<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/063_1194791384.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - House of Representatives (HoR) atau DPR Amerika Serikat resmi memakzulkan Presiden Donald Trump pada Rabu (18/12) atau Kamis (19/12) pagi WIB. Dalam voting, mayoritas anggota DPR AS yang memang didominasi oleh Partai Demokrat menyetujui pemakzulan Trump.  Sebanyak 435 anggota DPR AS yang didominasi Demokrat, mengikuti voting tersebut. Voting dilakukan dua kali yakni untuk dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres. Dalam dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, hasilnya 230 suara menyatakan Trump memang bersalah. Sedangkan 197 anggota DPR menolak dakwaan tersebut. Sebanyak 8 anggota DPR memilih abstain termasuk satu dari Partai Demokrat yakni Tulsi Gabbard.  Pada voting kedua untuk dakwaan menghalangi Kongres, sebanyak 229 anggota DPR menyatakan bahwa Trump memang bersalah. Sementara, hanya 198 suara yang menolak. Dengan hasil itu, disetujuinya dua dakwaan untuk pemakzulan, Trump resmi dimakzulkan. Dia menjadi Presiden AS ketiga dalam sejarah yang dimakzulkan oleh DPR AS.  Lantas, apakah setelah DPR AS resmi memakzulkan Trump maka dia akan lengser? Belum. Selanjutnya masih dilakukan sidang Senat AS. Dua dakwaan pemakzulan yang disetujui DPR AS dibawa ke Senat AS untuk disidangkan. Sidang Senat AS terkait pemakzulan Trump akan mulai digelar pada Januari 2020.  Dalam sidang Senat AS nanti, dibutuhkan sedikitnya dua pertiga suara dukungan dari Senat AS untuk memakzulkan Trump sepenuhnya alias melengserkan dari jabatannya sebagai Presiden AS. Kans Trump untuk lolos dari pemakzulan sepenuhnya atau lengser masih besar. Maklum saja, Senat AS kebalikan dengan DPR AS. Di DPR AS, Demokrat mendominasi. Sementara itu, di Senat AS, Republik mendominasi. Seperti diketahui, Trump berasal dari Partai Republik. Berdasar itu, ada kemungkinan Trump akan lolos dari pelengseran.  Selain itu, dari sejarah AS, dua Presiden sebelumnya yang dimakzulkan DPR AS, semuanya selamat di Senat. Artinya, mereka tak dilengserkan dari jabatannya sebagai Presiden AS. Dua Presiden yang dimaksud adalah Andrew Johnson (1868) dan Bill Clinton (1998).  Johnson menjadi presiden pertama AS yang menghadapi proses pemakzulan. Dia merupakan presiden ke-17 AS. Proses pemakzulan Johnson dimulai pada 24 Februari 1868. Semua berawal dari keputusannya mencopot Edwin M Stanton dari jabatannya sebagai Menteri Perang pada 1868. Keputusan itu melanggar UU di AS karena tanpa izin dari Senat. Johnson sendiri memecat Stanton pada 21 Februari 1868.  DPR AS lantas melakukan sidang dan dalam voting, sebanyak 126 suara memutuskan Johnson bersalah. Setelah itu, proses pemakzulan dibawa ke Senat dan bersidang dari Maret hingga Mei 1868. Pada 16 Mei 1868, Senat gagal untuk menghukum atau melengserkan Johnson dari jabatannya sebagai Presiden AS. Hanya 19 suara yang menyatakan Johnson bersalah, dan 35 suara menyatakan Jonhson tak bersalah. Dibutuhkan mayoritas dua pertiga suara untuk menghukum Johnson.  Sidang pada waktu itu ditunda dan dilakukan sidang berikutnya pada 26 Mei. Tapi, hasilnya tetap sama. Dua pertiga suara tak terpenuhi. Johnson akhirnya tetap melanjutkan masa jabatannya sebagai Presiden hingga berakhir pada 1869.  Presiden kedua AS yang menghadapi pemakzulan adalah Bill Clinton. Dia merupakan presiden ke-42 AS yang menduduki jabatannya. Clinton menghadapi pemakzulan dengan sejumlah tuduhan yakni skandal keuangan, pelecehan seksual, dan perselingkuhan.  Pemakzulan terhadap Clinton dilakukan pada Oktober 1998. Terdapat 11 alasan yang menguatkan pemakzulan itu. Selanjutnya pada 11 Desember 1998, DPR AS menyetujui tiga pasal pemakzulan untuk Clinton yakni tuduhan kebohongan kepada dewan hakim, sumpah palsu dengan menyangkal perselingkuhannya dengan Monica Lewinsky, dan ketiga menghalangi keadilan. Kemudian pada 19 Desember 1998 Clinton didakwa penyalahgunaan kekuasaan.  Dakwaan-dakwaan itu kemudian dibawa ke Senat AS. Hasilnya, dalam sidang Senat AS pada 12 Februari 1999,  Pada hari berikutnya, pasal keempat disetujui oleh DPR, yaitu tuduhan atas penyalahgunaan kekuasaan kepada Clinton. Pada 19 Desember 1998, DPR mendakwa Clinton karena dua pasal, yaitu sumpah palsu dan menghalangi keadilan. Meski dimakzulkan, Clinton akhirnya lolos setelah melalui sidang di Senat pada 12 Februari 1999. Dia dibebaskan dari dakwaan dan setelah jumlah suara tidak memenuhi syarat dua pertiga untuk melengserkannya. Clinton tetap menjabat sebagai Presiden AS.

Johnson dan Clinton Lolos dari Pelengseran, Bagaimana dengan Trump?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/000_1L95PN.jpg" alt="Donald Trump (AFP)" width="100%">
<figcaption>Donald Trump (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Donald Trump resmi dimakzulkan oleh DPR Amerika Serikat pada Rabu malam (18/12), waktu AS. Trump adalah presiden ketiga yang dimakzulkan dalam sejarah AS.  Dilansir dari laman BBC, Kamis (19/12), DPR menilai bahwa Trump menyalahgunakan kekuasaannya dan kemudian Trump juga dinilai telah menghalangi Kongres dalam penyelidikan. Saat pemungutan suara berlangsung, Presiden Trump sedang berbicara di sebuah rapat umum di Michigan.  Trump dituduhkan 2 pasal. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS untuk sampai pada proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216.  Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi.  Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana senat akan membahasnya tahun depan.  Laman The Guardian menyebutkan, sekitar pukul 20:30 waktu setempat, DPR AS menyerukan pemungutan suara atas dua dakwaan: pertama, penyalahgunaan kekuasaan, yang berasal dari dugaan upaya Trump untuk menekan Ukraina untuk mengumumkan penyelidikan terhadap saingan politik Demokratnya, Joe Biden.  Dan kedua, Trump dinilai menjadi penghalang Kongres, karena dia dituduh menolak bekerja sama dalam penyelidikan pemakzulan, menahan bukti dokumenter dan melarang para asistennya untuk memberikan bukti. Setelah ini, tinggal menunggu pembahasan di level Senat. Donald Trump akan mendapat tempat dalam buku-buku sejarah sebagai presiden ketiga yang dimakzulkan.

Donald Trump Resmi Dimakzulkan DPR AS

presiden ketiga as

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#presiden ketiga as

Berita Terkini

Johnson dan Clinton Lolos dari Pelengseran, Bagaimana dengan Trump?

Donald Trump Resmi Dimakzulkan DPR AS

Download Aplikasi JawaPos.com