<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/IMG-20250224-WA0064-647598623.jpg" alt="Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadiri Kongres Partai Demokrat ke-VI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (24/2). (Dery Ridwansyah/JawaPos.com )." width="100%">
<figcaption>Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadiri Kongres Partai Demokrat ke-VI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (24/2). (Dery Ridwansyah/JawaPos.com ).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa TNI aktif harus mundur, jika ingin berpolitik. SBY pun mengungkit putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memilih mundur dari keanggotaan TNI saat mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta pada 2017.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan SBY saat memberi arahan kepada 38 Ketua DPD Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik syaratnya harus mundur, itulah salah satu yang kita gagas dulu," kata SBY.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya, SBY bercerita bahwa dirinya pernah berada di luar pemerintahan pada 2001. Saat itu, SBY diberhentikan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada saat saya berada di luar pemerintahan pertengahan tahun 2001, saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan, pembebasan itu saya terima dengan ikhlas, pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan yang baik untuk membebaskan saya dari Menko Polsoskam atau kemudian menjadi Menko Polkam," ucap SBY.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyatakan, sejak saat itu muncul gagasan untuk mendirikan Partai Demokrat. Sebab, parpol merupakan sarana perjuangan dalam demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertemuan saya dengan almarhum Ventje Rumangkang, yang intinya 'Bapak mengapa kita tak mendirikan partai politik. Karena kemarin Pak SBY kalah dalam pemilihan wapres yang dipilih MPR RI'. Saya pernah kalah dan kalah itu indah, kalau kita dengan ikhlas menerima kekalahan itu kemudian berjuang lagi dengan tekad yang bulat," ungkap SBY.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">SBY menyatakan bahwa TNI aktif itu tabu untuk masuk dunia politik. Sebab, pada saat reformasi ABRI, jenderal aktif harus pensiun jika ingin berpolitik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015686662/ahy-terpilih-lagi-jadi-ketua-umum-partai-demokrat-sby-ketua-majelis-tinggi">AHY Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum Partai Demokrat, SBY Ketua Majelis Tinggi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dulu waktu saya masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis, itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu, pada saat reformasi ABRI yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan, benar saya tergugah terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif jangan berpolitik, kalau mau berpolitik pensiun," pungkas SBY.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa TNI aktif harus mundur, jika ingin berpolitik.

SBY Beri Contoh AHY yang Mundur dari TNI untuk Terjun ke Dunia Politik

<div id="m#msg-f:1813765508152552756" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/Screenshot_2024-10-24-11-40-26-011_comgoogleandroidgm-edit-3270520447.jpg" alt="Mobil bekas Toyota Crown Royal Saloon. (OLX)" width="100%">
<figcaption>Mobil bekas Toyota Crown Royal Saloon. (OLX)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1813765508152552756-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Toyota memiliki salah satu mobil yang dalam sejarahnya, kerap dipakai sebagai mobil-mobil para pejabat penting seperti Menteri atau yang sekelas Menteri. Mobil tersebut adalah Toyota Crown, sering juga jadi bagian dari sejarah Republik Indonesia (RI) ini selama beberapa dekade terakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015232681/8-weton-orang-biasa-dengan-rezeki-luar-biasa-hidup-berjaya-dengan-rezeki-melimpah-ruah-berkat-tekad-dan-kemandirian">8 Weton Orang Biasa dengan Rezeki Luar Biasa, Hidup Berjaya dengan Rezeki Melimpah Ruah Berkat Tekad dan Kemandirian</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya saja Toyota Crown Royal Saloon yang&nbsp; terbilang yang paling lama digunakan ada pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Mobil dinas menteri ini mulai digunakan pada kabinet SBY saat menjabat kedua kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di era kabinet Jokowi, mobil tersebut kembali digunakan dan dipertahankan sebagai kendaraan utama menteri. Artinya, mobil tersebut digunakan selama 10 tahun yakni pada periode 2009 hingga 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah 10 tahun mengabdi, akhirnya mobil Toyota Crown Royal Saloon era SBY itu digantikan dan dipilih Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai mobil dinas menteri yang baru kabinet Joko Widodo dan Ma&rsquo;ruf Amin. Total hanya 101 unit Toyota Crown 2.5 HV G-Executive yang akan masuk ke Indonesia yang diekspor langsung dari negara asalnya Jepang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menyoal Toyota Crown Royal Saloon era Presiden SBY, buat Anda yang lagi cari-cari mobil bekas, yang mirip dengan mobil dinas Menteri SBY itu saat ini sudah banyak dijual bekasnya. Bisa dengan mudah ditemui di marketplace jual-beli mobil bekas, Toyota Crown Royal Saloon saat ini juga dijual murah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dicek di platform jual-beli mobil bekas OLX, Toyota Crown Royal Saloon langsiran tahun 2005 - 2006 misalnya, dijual dengan harga Rp 150 jutaan saja. Dengan harga sedemikian, Anda sudah bisa merasakan ala-ala menjadi pejabat dengan memiliki Toyota Crown Royal Saloon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Toyota Crown Royal Saloon tahun tersebut dapat dikatakan sebagai Crown generasi ke 12. Mobil Toyota Crown Royal Saloon tersebut dibuat antara tahun 2003 hingga tahun 2008. Sementara yang digunakan di era Presiden SBY merupakan generasi ke 13 yakni bikinan tahun 2008 sampai tahun 2012.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Toyota Crown generasi tersebut menggunakan platform S200 dan tersedia dalam varian Royal, Athlete, Majesta dan Hybrid hanya dijual di Jepang, dan model Royal juga dipasarkan di Tiongkok. Di Indonesia Crown Royal Saloon dipakai sebagai mobil menteri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Toyota Crown generasi tersebut juga merupakan Crown terakhir yang resmi dijual untuk umum di Indonesia. Mobil tersebut hadir dengan pilihan mesin 2.000 cc sampai 3.000 cc dengan menggunakan mesin legendaris Toyota dari keluarga 2JZ.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

(OTO) Mirip dengan yang Dipakai Sebagai Mobil Dinas Menteri Era Presiden SBY, Harga Mobil Bekas Toyota Crown Royal Saloon Cuma Segini

Mirip dengan yang Dipakai Sebagai Mobil Dinas Menteri Era Presiden SBY, Harga Mobil Bekas Toyota Crown Royal Saloon Cuma Segini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/anas-ubaningrum-3780148255.jpg" alt="Anas Urbaningrum" width="100%">
<figcaption>Anas Urbaningrum</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anas Urbaningrum bersuara terkait perilaku bekas partainya. Yakni, Partai Demokrat. Suara itu menyangkut polemik penggunaan istana sebagai lokasi pembicaraan koalisi pasca-Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah ketua umum partai. "Banyak yang bertanya ke saya, apakah dulu waktu periode Presiden SBY pernah ada pertemuan partai koalisi di istana? Ya jelas pernah, beberapa kali," kata Anas dalam keterangan tertulis yang dibagikan Sahabat Anas kemarin. Kondisinya pun, lanjut Anas, tidak jauh berbeda. Saat itu, SBY juga pernah tidak mengundang salah satu partai pendukungnya, yakni PKS. "Suasana dan materi pembicaraan tentu tidak saya ceritakan pada kesempatan ini," imbuhnya. Menurut Anas, presiden mengumpulkan partai pendukung di istana merupakan hal yang wajar. Sebab, secara tidak langsung istana menjadi kantor presiden. "Istana adalah kantornya presiden yang memimpin koalisi dari pemerintah tersebut," tuturnya. Sebelumnya, Demokrat mengkritik Jokowi yang membicarakan politik praktis di istana. Hal itu dinilai tidak etis mengingat istana sebagai unsur negara dan bukan milik kelompok tertentu saja. (far/c6/hud)

Anas Urbaningrum bersuara terkait perilaku bekas partainya. Yakni, Partai Demokrat. Suara itu menyangkut polemik penggunaan istana.

Anas Urbaningrum Ikut Tanggapi soal Istana untuk Pertemuan Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/terakhir_bertemu.jpg" alt="DOA BERSAMA: Kader dan pengurus DPC Demokrat Pacitan menghelat doa bersama untuk SBY. (SUGENG DWI N/JAWA POS RADAR PACITAN)" width="100%">
<figcaption>DOA BERSAMA: Kader dan pengurus DPC Demokrat Pacitan menghelat doa bersama untuk SBY. (SUGENG DWI N/JAWA POS RADAR PACITAN)</figcaption>
</figure>Terakhir Bertemu, Bupati Pacitan Sempat Makan Malam dan Nonton Voli Bareng  Seminggu sebelum diumumkan sakit kanker prostat, SBY masih nyetir mobil sendiri ke tempat nonton voli. Selama berobat ke AS, mantan presiden Indonesia itu didampingi putra bungsu, menantu, dan cucu-cucunya.  SUGENG DWI N., Pacitan  ---  KALI terakhir bertemu, Indrata Nur Bayuaji ingat betul betapa bugarnya kondisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka bahkan sempat berdiskusi, makan malam, dan menonton pertandingan klub voli yang dibina mantan presiden Indonesia tersebut.  ”Termasuk kegiatan beliau melukis. Beliau juga menyetir sendiri mobil pribadinya ke tempat nonton voli,” ujar Indrata yang menjabat bupati Pacitan, Jawa Timur, kepada Jawa Pos Radar Pacitan.  Pertemuan itu berlangsung pada 24 Oktober lalu di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor. Hanya berjarak sekitar seminggu dari tersiarnya kabar bahwa presiden dua periode kelahiran Pacitan itu mengidap kanker prostat. ”Saya kaget (mendengarnya, Red),” kata Aji, sapaan akrab Indrata Nur Bayuaji.  Saat ini SBY bertolak ke Amerika Serikat untuk menjalani pengobatan kanker prostat. Persisnya ke Mayo Clinic, dekat Minneapolis, Amerika Serikat. Menurut perwakilan Partai Demokrat, SBY turut didampingi putra keduanya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan sang istri, Aliya Rajasa, serta anak-anak mereka.  Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, SBY dijadwalkan tiba di AS pada Rabu (3/11) siang waktu setempat. ”Beliau berangkat didampingi Mas Ibas dan Aliya beserta anak-anak. Bapak sudah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dengan didampingi tim dokter,” ungkap Herzaky kemarin.  Di kampung halamannya di Pacitan, doa dan dukungan terus mengalir untuk SBY. Kemarin, misalnya, kader dan pengurus DPC Demokrat Pacitan mengadakan doa bersama agar pendiri partai yang identik dengan warna biru itu lekas diberi kesembuhan. ”Ini wujud ikhtiar kami agar Allah SWT segera mengangkat penyakit beliau (SBY),” tutur Ketua DPC Demokrat Pacitan Indartato.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/terakhir_bertemu_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)  SBY lahir di Pacitan pada 9 September 1949 dari pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Ayahnya seorang tentara. Akrab dipanggil Sus oleh orang tuanya, SBY menghabiskan masa kecil hingga remaja di kota di ujung selatan Jawa Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, tersebut. Sebelum masuk ke Akademi Militer di Magelang.  Main musik dan voli merupakan kegemarannya. Sejak masih menjabat presiden, SBY merilis beberapa album. Belakangan, dia juga aktif melukis.  Aji menyebut SBY sebagai sosok yang tegar. ”Semuanya pasti khawatir dan sedih. Itu wajar. Yang penting, sekarang ini doanya,” tegas Aji.  Doa juga terus mengalir dari berbagai kalangan. Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendoakan kesembuhan mantan Presiden SBY. ”Mari kita sama-sama memberikan doa terbaik agar Bapak Susilo Bambang Yudhoyono segera diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya, dan pengobatannya diberi kelancaran,” tutur menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada era Presiden SBY tersebut.  Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengapresiasi dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pengobatan SBY di luar negeri dengan melibatkan tim dokter kepresidenan untuk mendampingi pengobatan SBY di luar negeri. Sebelumnya, SBY menghubungi langsung Jokowi terkait dengan rencananya berobat di luar negeri.  Menurut Muhaimin, hal itu menunjukkan hubungan yang terjaga dengan sangat baik antara Presiden Jokowi dan SBY sebagai mantan presiden. ”Ini tentu menjadi teladan bagi kita semua,” ungkap politikus asal Jombang, Jawa Timur, tersebut.  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD kali terakhir bertemu langsung dengan SBY dalam pemakaman mantan Mensesneg Sudi Silalahi pekan lalu. Keduanya sempat berbincang-bincang sebentar. Saat itu Mahfud belum tahu SBY mengidap penyakit tertentu. Namun, dia mengakui bahwa wajah SBY agak kurang cerah. ”Tapi, saya anggap itu karena dukacita atas wafatnya Pak Sudi, bukan karena sakit. Kita doakan agar Pak SBY segera sembuh,” ujarnya.  Puluhan kader Demokrat di Pacitan yang kemarin menyelenggarakan doa bersama juga berharap demikian. ”Ini wujud ikhtiar kami agar Allah SWT segera mengangkat penyakit beliau (SBY),” tutur Indartato.  Sebelum bertolak ke Amerika, Indartato juga sempat berkomunikasi dengan SBY via WhatsApp. Mantan bupati Pacitan itu turut mendoakan kesembuhan dari kejauhan. ”Saya harapkan doa kita tidak berhenti di sini. Silakan dilanjutkan di rumah masing-masing, terutama setelah salat wajib,” imbaunya.

Doa dan Dukungan Terus Mengalir untuk SBY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Hasto-PII-1.jpg" alt="Hasto PDIP" width="100%">
<figcaption>Hasto PDIP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut pemerintah 10 tahun lalu hanya terlalu banyak rapat namun tidak mengambil keputusan. Sindiran itu pun langsung direspons oleh anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).  Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, yang dimaksud oleh Hasto bukanlah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kata dia, mungkin saja ditujukan presiden-presiden sebelum SBY.  "Tentunya salah sasaran jika ditujukan ke Presiden RI ke-6 Pak SBY. Entahlah jika itu dimaksudkan kepada presiden terdahulu sebelum Pak SBY," ujar Kamhar kepada wartawan, Jumat (22/10).  Kamhar menuturkan, merujuk pada testimoni Jusuf Kalla (JK) yang pernah menjadi Wakil Presiden era SBY dan Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, di erah SBY lebih ringkas, terarah dan cepat mengambil keputusan.  "Kalau zamannya Pak Jokowi, semua soal dirapatkan. Jadi dalam seminggu rapatnya bisa empat sampai lima kali," katanya.  Karena itu, Kamhar menuturkan wajar saja jika kepemimpinan SBY lebih efektif dan lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Kata dia, sejak remaja SBY sudah terbiasa dan terlatih menjadi pemimpin di militer. SBY juga memiliki latar belakang pendidikan yang paripurna, master of art dari Management Webster University Amerika Serikat (AS) dan doktor dalam bidang ekonomi peertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB).  "Jadi dalam hal kepemimpinan, kemampuan pengambilan keputusan, kecepatan dan kualitas keputusan, Pak SBY di atas rata-rata dan ini telah dibuktikan dengan 10 tahun kepemimpinannya telah menghantarkan Indonesia pada banyak capaian dan kemajuan," ungkapnya.  Karena itu, Kamhar menegaskan yang disampaikan oleh Hasto adalah salah alamat jika ditujukan kepada SBY. Sehingga dia meminta Hasto untuk tidak terbuai dalam mimpi-mimpinya.  "Jadi sekali lagi, kalau yang dimaksudkan Hasto adalah Pak SBY, bukan hanya salah alamat. Mungkin Hasto sebelum pemerintahan Pak Jokowi hanya hidup di alam mimpi, tak mengenal realita. Karenanya mengutip dan memodifikasi yang lagi viral dan kekinian di media sosial 'hei Hasto, Bangun, ko tidor terlalu miring, bangun. Nanti ko pe otak juga ikutan miring,'" tegasnya.  Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Jokowi yang turun ke bawah, melihat akar persoalan pokok dari Covid-19 dan kemudian mencari solusi menyeluruh dimulai dari refocusing anggaran. Kemudian kebijakan yang menyeimbangkan antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta terdepan dalam pengadaan vaksin.  Kata dia, Presiden Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Jokowi adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan rapat kabinet terbatas dan kemudian diambil keputusan. Ini berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan.  Menurut Hasto, Jokowi setiap mengadakan rapat selalu mengambil keputusan yang bisa dijabarkan dalam perspektif koordinasi antara pusat dan daerah. Hasto pun menyontohkan saat Presiden Jokowi bersama para pembantunya antara lain Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, sebagai satu kesatuan tim kesatuan tim negosiator sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan vaksin. Dan kemudian tidak hanya itu, bahkan di dalam kerja sama didorong kemampuan nasional untuk mampu memproduksi vaksin.  Dilanjutkan percepatan di dalam melakukan gerakan vaksinasi yang dilakukan seluruh elemen negara, hampir seluruh kementerian, ada yang sangat aktif seperti TNI-Polri, Badan Intelijen Negara yang juga mengambil suatu terobosan vaksinasi door to door. Bahkan, banyak partai politik juga terlibat khususnya PDIP sebagai partai pengusung utama pemerintah.

Elite Demokrat Anggap Sindirian Sekjen PDIP Hasto Salah Alamat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kader-demokrat-ini-ungkap-kemesraan-antara-sby-dan-gatot_m_217519.jpeg" alt="Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat mencium tangan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang buka bersama di Rumah Chairul Tanjung." width="100%">
<figcaption>Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat mencium tangan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang buka bersama di Rumah Chairul Tanjung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo tengah menunjukan kedekatan dengan partai Demokrat. Terbaru ia mencium tangan Ketua Umum partai berlambang bintang mercy itu. Isu jika Gatot tengah melakukan pendekatan politik dengan Demokrat. Menanggapi hal itu, Ketua DPP partai Demokrat bidang Advokasi dan Bantuan Hukum, Ferdinand Hutahaen membeberkan, fakta menarik. Menurutnya kedekatan Gatot dengan partainya bukan kali terjadi kali ini.&nbsp; Jauh sebelum pertemuan di kediaman pengusaha Chairul Tanjung pada Sabtu (2/6) kemarin,&nbsp;Gatot sudah pernah bertemu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perjumpaan itu terjadi sekitar 1 pekan setelah mantan Panglima TNI itu melepas jabatannya di militer. "Pada saat Pak Gatot sudah tidak menjabat Panglima sebetulnya sudah bertemu pak SBY sekitar seminggu setelah beliau tidak menjabat," ungkap Ferdinand kepada JawaPos.com, Minggu (3/6). Meski telah berulang kali bertemu, Ferdinand menyatakan belum ada pembahasan Gatot akan menjadi kader partai. Partai bintang mercy itu juga belum ada upaya mengajak Jenderal bintang 4 itu bergabung dalam kepartaiannya. "Kalau untuk masuk keanggotaan partai belum yah,&nbsp;partai Demokrat tidak pernah mengajak beliau," terang Ferdinand Di sisi lain, Ferdinand mengaku partainya tidak menutup pintu bagi Gatot jika memang imgin berkiprah politik di partai Demokrat. Dia akan menerima kehadiran junior SBY itu dengan senang hati. "Tentu partai Demokrat juga akan membuka pintu lebar-lebar jika Pak Gatot ingin berkiprah di politik nasional melalui partai Demokrat. Jika beliau memutuskan bergabung tentu mekanisme di partai akan kita sampaikan kepada beliau," pungkasnya.

Kader Demokrat Ini, Ungkap Kemesraan antara SBY dan Gatot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-incar-boediono-di-kasus-century-mahfud-md-hukum-harus-ditegakan_m_206513.jpeg" alt="Mantan Ketua MK Mahfud MD meminta kasus Boediono di Century tidak dipolitisasi." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua MK Mahfud MD meminta kasus Boediono di Century tidak dipolitisasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar Mantan Wakil Presiden (wapres) Boediono dijadikan tersangka dalam skandal bank Century. Pasalnya, Boediono yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) diduga terlibat dalam megakorupsi kasus itu. Menanggapi hal itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, tuntutan hakim tersebut merupakan hal lumrah. Pengadilan berhak memerintahkan seseorang menjadi tersangka, dengan syarat dibubuhi dua alat bukti yang cukup. "Biasa saja, artinya pengadilan (boleh) memerintahkan untuk (penetapan) tersangka. Tapi kalau alat bukti cukup, kalau dua alat bukti minimal gak ada, ya tidak bisa," ungkap Mahfud di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (22/4). Menurut Mahfud, dua alat bukti minimal ini nantinya yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis. Jika dari alat bukti ini sudah tidak mencukupi maka penetapan status tersangka tersebut akan sia-sia. "Pengadilan pada akhirnya memvonis berdasarkan alat bukti yang diajukan. Nah kalau alat bukti awal gak ada, ya nanti sia-sia juga dijadikan tersangka. Jadi ya biar diolah sama KPK itu ya," imbuh Mahfud. Sementara itu Mahfud juga meminta agar kasus ini tidak dimanfaatkan untuk situasi politik saat ini. Bagaimanapun kondisinya, hukum harus tetap ditegakkan tanpa dipolitisasi oleh oknum-oknum berkepentingan. "Sebaiknya gak dikaitkan dengan situasi politik sekarang, siapapun yang bertindak dan membuat dorongan-dorongan untuk melakukan penindakan hukum jangan dipolitisasi. Hukum itu harus ditegakan apapun situasi politiknya,&rdquo; tegas Mahfud. Sebelumnya diberitakan, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur membeberkan perihal adanya permintaan dari Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan praperadilan yang dilayangkan MAKI, hakim meminta supaya lembaga antirasuah segera melakukan penyidikan lanjutan atas kasus korupsi Bank Century. Hakim memerintahkan agar KPK segera menetapkan tersangka baru, terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam sengkarut rasuah bailout Bank Century. Di antaranya Gubernur Bank Indonesia kala itu, Boediono. "Dalam surat putusan tersebut adanya perintah termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," terang Hakim Effendi dalam amar putusannya, seperti yang diterangkan Humas PN Jaksel Achmad Guntur, Selasa (10/4).

KPK Incar Boediono di Kasus Century, Mahfud MD: Hukum Harus Ditegakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fee-proyek-e-ktp-mengalir-ke-kantong-mantan-mendagri-era-sby_m_200043.jpeg" alt="Mantan Mendagri di era Presiden SBY Gamawan Fauzi disebut dalam sidang Tuntutan Setya Novanto telah menerima fee proyek e-KTP." width="100%">
<figcaption>Mantan Mendagri di era Presiden SBY Gamawan Fauzi disebut dalam sidang Tuntutan Setya Novanto telah menerima fee proyek e-KTP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali muncul dalam pada sidang tuntutan terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto.&nbsp; Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membacakan tuntutan itu menyebut Gamawan Fauzi diduga menerima fee proyek e-KTP sebesar lima persen. Uang itu dikirim dari PT Sandipala Artha Putra melalui adiknya Asmin Aulia dalam rangka memenangkan Konsorsium PNRI. Pemberian fee kepada Gamawan merupakan hasil pertemuan sejumlah pengusaha yakni Direktur Quadra Solution Anang Sugiana, Andi Agustinus, Paulus Tannos dari Direktur PT Sandipala Arthaputra,&nbsp; Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem dan&nbsp; Direktur Utama PNRI Isnu Edhi Wijaya. "PT Sandipala Arthaputra bertanggung jawab memberikan fee kepada Gamawan Fauzi melalui Asmin Aulia sebesar lima persen dari nilai pekerjaan yang diperoleh," kata JPU di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (29/3). Tak hanya itu, nama Gamawan dalam tuntutan terdakwa Setnov juga disebut sebagai pihak yang perbuatannya untuk memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi dengan menerima pemberian dari proyek e-KTP. "Gamawan Fauzi menerima uang sebesar Rp 50 juta, satu unit Ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Brawijaya III melalui Asmin Aulia," ungkap jaksa. Pemberian ini diduga terkait dengan penetapan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Dimana pada 21 Juni 2011, Gamawan menetapkan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp 5.841.896.144.993,00. Penetapan itu ditindaklanjuti dengan menandatangani kontrak pada 1 Juli 2011. Tak hanya itu, Gamawan juga diduga sebagai pengusul agar proyek e-KTP dibiayai oleh APBN dengan cara mengirim surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Gamawan meminta untuk mengubah sumber pembiayaan e-KTP yang semula dibiayai pinjaman hibah luar negeri menjadi murni APBN. Munculnya nama Gamawan dalam kasus e-KTP tidak hanya sekali ini saja disebut. Sebelumnya pada sidang dakwaan sidang Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana, Rabu 28 Maret 2018, nama Gamawan juga disebut menerima hadiah terkait proyek e-KTP.&nbsp; Selan itu, dalam dakwaan Setya Novanto, dakwaan pengusaha Andi Narogong dan dua mantan pejabat Dukcapil Kemendagri, Irman serta Sugiharto, nama Gamawan ikut juga disebut.

Fee Proyek e-KTP Mengalir ke Kantong Mantan Mendagri era SBY?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/soal-uu-ormas-sby-beri-tiga-catatan-ini-pada-jokowi_m_165531.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat SBY bersama dengan petinggi melakukan konfrensi pers mengenai Perppu Ormas." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat SBY bersama dengan petinggi melakukan konfrensi pers mengenai Perppu Ormas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat memberikan tiga poin catatan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/30/165516/mantan-anak-buah-sindir-sby-soal-perppu-ormas-nyelekit-banget" target="_blank">Perppu Ormas</a> yang sudah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, poin pertama dalam mentukan suatu ormas itu pancasialis atau anti-Pancasila, tidak boleh ditentukan oleh pemerintah, melainkan lewat pengadilan. "Demokrat mengingatkan tidak boleh menentukan ormas A dan B itu anti-Pancasila secara subjektif dan sepihak. Perlu merujuk pada persoalan hukum atau ilegal," ujar SBY dalam konfrensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (30/10). Poin kedua, lanjut SBY, Partai Demokrat tidak ingin ormas yang terbukti anti terhadap Pancasila apabila diberikan sanksi yang sampai menjerat seluruh anggotanya. Terlebih adanya pasal yang mengancam hukuman seumur hidup. "Kalau ancaman seumur hidup. Bayangkan jika ada anggotanya yang tidak tahu. Padahal yang melakukan kesalahan pengurusnya. Jadi Bahwa ini tidak adil," katanya. Sementara poin Ketiga, kata pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur ini menegaskan perlu ada alasan kuat yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pembubaran ormas.&nbsp; Terlebih soal pembubaran ormas tersebut haruslah lewat pengadilan, sehingga dalam hal ini pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. "Kalau misalnya (lewat pen&lrm;gadilan terlalu lama) bisa disederhanakan. Tetapi tidak boleh menghapus akuntabilitas yang berkaitan dengan akuntabilitas," pungkasnya. Sebelumnya, Perppu Ormas resmi menjadi UU, hal itu setelah dalam rapat paripurna DPR dilakukan voting dari masing-masing anggota DPR. Pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, keputusan voting dilakukan karena, tidak ditemui keputusan musyawarah dan mufakat. Fadli pun melihat absensi anggota DPR yang datang sebanyak 445 dari total keseluruhan anggota DPR sebanyak 560 anggota. Setidaknya, sebanyak tujuh fraksi yakni Fraksi Partai Golkar, Nasdem, Hanura, PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan PPP sepakat Perppu disahkan menjadi UU. Jadi didapat 314 anggota yang menerima Perppu tersebut. Sementara ada tiga fraksi yang menyatakan menolak Perppu itu untuk disahkan menjadi UU. Mereka adalah Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Jadi total 131 anggota yang menolak.

Soal UU Ormas, SBY Beri Tiga Catatan Ini pada Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ditanya-soal-ketidakhadiran-sby-di-sidang-tahunan-ini-reaksi-ibas_m_151296.jpeg" alt="Edhie Baskoro Yudhoyono(Ibas)." width="100%">
<figcaption>Edhie Baskoro Yudhoyono(Ibas).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk ketiga kalinya Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak hadir dalam sidang tahunan antara DPR, DPD, MPR dan pemerintah ini. Mulai dari tahun 2015,&lrm; SBY tidak kelihatan batang hidungnya di sidang tersebut. Hanya yang selalu hadir adalah anaknya yakni Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Publik memperkirakan tidak pernah hadirnya SBY itu lantaran, Presiden keempat Megawati Soekarnoputri selalu menjadi tamu istimewa pada sidang tahunan itu. Saat dikonfirmasi&lrm; Ibas mengeluhkan awak media yang selalu bertanya ke dirinya tentang keberadaan sang ayah dalam sidang tahunan ini. "Masa setiap tahun pertanyaannya gitu doang&lrm;," keluh Ibas di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (16/8). Anggota Komisi X DPR ini pun tidak mengetahui alasan sang ayah tidak datang ke sidang istimewa itu. "Enggak tau," katanya. Sekadar informasi, rangkaian acara Sidang akan diawali dengan pembukaan. Kemudian dilanjutkan dengan pidato Presiden Jokowi. Rangkaian akan dimulai pada pukul 09.00 WIB Kemudian pada pukul 10.40 WIB&lrm;, sidang bersama DPR-DPD. Sementara pukul 14.00 WIB direncanakan Presiden Jokowi &lrm;menyampaikan pidato mengenai RAPBN 2018. Sidang tahunan merupakan agenda tahunan dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-72 tahun. Untuk tahun ini, DPD diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah perhelatan tersebut.

‎Ditanya Soal Ketidakhadiran SBY di Sidang Tahunan, Ini Reaksi Ibas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#presiden sby

Berita Terkini