya partai politik serta pemilu misalnya 30, terus 29 gabung (koalisi), berarti kan calonnya cuma dua. Atau 30 diborong semua. Itu kata MK jangan sampai mendominasi, tapi kalau dibebaskan semua ya enggak mungkin juga ada 30 pasangan kan," ucap Yusril. Lebih lanjut, Yusril mengutarakan pemerintah tengah memikirkan cara untuk menaati putusan MK dengan membuka opsi adanya aturan batas maksimum dalam mengusung calon. "Jadi ya seperti apa kita pikirkan lah caranya, misalnya lah mungkin ya, boleh bergabung partai-partai tapi misalnya maksimum bergabung itu 20 persen. Jadi kalau begitu kan maksimal ada, kalau semua partai bergabung berarti kan cuma ada lima pasangan misalnya," pungkas Yusril.

Yusril Ihza Mahendra memastikan Pemerintah menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden.

Sikapi Putusan MK soal Presidential Threshold, Pemerintah Buka Opsi Batasi Koalisi Parpol di Pilpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/WhatsApp-Image-2023-10-02-at-105638-331416191.jpg" alt="Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur M. H. Said Abdullah." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur M. H. Said Abdullah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusan Nomor: 62/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan permohonan terhadap pengujian pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Said mengatakan, keluarnya putusan itu, ketentuan Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik paling sedikit 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR atau presidential threshold (PT) tidak berlaku. &rdquo;Atas putusan ini, maka kami sebagai bagian dari partai politik sepenuhnya tunduk dan patuh, sebab Putusan MK bersifat final dan mengikat,&rdquo; ujar Said dalam keterangannya pada Jumat (3/1). Said Abdullah menyatakan, dalam pertimbangan putusan itu, MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR, untuk mengatur dalam undang undang agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak. Hal itu berpotensi merusak hakikat pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Menurut dia, MK dalam pertimbangannya meminta pembentuk undang undang untuk melakukan rekayasa konstitusional, namun tetap memperhatikan hal-hal seperti semua parpol boleh berhak mengusulkan capres dan cawapres dan pengusulan tersebut tidak didasarkan pada prosentase kursi DPR atau suara sah naisonal. &rdquo;Namun pengusulan pasangan capres dan cawapres itu dapat dilakukan gabungan partai dengan catatan tidak menyebabkan dominasi partai atau gabungan partai yang menyebabkan terbatasnya pasangan capres dan cawapres, dan membuat perekayasaan konstitusional tersebut,&rdquo; papar Said Abdullah. &rdquo;MK memerintahkan agar pembuat undang undang melibatkan partisisipasi semua pihak, termasuk partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR. Atas pertimbangan dalam putusan amar itu, kami akan menjadikannya sebagai pedoman nanti dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu antara pemerintah dan DPR,&rdquo; imbuh dia. Dia menjelaskan, semangat DPR saat pembahasan pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu adalah untuk memperkuat dukungan politik yang kuat di DPR terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Sebab dengan dukungan DPR yang kuat, agenda kebijakan, anggaran, dan legislasi, dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dapat berjalan dengan lancar karena dukungan DPR yang kuat. &rdquo;Dengan putusan MK ini, kami akan menggunakan mekanisme perekayasaan konstitusional yang diperintahkan MK melalui mekanisme kerja sama atau koalisi partai dalam pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden,&rdquo; tandas Said Abdullah. Dengan mengatur mekanisme kerja sama partai dan tanpa mengurangi hak setiap partai untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, menurut dia, presiden dan wakil presiden terpilih tetap akan memiliki dukungan politik yang kuat di DPR. &rdquo;Perkayasaan konstitusional yang diperintahkan MK dalam pertimbangan putusannya juga dapat kami lakukan dengan mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden agar memenuhi aspek kepemimpinan, pengalamannya dalam peran publik, pengetahuannya tentang kenegaraan, serta rekam jejak integritasnya agar penggunaan hak dari semua partai untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden memenuhi aspek yang bersifat kualitatif yang kami maksudkan tersebut,&rdquo; terang Said Abdullah. Dia menambahkan, pengujian syarat aspek-aspek yang bersifat kualitatif terhadap bakal calon presiden dan wakil presiden dapat dilakukan unsur dari perwakilan lembaga lembaga negara dan perwakilan tokoh asyarakat. Hal itu sebagai bagian syarat sahnya penetapan calon presiden dan wakil presiden oleh KPU.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut PDIP tunduk dan patuh atas putusan MK soal penghapusan presidendential threshold

Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/Pengajuan-Gugatan-Hasil-Pemilu-0519-hafiz-antarafoto-42249189.jpg" alt="Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Hafidz Mubarak/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Hafidz Mubarak/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mengawali tahun 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi perhatian publik setelah memutuskan untuk mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Keputusan yang diumumkan pada Kamis (2/1) ini memicu polemik yang melibatkan berbagai pihak, terutama dalam melihat dampaknya terhadap dinamika politik pemilihan presiden mendatang. Namun di tengah perdebatan tersebut, muncul istilah-istilah hukum yang sering didengar tetapi jarang dipahami oleh masyarakat luas. Memahami istilah ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, terutama dalam isu-isu krusial seperti ini. Berikut delapan istilah hukum yang sering digunakan dalam pembahasan seputar MK dan artinya: <ol> <li> Presidential Threshold Presidential threshold merujuk pada ambang batas persentase suara yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini kerap menjadi perdebatan, terutama dalam menentukan siapa yang berhak maju dalam pemilihan presiden. </li> <li> Judicial Review Judicial review adalah proses di mana Mahkamah Konstitusi memeriksa dan menilai apakah suatu undang-undang atau peraturan bertentangan dengan konstitusi. Mekanisme ini menjadi bagian dari checks and balances dalam sistem negara hukum, memastikan kebijakan tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. </li> <li> Sengketa Hasil Pemilu Sengketa hasil pemilu terjadi ketika ada perselisihan terkait hasil pemilihan umum, baik menyangkut jumlah suara, keabsahan pemilih, atau dugaan pelanggaran prosedur yang dapat memengaruhi hasil pemilu. MK menjadi tempat penyelesaian akhir untuk kasus seperti ini. </li> <li> Inkonsitusionalitas Bersyarat Inkonsitusionalitas bersyarat adalah kondisi di mana sebuah aturan atau undang-undang dinyatakan melanggar konstitusi, tetapi masih tetap berlaku dengan syarat tertentu. Mekanisme ini memberi kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki aturan tanpa harus langsung mencabutnya. </li> <li> Amicus Curiae Amicus curiae, atau yang berarti "teman pengadilan," adalah pihak yang memberikan masukan atau pendapat kepada pengadilan dalam suatu perkara. Meski tidak terlibat langsung, amicus curiae sering membantu dengan menyediakan perspektif teknis atau penting dalam isu tertentu. </li> <li> Status Quo Status quo mengacu pada upaya mempertahankan kondisi atau posisi tertentu dalam proses persidangan hingga ada keputusan lebih lanjut. Dalam hukum, hal ini sering digunakan untuk menjaga kestabilan sementara. </li> <li> Pemakzulan Pemakzulan adalah proses hukum untuk memberhentikan pejabat negara, seperti presiden atau wakil presiden, sebelum masa jabatannya berakhir. Proses ini dilakukan jika pejabat dianggap melanggar hukum atau melakukan pelanggaran berat. </li> <li> Uji Materiil Uji materiil adalah pengujian atas suatu undang-undang atau peraturan apakah sesuai dengan konstitusi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, MK dapat memutuskan untuk membatalkan atau meminta revisi atas peraturan tersebut. </li> </ol> Istilah-istilah di atas mencerminkan aspek-aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia. Namun, sayangnya, masih banyak masyarakat yang tidak akrab dengan istilah-istilah ini. Padahal, memahami istilah tersebut dapat membantu kita lebih kritis dalam mengikuti isu-isu yang melibatkan hukum dan kebijakan publik. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban untuk memahami sistem hukum yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat berperan lebih aktif dalam menjaga dan memperjuangkan keadilan.

Pahami 8 istilah hukum yang sering muncul di Mahkamah Konstitusi, seperti presidential threshold, judicial review, hingga uji materiil.

Mengenal 8 Istilah Hukum Penting di Mahkamah Konstitusi: Apa Itu Judicial Review, Presidential Threshold, hingga Status Quo?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/JKT-MK-MAHKAMAH-KEKUASAAN-FED-6JPG-675833002.jpg" alt="Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur (kiri), Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani (kedua dari kiri), pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini (tengah), Direktur Lingka" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur (kiri), Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani (kedua dari kiri), pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini (tengah), Direktur Lingka</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen. Putusan itu diyakini akan otomatis berlaku pada Pilpres 2029.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pegiat Pemilu, Titi Anggraini salah satu pihak yang terkait dalam gugatan ini menilai, putusan MK sudah berlaku sejak diputus. Ia menyambut baik hadirnya putusan penghapusan ambang batas pencalonan presiden itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan yang harus disyukuri dan dirayakan semua pihak. Partai politik diharap mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon-calon potensial untuk Pilpres 2029," kata Titi kepada JawaPos.com, Kamis (2/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015484457/manchester-united-kian-terpuruk-ruben-amorim-berambisi-datangkan-viktor-gyokeres-secepatnya">Manchester United Kian Terpuruk, Ruben Amorim Berambisi Datangkan Viktor Gyokeres Secepatnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penghapusan presidential threshold itu membuka potensi bagi setiap partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan sendiri capres-cawapres pada Pilpres 2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun, terlebih dahulu partai harus memastikan partai politiki mereka bisa lolos menjadi perserta pemilu pada Pemilu 2029 mendatang," ucap Titi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Titi mengutarakan, putusan ini memberikan kesempatan kepada putera puteri terbaik bangsa menjadi pemimpin negara. Hal ini berbanding terbali dengan putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, yang diajukan mahasiswa bernama Almas Tsaqibbiru membuka jalan pencalonan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan putusan 62/PUU-XXII/2024, mahasiswa UIN SUKA, Enika Maya Oktavia dkk membuka jalan bagi semua putera-puteri terbaik bangsa untuk bisa maju Pilpres melalui partai politik peserta pemilu. Bangsa ini berhutang budi demokrasi kepada perjuangan Enika Maya Oktavia dkk," ujar Titi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Titi meyakini putusan MK terkait penghapusan presidential threshold 20 persen merupakan kemenangan bagi rakyat Indonesia. Ia memastikan, tidak ada yang dirugikan dari hadirnya putusan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan ini kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang dirugikan. Semua partai politik peserta pemilu mendapat manfaat akses pada pencalonan presiden yang setara. Serta pemilih mendapatkan keragaman pilihan politik melalui pemilu yang lebih inklusif," tegas Titi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015484454/segini-besaran-dan-cara-hitung-pajak-undian-mobil-mewah-rolls-royce-hadiah-dari-batik-air">Segini Besaran dan Cara Hitung Pajak Undian Mobil Mewah Rolls-Royce Hadiah dari Batik Air</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.&nbsp;Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024.</div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menyatakan, norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga menyatakan bahwa Pasal 222 yang mengatur terkait persyaratan capres-cawapres hanya dapat dicalonkan oleh parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," pungkas Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Pegiat Pemilu, Titi Anggraini salah satu pihak yang terkait dalam gugatan ini menilai, putusan MK sudah berlaku sejak diputus.

Titi Anggraini Yakin Putusan MK Soal Penghapusan Presidential Threshold 20 Persen Bisa Diterapkan pada Pilpres 2029

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-aksi-terorisme-di-sibolga-fahri-hamzah-siap-teken-bawas_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah jadi saksi meringankan Ratna Sarumpaet. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah jadi saksi meringankan Ratna Sarumpaet. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold, sebenarnya presidential threshold juga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, (3/3) Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat dibatas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya. Ia juga mengatakan, kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Karena seperti dibatas-batasi.

Fahri Hamzah Tegas Minta Ambang Batas Parlemen dan Presidential Threshold Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SIDANG-UJI-MATERIIL-UU-PEMILU_Salman-Toyibi-4.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah), didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kedua kanan), Wahiduddin Adams (kanan), Saldi Isra (Kedua kiri), Enny Nurbaningsih (kiri), saat memimpin sidang sidang uji materiil Undang-Undang" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah), didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kedua kanan), Wahiduddin Adams (kanan), Saldi Isra (Kedua kiri), Enny Nurbaningsih (kiri), saat memimpin sidang sidang uji materiil Undang-Undang</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Untuk kali kesekian, Mahkamah Konstitusi (MK) mementahkan gugatan soal ketentuan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden. Kali ini gugatan yang kandas itu diajukan oleh Partai Buruh bersama dua orang bernama Mahardhikka Prakasha Shatya dan Wiratno Hadi. Ketentuan yang digugat adalah Pasal 222 UU tentang Pemilu. Pasal itu berbunyi, pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Selama ini, sejumlah pihak menilai, pasal tersebut membatasi jumlah pasangan capres-cawapres sehingga menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan banyak pilihan capres. Padahal, dalam UUD 1945 tidak disebutkan syarat persentase untuk dapat mengusung pasangan capres-cawapres. Hakim konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, Partai Buruh tidak mengikuti pemilihan pada pemilu sebelumnya. Sedangkan norma PT diberlakukan bagi parpol yang telah mengikuti pemilu dan memperoleh dukungan suara. Sementara itu, untuk dua pemohon lainnya, MK menyatakan bahwa warga perorangan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pasal tersebut. Arief menambahkan, ketentuan PT itu tidak berarti menghalangi hak Partai Buruh untuk turut serta mengusung pasangan capres-cawapres. &rsquo;&rsquo;Partai-partai tetap dapat menggabungkan diri dengan parpol yang telah memenuhi syarat,&rsquo;&rsquo; paparnya. Namun, putusan soal PT tersebut tidak diambil secara bulat oleh para hakim konstitusi. Dua hakim memiliki pendapat berbeda. Yakni, Saldi Isra dan Suhartoyo. (far/c6/hud)

Untuk kali kesekian, Mahkamah Konstitusi (MK) mementahkan gugatan soal ketentuan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan.

MK Kembali Tolak Gugatan soal Presidential Threshold

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-MK-Dery.jpg" alt="GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Asa partai politik untuk mengubah ketentuan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden belum padam. Kali ini, giliran Partai Buruh yang berupaya mengubah pendirian Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah berkali-kali menolak perkara tersebut. Kuasa hukum Partai Buruh Alghiffari Aqsa mengatakan, pihaknya bakal mendaftarkan gugatan judicial review PT ke Mahkamah Konstitusi pada 20 Juli 2023. Pihaknya menilai presidential threshold sangat membatasi partai. Partai Buruh, misalnya. Meski berstatus peserta Pemilu 2024, mereka tidak memiliki akses untuk mengusung capres. Padahal, bakal capres yang ada tidak sesuai dengan visi partai. Misalnya, dalam menolak UU Cipta Kerja. &rdquo;Dengan adanya presidential threshold, Partai Buruh tidak bisa mengajukan calon presiden yang ingin membatalkan UU Cipta Kerja,&rdquo; ujarnya. Karena itu, jika presidential threshold dihapuskan, semua partai peserta pemilu punya kesempatan mengusung calon. Meski presidential threshold sudah 30 kali dilakukan permohonan ke MK, Alghif tak patah semangat. Pihaknya optimistis, pada permohonan ke-31 yang dilakukan Partai Buruh, gugatan itu bisa dimenangi. Salah satu dalil yang membedakan dalam perkara tersebut, menurut Alghif, adalah diajukan partai yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, tapi tidak bisa mengusung capres. Padahal, konstitusi secara tegas menyebut calon presiden diusung partai. &rdquo;Sebelumnya sudah ada judicial review, di mana komposisi hakimnya cukup tipis. Ada hakim yang percaya presidential threshold adalah masalah,&rdquo; ujarnya. Dalam gugatannya, Partai Buruh menggandeng ahli hukum tata negara Feri Amsari. Feri mengatakan, ketentuan presidential threshold sudah terbukti menyandera partai, khususnya partai di luar parlemen. Karena itu, partai tidak bisa bersaing secara sehat dalam Pemilu 2024. (far/c19/oni)

Asa partai politik untuk mengubah ketentuan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden belum padam.

Diajukan Partai Buruh, Presidential Threshold Hadapi Gugatan Ke-31

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/viva-yoga-1335064743.jpg" alt="Viva Yoga Mauladi" width="100%">
<figcaption>Viva Yoga Mauladi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah perbaikan didorong Mahkamah Konstitusi (MK) setelah menolak perubahan sistem proporsional di UU Pemilu. Amanat MK itu perlu ditindaklanjuti legislatif dan eksekutif dalam merevisi UU Pemilu. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kemarin (16/6). Menurut Viva, putusan MK pada Kamis (15/6) mendorong dilakukannya perubahan UU Pemilu. Namun, revisi tentu tidak bisa dilakukan segera mengingat Pemilu 2024 semakin dekat. "Revisi dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan dan pelantikan lembaga legislatif hasil Pemilu 2024," terangnya kepada Jawa Pos. Menurut Viva, DPR dan pemerintah mulai bisa menyiapkan naskah akademik (NA) perubahan UU Pemilu. Namun, Viva mendorong agar revisi tersebut tidak sekadar berdasar isu yang termaktub di putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022. Viva meminta dilakukan revisi atas presidential threshold (PT). Syarat pencalonan 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional dinilai terlalu tinggi. Seharusnya, kata dia, PT tidak membatasi secara ekstrem peluang calon pemimpin nasional untuk maju dalam pilpres. Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian terhadap UU Pemilu. Salah satunya soal sistem pemilu. &rsquo;&rsquo;Bagaimana praktik antara pemilu proporsional terbuka dan tertutup tersebut,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, putusan MK banyak memberikan panduan dalam melakukan reformasi hukum pemilu dan partai politik Indonesia. Di antaranya, bagaimana memastikan rekrutmen caleg yang berbasis kaderisasi dan antikorupsi, lalu pengaturan untuk mengeliminasi praktik politik uang, dan demokrasi internal partai. "Serta inovasi untuk mengurai kompleksitas teknis dalam penyelenggaraan pemilu serentak," jelasnya. MK juga menyebut evaluasi atas sistem pemilu harus pula menjaga koherensi antara keberadaan partai politik dan kedaulatan rakyat. Titi memandang, semestinya ambang batas pencalonan presiden ditiadakan agar partai leluasa mengusung kader terbaiknya. "Rakyat bisa mendapatkan kandidat unggul kader-kader terbaik bangsa yang dicalonkan partai politik peserta pemilu," jelasnya. Selanjutnya, evaluasi keserentakan juga mendesak dilakukan. Model keserentakan saat ini tidak kompatibel bagi penguatan sistem kepartaian dan iklim demokratisasi. Model saat ini juga bertentangan dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersifat permanen lima tahun. (lum/c7/bay)

Menurut Viva, putusan MK pada Kamis (15/6) mendorong dilakukannya perubahan UU Pemilu. Namun, revisi tentu tidak bisa dilakukan segera.

UU Pemilu Dianggap Layak Direvisi, Presidential Threshold Diminta Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655888067976.jpg" alt="Ilustrasi pemilu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemilu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pencalonan Presiden 2024 yang harus memiliki 20 persen kursi di DPR disebut tak relevan. Ahli politik menyebut aturan tersebut sudah tak lagi dilakukan sejak lama.  Guru Besar Ilmu Politik Unair Ramlan Surbakti menjelaskan, mekanisme presidential threshold dalam hukum Pemilu Indonesia telah ada sejak Pilpres 2004. Mekanisme itu mengatur partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon (paslon) presiden harus mendapatkan minimal 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen suara sah secara nasional dalam pemilu sebelumnya.  ”Niat dari pemberlakuan mekanisme itu adalah membatasi jumlah calon agar tidak terlalu banyak guna menghemat biaya pemilu,” kata Ramlan, Rabu (22/6).  Namun, presidential threshold mendapatkan kritikan karena persyaratannya membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri. Hal tersebut bertentangan dengan fundamental demokrasi.  ”Dulu masih masuk akal bahwa ada ambang batas yang ditentukan berdasar hasil pemilu anggota DPR karena pileg dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pilpres. Nah dalam UU Pemilu yang sekarang, pileg dan pilpres telah diserentakkan tapi presidential threshold masih ada. Dasar pengaturannya adalah hasil pileg 5 tahun sebelumnya. Ini tidak ideal,” papar Ramlan Surbakti, mantan ketua KPU itu.  Menurut Ramlan, mekanisme itu dipertahankan karena partai-partai di DPR merasa mereka yang berhak mengajukan paslon. Sekalipun premis tersebut tidak salah, presidential threshold adalah mekanisme terjelek untuk menjaga hak tersebut.  Seharusnya, lanjut dia, implementasi dari hak tersebut adalah melalui praktik demokrasi internal dalam partai politik. Anggota partai secara internal memilih siapa yang akan diajukan jadi calon presiden.  ”Di Amerika Serikat, dikenal ada yang namanya primaries. Misal Partai Demokrat ingin mengajukan calon presiden, seluruh anggota partai tersebut memilih siapa yang berhak diajukan,” ungkap Ramlan Surbakti.  Di Indonesia, sambung dia, yang diajukan hanya bergantung elite partai politik. Partai punya anggota di seluruh penjuru negeri. Tetapi anggotanya tidak memiliki kemampuan untuk menentukan calon.  ”Sementara elite, enggan menggunakan mekanisme itu. Jadi partai secara internal itu tidak demokratis,” ujar Ramlan Surbakti alumni Northen Illonis University itu.  Lanskap itu, lanjut dia, pada akhirnya menghasilkan pemilu yang kental unsur pragmatisme dan minim perbedaan visi-misi antarcalon dan antarpartai. Bahkan, dengan presidential threshold yang tinggi, seharusnya masih bisa muncul 3–5 paslon dalam pilpres.  Namun nyatanya, dua pemilu terakhir hanya memunculkan dua karena koalisi yang dibentuk partai politik hanya didasarkan pada elektabilitas calon. Sehingga aturan itu tak lagi relevan.  ”Jadi tujuannya partai politik di sini hanya satu, yaitu ingin berkuasa. Jadi tidak ada keinginan untuk memperjuangkan visi-misinya secara jelas. Jadi dengan adanya mekanisme demokrasi internal ini diharapkan partai dapat benar-benar memikirkan visi-misinya secara jelas, bukan hanya sekadar membuat koalisi yang dapat memenuhi threshold dan mengajukan calon yang tinggi elektabilitas,” ucap Ramlan Surbakti.

Ahli Politik Sebut Presidential Threshold Tak Relevan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220526-WA0055.jpg" alt="LaNyalla Mattaliti usai pertemuan dengan anggota Pemuda Pancasila. Istimewa" width="100%">
<figcaption>LaNyalla Mattaliti usai pertemuan dengan anggota Pemuda Pancasila. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–LaNyalla Mattalitti, ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Jatim menegaskan, dia akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024.  La Nyalla yang juga menjadi ketua DPD, siap bergabung dengan partai politik (parpol) manapun yang mengusung. ”Saya ini menjemput takdir jadi tenang saja. Kalau takdir saya presiden tidak ada yang menghalangi. Saya siap (maju capres), kita ini dikader Pemuda Pancasila dari nol untuk jadi pemimpin nasional, salah satunya jadi presiden. Ini hasil pengkaderan PP,” papar LaNyalla di Empire Palace usai Muswil PP Jatim, Kamis (26/5).  Meski demikian, dia tak langsung maju nyapres. Dia terlebih dulu minta Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen.  ”Yang jelas, kita berjuang dulu di MK, kita harus sadar bahwa MK didirikan pada saat itu menegakkan konstitusi dan menjaga konstitusi di pasal 6A tidak ada sama sekali yang memberi ambang batas calon presiden 20 persen. Tapi kenapa di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 222 itu ada ambang batas 20 persen. Ini tugasnya MK untuk menghapus,” papar LaNyalla.  Bila aturan itu tak segera dihapus, dia yakin ada sesuatu dari MK yang salah. Dia mengklaim siap mencari tahu kesalahannya.  ”Kalau sampai MK tidak mau menghapus, ada apa dengan MK. Di sinilah presiden saya harap untuk ikut turun tangan,” ujar LaNyalla.  LaNyalla juga meminta Presiden Joko Widodo mengintervensi MK guna menghapus ambang batas 20 persen.  ”Presiden harus melakukan tindakan positif, salah satunya perintahkan MK lepas pasal 222 yang melanggar konstitusi. Harus diintervensi presiden, di sini presiden harus menegakkan kebenaran, dan juga MK,” ucap LaNyalla.  Menurut dia, tak ada ambang batas untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Ambang batas itu melawan dan tak sesuai dengan keadilan rakyat.  ”Bahwa konstitusi tidak ada ambang batas untuk pencalonan presiden. Kedaulatan rakyat harus kita pegang kuat. Kalau calon dari parpol saja, tidak ada independen, ini tidak adil. Makannya saya presiden untuk lakukan intervensi ke MK,” tutur LaNyalla.

LaNyalla Sebut Siap Jemput Takdir Jadi Presiden RI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#presidential threshold

Berita Terkini