<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Ahmad-Basarah.jpeg" alt="Ahmad Basarah." width="100%">
<figcaption>Ahmad Basarah.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah memastikan pernyataan Puan Maharani, Adian Napitupulu, dan Hasto Kristiyanto mengenai adanya upaya untuk membuat jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bertentangan. Ketiganya berbicara berdasarkan perspektif berbeda namun tidak berlawanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak saling bertentangan. Pernyataan keduanya saling melengkapi dan ketiga-tiganya benar," kata Basarah di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basarah mengatakan, Puan hanya menyampaikan kedudukannya secara fakta kepada wartawan apakah Presiden Jokowi pernah meminta kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengubah konstitusi dari masa dua periode menjadi tiga periode.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mbak Puan mejawab dari konten yang saya baca bahwa setahu beliau tidak pernah melihat atau mendengar Pak Jokowi meminta langsung untuk perubahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Pernyataan Mbak Puan itu benar, memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Megawati mengubah UUD 1945," kata Basarah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013167623/ganjar-ulang-tahun-ke-55-begini-ucapan-dari-anies-baswedan">Ganjar Ulang Tahun ke-55, Begini Ucapan dari Anies Baswedan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Adian menjelaskan pernyataan-pernyataan yang muncul dari pembantu-pembantu Presiden Jokowi. Bahwa ada beberapa aspirasi yang muncul untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Banyak pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan gagasannya, keinginannya, untuk mengubah masa jabatab presiden dari dua periode menjadi tiga periode," kata Basarah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Hasto mengonfirmasi tentang pengalamannya secara langsung adanya pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan keinginannya untuk mengubah masa jabatan tersebut. Karena itu, bagi Basarah, tidak ada perbedaan apalagi pertentangan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Puan, Adian, dan Hasto kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena memang pada faktanya wacanya tiga periode itu faktual bisa kita lihat. Saya kira teman-teman yang hadir di sini pasti medianya sudah menulis, dari pejabat-pejabat siapa saja di lingkungan pemerintahan Presiden Jokowi dan juga ada yang ketua umum-ketua umum partai politik yang mengusulkan wacana tiga periode itu," pungkas Basarah.</div>

"Tidak saling bertentangan. Pernyataan keduanya saling melengkapi dan ketiga-tiganya benar," kata Basarah di Sekolah Partai, Lenteng Agung

PDIP Pastikan Ucapan Puan, Adian, dan Hasto soal Presiden 3 Periode Tidak Bertentangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-16-at-19.14.03.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Sejumlah akademisi dan aktivis berkumpul memperingati Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Senin (16/1). Dalam peringatan tersebut, mereka juga mendiskusi wacana masa jabatan Presiden tiga periode atau penambahan masa bakti. Hariman Siregar, tokoh utama peristiwa Malari merasa aneh ada wacana atau keinginan masa bakti presiden tiga periode atau menunda pemilu. Apalagi dengan alasan negara tidak memiliki uang. ’’Kalau tidak ada duit, kenapa malah bangun IKN,’’ katanya. Hariman menceritakan pernah berjumpa dengan Bung Hatta. Kala itu yang dimaksud Presiden dapat dipilih kembali di dalam UUD 1945 semangatnya adalah untuk dua periode. Akademisi ilmu politik Sidratahta Mukhtar mengatakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah ancaman dalam konsolidasi demokrasi. Menurut dia, seharusnya setiap presiden mendorong supaya demokrasi bisa menjadi lebih matang. ’’Hal ini pernah dilakukan pada masa Presiden Habibie dan Gus Dur,’’ jelasnya. Aktivis sekaligus akademisi ilmu hukum Chudri Sitompul mengatakan bahwa Hitler pun dipilih secara demokratis. Di sisi lain Hitler menggunakan demokrasi menjadi sangat otoriter. Demokrasi sudah diselewengkan. Untuk itu dia menegaskan esensi demokrasi harus dikembangkan. Yaitu pembatasan kekuasaan, kontrol masyarakat, serta penghormatan kepada hak asasi manusia. Sementarai tu di forum yang sama Refly Harus menyoroti ambang batas Pilpres yang dipatok 20 persen. menurut dia ambang batas itu harus dihapuskan. Idealnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk menghapus aturan ambang batas tersebut. ’’Bila desakan dari masyarakat sangat kuat, dalam waktu dekat ini pun Presiden bisa keluarkan Perppu itu,’’ katanya. Tokoh aktivis mahasiswa tahun 80-an Jumhur Hidayat ikut bergabung dalam forum tersebut. Jumhur mengatakan dalam pertemuan itu muncul banyak kekecewaan dari para aktivis maupun akademisi. Dia pun mengajak supaya kekecewaan itu disalurkan dengan ikut bersama-sama turun ke jalan. ’’Kebetulan beberapa kelompok masyarakat sipil merencanakan mengepung DPR pada 14 Februari ini,’’ katanya. Kelompok masyarakat sipil itu diantaranya adalah kaum buruh, petani, masyarakat adat, aktivitas lingkungan hidup, mahasiswa, dan kelompok lainnya. (wan)

Peringati Malari, Kritisi Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Kemah-Jokowi-IKN.jpg" alt="Kemah Jokowi IKN - setpres" width="100%">
<figcaption>Kemah Jokowi IKN - setpres</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi ucapan sejumlah pihak yang menyatakan masyarakat menginginkan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Jokowi menegaskan, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur masa jabatan presiden.  "Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," kata Jokowi usai meninjau Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3).  Wacana Jokwi tiga periode sebelumnya menggema dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Hal ini disampaikan perwakilan Kepala Desa bernama Muslim dari Provinsi Aceh.  Pernyataan tersebut juga disampaikan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. Muslim bercerita bahwa di desanya mengalami perubahan sejak Presiden Jokowi menjadi Kepala Negara pada 2014 lalu. Salah satunya, yaitu petani mendapatkan kemudahan untuk bercocok tanam di Taman Nasional Gunung Leuser.  "Setelah Bapak Jokowi jadi presiden sekarang sudah ada kemudahan bagi petani di sana (Taman Nasional Gunung Leuser) kelompok tani hutan konservasi. Permintaan kami tolong mudahkan kembali ke Aceh Tenggara," ucap Muslim.  Muslim mengeluh terkait kantor Taman Nasional Gunung Leuser yang kini berada di Medan, Sumatera Utara. Dia meminta agar kantor tersebut kembali dipindahkan ke Aceh Tenggara, karena hal ini mengakibatkan para pejabat di Taman Nasional Gunung Leuser tidak bekerja maksimal. "Tolong didefinitifkan, karena di Aceh Tenggara itu sebelah timurnya hutan lindung dan baratnya Taman Nasional Gunung Leuser. Cuma 13 persen lahan itu," ungkap Muslim.  Lantas Muslim pada akhir pernyataannya menggelorakan Jokowi tiga periode. "Jadi tolong ini sebagai permintaan kami kepada bapak, saya yakin bapak bisa mengabulkan dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi 3 periode," seru Muslim. (*)

Soal Presiden Tiga Periode, Jokowi Kembali Sebut Taat Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-08-at-09.44.31.jpeg" alt="Dea Tunggaesti" width="100%">
<figcaption>Dea Tunggaesti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu penundaan Pemilu 2024 yang dihembuskan oleh sejumlah petinggi parpol terus memicu pro kontra. Sikap penolakan juga datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti menyatakan, pihaknya tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, Pemilu 2024, baik itu pilpres, pemilihan legislatif (pileg) harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam undang-undang.  "Pemilu serentak harus terlaksana 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak pada November 2024," ujar Dea Tunggaesti kepada wartawan, Rabu (2/3).  Lebih jauh Dea berpendapat, situasi pandemi dan pemulihan ekonomi adalah bukanlah alasan urgent. Pemilu sebagai perwujudan negara demokratis, sehingga penundaan pemilu tanpa alasan yang benar-benar bersifar force majeur tentunya akan mencederai demokrasi Indonesia.  "Faktanya kita pernah menyelenggarakan Pilkada dengan damai dan sukses di tengah puncak pandemi pada akhir 2020 lalu," ulasnya.  Dea menyinggung soal wacana masa jabatan presiden tiga periode. Langkah itu hanya bisa dilakukan dengan cara mengamandemen UUD 1945. Jika upaya amandemen itu bisa ditempuh, maka peluang sosok yang bisa menjadi presiden tidak hanya pada Jokowi, tetapi juga pada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). "Pak SBY dan Pak JK bisa ikut berlaga kembali di Pemilu 2024. Ini adalah pilihan yang adil," singgung Dea.

Tolak Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode, PSI Singgung SBY dan JK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Aksi-Sober.jpg" alt="Aksi Sober istimewa" width="100%">
<figcaption>Aksi Sober istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah relawan Jokowi - Prabowo (Jokpro 2024) menggelar aksi damai di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (08/11). Dalam aksinya mereka menggelar orasi, memajang poster, hingga maskot pakaian adat daerah, dan diselingi pertunjukan seni tarian daerah.  Sekretaris Jokpro 2024 Regional DKI Jakarta, Edhy Fadil Rahman mengatakan, untuk pertama kalinya, aksi SOBER digelar di DKI Jakarta. Aksi ini dihadiri oleh Ketua Umum Jokpro 2024 Baron Danardono Wibowo, Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono, serta jaringan dan simpatisan Jokpro 2024 DKI Jakarta.  Menurutnya aksi damai tersebut digelar untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa berupa keanekaragaman budaya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekaligus, mengampanyekan, menyosialisasikan ide atau gagasan Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024.  “Aksi ini sengaja kami gelar dengan menampilkan tari-tarian dan pakaian adat dari seluruh tanah air secara bergiliran supaya apa, supaya masyarakat itu tersadar kembali bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa yang harus kita jaga.” Kata Edhy dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (8/11).  Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono menyambut baik dan sangat mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh Jokpro 2024 Regional DKI Jakarta. Ia juga optimistis dengan diadakannya seperti itu akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik bergabung dan mendukung Jokpro 2024.  “Kami berharap dengan adanya Aksi Damai Persatuan Indonesia ini, akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik bergabung dan bergerak bersama Jokpro 2024,” jelas Timothy.  Timothy juga menambahkan, aksi serupa itu rencanannya akan digelar secara rutin setiap hari Senin. Ia juga mengimbau dan mengajak Jokpro 2024 di regional lain untuk menyelenggarakan aksi serupa di daerahnya masing-masing.  “Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dapat melihat aksi kami ini dan mewujudkan keinginan kami agar Bapak berdua berpasangan di Pilpres 2024 mendatang. Saya juga mengajak Jokpro 2024 di regional lain, buatlah kegiatan/aksi serupa yang dapat berdampak bagi masyarakat dan menggambarkan Persatuan Indonesia.” bebernya

Relawan Jokowi Prabowo 2024 Unjuk Aksi Damai di Patung Kuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Fadjroel-Rachman-Raka-2.jpg" alt="Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Fadjroel Rachman di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tegas menolak jabatan presiden tiga periode. Dia menambahkan, hal itu karena Jokowi ingin tegak lurus pada konstitusi di UUD 1945.  "Kami mengatakan Presiden sudah menunjukan sikap politik. Nah ini tidak untuk mencampuri agendanya MPR. Kami hanya mengatakan sikap politik Pak Jokowi bahwa beliau setia terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 7 UUD 1945," ujar Fadjorel dalam diskusi virtual, Sabtu (11/9).  Karena itu, Fadjroel mengatakan semestinya pendukung Presiden Jokowi paham terhadap aturan tersebut. Sehingga tidak mungkin Jokowi menabrak aturan demi menjabat kepala negara selama tiga periode.  "Hendaknya siapapun yang mendukung beliau (Jokowi-Red) itu hendaknya juga tegak lurus dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tegak lurus dengan UUD 1945, tegak lurus dengan reformasi," katanya. "Jadi orang-orang yang mendukung beliau juga perlu tegak lurus kepada Jokowi. Artinya dengan sikap politik beliau," tambahnya.  Menurut Fadjroel ada pihak yang mendorong wacana tiga periode kepada Jokowi pun sudah bertobat. Meski demikian, Fadjroel tidak menyebut siapa yang dimaksud. "Saya lihat ada yang beberapa menyuarakan itu (presiden tiga periode, Red) sudah pada bertobat juga. Entah tobatnya tobat beneran atau tobat seperti apa kita enggak ngerti," ungkapnya.  Fadjroel menuturkan, Presiden Jokowi menginginkan adanya regenerasi untuk jabatan kepala negara. Sehingga tidak mungkin Jokowi memaksakan jabatan presiden tiga periode. "Jadi tiga periode perpanjagannya pun tidak, karena ini untuk menghormati UUD 1945, proses regenerasi kepemimpinan di Indonesia dan menghormati agenda reformasi," tegasnya. (*)  &nbsp;

Fadjroel Sebut, yang Suarakan Jokowi Presiden 3 Periode Sudah Tobat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/HIDAYAT-NUR.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengaku yakin partai-partai politik tidak mendukung dengan adanya perpanjangan masa jabatan Presiden Indonesia.  Hal ini dikatakan Hidayat Nur Wahid lantaran adanya isu yang menyebutkan partai-partai koalisi pendukung pemerintah akan melakukan amandemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Tentang tiga periode saya tidak yakin bahwa partai-partai mendukung tiga periode, ya sekalipun kalau mau melakukan boleh-boleh saja, dan ini bukan dosa," ujar pria yang akrab disapa HNW dalam diskusi secara virtual, Sabtu (11/9).  Bahkan HNW mengaku mendapatkan informasi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tidak mendukung mengenai perpanjangan masa jabatan kepala negara.  Menurut HNW pernyataan Megawati tidak setuju terhadap penambahan masa jabatan Presiden dilontarkan oleh koleganya Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang merupakan elite dari PDIP.  "Tapi lihatlah pernyataan dari Bu Mega Soekarnoputri yang kemudian diulangi oleh Pak Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR dari PDIP. Tegas Bu Megawati menyampaikan tidak setuju atau tidak menghendaki adanya perubahan UUD 1945 untuk perpanjangan masa jabatan Presiden. Itu diulangi kembali oleh Pak Ahmad Basarah dalam berbagai kesempatan," katanya.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan koleganya Ahmad Basarah juga dengan tegas mengkritik tokoh yang menuduh Presiden Jokowi sangat menghendaki bisa menjabat kepala negara tiga periode.  "Bahkan beliau mengkritik keras salah satu tokoh nasional yang menuduh Pak Jokowi ingin memperpanjang masa jabatan presiden," ungkapnya.  Oleh sebab itu, HNW mengaku yakin jika PDIP tidak mendukung penambahan masa jabatan Presiden. Maka akan sulit untuk bisa melakukan amandemen UUD 1945. "Kalau dari PDIP tidak mendukung, ya sudah selesailah," pungkasnya.

HNW Sebut Megawati Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-pendaftaran-capres-2019-elite-pan-pecah-soal-dukungan-pilpres_m_227047.jpg" alt="Ketua DPP PAN Viva Yoga memastikan partainya belum akan beriskap dalam waktu dekat ini." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PAN Viva Yoga memastikan partainya belum akan beriskap dalam waktu dekat ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak mengenai penambahan jabatan tiga periode bagi kepala negara.  Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, jika ada pihak-pihak yang ingin menjadikan Jokowi menjadi kepala negara tiga periode. Maka sama saja mencoreng citra Jokowi.  "Maka kemungkinan ia bukan saja melakukan framing media yang berkonotasi negatif, tetapi sudah menjurus ke character assassination, perusakan karakter. Yaitu melakukan manipulasi fakta, mencoreng citra, dan membalikkan realitas," ujar Viva Yoga kepada JawaPos.com, Kamis (24/6).  Viva Yoga juga menuturkan, secara tegas Presiden Jokowi sudah menolak jabatan kepala negara tiga periode. Sikap Jokowi ini sejalan dengan UUD 1945 yang menyebutkan jabatan Presiden Indonesia hanya dua periode.  "PAN mendukung pernyataan sikap Presiden Jokowi yang telah diungkapkan setahun lalu untuk menolak amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan presiden menjadi tiga periode," katanya.  "Sikap presiden sudah jelas, terang, konstitusional, dan terekam oleh publik," tegasnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/06/2021/ditertawakan-karena-pekik-merdeka-mega-kini-budayakan-salam-pancasila/">Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila</a> Oleh sebab itu, Viva Yoga berpesan kepada pihak-pihak yang menginginkan Jokowi menjabat lagi sebagai Presiden Indonesia di 2024, sebaiknya energinya dikerahkan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.  "Sebaiknya energi anak bangsa dicurahkan untuk membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dan memberantas pandemi Covid 19," pungkasnya.  Sebelumnya, Penasihat Jokpro, M Qodari mengatakan muncul ide menjadikan Jokowi dan Prabowo Subianto berpasangan di Pilpres 2024 karena dirinya bersama dengan relawan lainnya tidak ingin adanya polarisasi di masyarakat.  Dia mencontohkan, pada Pilpres 2014-2019 terjadi polariasi di masyarakat. Bahkan di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu juga mengalami hal yang sama. Masyarakat dengan yang lainnya saling menghujat demi membela yang didukungnya.  Qodari menyadari memang wacana ini mengundang polemik. Sebab dalam UUD 1945 kepala negara hanya boleh menjabat dua periode. Artinya supaya Jokowi bisa maju di Pilpres 2024 maka melakukan amandemen UUD 1945.  Namun bagi Qodari, masyarakat juga punya aspirasi bahwa masih banyak yang menginginkan Jokowi kembali menjadi kepala negara di periode ketiga.

PAN Khawatir Wacana Presiden 3 Periode Bisa Merusak Karakter Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Saleh-Baru.jpg" alt="Saleh Daulay PAN" width="100%">
<figcaption>Saleh Daulay PAN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah relawan pendukun Jokowi mengusulkan supaya presiden bisa menjabat selam tiga periode. Bahkan meski pilpres masih tiga tahun lagi, mereka sudah mendorong Jokowi agar berduet dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.  Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, dengan ditambahnya masa jabatan kepala negara menjadi tiga periode bertentangan dengan UUD 1945. Sebab dalam undang-undang dasar masa jabatan presiden hanya dua periode.  "Wacana pengusulan itu bertentangan dengan UUD 1945. Sesuatu yang bertentangan dengan UUD itu tidak boleh dibesar-besarkan, itu bisa bikin gaduh, polemik sehingga harus segera dihentikan," ujar Saleh, Selasa (22/6).  Oleh sebab itu, PAN dengan tegas menolak wacana yang diinginkan oleh relawan Jokowi atau pihak-pihak lainnya. Sikap PAN tegak lurus dengan konstitusi Indonesia.  "Kami dari fraksi PAN menolak gagasan tiga periode itu karena kami taat konstitusi. Karena konstitusi saat ini jabatan presiden bisa diperpanjang 5 tahun kemudian untuk satu masa bakti atau periode. Jadi maksimal hanya dua periode," katanya.  Lebih lanjut Saleh menuturkan, Jokowi juga sudah dengan tegas menolak usulan jabatana kepala negara tiga periode. Sehingga hal itu semestinya menjadi perhatian dari banyak pihak.  "Dan karena itu tentu beliau tidak ingin menjadi presiden ketiga kali, ia tidak mau mengingkari amanat reformasi," ungkapnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/06/2021/ditertawakan-karena-pekik-merdeka-mega-kini-budayakan-salam-pancasila/">Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila</a> Sebelumnya, Penasihat Jokpro, M Qodari mengatakan muncul ide menjadikan Jokowi dan Prabowo Subianto berpasangan di Pilpres 2024 karena dirinya bersama dengan relawan lainnya tidak ingin adanya polarisasi di masyarakat.  Dia mencontohkan, pada Pilpres 2014-2019 terjadi polariasi di masyarakat. Bahkan di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu juga mengalami hal yang sama. Masyarakat dengan yang lainnya saling menghujat demi membela yang didukungnya.  "Tujuannya apa karena akan ada satu calon saja, dan Jokowi-Prabowo lawannya kotak kosong. Saya antisipasi bahwa polarisasi ini makin menggeras menuju 2024. Maka Jokowi-Prabowo gabung saja," ujar Qodari.  Direktur Eksekutif Indo Barometer ini menambahkan dengan adanya satu calon dan Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong. Maka akan mencegah terjadinya polarisasi di Pilpres 2024 mendatang.  "Jadi kondisi ancaman polarisasi itu jadi sangat turun kalau dua orang ini bergabung maka akan ada kekuatan politik besar," katanya.  Qodari menyadari memang wacana ini mengundang polemik. Sebab dalam UUD 1945 kepala negara hanya boleh menjabat dua periode. Artinya supaya Jokowi bisa maju di Pilpres 2024 maka melakukan amandemen UUD 1945.  Namun bagi Qodari, masyarakat juga punya aspirasi bahwa masih banyak yang menginginkan Jokowi kembali menjadi kepala negara di periode ketiga.

Tak Ingin Ada yang Melanggar Konstitusi, PAN Tolak Presiden 3 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-elite-demokrat-membelot-kubu-02-yakin-sby-komitmen-penuh_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Relawan mengusulkan supaya Joko Widodo (Jokowi) bisa menjabat menjadi Presiden Indonesia selama tiga periode. Mereka juga mengusulkan Jokowi berduet dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.  Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, wacana jabatan tiga periode presiden akan mengkhianati reformasi. ”Ide tiga periode membunuh demokrasi. Ide demokrasi mengkhianati nilai reformasi,” ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (22/6).  Mardani mengatakan, mengusung Jokowi menjabat presiden tiga periode secara langsung diwacanakan Jokpro 2024. PKS menilai wacana tersebut berbahaya dan perlu ditentang.  ”Sirkulasi kepemimpinan wajib bagi Indonesia yang maju dan sehat. Ide tiga periode berbahaya dan wajib dilawan,” kata Mardani.  Mardani mengatakan, PKS tetap mendukung jabatan presiden dibatasi dua kali. Jokowi, kata Mardani, perlu lebih tegas menentang wacana jabatan presiden tiga periode.  ”Sikap partai setahu saya dua periode adalah kebijakan paling sesuai. Tiga periode bencana dan membunuh demokrasi. Makanya Pak Jokowi perlu lebih tegas menentang ide tiga periode,” ungkap Mardani.  Sebelumnya, Penasihat Jokpro, M. Qodari mengatakan, muncul ide menjadikan Jokowi dan Prabowo Subianto berpasangan di Pilpres 2024. Sebab, dia bersama dengan relawan lain tidak ingin adanya polarisasi di masyarakat.  Dia mencontohkan, pada Pilpres 2014–2019 terjadi polarisasi di masyarakat. Bahkan di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu juga mengalami hal yang sama. Masyarakat saling menghujat demi membela yang didukungnya.  ”Tujuannya apa karena akan ada satu calon saja. Jokowi-Prabowo lawannya kotak kosong. Saya antisipasi bahwa polarisasi ini makin mengeras menuju 2024. Jokowi-Prabowo gabung saja,” ujar Qodari.  Direktur Eksekutif Indo Barometer itu menambahkan, dengan adanya satu calon dan Jokowi-Prabowo melawan kotak kosong, akan mencegah terjadinya polarisasi di Pilpres 2024. ”Jadi kondisi ancaman polarisasi itu jadi sangat turun kalau dua orang ini bergabung akan ada kekuatan politik besar,” tutur Qodari.  Qodari menyadari wacana itu mengundang polemik. Sebab dalam UUD 1945 kepala negara hanya boleh menjabat dua periode. Artinya supaya Jokowi bisa maju di Pilpres 2024 harus melakukan amandemen UUD 1945.  Namun bagi Qodari, masyarakat juga punya aspirasi bahwa masih banyak yang menginginkan Jokowi kembali menjadi kepala negara di periode ketiga.

PKS Tegas Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#presiden tiga periode

Berita Terkini