<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/11/trump-xi-4268812986.jpg" alt="Donald Trump dan Xi Jinping. (White House - Juan Diego Cano)" width="100%">
<figcaption>Donald Trump dan Xi Jinping. (White House - Juan Diego Cano)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pasar global boleh bernapas lega setelah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kedua pemimpin sepakat menurunkan ketegangan dagang dan memperluas kerja sama ekonomi. Amerika Serikat akan menurunkan tarif impor terhadap produk Tiongkok, sementara Beijing berkomitmen mengurangi kontrol ekspor logam tanah jarang. Keduanya juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya meredakan konflik di Ukraina. Pertemuan kedua pemimpin besar itu berlangsung di Pangkalan Udara Gimhae, Busan, seusai KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Pembicaraan tertutup berlangsung selama 1 jam 40 menit. Meski keduanya tampak akrab saat keluar dari ruangan pertemuan, tak ada pernyataan langsung dari Trump maupun Xi kepada media. "Saya pikir itu pertemuan yang luar biasa," kata Trump di atas pesawat Air Force One dikutip dari AFP. Dia mengungkapkan bahwa Tiongkok akan membeli kedelai dan berbagai produk pertanian Amerika dalam jumlah besar. Selain itu, kedua pihak juga menyepakati perpanjangan pasokan tanah jarang yang merupakan komponen penting dalam industri elektronik. Menurut Trump, kesepakatan ini akan menguntungkan tidak hanya bagi Amerika, tetapi juga bagi perekonomian global.&nbsp;"Pemimpin Tiongkok juga setuju untuk bekerja keras menghentikan aliran opioid fentanyl yang mematikan," katanya. Sebelumnya, Amerika berencana mengenakan tarif 20 persen terhadap fentanyl impor, namun setelah pertemuan tersebut, tarif itu dikurangi menjadi 10 persen. Dia juga menyebutkan bahwa tarif umum terhadap produk Tiongkok kini diturunkan menjadi 47 persen dari sebelumnya 57 persen. Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) Jamieson Greer, seperti dilansir dari Chosun, menyatakan bahwa Tiongkok sepakat mempertahankan pasokan logam tanah jarang dan mineral utama bagi pasar internasional. Dia menilai bahwa perang dagang antara Amerika dan Tiongkok kini memasuki fase resolusi sementara. Di luar isu ekonomi, kedua pemimpin juga menyatakan komitmen untuk mendukung upaya mengakhiri perang di Ukraina. Meskipun topik mengenai Taiwan tidak dibahas dalam pertemuan tersebut. Sebelum pertemuan di Busan, Xi Jinping telah memberikan sinyal positif. NHK melaporkan bahwa Xi sempat memuji Amerika Serikat sebagai negara yang hebat. Pakar keamanan Asia dari Hudson Institute, Kenneth Weinstein, menilai Xi Jinping selama ini sangat berhati-hati dalam kebijakan tanah jarang sehingga Amerika harus mengambil langkah strategis. "Kita tahu bahwa Xi Jinping hidup dalam semacam kepompong informasi. Karena itu penting baginya untuk mendengar langsung dari Presiden Trump mengenai niat Amerika di Asia dan kawasan Indo-Pasifik," ujarnya. Dilansir dari South China Morning Post, Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan bahwa Beijing dan Washington telah mencapai konsensus terkait tarif, kontrol ekspor, dan biaya pelabuhan sejak pertemuan di KTT ASEAN di Malaysia. Gencatan senjata perang dagang yang sebelumnya berlaku hingga Agustus kini diperpanjang selama satu tahun. Selain itu, Amerika Serikat akan menangguhkan penerapan aturan baru terhadap Entity List atau daftar yang diterbitkan oleh Biro Industri dan Keamanan (BIS) Amerika untuk membatasi ekspor dan transfer barang ke entitas asing yang dianggap berisiko bagi keamanan nasional. Washington juga akan menunda selama satu tahun investigasi Pasal 301 yang menargetkan industri maritim, logistik, dan pembuatan kapal Tiongkok. Kedua negara juga berkomitmen untuk meningkatkan investasi bersama. Sementara itu, Tiongkok sepakat bekerja sama dengan Amerika untuk menyelesaikan isu terkait aplikasi TikTok.

Pasar global boleh bernapas lega setelah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Ketegangan Pasar Global Mereda, Trump dan Xi Capai Kesepakatan Baru di Busan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/trump3-2950823842.jpg" alt="Presiden AS Donald Trump tiba di bandara Haneda sebelum beralih ke Marine One di Tokyo, Jepang, pada hari Senin. (Mark Schiefelbein/AP Photo)" width="100%">
<figcaption>Presiden AS Donald Trump tiba di bandara Haneda sebelum beralih ke Marine One di Tokyo, Jepang, pada hari Senin. (Mark Schiefelbein/AP Photo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memantik perdebatan politik di Washington. Dalam pernyataannya di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengaku 'ingin sekali' menjabat untuk masa ketiga, meski Konstitusi AS dengan jelas melarang seseorang terpilih lebih dari dua kali sebagai presiden. "Saya akan senang melakukannya. Angka dukungan saya saat ini yang terbaik sepanjang masa," kata Trump kepada wartawan, Senin (27/10), saat dalam penerbangan dari Malaysia menuju Jepang. Pernyataan tersebut sontak menimbulkan kehebohan di kalangan pengamat politik dan ahli hukum tata negara. Banyak yang menilai, keinginan Trump itu bukan sekadar lelucon politik, melainkan sinyal lanjutan dari ambisinya mempertahankan kekuasaan. Beberapa sekutunya sebelumnya sempat melempar ide 'jalan pintas' agar Trump bisa kembali ke Gedung Putih, salah satunya dengan mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama calon presiden lain yang kelak bisa mengundurkan diri setelah terpilih. Namun, Trump menolak skenario itu. "Saya tidak akan melakukan itu. Terlalu lucu. Saya rasa orang-orang tidak akan menyukainya. Itu tidak benar," ujarnya. Namun para ahli menegaskan, meskipun Trump bersedia, langkah itu tetap melanggar hukum. Pasal ke-12 Amandemen Konstitusi AS secara eksplisit menyebutkan bahwa 'tidak seorang pun yang tidak memenuhi syarat menjadi presiden dapat menjadi wakil presiden'. Dengan kata lain, karena Trump sudah menjabat dua kali, ia juga tak bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Mengutip via Al-Jazeera, Trump, yang kini berusia 79 tahun, dikenal kerap menggoda para pendukungnya dengan wacana 'Trump 2028' dan bahkan memasarkan topi dengan tulisan serupa. Walau sebagian menilai itu hanya gurauan politik, sebagian lainnya melihatnya sebagai uji reaksi publik terhadap ide masa jabatan ketiga. Ketika ditanya apakah dirinya benar-benar tidak menutup kemungkinan untuk kembali mencalonkan diri, Trump menjawab samar: "Apakah saya tidak menutup kemungkinan? Kalian yang bisa menilainya". Ia juga enggan menjawab ketika disinggung apakah siap menggugat secara hukum demi mencalonkan diri lagi. &ldquo;Saya belum terlalu memikirkannya,&rdquo; katanya singkat. Pernyataan kontroversial itu disampaikan Trump di sela rangkaian kunjungan luar negerinya ke Asia. Setelah menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur, ia dijadwalkan singgah di Tokyo sebelum melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan untuk menghadiri forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Dalam kesempatan itu, Trump dijadwalkan bertemu sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping &mdash; pertemuan yang diprediksi akan membahas isu ekonomi dan keamanan regional. Menutup pernyataannya, Trump menyebut dua nama yang dinilainya berpotensi menjadi penerusnya di Partai Republik: Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.&nbsp;"Saya pikir kalau mereka berdua bekerja sama, itu akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi," ucapnya. Komentar Trump kembali menyoroti tren politik personalitas di Amerika Serikat. Dalam sistem demokrasi yang menekankan batasan kekuasaan, keinginan seorang presiden untuk memperpanjang masa jabatannya memunculkan kekhawatiran akan menguatnya kecenderungan otoritarian. Meski peluang hukum untuk Trump menjabat tiga periode hampir mustahil, ucapannya tetap menjadi simbol dari bagaimana politik modern di AS makin didorong oleh figur, bukan oleh prinsip konstitusi.

Trump menyatakan keinginan untuk menjabat kembali meski melanggar Konstitusi, memicu perdebatan politik di AS.

Donald Trump Isyaratkan Ingin Tiga Periode, Abaikan Batas Konstitusi AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/000_1L95PN.jpg" alt="Donald Trump (AFP)" width="100%">
<figcaption>Donald Trump (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Donald Trump resmi dimakzulkan oleh DPR Amerika Serikat pada Rabu malam (18/12), waktu AS. Trump adalah presiden ketiga yang dimakzulkan dalam sejarah AS.  Dilansir dari laman BBC, Kamis (19/12), DPR menilai bahwa Trump menyalahgunakan kekuasaannya dan kemudian Trump juga dinilai telah menghalangi Kongres dalam penyelidikan. Saat pemungutan suara berlangsung, Presiden Trump sedang berbicara di sebuah rapat umum di Michigan.  Trump dituduhkan 2 pasal. Pasal pertama: Penyalahgunaan Kekuasaan, mendapat dukungan 230, dengan 197 politisi House of Representatives. Jumlah minimal dukungan yang diperlukan di DPR AS untuk sampai pada proses pemakzulan Trump ke level Senat adalah 216.  Sementara pasal 2: Menghalangi Penyelidikan Kongres menerima dukungan 229, dalam hasil yang dibacakan Ketua DPR AS Nancy Pelosi.  Trump pun menjadi presiden setelah Andrew Johnson (1868), dan Bill Clinton (1998) yang dimakzulkan di level DPR AS. Setelah ini, tahap selanjutnya dalam proses pemakzulan adalah membawa resolusi tersebut ke level Senat, di mana senat akan membahasnya tahun depan.  Laman The Guardian menyebutkan, sekitar pukul 20:30 waktu setempat, DPR AS menyerukan pemungutan suara atas dua dakwaan: pertama, penyalahgunaan kekuasaan, yang berasal dari dugaan upaya Trump untuk menekan Ukraina untuk mengumumkan penyelidikan terhadap saingan politik Demokratnya, Joe Biden.  Dan kedua, Trump dinilai menjadi penghalang Kongres, karena dia dituduh menolak bekerja sama dalam penyelidikan pemakzulan, menahan bukti dokumenter dan melarang para asistennya untuk memberikan bukti. Setelah ini, tinggal menunggu pembahasan di level Senat. Donald Trump akan mendapat tempat dalam buku-buku sejarah sebagai presiden ketiga yang dimakzulkan.

Donald Trump Resmi Dimakzulkan DPR AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/karding-bahagia-kalau-prabowo-ikuti-gaya-kampanye-trump_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mengaku senang apabila gaya kampanye Prabowo Subianto mengikuti pola Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sebab, Menurut Abdul Kadir Karding, Trump selalu selalau mengumbar hoaks.&nbsp; "Sebagai jubir kampanye Jokowi senang banget kalau Prabowo melakukan gaya yang sama dengan Trump yang suka mengulang-ulang kebohongan, dengan isu yang boombastis," ujar Karding di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (11/10). Menurut Karding, bila&lrm; Prabowo mengikuti seperti Donald Trump maka masyarakat bisa mengetahui. Apa yang diungkapkan adalah kebohongan. Karena masyarakat Indonesia sangat sensitif ketika dibohongi. "Orang Indonesia melihat ada yang berbohong itu pasti berpengaruh. Apalagi seorang pemimpin misalnya menarasikan cerita-cerita bohong. Pasti itu dijadikan ingatan seumur hidup," katanya. Bahkan, Karding juga &lrm;menilai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto adalah calon pemimpin yang suka copy paste alias copas. Hal ini lantaran Prabowo &lrm;mengutip kalimat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memiliki semboyan America First dan Make America Great Again. "Tanggapan saya ini sungguh tidak kreatif copas dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki karakter dan prinsip sendiri," ujar Karding. Lebih lanjut, Karding juga mengatakan, semua pihak boleh belajar atau membangun jaringan dengan bangsa lain. Tapi jangan mencontoh atau menjiplak bangsa lain. "Kalau kita mencontoh Trump besok-besok kelakuan kita, kebijakan kita akan mencontoh Trump dengan kebijakan-kebijakan kontroversial," katanya. Karena itu, menurut Karding, saat ini yang dibutuhkan bukanlah slogan. Melainkan kerja nyata dan berkomitmen menjadikan Indonesia lebih baik ke depan. "Kita butuh kerja nyata. Kalau sekadar slogan semua itu bisa," pungkasnya. &lrm;Sebelumnya, calon presiden Prabowo Subianto mempertanyakan mengapa tidak ada pemimpin Indonesia yang berani berbicara lantang seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memiliki semboyan America First dan Make America Great Again. Prabowo seolah kagum dengan pemimpin negara lain yang berani bicara lantang demi melindungi kepentingan rakyatnya. Tapi tidak ada pemimpin yang berani mengatakan &lrm;hal tersebut. Prabowo lalu mengatakan bangsa Indonesia jangan takut dan memusuhi bangsa lain. Tidak perlu pula membenci bangsa lain. Indonesia menurutnya justru harus terbuka dalam melihat perkembangan dunia. Indonesia tidak boleh sungkan untuk belajar dari negara lain demi memperbaiki kondisi agar lebih baik.&nbsp;

Karding Bahagia Kalau Prabowo Ikuti Gaya Kampanye Trump

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-banjir-jakarta-fadli-zon-presiden-amerika-juga-tak-akan-mampu_m_187253.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fadli Zon" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fadli Zon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno kembali menjadi sorotan. Pasalnya, di usia masa jabatannya yang baru menginjak 4 bulan, kinerjanya langsung diuji dengan musibah banjir. Diketahui, pada kampanyenya, Anies-Sandi pernah berikrar untuk mengatasi banjir dengan berbagai program yang dimilikinya. Salah satu yang paling mencuat yakni, pengelolaan sumur resapan di perumahan warga. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon mengatakan, dirinya tidak menyetujui jika nantinya Anies-Sandi menjadi orang yang paling disalahkan atas musibah banjir ini. Karena, kata Fadli, dengan curah hujan yang begitu besar, siapa pun pemimpinnya akan kesulitan untuk mengatasi kondisi ini. &ldquo;Presiden Amerika juga tak akan mampu&nbsp;untuk mengatasi air bah yang begitu besar, itu kan dari atas, dari langit," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/2). Menurut pandangan Fadli, di usia kepemimpinan yang masih seumur jagung, dirinya menilai Anies-Sandi telah menyediakan solusi terbaik mengenai masalah banjir. Solusi itu, kata Fadli, merupakan langkah yang juga diambil oleh pemerintahan sebelumnya dalam penanganan banjir. Sehingga harapannya, masalah banjir ini akan dapat diselesaikan. "Saya kira dia baru 3 bulan ya, jadi mungkin sudah ada langkah-langkah pemerintah sebelumnya, dan oleh pemerintah sebelumnya dan pemerintah sebelumnya lagi, dan ini berkesinambungan lah," pungkasnya.

Soal Banjir Jakarta, Fadli Zon: Presiden Amerika Juga Tak Akan Mampu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/trump-sebut-yerusalem-ibu-kota-israel-pks-as-sudah-mengusik-islam_m_173294.jpeg" alt="Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel menuai kecaman negara-negara Islam di dunia." width="100%">
<figcaption>Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel menuai kecaman negara-negara Islam di dunia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump lagi-lagi kembali membuat heboh dunia, terutama negara-negara Islam. Kali ini pengganti Presiden Obama itu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. &nbsp; Selain menuai respons tegas dari Presiden Joko Widodo, pernyataan Trump juga mendapat kecaman dari elite politik partai Islam di Indonesia, salah satunya Ketua Fraksi Partai Keadilan Indonesia (FPKS) Jazuli Juwaini.&nbsp; Jazuli mengatakan, pernyataan sepihak Trump sebagai tindakan provokatif yang mengancam kedamaian timur tengah dan merusak perdamaian dan anti penjajahan di seluruh dunia. "Apa yang dilakukan Trump yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan blunder politik Pemerintahan AS. Ini sama saja merusak perdamaian di Timur tengah dan mengusik Islam,&rdquo; kata Jazuli, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12). Menurut Jazuli, tindakan itu sama saja bentuk dukungan terhadap penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Palestina dan sangat melukai seluruh umat Islam dan umat-umat lain yang cinta perdamaian dan kedamaian dunia. &ldquo;Kami pertanyakan apa motif dan tujuannya <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/08/173387/pernyataan-donald-trump-pemuda-muhammadiyah-as-produsen-terorisme" target="_blank">Trump</a> melempar pernyataan itu. Ini telah mengusik umat Islam dunia. Maka Pemerintah AS dan Kedutaannya di Jakarta harus menjelaskan hal itu karena ini persoalan sensitif bagi bangsa Indonesia bahkan dunia," tegasnya. Lebih lanjut, Jazuli yang merupakan Anggota Komisi I DPR ini menerangkan bahwa, Bangsa Indonesia memiliki posisi diplomasi yang jelas dan tegas atas Palestina.&nbsp; Hal itu sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945, Indonesia menentang penjajahan di atas dunia termasuk penjajahan Israel atas atas tanah dan rakyat Palestina. Apalagi, kata Jazuli, pemerintah Indonesia selama ini selalu terdepan dalam mendukung upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina.&nbsp; &ldquo;Fraksi PKS mendukung penuh protes keras Pemerintah RI atas pengakuan sepihak Yerusalem sebagai ibu <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/07/173141/akui-yerusalem-ibu-kota-israel-trump-dinilai-tak-peduli-muslim" target="_blank">kota Israel</a> atas dasar amanat konstitusi, solidaritas sebagai negara muslim terbesar dunia, dan atas dasar kecintaan pada perdamaian dunia dan antipenjajahan" tegas Jazuli. Karena itu, partainya mendesak Trump dan Pemerintah AS untuk menganulir pernyataannya atau pengakuan sepihak itu jika masih ingin dianggap sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jazuli juga bahkan menegaskan, bahwa sudah banyak kajian serta keputusan yang menegaskan Israel tidak memiliki hak atas Yerusalem. Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) bahkan telah mengeluarkan resolusi yang mengecam kegiatan penggalian arkeologi oleh Israel di <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/07/173155/pernyataan-trump-nodai-100-tahun-peringatan-kolonisasi-zionis" target="_blank">Yerusalem</a>. &ldquo;Sudah sangat jelas, apa yang dilakukan Trump sama saja mengabaikan dan melanggar resolusi badan-badan dunia dan mengabaikan upaya perdamaian dan penghormatan atas hak asasi manusia," pungkasnya.   Baca juga berita mengenai Pengakuan Trump&nbsp;atas Yerusalem di: <a href="https://www.jawapos.com/topic/503/ramai-ramai-kecam-pengakuan-trump-atas-yerusalem" target="_blank">Ramai-ramai Kecam Pengakuan Trump atas Yerusalem</a>

Trump Sebut Yerusalem Ibu Kota Israel, PKS: AS Sudah Mengusik Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kebijakan-kontraproduktif-trump_m_106977.jpeg" alt="Ahmad Safril" width="100%">
<figcaption>Ahmad Safril</figcaption>
</figure> HANYA dalam waktu sepekan setelah menjabat presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengeluarkan tiga kebijakan kontroversial. Pertama, pada 23 Januari 2017, Trump menarik AS keluar dari Trans-Pacific Partnership (TPP). Kedua, pada 25 Januari 2017, Trump memerintahkan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko. Ketiga, pada 27 Januari 2017, Trump melarang warga negara Syria, Iraq, Iran, Yaman, Sudan, Libya, dan Somalia memasuki wilayah AS dalam jangka waktu 90 hari.  Tiga kebijakan itu sesungguhnya kontraproduktif bagi AS. Sebab, pertama, keluarnya AS dari TPP akan membuka peluang Tiongkok untuk semakin menancapkan pengaruhnya di Pasifik. Kedua, pembangunan tembok perbatasan membutuhkan dana sangat besar yang menguras keuangan negara. Ketiga, pelarangan masuk AS bagi warga dari tujuh negara mayoritas muslim berpotensi dibalas oleh jaringan teroris.    Trans-Pacific Partnership  Satu dekade terakhir, AS dan Tiongkok bertarung memperebutkan pengaruh di kawasan Pasifik. Kebangkitan ekonomi Tiongkok menjadikan Sang Naga sebagai mitra perdagangan prospektif bagi negara-negara di kawasan tersebut. Hal itulah yang ingin dibendung AS di bawah kepemimpinan Barack Obama dengan menggandeng 11 negara Pasifik bergabung dalam TPP. Namun, kala ratifikasi belum tuntas di semua negara, Trump justru menarik diri dari blok perdagangan itu.  <a target="_blank"></a> Dampaknya, AS kehilangan kepercayaan dari mitra dagang di TPP. Sebagai satu-satunya negara yang telah meratifikasi TPP, Jepang sangat kecewa dengan keputusan Trump. Bagi Jepang, TPP tidak ada artinya tanpa kehadiran AS. Jepang sangat berharap TPP terbentuk karena Negeri Matahari Terbit berkepentingan menghadang laju Sang Naga yang terus menggeliat. Sementara itu, Australia mendorong TPP tetap berlanjut tanpa AS dengan skema &rsquo;&rsquo;12 minus 1&rdquo; dan merayu Tiongkok bergabung.  Meski demikian, Tiongkok tidak akan bersedia bergabung dalam TPP karena negara ini telah menginisiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan seluruh negara anggota ASEAN ditambah Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Seiring dengan hengkangnya AS dari Pasifik, perjanjian multilateral yang digagas Tiongkok sejak 2012 itu bakal berjalan mulus tanpa gangguan. Melalui pengaruhnya di RCEP, Tiongkok akan kembali menjadi primadona kawasan yang memikat. Trump, tampaknya, tidak menyadari bahwa keputusannya menarik AS dari TPP berpotensi memperluas dominasi Tiongkok di kawasan ini.    Tembok Perbatasan  Membangun tembok perbatasan AS-Meksiko yang membentang sepanjang 3.100 kilometer jelas membutuhkan dana sangat besar. Menurut Trump, biaya yang dibutuhkan untuk membangun tembok itu 10&ndash;12 miliar dolar AS. Namun, menurut laporan The Washington Post (27/1), total biayanya bisa mencapai 25 miliar dolar AS. Dari manakah dana sebesar itu didapatkan?  Trump menuntut Meksiko membiayai pembangunan tembok tersebut. Rencananya, Trump memungut dana dari Meksiko melalui tiga cara. Pertama, menaikkan pajak impor Meksiko sebanyak 20 persen. Kedua, mengenakan pajak atas pengiriman uang warga negara Meksiko yang bekerja di AS ke Meksiko. Ketiga, meningkatkan tarif visa bagi warga negara Meksiko yang bepergian ke AS.  Persoalannya, rencana Trump itu ditolak Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto. Karena geram dengan kebijakan tersebut, Nieto bahkan membatalkan pertemuan dengan Trump yang dijadwalkan Selasa lalu (31/1). Di tengah kebuntuan atas pendanaan, Trump tidak dapat berharap banyak dari keuangan negara karena Departemen Keamanan Dalam Negeri hanya memiliki anggaran sebesar 100 juta dolar AS. Karena itu, jika pembangunan tembok perbatasan tetap dipaksakan, keuangan negara sangat mungkin terkuras dan hal ini jelas merugikan AS.    Pelarangan Imigran  Perintah eksekutif Trump bertajuk &rsquo;&rsquo;Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry to the United States&rdquo; dimaksudkan untuk menghadang masuknya jaringan teroris ke wilayah AS. Namun, faktanya, aturan itu juga diberlakukan kepada semua warga tujuh negara mayoritas muslim yang ditargetkan, tak peduli mereka terlibat terorisme maupun yang berstatus pengungsi dan pemegang kartu hijau. Kebijakan tersebut sangat diskriminatif dan tidak adil.  Meski Gedung Putih menyatakan kebijakan itu tak terkait agama, sulit untuk tidak mengatakan Trump sedang mewujudkan janji kampanyenya untuk melarang muslim masuk ke AS. Permasalahannya, sejarah menunjukkan serangan teroris dipicu oleh ketidakadilan global yang diciptakan AS di berbagai wilayah. Invasi AS ke Afghanistan (2001) dan Iraq (2003) dibalas oleh jaringan teroris melalui serangan bom di Madrid (11/3/2004) dan London (7/7/2005). Keterlibatan AS dan sekutunya dalam konflik Syria dibalas ISIS melalui pemenggalan kepala jurnalis AS James Foley (19/8/2014) dan pekerja kemanusiaan Inggris David Haines (13/9/2014).  Mencermati fenomena itu, kebijakan diskriminatif Trump dikhawatirkan dibalas melalui aksi kekerasan atas nama agama di berbagai kawasan dunia. Kekhawatiran kian merebak jika tindakan balasan itu lantas dijadikan alasan pembenar bagi Trump untuk menerapkan kebijakan lebih keras. Apabila aksi saling balas ini terjadi, masa depan perdamaian dunia bakal terancam. (*)     *Pengajar sistem politik Amerika Serikat di Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga

Kebijakan Kontraproduktif Trump