<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PRESIDEN-JOKOWI-17.jpg" alt="Isu jabatan masa Presiden Jokowi menjadi tiga periode kembali mencuat. Golkar memastikan Jokowi tidak pernah memberi arahan." width="100%">
<figcaption>Isu jabatan masa Presiden Jokowi menjadi tiga periode kembali mencuat. Golkar memastikan Jokowi tidak pernah memberi arahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi untuk tiga periode kembali menghangat. Partai Golkar langsung menyebut jika Jokowi tak pernah memberi arahan apapun soal itu. Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Muhamad Suryawijaya memastikan itu. Dia tahu betul jika Jokowi tidak pernah menghembuskan isu tiga periode kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. "Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan arahan kepada Partai Koalisi yang ada di pemerintahan. Termasuk kepada pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk memperpanjang atau menambah periodesasi jabatan presiden," kata Suryawijaya kepada awak media, Jakarta (28/10). Menurut Suryawijaya, Presiden Jokowi selalu menekankan komitmennya untuk menjalankan amanah konstitusi kepada seluruh partai koalisi. "Yang selalu disampaikan Presiden Jokowi terkait hal tersebut adalah tegak lurus pada konstitusi yaitu UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden selama 2 periode," ujarnya. Di sisi lain, Suryawijaya mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak menghembuskan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pasalnya, kata Suryawijaya, yang paling penting adalah, dalam situasi politik menjelang Pemilu 2024 diharapkan para elit untuk menjaga kondusifitas keadaan. Supaya tidak memperkeruh suasana. "Berbicara dengan fakta adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Mari ajak masyarakat membicarakan tentang visi misi damau dibawa kemana Indonesia kedepan," ucapnya.

Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi untuk tiga periode kembali menghangat. Partai Golkar langsung menyebut Jokowi patuh konstitusi

Golkar Pastikan Jokowi Tak Pernah Beri Arahan Perpanjang Masa Jabatan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/Presiden-Jokowi-sedang-menghadiri-festival-LIKE-instagramcom_jokowi-1976641197.jpg" alt="Isu Jokowi Presiden 3 periode kembali mencuat. Di internal PDIP terjadi beda pendapat." width="100%">
<figcaption>Isu Jokowi Presiden 3 periode kembali mencuat. Di internal PDIP terjadi beda pendapat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Isu jabatan Presiden tiga periode kembali mencuat. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Sekjen Hasto Kristiyanto justru memiliki pandangan yang berbeda terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Soal perpanjangan jabatan, Puan menegaskan bahwa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah meminta untuk masa jabatannya diperpanjang menjadi tiga periode. Puan juga membantah bahwa, putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto, lantaran PDIP menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. "Tidak, tidak pernah setahu saya (bahas masa jabatan Presiden tiga periode). Tidak pernah beliau (Presiden Joko Widodo) meminta untuk perpanjangan 3 periode. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi jabatan Presiden itu adalah dua kali, 5 (tahun) kali 2 (periode), 10 tahun," kata Puan usai rapat bersama tim pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden di Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. Menurut Puan, PDIP telah menentukan sikap untuk menolak usulan masa perpanjangan presiden menjadi tiga periode. "Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa? Waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode," jelas Puan. Di sisi lain, Hasto memiliki pandangan berbeda dengan Puan Maharani. Menurutnya, soal usulan itu, ia mengklaim pernah mendengan hal itu atas permintaan dari 'Pak Lurah'. "Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saya sedang nyekar di Makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," ujar Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Oktober 2023. Kemudian, Hasto pun menyatakan, PDI Perjuangan secara tegas tunduk kepada konstitusi dan tak menerima hal itu. PDIP tak ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. "Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu," tutur Hasto.

Isu jabatan Presiden tiga periode kembali mencuat. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Sekjen Hasto justru memiliki pandangan berbeda

Puan dan Hasto Beda Pandangan soal Isu Jokowi Tiga Periode

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/28/JKT-Special-Remarks-Menteri-Investasi-MIFTA-4-1226912302.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, memberikan Special Remarks, saat BNI Investor Daily Summit 2023 hari ke-2, Plenary Season: Economic Growth through Green Investments, di Hutan Kota by Plataran, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, memberikan Special Remarks, saat BNI Investor Daily Summit 2023 hari ke-2, Plenary Season: Economic Growth through Green Investments, di Hutan Kota by Plataran, Jakarta.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui, dirinya yang pertama kali menyampaikan aspirasi penundaan pemilu dan masa jabatan presiden diubah menjadi 3 periode. Bahlil pun menegaskan tidak pernah diperintah oleh siapapun saat menyuarakan hal itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013168286/paulo-victor-tinggalkan-persebaya-surabaya-ke-deltras-fc">Paulo Victor Tinggalkan Persebaya Surabaya ke Deltras FC?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tiga periode katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong soal isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun," kata Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Penerus Negeri di The Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil menyampaikan, ide itu muncul di benaknya sebagai respon atas hasil survei lembaga survei nasional Indikator Politik Indonesia. Menurutnya, ide itu kayak dikaji kebermanfaatannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013168292/hut-ke-24-kkp-dorong-pertumbuhan-industri-ikan-hias-dengan-fasilitasi-modal-usaha">HUT Ke-24, KKP Dorong Pertumbuhan Industri Ikan Hias dengan Fasilitasi Modal Usaha</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus silakan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atasa dasar itu, Bahlil mempertanyakan bila ada pihak yang masih mempertanyakan ide presiden 3 periode tersebut. Dia memastikan ide itu diawali darinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013168282/jelang-pemilu-2024-polri-ajak-masyarakat-ciptakan-keamanan-dan-kenyamanan-bersama-jelang-pilpres">Jelang Pemilu 2024, Polri Ajak Masyarakat Ciptakan Keamanan dan Kenyamanan Bersama Jelang Pilpres</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada ya yang bicara bahwa 3 periode itu dari seseorang. Jadi teman-teman kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia. Bukan siapa-siapa," pungkasnya.</div>

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui, dirinya yang pertama kali menyampaikan aspirasi penundaan pemilu

Bahlil: Wacana Presiden 3 Periode Saya yang Sampaikan Tanpa Diperintah Siapapun!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Xi-Jinping-1-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok yng dimulai pada Minggu (17/10) diperkirakan akan memperkuat posisi Presiden Xi Jinping dalam sejarah di antara para pemimpin tinggi Tiongkok. Salah satu agenda akanada pertemuan delegasi di Beijing yang diharapkan memberinya lampu hijau untuk masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai sekretaris jenderal partai. Otomatis menjadi presiden Tiongkok kembali.  Namun, Xi Jinping dinilai menghadapi beberapa tantangan ekonomi yang paling sulit dalam 30 tahun terakhir. Produk domestik bruto (PDB) Tiongkok diperkirakan jalan di tempat antara 2 hingga 3 persen. Angka yang merupakan penurunan nyata dibandingkan 6-7 persen selama dekade terakhir.  Sebagian besar disebabkan kebijakan ketat pemerintah nol Covid-19 yang telah memperlambat industri penting seperti manufaktur yang sempt terhenti selama pandemi. Tiongkok sekarang menjadi salah satu dari sedikit negara yang tersisa di dunia, di luar Korea Utara, yang bertahan dengan penguncian dan karantina sebagai cara untuk mengatasi wabah.  Pasar properti di Tiongkok juga terjun bebas menurut analis. Di samping itu, Tiongkok juga berjuang menghadapi isu hak asasi manusia di Tibet, Hongkong, dan Xinjiang, menurut jajak pendapat oleh Pew Research Center yang berbasis di AS.  "Terlepas dari tantangan-tantangan ekonomi ini, Xi tetap mengendalikan dengan kuat," kata Direktur analisis di Center for Advanced China Research yang berbasis di Amerika Serikat, Brock Erdahl.  “Beberapa bulan terakhir sangat sulit bagi Tiongkok, tetapi kesengsaraan domestik dan asing baru-baru ini tampaknya tidak membayangi Kongres Partai ke-20,” katanya kepada <a href="https://www.aljazeera.com/news/2022/10/16/whats-on-the-agenda-for-chinas-communist-party-congress?_gl=1*1p4swua*_ga*ZTFEX3hMSTNmUUg4SzhYcDVud3h6SmVSTEMyR2VzTmpON05BS1JtdWFFOFp2WGFlZGx3ZlRFeXp3SjZxNGhFSQ">Al Jazeera</a>.  Ia menilai Xi Jinping tampaknya tidak menghadapi tantangan serius untuk memegang kekuasaan politik dan bahkan tampaknya mempertahankan dukungan dari sebagian besar elite Partai. Berdasar itu, Xi hampir pasti akan mengamankan masa jabatan ketiga.  Pemimpin berusia 69 tahun itu telah mengonsolidasikan kekuasaannya atas lembaga-lembaga penting seperti militer dan polisi sambil juga menyingkirkan saingannya melalui kampanye anti-korupsi yang luas. Xi sudah melakukan sapu bersih menjelang kongres terhadap pejabat korup dan yang tak setia kepadanya.

Ekonomi Menurun Tak Bakal Halangi Xi Jinping jadi Presiden 3 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Xi-Jinping-CNN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Komunis Tiongkok (PKT) membuka kongres pada Minggu (16/10). PKT memiliki lebih dari 96 juta anggota. Presiden Xi Jinping disebut-sebut bakal ditetapkan sebagai presiden 3 periode.  Sebelumnya Tiongkok memiliki sosok pemimpin dengan kekuasaan kuat dalam sejarah yakni Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan Jiang Zemin. Namun, sejumlah pengamat berpendapat bahwa hanya Mao, Deng, dan Xi Jinping yang layak dianggap sebagai pemimpin yang benar-benar hebat.  Pada pekan ini agenda Kongres digadang-gadang akan menunjuk Xi sebagai presiden untuk masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Partai disebut akan mengakui dia sebagai pemimpin partai terkuat sejak Mao, yang memerintah selama 27 tahun hingga meninggal pada 1976.  “Semua orang diam,” kata pengamat Xuezhi Guo, penulis The Politics of the Core Leader in China.  “Hampir tidak ada oposisi atau checks and balances dalam kepemimpinan partai lagi,” tambah Guo yang juga seorang profesor ilmu politik di Guilford College di Amerika Serikat, mengatakan kepada <a href="https://www.aljazeera.com/news/2022/10/17/is-xi-jinping-chinas-new-mao">Al Jazeera</a>.  Menurutnya anggota partai saat ini, veteran partai, dan militer juga kuat. “Ketika pemimpin inti terbentuk, sangat sulit bagi kekuatan apa pun dalam kepemimpinan partai untuk menahan kekuatan pemimpin inti begitu posisinya ditetapkan,” jelasnya.  Xi tidak diragukan lagi akan ditunjuk sebagai presiden untuk masa jabatan ketiga. "Dan, kali ini dia jauh lebih kuat, jauh lebih kuat," tegasnya.  Menurutnya di sinilah letak bahaya bagi pemimpin paling dominan Tiongkok beberapa dekade. "Tidak ada yang berani menantang atau mengkritik Xi," kata Guo.  "Ketika Xi memasuki masa jabatan ketiganya dan dirinya dikelilingi dengan tim pejabat setia yang lebih muda dan dipilih sendiri, keheningan itu hanya akan semakin dalam," imbuh Guo.  Menurut Guo, perbandingan yang dibuat antara Mao dan Xi seharusnya memberikan pelajaran. “Mao membuat kesalahan dalam lompatan jauh ke depan. Tidak ada seorang pun yang mampu meyakinkannya. Tidak ada yang bisa menantang dia saat itu," jelasnya.

Penerus Mao Zedong, Posisi Xi Jinping Presiden 3 Periode Makin Menguat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/puan6.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani. Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta publik termasuk elite politik untuk menghentikan isu polemik penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan pemilu serentak dilaksankan pada 14 Februari 2024.  “Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa presiden sudah menyatakan bahwa proses tahapan pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan yaitu pemilu tetap akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024,” kata Puan usai membuka bazar persatuan istri anggota (PIA) DPR di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4).  Pernyataan Presiden Jokowi tersebut, kata Puan, menunjukkan tidak ada lagi penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Karenanya, energi bangsa tidak perlu lagi dihabiskan untuk mempermasalahkan lagi soal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.  “Jadi saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya, kita sudahi saja. Kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu,” tegas Puan.  Puan menegaskan, sudah waktunya semua pihak mempersiapkan tahapan Pemilu Serentak 2024. Apalagi, KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 sudah dilantik sehingga bisa mulai bekerja mematangkan persiapan pemilu baik tahapan, jadwal, program hingga anggaran Pemilu 2024.  “KPU dan Bawaslu baru juga sudah mulai melaksanakan rapat-rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang ada,” ujar Puan menandaskan.

Sikap Jokowi Sudah Jelas, Puan: Sudahi Polemik Penundaan Pemilu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220412-WA0000.jpg" alt="Foto: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan temui massa aksi ujuk rasa dari BEM UI (foto: istimewa)" width="100%">
<figcaption>Foto: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan temui massa aksi ujuk rasa dari BEM UI (foto: istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melakukan unjuk rasa di Balai Sidang UI, Depok karena kehadirian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.  Mereka menolak keras atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI dan penundaan penyelenggaran Pemilu 2024 mendatang.  Luhut saat mendatangi massa BEM UI yang melakukan ujuk rasa, mengklaim tidak pernah mengusulan agar jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI bisa diperpanjang.  "Siapa yang bilang saya minta supaya presiden tiga periode. Saya tanya siapa?" tanya Luhut kepada massa BEM UI di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/4). "Kita baca di media Pak," timpal peserta aksi.  Luhut pun meminta agar mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI bisa menelaah yang ia sampaikannya tersebut. Pasalnya dia menyebut tidak pernah mengusulkan perpanjangan jabatan kepala negara.  "Kalau kau baca dari media, ya dengar dari saya dong, saya enggak pernah bilang begitu. Dengerin ya, dengar jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan Presiden tiga periode, enggak pernah," tegas Luhut.  Luhut juga menegaskan, yang ia sampaikan adalah adanya aspirasi dari masyarakat yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya.  "Yang pernah saya katakan banyak di bawah (masyarakat-Red) itu minta pemilu di tunda. Apa salah? Kamu (massa BEM UI) ngomong gini salah, enggak kan?" ungkapnya  Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.  "Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-maca adari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta," kata Luhut.  Luhut menuturkan, dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul 'kecebong' dan 'kampret'.  Bahkan Luhut mengungkapkan dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024. Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun.

Temui Massa Aksi, Luhut Bilang Begini Soal Wacana Presiden 3 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Demo-Mahasiswa-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (28/3/2022). Dalam aksinya para mahasiswa tersebut menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga p" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (28/3/2022). Dalam aksinya para mahasiswa tersebut menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BEM Nusantara meminta para menteri Kabinet Indonesia Bersatu aktif berkomunikasi lebih baik lagi ke masyarakat. Khususnya menghadapi polemik bangsa saat ini, seperti kenaikan BBM hingga masa jabatan presiden tiga periode.  Koordinator Advokasi dan Gerakan Nasional BEM Nusantara, Akhmad Faizin mengatakan, rangkaian polemik tersebut hadir lantaran para menteri tidak aktif berkomunikasi ke masyarakat.  “Terkait kenaikan BBM, bahan pokok, PPN 11 persen, hingga masa jabatan tiga periode ini diakibatkan karena kurangnya komunikasi kepada rakyat. Sehingga semuanya menjadi gaduh,” ujar Faizin, dikutip Minggu (10/4).  Faizin menilai, pemerintah sudah membuat kebijakan itu berdasarkan kajian dan analisa. Namun, kata Faizin, pemberlakuannya terkesan tiba-tiba.  “Padahal setiap kebijakan yang dibuat sudah melalui kajian dan analisis yang baik. Namun, hal ini tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat,” jelasnya.  Sementara, Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Ridho Alamsyah pun meminta para menteri terkait aktif berkomunikasi ke masyarakat. Terlebih di era digital seperti saat ini.  “Karena di era digital ini sangat mudah untuk berbagi informasi dan komunikasi ke masyarakat. Hal itu seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para menteri,” kata Ridho.

BEM Nusantara Minta Menteri Jelaskan Kenaikan BBM-Jabatan 3 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jokowi-ANtara.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh kepentingan politik menjelang Pemilu 2024. Jokowi menegaskan, Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024.  "Mendengar perhelatan demokrasi politik ini biasanya suhu menghangat. Tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat," kata Jokowi, Minggu (10/4).  Menurut Jokowi, masyarakat perlu diberi penjelasan bahwa Pemerintah tidak melakukan upaya penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.  "Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan jelas, semuanya tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024, ini perlu di jelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi, situasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa Pemerintah, tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden tiga periode," ucap Jokowi.  Kepala negara tak menginginkan, masyarakat berspekulasi bahwa Pemerintah berupaya melakukan penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Dia menegaskan, Pemerintah dan KPU menyepakati Pemilu akan digelar 14 Februari 2024.  "Kita telah sepakat, Pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024 jelas semuanya," tegas Jokowi.  Jokowi juga menyampaikan, setelah pelantikan komisioner KPU 2022-2027 akan segera melakukan tahapan Pemilu. Menurutnya, tahapan Pemilu akan dimulai pada Juni 2022.  "Tahapan Pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022 di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai, memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara. Kemudian, 12 April nanti KPU dan Bawaslu berada 2022-2027 akan kita lakukan," pungkas Jokowi.

Tepis Isu Penundaan Pemilu, Jokowi Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2021-08-25-at-16.40.32.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Partai Bulan Bintang (PBB) menilai wacana penundaan pemilu hingga wacana presiden 3 periode yang dilontarkan beberapa menteri dan ketua umum partai koalisi tidak sepatutnya memperkeruh suasana.  Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor menyataan, saat ini pemerintah sedang fokus dalam meningkatkan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19. Seharusnya, para pembantu presiden tidak menambah kacau stabilitas politik.  ”Dalam konstitusi, pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali dan jabatan presiden hanya 2 periode. Ini yang harus kita taati, jangan membuat gaduh dengan melempar bola panas tentang wacana penundaan pemilu. Itu sudah melanggar konstitusi,” tegas Sekjen Afriansyah Noor yang akrab disapa Ferry itu, Minggu (10/4).  Dia menegaskan, para menteri dan partai pengusung seharusnya bahu-membahu ikut serta memberikan solusi yang baik kepada presiden, bukan membebani presiden dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu.  ”Sekarang ini lagi krisis minyak goreng dan BBM naik. Nah, gimana para pembantu presiden ini memberikan solusinya, jangan memperkeruh suasana dengan melempar isu penundaan pemilu,” ujar Afriansyah Noor.  Akibat wacana tersebut, menurut dia, masyarakat maupun netizen di media sosial terbelah menjadi dua kubu. Ada yang mendukung dan menolak penundaan pemilu. ”Ini kan seperti mengadu domba rakyat sendiri,” tutur Afriansyah Noor.  Bahkan, di beberapa wilayah, mahasiswa pun ikut turun melakukan aksi penolakan penundaan pemilu dan presiden 3 periode.  Afriansyah Noor berharap, presiden bisa mengambil sikap tegas tentang kisruh yang sedang bergulir ini agar stabilitas negara terjaga. Serta segera me-reshuffle kabinet.  Sebab, kata Ferry, kabinet yang sekarang kurang produktif, khususnya bidang ekonomi. ”Mungkin perlu adanya reshuffle kabinet, terutama di bidang ekonomi. Karena kabinet sekarang seperti bekerja untuk diri sendiri, bukan untuk presiden,” ucap Afriansyah Noor.  ”Saya mengimbau masyarakat dan mahasiswa agar tetap menyalurkan aspirasinya dengan damai, tenang, dan aman, apalagi ini bulan Ramadan. Semoga rakyat tetap bersatu bisa atasi dan keluar dari kesulitan ekonomi dan politik,” tambah dia.

Partai Bulan Bintang Ingatkan Partai Koalisi Tak Perkeruh Suasana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#presiden 3 periode

Berita Terkini