<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/WrvZVz1arP4Hvg1Ww9NcqQlXbO3AHhIl7RICWKxt-1-2138489843.jpg" alt="Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di kantornya, Jakarta. (Kemenham)." width="100%">
<figcaption>Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di kantornya, Jakarta. (Kemenham).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan Indonesia akan menjadi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Menurut Pigai, pencapaian ini merupakan tonggak sejarah baru untuk pertama kalinya setelah 80 tahun Indonesia merdeka. "Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena Kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multirateral dunia," kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/1). Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga menyoroti peran strategis Indonesia dalam menanggapi dinamika global, termasuk krisis yang terjadi di Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicholas Maduro. Ia meyakini, perwakilan Indonesia di sekretariat PBB memiliki kapasitas untuk menangani isu-isu internasional yang kompleks. "Sekjen PBB baru orang nomor dua sekarang Indonesia. Besok yang Venezuela nanti dia yang ini, putra Indonesia akan menangani Venezuela," tegasnya. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengonfirmasi bahwa negara-negara Asia-Pacific Group (APG) telah resmi menominasikan Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB 2026. Kepercayaan ini didasari pada rekam jejak kepemimpinan Indonesia dalam memperjuangkan agenda HAM di kancah internasional. Posisi prestisius tersebut dijadwalkan akan disahkan melalui Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB ini nantinya akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang merupakan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa. &nbsp;

Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB 2026. Pigai menegaskan RI akan tangani isu krisis di Venezuela dengan kapasitas penuh di PBB.

Menteri Pigai Tegaskan Indonesia jadi Presiden Dewan HAM PBB: Akan Tangani Krisis Venezuela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/04/0ddefa60-c267-4fbe-a8be-4847e04b11c9-3584533569.jpg" alt="Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (Manaure Quintero/REUTERS)" width="100%">
<figcaption>Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (Manaure Quintero/REUTERS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri&nbsp;Tiongkok meminta&nbsp;Amerika Serikat (AS) untuk segera&nbsp;membebaskan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, sebagaimana klaim Presiden AS Donald Trump, telah ditangkap dan dibawa keluar negeri. "Tiongkok&nbsp;menyerukan kepada AS untuk menjamin keselamatan pribadi Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, membebaskan mereka segera, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, dikutip Minggu (4/1). Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan keprihatinan atas penahanan paksa Maduro dan istrinya oleh AS. Tindakan Washington itu melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, serta bertentangan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB, imbuh kementerian tersebut. Pada Sabtu (3/1), Trump mengatakan bahwa AS telah melakukan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, menangkap Maduro dan istrinya, serta mengusir mereka dari negara tersebut. Sejumlah media melaporkan ledakan di Caracas, dan mengaitkan serangan itu dengan unit Delta Force AS. Mengutip seorang pejabat senior Venezuela, surat kabar New York Times melaporkan sedikitnya 40 orang tewas, termasuk militer dan warga sipil. Pihak berwenang Venezuela mengatakan, mereka tidak memiliki informasi tentang lokasi Maduro dan menuntut bukti bahwa dia masih hidup. Trump kemudian membagikan foto yang, seperti yang dia katakan, menunjukkan Maduro berada di atas kapal USS Iwo Jima. Media AS menyiarkan gambar pesawat yang mendarat di Negara Bagian New York, dimana Maduro dan istrinya diduga dikawal oleh puluhan petugas penegak hukum. Beberapa anggota Kongres AS mengecam operasi tersebut sebagai tindakan ilegal, sementara pemerintah AS bersumpah bahwa Maduro akan diadili. Kementerian Luar Negeri Venezuela mengumumkan niat untuk mengajukan banding ke sejumlah organisasi internasional terkait tindakan Washington dan meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB yang kemudian dijadwalkan pada 5 Januari. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritasnya dengan Venezuela. Moskow menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan tentang pemindahan paksa Maduro dan istrinya selama agresi AS, menuntut pembebasan mereka dan mendesak langkah-langkah untuk mencegah eskalasi situasi lebih lanjut di Venezuela.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok meminta AS untuk segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Memanas! Tiongkok Minta AS segera Bebaskan Presiden Venezuela Maduro dan Istri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/JKT_Penutupan-Perdagangan-Bursa-Efek-Indonesia-Tahun-2025_Salman-Toyibi_-03JPG-1473159433.jpg" alt="Layar menampilkan pergerakan IHSG saat penutupan perdagangan PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (30/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Layar menampilkan pergerakan IHSG saat penutupan perdagangan PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (30/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memanasnya hubungan antara&nbsp;Amerika Serikat (AS) dan Venezuela, akan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pergerakan pasar keuangan pada awal tahun 2026. Analis pasar modal Hendra Wardana mengatakan, isu penangkapan Presiden Venezuela (Nicolas Maduro) oleh otoritas AS meningkatkan ketegangan geopolitik dan langsung berdampak pada persepsi risiko global Menurutnya,&nbsp;memanasnya hubungan AS dan Venezuela berpotensi meningkatkan aversi risiko investor di tingkat global dalam jangka pendek. Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, sehingga setiap eskalasi konflik berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global. "Kondisi ini mendorong harga minyak bergerak&nbsp;volatile&nbsp;dan cenderung menguat dalam jangka pendek," ujar&nbsp;founder&nbsp;Republik Investor ini. Bagaimana dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) besok, pada perdagangan Senin (5/1)? Dia memproyeksikan akan melemah terbatas untuk menguji area&nbsp;support&nbsp;di kisaran 8.642 hingga 8.672. "Area tersebut menjadi level krusial untuk mengukur kekuatan pasar, sementara&nbsp;resistance&nbsp;terdekat tetap berada di level puncak historis 8.777," ujar Hendra. Di sisi lain, menurut dia, situasi ini akan memberikan sentimen positif bagi saham-saham sektor energi dan komoditas. Namun, tetap akan meningkatkan kekhawatiran investor terhadap inflasi dan ketidakpastian global, sehingga mendorong sikap&nbsp;wait and see&nbsp;khususnya dari investor asing. Selain faktor AS dan Venezuela, pergerakan IHSG pada pekan depan juga akan dipengaruhi oleh ekspektasi arah kebijakan suku bunga global, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta dinamika arus dana asing di pasar&nbsp;emerging markets. Dari dalam negeri, dia menyebut pelaku pasar mencermati kesinambungan kebijakan ekonomi pemerintah yang pro-pasar, stabilitas makroekonomi, serta realisasi kinerja awal tahun emiten-emiten berkapitalisasi besar. "Kombinasi sentimen global dan domestik ini membuat pergerakan IHSG cenderung fluktuatif, namun masih berada dalam fase konsolidasi yang sehat selama&nbsp;support&nbsp;utama mampu dipertahankan," ujar Hendra. Dalam konteks jangka menengah panjang, menurutnya, proyeksi IHSG menembus level 10.000 pada akhir 2026 memang terkesan ambisius, namun masih berada dalam koridor realistis apabila dikaitkan dengan fondasi pasar modal Indonesia. "Awal 2026 pun dibuka dengan sentimen positif, tercermin dari penguatan IHSG lebih dari 1 persen pada hari perdagangan pertama dengan nilai transaksi yang besar, menandakan kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi nasional masih cukup solid," ujar Hendra. Namun demikian, untuk mencapai level psikologis 10.000, menurutnya, penguatan IHSG tetap membutuhkan dukungan fundamental yang berkelanjutan. Selain itu, lanjutnya, pertumbuhan laba emiten, terutama saham-saham berkapitalisasi besar, akan menjadi motor utama indeks. Kemudian, peluang kembalinya arus dana asing seiring meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga global, stabilitas inflasi, nilai tukar rupiah yang terkendali, serta keberlanjutan IPO berkualitas akan memperkuat struktur pasar modal secara jangka panjang. "Di tengah volatilitas jangka pendek akibat sentimen geopolitik, strategi yang lebih relevan adalah selektif dan memanfaatkan koreksi sebagai peluang&nbsp;trading&nbsp;maupun akumulasi terbatas," ujar Hendra. Secara keseluruhan, meskipun ketegangan global akibat konflik AS dan Venezuela berpotensi menekan IHSG dalam jangka pendek, namun struktur pasar domestik yang semakin matang dan prospek pertumbuhan laba emiten membuat outlook IHSG tetap konstruktif. "Selama area&nbsp;support&nbsp;8.642-8.672 mampu bertahan, peluang IHSG untuk kembali menguji level tertinggi sepanjang masa di 8.777 tetap terbuka," ujar Hendra. Data penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (2/1) sore, IHSG ditutup menguat 101,19 poin atau 1,17 persen ke posisi 8.748,13. Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 3.127.022 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 51,14 miliar lembar saham senilai Rp22,26 triliun. Sebanyak 479 saham naik 200 saham menurun, dan 131 tidak bergerak nilainya.

Memanasnya hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela, akan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pergerakan pasar keuangan.

Memanasnya Hubungan AS-Venezuela Pengaruhi Pergerakan Pasar Keuangan, IHSG Besok Diprediksi Melemah Terbatas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/03/0ddefa60-c267-4fbe-a8be-4847e04b11c9-3815911364.jpg" alt="Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (REUTERS/Manaure Quintero)." width="100%">
<figcaption>Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (REUTERS/Manaure Quintero).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Situasi politik Venezuela mendadak memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer AS telah melancarkan serangan besar ke negara tersebut dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Klaim mengejutkan itu disampaikan Trump melalui media sosial Truth Social pada Sabtu (3/1) waktu setempat. Dalam unggahannya, Trump menyebut operasi militer Amerika Serikat berhasil menargetkan kepemimpinan Venezuela. Ia mengklaim Nicolas Maduro dan istrinya telah ditangkap, lalu diterbangkan keluar dari Venezuela oleh pasukan AS. &ldquo;Amerika Serikat telah melaksanakan serangan berskala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicol&aacute;s Maduro. Ia dan istrinya telah ditangkap dan dibawa keluar dari negara tersebut,&rdquo; tulis Trump. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Venezuela terkait klaim tersebut. Otoritas di Caracas juga belum mengeluarkan pernyataan untuk membantah atau membenarkan informasi yang disampaikan Trump. Meski demikian, laporan Reuters menyebutkan adanya ledakan yang terdengar di ibu kota Caracas serta beberapa wilayah lain pada Sabtu pagi waktu setempat. Sejumlah saksi mata dilaporkan melihat helikopter terbang di atas kepulan asap di beberapa titik kota, memicu spekulasi mengenai adanya operasi militer berskala besar. Jika klaim Trump terbukti benar, langkah tersebut akan menjadi intervensi militer langsung Amerika Serikat paling signifikan di Amerika Latin sejak invasi Panama pada 1989 yang berujung pada penangkapan Presiden Manuel Noriega. Ketegangan antara Washington dan Caracas memang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintahan Trump secara terbuka menuding Nicolas Maduro memimpin 'negara narkoba' serta memanipulasi pemilu nasional. Tuduhan tersebut berulang kali dibantah oleh Maduro, yang menuding Amerika Serikat berupaya menguasai cadangan minyak Venezuela. Ironisnya, hanya sehari sebelum klaim penangkapan itu muncul, Maduro menyatakan keterbukaannya untuk berdialog dengan Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Venezuela yang dikutip BBC News, Maduro mengatakan siap melakukan pembicaraan dengan AS terkait isu perdagangan narkoba dan minyak, bahkan menyebut dialog dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun. Dalam wawancara tersebut, Maduro juga menghindari pertanyaan terkait klaim Trump sebelumnya mengenai serangan AS terhadap fasilitas dermaga di Venezuela. Ia hanya menyebut isu itu bisa dibahas dalam beberapa hari ke depan. BBC News melaporkan bahwa dalam tiga bulan terakhir Amerika Serikat meningkatkan operasi militernya di kawasan Karibia dan Pasifik timur dengan alasan perang melawan narkoba. Militer AS mengklaim telah melakukan lebih dari 30 serangan terhadap kapal yang diduga membawa narkotika, dengan jumlah korban tewas dilaporkan mencapai lebih dari 110 orang. Serangan terbaru dilaporkan terjadi pada Rabu lalu, ketika dua kapal dihantam dan menewaskan lima orang. Selain itu, Trump juga diketahui menggandakan hadiah bagi informasi yang mengarah pada penangkapan Nicol&aacute;s Maduro serta mempertimbangkan penetapan pemerintah Venezuela sebagai Foreign Terrorist Organisation (FTO). Tuduhan tersebut kembali dibantah keras oleh Maduro, yang menilai perang melawan narkoba dijadikan alasan untuk menjatuhkannya dari kekuasaan. Sejumlah pakar kontra-narkotika internasional menilai peran Venezuela dalam perdagangan narkoba global relatif kecil dan lebih berfungsi sebagai negara transit. Namun demikian, kebijakan agresif AS terhadap Venezuela terus berlanjut, termasuk penyitaan kapal tanker minyak milik Venezuela yang dituding melanggar sanksi internasional. Pemerintah Venezuela menyebut langkah tersebut sebagai tindakan pembajakan internasional.

Trump klaim AS serang Venezuela dan tangkap Presiden Nicolás Maduro. Hingga kini, Caracas belum beri konfirmasi resmi.

Serang Venezuela, Donald Trump Klaim Tangkap Presiden Nicolas Maduro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/1x-1-2333450542.jpg" alt="Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (Bloomberg)" width="100%">
<figcaption>Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (Bloomberg)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Venezuela sedang panas. Kali ini pemicunya kebijakan AS yang melakukan perburuan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Kebijakan itu semakin heboh karena diiming-imingi imbalan Rp 815 miliar bagi siapapun yang bisa menangkap Nicolas Maduro.&nbsp; Pihak Venezuela langsung merespon keras keputusan AS tersebut. Mereka menilai sikap AS tersebut sebagai langkah yang konyol dan menggelikan. AS sebelumnya tidak mengakui Maduro dalam dua kali kemenangannya di Pilpres. Washington juga menuding Maduro sebagai otak dari geng peredaran kokain. "Hari ini, Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri mengumumkan hadiah bersejarah sebesar USD 50 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Nicolas Maduro," kata Jaksa Agung Pam Bondi dalam sebuah video di media sosial seperti dikutip AFP (8/8).&nbsp; Bondi menyebut Maduro adalah salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia. Selain itu juga menjadi ancaman bagi keamanan nasional mereka. Dia menjelaskan hadiah yang ditawarkan sebelumnya ditetapkan pada Januari lalu sebesar USD 25 juta. Sementara itu Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil menyebut hadiah dari Bondi sebagai kebijakan yang konyol. Serta menjadi tabir asap paling menggelikan yang pernah mereka lihat. "Martabat tanah air kami tidak dijual. Kami menolak operasi propaganda politik kasar ini," kata Gil di Telegram. Untuk diketahui pada 2020, tepatnya saat periode pertama Presiden Donald Trump, Maduro dan pejabat tinggi Venezuela lainnya didakwa di pengadilan federal di New York atas beberapa tuduhan. Diantaranya terlibat dalam konspirasi "narko-terorisme". Geger soal imbalan penangkapan Maduro diawali oleh Departemen Kehakiman menuduh Maduro memimpin geng perdagangan kokain bernama The Cartel of The Suns. Kartel ini ditengarai mengirim ratusan ton narkotika ke AS selama dua dekade terakhir. Perdagangan ilegal ini menghasilkan ratusan juta dolar.&nbsp; Penyidik federal AS mengatakan kartel ini bekerja sama dengan Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC). Kelompok ini oleh AS dicap sebagai organisasi teroris. Lebih lanjut Bondi mengatakan Maduro juga bekerja dengan geng Venezuela Tren de Aragua dan kartel Sinaloa Meksiko. Badan Narkoba AS (DEA) juga telah menyita 30 ton kokain yang terkait dengan Maduro dan rekan-rekannya. Dari barang bukti itu, hampir tujuh ton diantaranya terkait langsung dengan Maduro sendiri. Selain itu Pemerintah AS juga telah menyita lebih dari USD 700 juta aset terkait Maduro, termasuk dua pesawat pemerintah Venezuela. "Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Maduro tidak akan lolos dari keadilan," katanya. Maduro juga akan bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatannya yang tercela. (*)

Amerika Serikat menawarkan hadiah besar untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro terkait perdagangan

Dikaitkan Perdagangan Narkoba, AS Buru Presiden Venezuela Nicolas Maduro