<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/2023-07-01T234025Z_28163625_RC2NU1AYI5ZU_RTRMADP_3_FRANCE-SECURITY-SHOOTING-4265002928.jpg" alt="Petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang membakar sebuah mobil saat hari kelima aksi protes menyusul penembakan Nahel di Tourcoing, Prancis, Minggu (2/7)." width="100%">
<figcaption>Petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang membakar sebuah mobil saat hari kelima aksi protes menyusul penembakan Nahel di Tourcoing, Prancis, Minggu (2/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden Emmanuel Macron mendesak pemerintah untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna memulihkan ketertiban di Prancis. Kerusuhan besar melanda selama lima hari berturut-turut, yang dipicu pembunuhan seorang remaja oleh polisi. Menurut laporan BFMTV seperti dilansir dari Antara, pada Minggu (2/7), Macron mengadakan pertemuan di Istana Elysee yang dihadiri Perdana Menteri Elisabeth Borne, Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin, dan beberapa menteri lain. Mereka membahas solusi mengatasi situasi yang sedang berlangsung di negara tersebut. Dalam pertemuan tersebut, dia meminta para menteri untuk terus melakukan segala daya untuk memulihkan ketertiban dan menjamin kembalinya ketenangan. Emmanuel Macron juga menekankan pentingnya meluncurkan penyelidikan secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi yang sedang berlangsung. Macron akan bertemu dengan Presiden Majelis Nasional Prancis Yael Braun-Pivet dan Presiden Senat Gerard Larcher pada Senin (3/7), dilanjutkan dengan pertemuan dengan 220 wali kota yang terdampak protes di Istana Elysee pada Selasa (4/7). Sementara itu, otoritas penegak hukum mengerahkan kendaraan berlapis baja di pusat Kota Marseille untuk mengantisipasi kemungkinan protes baru. Unit polisi khusus juga bertugas di Lyon menyusul protes malam yang menegangkan di kota itu. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sekelompok aktivis sayap kanan berbaris melalui jalan-jalan Lyon dan meneriakkan slogan-slogan seperti Prancis milik Prancis. Protes nasional atas pembunuhan Nahel M, seorang remaja berusia 17 tahun keturunan Aljazair, terus mengguncang Prancis. Hingga malam kelima protes, sebanyak 577 kendaraan dan 74 bangunan dibakar dan 871 kebakaran tercatat di jalan-jalan dan ruang publik lainnya, berdasar data Kementerian Dalam Negeri Prancis. Nahel ditembak dari jarak dekat oleh seorang petugas polisi pekan lalu ketika pemeriksaan lalu lintas di Nanterre, pinggiran Paris, setelah dia mengabaikan perintah untuk berhenti.

Presiden Prancis Emmanuel Macron desak pemerintah untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna memulihkan ketertiban di Prancis

Presiden Macron Minta Ketertiban Dipulihkan di Tengah Kerusuhan Besar Prancis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/000_8TA2G2.jpg" alt="French President Emmanuel Macron, flanked by French Interior Minister Gerald Darmanin, speaks on October 16, 2020, in front of a middle school in Conflans Saint-Honorine, 30kms northwest of Paris, after a teacher was decapitated by an attacker who has bee" width="100%">
<figcaption>French President Emmanuel Macron, flanked by French Interior Minister Gerald Darmanin, speaks on October 16, 2020, in front of a middle school in Conflans Saint-Honorine, 30kms northwest of Paris, after a teacher was decapitated by an attacker who has bee</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron sejauh ini tetap bertahan. Dia lolos dari dua mosi tidak percaya oleh parlemen. Namun, imbas rencana reformasi atau perubahan usia pensiun membuat suhu politik di Prancis memanas.  CNN melaporkan, mosi pertama diajukan kelompok parlemen yang berjuluk LIOT. Kelompok tersebut mewakili sejumlah partai kecil. Hasil voting Senin (20/3), mosi itu mendapat dukungan 278 suara. Hanya kurang 9 suara untuk bisa mencapai angka mayoritas, yaitu 287 suara.  Pekan lalu, pemungutan suara kedua diajukan oleh partai sayap kanan National Rally. Namun, mosi tidak percaya itu kurang mendapat dukungan. Hanya 94 anggota parlemen yang memberi persetujuan. Menurut Ketua Majelis Nasional Yael Braun-Pivet, kegagalan dua pemungutan suara itu menjadi indikator bahwa parlemen juga menyetujui reformasi pensiun.  Meski begitu, para tokoh oposisi akan meminta Dewan Konstitusi untuk meninjau draf RUU sebelum diundangkan secara resmi. Hal itu membuka kemungkinan penolakan terhadap pasal-pasal dalam RUU tersebut jika tidak sejalan dengan konstitusi. Marine Le Pen, pemimpin sayap kanan, sudah mengajukan permintaan itu ke Dewan Konstitusi.  ’’Salah satu kesulitan setelah mosi tidak percaya gagal adalah tidak ada solusi yang jelas untuk krisis politik, atau solusinya sulit ditemukan,’’ ujar Vincent Martigny, profesor politik dari University of Nice.  Selasa (21/3) Macron kembali menegaskan kepada para sekutunya bahwa dirinya berencana tetap mempertahankan pemerintahan, tidak akan membubarkan parlemen, atau menyerukan referendum tentang RUU pensiun. Tiga hal itu adalah tuntutan dari lawan-lawan politiknya. Sebaliknya, dia meminta para pendukungnya untuk memberikan ide dalam 2–3 minggu ke depan. Macron berhadap ada pandangan atas perubahan dalam metode dan agenda reformasi pensiun.  Keputusan pemerintah yang menggunakan kekuatan konstitusionalnya untuk mendorong RUU reformasi pensiun telah mengecewakan banyak legislator. Bahkan menyebabkan kemarahan berupa aksi-aksi massa di jalanan. Senin malam, polisi menangkap 234 orang di Paris. Saat itu massa bentrok dengan petugas keamanan. Beberapa kelompok peserta aksi membakar tempat sampah, sepeda angin, dan berbagai barang lainnya.  ’’Reformasi diterapkan, tapi tidak dianggap sah di mata rakyat Prancis. Itu adalah sumber masalah, kepahitan, dan masih jauh dari penyelesaian,’’ ucap Jerome Jeffre, ilmuwan politik, kepada radio France Inter.  Dampak maraknya demo dan aksi mogok massal, Kota Paris yang dikenal akan kebersihannya belakangan karut-marut. Sampah di mana-mana, aksi vandalisme, serta banyak sisa aksi pembakaran massa. Bentrokan juga terjadi di kota lain seperti Dijon dan Strasbourg. Jalanan di pelabuhan utara Le Havre juga sempat terganggu akibat blokade massa.

Ternyata Presiden Emmanuel Macron Dua Kali Lolos Mosi Tidak Percaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Dubes-Prancis-Bayu-Jawa-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedutaan besar Prancis di Jakarta angkat bicara soal maraknya aksi boikot produk-produk yang terafiliasi dengan negara tersebut. Termasuk di Indonesia. Dubes Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard, mengakui jika boikot bisa merugikan Prancis. Namun, Indonesia juga akan merugi.  ’’Ada 50 ribu pekerja Indonesia yang bekerja di perusahaan Prancis,’’ terangnya saat ditemui di kantor kedutaan besar Prancis hari ini Senin, (9/11). Mereka juga berpotensi merasakan dampaknya bila aksi boikot terus dilakukan. Selain itu, ada potensi dampaknya pula terhadap ekspor, karena produk-produk Prancis yang diproduksi di Indonesia juga merupakan komoditas ekspor.  Di Indonesia, ada kurang lebih 200 perusahaan Prancis yang beroperasi. Karena itu, dia menyebut aksi boikot produk Prancis sebagai tindakan ’menembak kaki sendiri’. Selain itu juga menjadi preseden kurang baik bagi Indonesia yang sedang getol menarik investor.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/11/2020/tiru-turki-massa-demo-minta-indonesia-boikot-produk-prancis/">Tiru Turki, Massa Demo Minta Indonesia Boikot Produk Prancis</a>  Menurut Olivier, aksi boikot itu memang tidak lepas dari mispersepsi atas pemberitaan tentang Statemen Presiden Emmanuel Macron. Karena pada kenyataannya, enam juta penduduk muslim bisa tinggal dengan aman di Prancis, sebagaimana pemeluk agama lain.  Salah satu hal yang disalahpahami adalah, pernyataan Macron yang menyebut separatisme Islamis. Menurut Olivier, Macron tidak menyamakan Islam dengan teroris. Yang dibahas Macron adalah terorisme yang mengatasnamakan agama. ’’Krisis terjadi ketika ada sekelompok orang yang mengklaim mewakili Islam, kemudian melakukan aksi teror,’’ lanjutnya.  Prancis, tutur Olivier, memang bukan negara yang religius. Namun, sekulerisme yang dianut Prancis sejak abad ke-18 melindungi semua pemeluk agama di dalamnya. Dalam hukum Prancis, penistaan terhadap agama apapun tidak bisa dipidana. Yang bisa dipidana adalah tindakan yang mengancam orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BD0jB5iDidY

Dubes Prancis: Boikot Itu Menembak Kaki Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201102-WA0120-1.jpg" alt="Aksi massa di depan Konjen Prancis menyerukan boikot seluruh produk Prancis. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aksi massa di depan Konjen Prancis menyerukan boikot seluruh produk Prancis. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Konsulat Jenderal Prancis di Jalan Mawar, Tegalsari, Surabaya, didatangi berbagai elemen umat Islam pada Senin (2/11). Mereka menuntut permintaan maaf dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Berbagai elemen yang datang berasal dari Jamaah Ansharu Syariah, Muhammadiyah, Hidayatullah, Radio Dakwah Islam, hingga FPI.  Menurut Wali Laskar FPI Surabaya Agus Fachrudin, kedatangan mereka sebagai bentuk kecaman terhadap Macron. Mereka sebagai perwakilan umat Islam mengecam penghinaan yang dilontarkan Presiden Prancis itu.  ”Macron telah menghina umat Islam di seluruh dunia,” tutur Agus.  Sikap pembelaan Macron terhadap majalah Charlie Hebdo juga menjadi masalah. Sebab, majalah tersebut adalah pembuat karikatur Nabi Muhammad.  Agus menganggap, hal tersebut adalah bentuk pelecehan dan bukan bagian dari kebebasan berpendapat. ”Tindakan atau ucapan penghinaan terhadap nabi bukanlah ekspresi kebebasan berpendapat,” tegas Agus.  Sementara itu, Koordinator Aksi Devi Kurniawan mengatakan, terdapat tujuh poin pernyataan sikap dan tuntutan massa aksi yang ditujukan kepada Pemerintah Prancis. Yakni pemboikotan seluruh produk Prancis dan mendukung sikap pemerintah yang telah memperingatkan Macron. ”Presiden Joko Widodo memberikan teguran dan peringatan kepada Macron agar menarik tindakan atau ucapan yang menghina Rasulullah Muhammad SAW,” ujar Devi.  Mereka juga menuntut Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis dengan menarik duta desar di sana untuk sementara waktu. ”Kami juga menuntut Mahkamah Uni Eropa memberikan peringatan dan sanksi tegas kepada Presiden Prancis,” ujar Devi.  Selain itu, massa aksi mendukung sikap negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang telah memberikan peringatan dan seruan memboikot semua produk Prancis dan menuntut presiden Prancis bertanggung jawab dengan cara bijak dan beradab.  ”Kami juga mengajak dan mengimbau kepada seluruh pihak, agar kejadian penghinaan terhadap Rasulullah tak terulang kembali,” kata Devi.  Aksi tersebut sempat memanas. Sebab massa menuntut mobil polisi melindas bendera Prancis. Namun hal tersebut tak digubris petugas.  Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron dituding telah melukai umat Islam. Dia sempat berujar bahwa Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Pemerintahnya akan mengajukan rancangan undang-undang pada Desember untuk memperkuat undang-undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.  Hal itu diperparah dengan kasus seorang guru di Prancis dipenggal seorang remaja Chechnya. Korban menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas seraya berbicara soal kebebasan. Terkait hal tersebut, Macron menyatakan, sang guru dibunuh karena kaum islamis menginginkan masa depan kita. Tak lama kemudian, majalah satir Prancis, Charlie Hebdo menerbitkan ulang kartun Nabi Muhammad. Penerbitan bersamaan dengan persidangan pihak yang diduga terlibat dalam serangan mematikan terhadap majalah tersebut pada 2015 yang menewaskan 12 orang. Macron menyatakan dukungannya kepada penerbitan tersebut. Hal itu membuat umat Islam di berbagai daerah mengecam Macron.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SNUsjFC9vQw&ab_channel=jawapostvofficial

Ratusan Umat Islam Geruduk Konjen Prancis, Tuntut Macron Minta Maaf