<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/tas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Barang bekas atau preloved merek ternama memang masih jadi primadona. Bagaimana tidak, pencinta fashion tak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak tapi bisa mendapatkan barang original dan sangat layak pakai. Salah satu tempat yang biasanya menjadi inceran para pencinta barang preloved adalah bazar. Selain banyak pilihan, Bazar juga memiliki seller terpercaya yang sudah dikurasi. Sehingga pembeli bisa tenang tanpa takut tertipu barang palsu. Seperti yang dilakukan Senayan Preloved Branded Centre (SPBC), pusat belanja barang fashion sekaligus komunitas preloved luxury original terbesar di Indonesia yang berada di Senayan Trade Centre (STC). Merayakan ulang tahun ke-3. Senayan Preloved Branded Centre (SPBC), pusat belanja barang fashion sekaligus komunitas preloved luxury original terbesar di Indonesia yang berada di Senayan Trade Centre (STC) Jakarta, kini merayakan ulang tahunnya yang ke-3, SPBC menyelanggarakan bazar preloved luxury yang original dan bergaransi. Berlangsung di Grand Indonesia hingga 14 Desember 2025, bazar ini menghadirkan 90 member dengan pilihan barang-barang preloved terjamin. Bazar SPBC menghadirkan berbagai brand fashion ternama dunia seperti Chanel, Hermes, Gucci, Dior, Louis Vuitton, Prada, Loevve, Balenciaga, Fendi, Goyard, dan masih banyak lainnya. Barang yang dihadirkn pun beragam&nbsp;mulai dari tas, aksesoris penunjang fashion, jam tangan, baju-baju streetwear, perhiasan, servis bagspa, dan batik. Chathlea Agustine selaku Direktur Utama Senayan Preloved Branded Centre, mengungkapkan, semua barang berasal dari 90 lebih member yang sudah dikurasi oleh tim management SPBC. Dalam menghadapi tantangan menjual barang luxury di tengah ekonomi saat ini, manajemen SPBC menekankan kekuatan komunitas memiliki peran penting. Chathlea Agustine memaparkan bahwa masyarakat sudah semakin aware dan tidak malu lagi menggunakan barang preloved. Sebab mereka mengerti bahwa barang original preloved memiliki nilai jual kembali.&nbsp; Untuk bazar, nanti akan ada diskon hingga 70 persen, booth layanan jual putus untuk pengunjung yang ingin menjual preloved luxury. Bahkan promo cicilan 0 persen hingga 12 bulan dan cashback hingga 1 juta Rupiah dengan transaksi menggunakan kartu kredit dari salah satu Bank terbesar di Indonesia. Pengunjung pun bisa menikmati sejumlah rangkaian acara hiburan selama bazar. Antara lain talkshow seputar barang luxury dengan narasumber dari Lesca Gadai Premium, penampilan akustik, hingga acara puncak hari ulang tahun SPBC yang jatuh pada &nbsp;Jumat, 12 Desember 2025 dengan menggelar syukuran bersama tim internal SPBC dan semakin dimeriahkan dengan penampilan DJ Una. Diungkapkan Vivian Bong selaku Ketua Senayan Preloved Branded Centre Community 2025-2027, hal utama yang membedakan bazar SPBC dengan acara serupa yakni jaminan kredibilitas seller kepada konsumen. &ldquo;Kami memberikan jaminan uang kembali (Money Back Guarantee) tak terbatas waktu jika tas terbukti palsu. Komunitas kami tidak hanya melindungi penjual, tetapi juga pembeli,&rdquo; paparnya.

Pencinta fashion tak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak tapi bisa mendapatkan barang original dan sangat layak pakai.

Berburu Preloved Luxury Fashion, Mulai dari Tas Hingga Perhiasan Merek Ternama Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/37_ber-1266619568.jpg" alt="PERPANJANG UMUR BARANG: Pengunjung memilih pakaian preloved dalam event di Gading Serpong, Minggu (23/11). (M. ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PERPANJANG UMUR BARANG: Pengunjung memilih pakaian preloved dalam event di Gading Serpong, Minggu (23/11). (M. ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Indonesia memiliki masalah serius soal limbah fashion. Menurut data Kementerian Ekonomi Kreatif, dari 33 juta ton tekstil yang diproduksi di Indonesia, sekitar 1 juta ton tekstil berakhir menjadi limbah. Di tengah kesadaran pentingnya gaya hidup keberlanjutan (sustainable living), lahirlah Joli Jolan dan BersalingSilang. SALAH satu metode untuk memperpanjang umur barang adalah menjualnya kembali (preloved) atau mendonasikannya. Inilah yang coba difasilitasi BersalingSilang. Komunitas itu menggelar inisiasi barter pakaian, tas, sepatu, hingga buku yang sudah digunakan (preloved), namun kondisinya masih layak. Minggu (23/11) lalu, bertempat di Carstensz Mall, Gading Serpong, Tangerang, masyarakat bisa menukar barang layak pakai tanpa melibatkan uang. Itu merupakan konsep pasar barang bekas yang kian digemari di tengah kesadaran pentingnya gaya hidup keberlanjutan (sustainable living). &rdquo;Tujuan utama kami adalah mengurangi pemborosan dan memberikan kesempatan bagi barang-barang yang tidak terpakai untuk mendapatkan pemilik baru yang membutuhkannya,&rdquo; kata Danies Almas Thifal, volunter sekaligus juru bicara BersalingSilang. Setiap peserta yang datang membawa maksimal lima barang untuk ditukar. Barang-barang itu kemudian dikategorikan, mulai pakaian, buku, hingga mainan. Setiap barang yang diterima mendapatkan satu token, yang bisa digunakan untuk menukar barang lain. BersalingSilang lahir pada Maret 2023. Tidak ada uang yang terlibat dalam transaksi, hanya saling tukar barang yang masih berguna. &rdquo;Kami batasi lima barang per orang untuk menjaga efisiensi acara agar tidak memakan waktu terlalu lama,&rdquo; lanjut Danies. Sebelumnya, peserta bisa membawa hingga tujuh barang. Tetapi, aturan itu diubah karena memakan waktu lama untuk pengecekan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/25_ber_2-2212335981.jpg" alt="MELEWATI KURASI: Setiap peserta dapat membawa maksimal lima barang untuk ditukar setelah dicek kelayakannya. (M. ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MELEWATI KURASI: Setiap peserta dapat membawa maksimal lima barang untuk ditukar setelah dicek kelayakannya. (M. ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Barang-barang yang tidak menemukan pemilik baru akan dipilah untuk didonasikan kepada pihak ketiga yang membutuhkan. Selain itu, komunitas memastikan bahwa barang-barang yang tidak terpakai bisa didaur ulang dengan cara yang tepat. BersalingSilang dimulai sebagai komunitas di platform Instagram dan Telegram dengan tujuan utama mengedukasi masyarakat untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan mempromosikan gaya hidup minimalis. &rdquo;Founder kami, yang dulunya seorang shopaholic, merasa kesulitan dengan barang-barang yang menumpuk di rumah. Setelah belajar tentang gaya hidup minimalis, dia mulai mengurangi barang yang ada,&rdquo; ujar Danies. Inilah cikal bakal BersalingSilang. Seiring berjalannya waktu, BersalingSilang berkembang dengan semakin banyak orang yang bergabung menjadi volunter maupun follower. Tidak hanya acara offline, BersalingSilang juga menginisiasi pasar gratis pada tanggal kembar. Follower mereka bisa memposting barang-barang yang ingin didonasikan melalui Instagram. Itu menjadi cara yang menyenangkan dan menjangkau banyak orang. Barter dan saling adopsi itu tidak hanya memperpanjang kebermanfaatan barang. Gerakan tersebut juga diharapkan menyentuh aspek sosial dan lingkungan, menciptakan ekosistem yang saling mendukung untuk menjaga lingkungan sekaligus tidak boros. (lyn/c6/nor) --- JOLI JOLAN DALAM ANGKA - Lahir pada 21 Desember 2019 - Relawan yang terdaftar 31 orang - Pengunjung sekitar 90&ndash;100 orang, acara rutin tiap Sabtu - Dalam sebulan menyalurkan sekitar 1.200 barang - Mengelola donasi pakaian dan barang lain dalam sebulan mencapai 3 ton dari beberapa drop box

Joli Jolan dan BersalingSilang adalah komunitas yang menjaga dan memperpanjang umur suatu barang dengan menjual atau barang preloved.

Upaya Joli Jolan dan BersalingSilang Kurangi Konsumsi Berlebih dengan Bertukar Barang tanpa Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pemusnahan-Dan-Penyitaan-Pakaian-Bekas-Impor-Ilegal-2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana melakukan penertiban terhadap sepatu bekas impor ilegal. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT), Kemenperin Ignatius Warsito mengatakan, sejatinya penindakan terhadap pasar sepatu bekas impor ilegal merupakan satu kesatuan dengan baju bekas impor ilegal sebagaimana aturan di Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).  "Kalau kita lihat, itu satu paket dalam ketentuan larangan impor barang bekas dalam Permendag," katanya dalam konferensi pers terkait Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2023 di Jakarta, Jumat (31/3).  Artinya, lanjut dia, kalau melihat dari lapangan yang sekarang fokus ke pakaian bekas, untuk penindakannya. "Saya yakin di sepatu bekas juga akan di-treatment (diperlakukan) sama," ucapnya.  Warsito meyakini penegakan soal thrifting akan dapat memberi dampak positif terhadap industri di dalam negeri. Ia juga melihat peluang dari penertiban pakaian bekas impor ilegal telah banyak dimanfaatkan kaum muda di dalam negeri dengan produk lokal yang tidak kalah desain dan kualitasnya.  "Walaupun di sisi pricing (harga) kita upayakan bisa affordable (terjangkau) dengan yang thrifting ini," katanya.  Warsito menambahkan pasar sepatu dalam negeri juga telah tumbuh cukup kuat. Di sisi lain, Indonesia juga menempati posisi keempat dunia untuk industri alas kaki.  Dampak adanya sepatu bekas ini tidak signifikan di dalam negeri karena orientasinya (industrinya) banyak ekspor. "Di dalam negeri kita juga ada segmen sendiri yang tidak bisa diintervensi sepatu bekas tadi. IKM juga sudah banyak memproduksi (sepatu) yang enak dipakai," katanya.  Warsito memastikan, Kemenperin akan terus mendorong program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk menggalakkan semangat cinta produk dalam negeri untuk bisa menekan pasar sepatu bekas impor.

Tak Hanya Pakaian, Sepatu Bekas Impor Ilegal juga Bakal Ditertibkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/barang-sitaan-pakaian-bekas-impor-bea-cukai.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyebut volume pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia sepanjang 2022 mencapai 25.808 ton per tahun. Angka ini setara 350 ribu potong pakaian bekas impor per hari.  "Ditotalkan dari 7 negara itu 25.808 ton. Kalau dikonversikan 1 kilogram itu bisa 5 potong baju. Kalau kita bagi itu jatuhnya 70 ton per hari dikalikan 5 pieces per hari 350 ribu potong baju per hari, bisa menggerakkan berapa banyak tenaga kerja," kata Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/3).  Volume pada 2022 tersebut didominasi oleh Malaysia dengan jumlah mencapai 24.544 ton. Sisanya oleh Korea Selatan dan Tiongkok yang masing-masing sebanyak 588 ribu ton dan 358 ribu ton.  Lalu ada Taiwan dengan jumlah 188 ribu ton, Jepang 92 ribu ton, dan Thailand 38 ribu ton. Pada 2021, volume pakaian bekas impor yang masuk lebih banyak, yakni mencapai 27 ribu ton dan pada 2020 berjumlah 24 ribu ton.  Khusus untuk volume pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dari Malaysia, disebut Jemmy, terdapat selisih yang sangat besar antara data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statisik (BPS) dengan data yang dimiliki oleh lembaga serupa di Malaysia, yakni Trademaps.  BPS mencatat volume impor pakaian bekas dari Malaysia ke Indonesia hanya 1,65 ton pada 2022. Sedangkan data Trademaps mencatat ekspor Malaysia ke Indonesia mencapai 24.544 ton.  Sehingga terdapat selisih 24.542 ton. Begitu juga dengan data di 2021 dan 2020 yang selisihnya secara berturut-turut mencapai 25.322 ton dan 22.840 ton  "Makanya kenapa disebut ilegal karena di Indonesia tidak terdata, penyelundupan," Jemmy.  Banyaknya jumlah pakaian ilegal yang masuk. membuat API mendukung penuh langkah pemerintah yang melarang impor pakaian bekas.  "Domino efeknya sangat besar. Bilamana pakaian bekas ini bisa distop dan disubstitusi dengan teman-teman UMKM, berapa juta lapangan pekerjaan yang bisa dihasilkan dari penggantian pakaian bekas ilegal," ucapnya.  API juga meminta pemerintah untuk terus menerus melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum atas peraturan impor ilegal. Pemerintah juga diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri terutama UKM untuk berkontribusi menyempurnakan regulasi di sektor TPT.  API juga memastikan bahwa pihaknya siap melakukan substitusi produk yang sebelumnya dijual oleh pedagang pakaian bekas. Termasuk juga membuka kesempatan bekerjasama dengan industri TPT level IKM dan besar untuk memaksimalkan pasar domestik produk-produk garmen.  "Para pedagang UMKM yang sebelumnya bisnis jual beli baju bekas impor, akan difasiltasi dan dibina untuk bekerjasama dengan produsen IKM tekstil dan garmen dalam negeri," tutupnya.

API: Pakaian Bekas yang Masuk ke RI Capai 350 Ribu Potong per Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230320_113518.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bali meminta keringanan, salah satunya tingkat suku bunga bank. Permintaan dukungan ini disampaikan agar dapat meningkatkan daya saing guna menghadapi impor pakaian bekas.  "Impor pakaian bekas ini mendisrupsi pasar lokal,” kata Ketua API Bali Dolly Suthajaya, di Denpasar, Senin (20/3).  Ia berharap tingkat suku bunga bank untuk industri tekstil ditekan menjadi enam persen, dari bunga saat ini yang dinilai masih tinggi kisaran 11-12 persen. Tingkat bunga bank, kata dia lagi, menjadi salah satu bagian yang membentuk Harga Pokok Produksi (HPP), selain biaya komponen bahan baku, tenaga kerja hingga operasional lain seperti listrik dan transportasi.  Industri tekstil, kata dia, merupakan industri padat karya dengan memberdayakan banyak tenaga kerja, berorientasi ekspor dan mendorong kreativitas. "Baju bekas penuh di pasaran dikhawatirkan menghentikan kreasi dan produksi, juga mematikan industri kreatif di Bali," ujarnya pula.  Di Bali tercatat ada 60 pelaku usaha tekstil yang tergabung dalam asosiasi, dan sebagian di antaranya berskala kecil. Di sisi lain, kata dia lagi, pengusaha tekstil juga melaksanakan kewajiban membayar pajak termasuk membayar bea masuk untuk bahan baku pendukung tekstil dengan tarif yang tinggi, yakni sekitar 32 persen dari total nilai barang.  Belum lagi biaya lain seperti sewa gudang hingga kewajiban untuk karantina. Sedangkan, kata Dolly, impor pakaian bekas sesuai dengan namanya tidak memiliki nilai lagi dan tidak memberikan pemasukan kepada negara khususnya terkait pajak dan bea cukai ketika dibawa masuk ke Indonesia.  "Ekonomi siluman itu tidak jelas pajak impornya, itu harus diberantas atau dikenakan pajak tinggi supaya semua berkontribusi pajak," katanya.  Padahal, kata dia pula, di sejumlah negara tidak menerima impor pakaian bekas karena terkait kesehatan lingkungan. Sehingga, pelaku yang bergerak di sektor pakaian bekas, justru meraup untung meski menjual dengan harga murah atau jauh di bawah HPP.  Di sisi lain, persoalan daya saing juga membuat sebagian produk tekstil Tanah Air justru belum merajai sejumlah pusat perbelanjaan, karena harus bersaing dengan produk dari Vietnam, China, dan Bangladesh. "Mudah-mudahan nanti berhasil diberantas impor pakaian bekas, sehingga industri tekstil dan produk tekstil di Bali bangkit lagi dan semangat lagi berkreasi," katanya lagi.  Pemerintah melarang ekspor pakaian bekas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan impor.

Tak Cuma Thrifting, Industri Tekstil Nasional juga Keluhkan Bunga Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/menkop-teten-masduki.jpg" alt="Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, praktik impor ilegal pakaian bekas bisa menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional serta nasib satu juta tenaga kerja. Dia menambahkan, jika industri dan alas kaki nasional ini terganggu, maka akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan.  "Karena pada 2022, proporsi tenaga kerja yang bekerja di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki pada industri besar dan sedang (IBS) menyumbang 3,45 persen dari total angkatan kerja. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390 dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja," kata Teten, di Jakarta, Senin (20/3).  Tak hanya itu, maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia juga bisa mengganggu pendapatan negara. Menurut Statistik BPS pada tahun 2022, sektor Industri Pengolahan menyumbang 18,34 persen dari Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha harga berlaku, dengan Industri Pengolahan TPT berkontribusi sangat besar, yaitu Rp201,46 triliun atau 5,61 persen PDB.  Sementara itu, sektor Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Barang dari Kulit dan Alas Kaki berkontribusi Rp 48,125 triliun atau 1,34 persen PDB Industri Pengolahan. Teten menegaskan, aktivitas tersebut juga bisa membuat Indonesia kebanjiran limbah tekstil.  Pada tahun 2022, berdasarkan data dari SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) KLHK, tekstil menyumbang sekitar 2,54 persen dari total sampah nasional berdasarkan jenis sampahnya dengan estimasi mencapai 1,7 ribu ton per tahun. Teten Masduki mengatakan, aktivitas impor ilegal pakaian bekas masih marak di Indonesia.  Terbukti, sejak 2019 sampai Desember 2022, kantor Bea Cukai melalui kantor penindak di Batam telah menindak 231 impor ilegal pakaian bekas. Belum lagi ratusan penindakan yang dilakukan oleh Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di berbagai daerah.  Untuk mendorong bisnis TPT, pemerintah juga sudah menghadirkan banyak program, salah satunya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dilakukan sejak 2021 di setiap provinsi secara bergantian, utamanya menampilkan produk-produk wastra, fesyen, dan produk industri kreatif lainnya.  Pemerintah juga menghadirkan kebijakan afirmatif, alokasi 40 persen belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga untuk pengadaan oleh UMK dan Kkoperasi termasuk pakaian dan alas kaki serta belanja BUMN melalui Pasar Digital UMKM (PaDi) BUMN dengan nilai transaksi tahun 2022 sebesar Rp 22 triliun.  "Kita ingin menjadikan pelaku UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita ingin ada kebanggaan setiap warga membeli dan menggunakan produk UMKM," pungkas Teten.

Kata Teten, Impor Pakaian Bekas Mengancam Nasib Satu Juta Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/dulu-artis-ibu-kota-buru-pakaian-bekas-bermerek_m_180983.jpeg" alt="Kondisi Pasar Senen yang menjual pakaian bekas mulai ditinggalkan pembeli" width="100%">
<figcaption>Kondisi Pasar Senen yang menjual pakaian bekas mulai ditinggalkan pembeli</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat ekonomi Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Bali, Prof Ida Bagus Raka Suardana mengusulkan agar pemerintah mengenakan pajak penghasilan (PPh) melebihi ketentuan, terhadap omzet penjualan pakaian bekas. "Bila perlu pajak ditinggikan agar bersaing dengan produk lokal," kata Raka Suardana, dikutip dari Antara, Senin (20/3).  Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah memeriksa legalitas usahanya. Upaya itu dilakukan agar saat dilakukan penindakan tidak serta-merta hanya menyita dan memusnahkan pakaian bekas.  Adapun sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, PPh final sebesar 0,5 persen untuk wajib pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto (omzet) maksimal Rp4,8 miliar setahun.  Senada dengan Raka Suardana, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira juga mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan kompensasi kepada pedagang pakaian bekas skala kecil dan mencari solusi supaya mereka bisa beralih menjual produk lokal pakaian jadi.  Sedangkan pakaian bekas yang disita pemerintah, kata dia lagi, masih bisa diberikan ke korban bencana alam dan orang miskin. "Jangan langsung dimusnahkan, sementara banyak orang miskin tidak mampu beli baju," katanya pula.  Upaya itu, kata dia, perlu dilakukan sebagai solusi kepada pedagang kecil karena transaksi pakaian bekas atau thrifting sudah ada di Tanah Air sejak 1990. Menurut dia, meski pakaian bekas, namun pasar masih berminat membeli komoditas tersebut karena produk pakaian jadi lokal kurang bersaing baik dari segi kualitas dan harga.  Pemerintah, ujar dia lagi, bisa membantu menaikkan kualitas dan menekan biaya produksi pakaian jadi lokal dengan pembiayaan murah, pendampingan dan upaya promosi bersama. Direktur Celios itu menambahkan, saat ini tingkat suku bunga industri tekstil yang sifatnya korporasi di atas 10 persen.  Sedangkan bunga untuk UMKM bervariasi yakni ada di kisaran 15-30 persen per tahun. "Bandingkan suku bunga pinjaman di Tiongkok hanya 4-5 persen dan Vietnam 7-8 persen. Jadi sulit head to head karena bunga pinjaman dalam negeri mahal," katanya pula.  Pemerintah melarang impor pakaian bekas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan impor.

Kenakan PPh Tinggi untuk Penjual Pakaian Bekas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ibas-prihatin-dengan-pemecatan-dokter-terawan_m_201629.jpeg" alt="Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelombang penolakan terhadap impor pakaian bekas terus mengalir. Pemerintah telah melarang impor pakaian bekas sejak lama, namun pada praktiknya pakaian tersebut terus masuk ke Indonesia secara ilegal.  Aturan terkait larangan impor pakaian bekas ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.  Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas juga menolak impor pakaian bekas tersebut. Menurutnya, impor pakaian bekas mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.  "Menjamurnya impor pakaian bekas ini dapat membunuh industri lokal. Sehingga kebijakan pemerintah harus menjadi perhatian bersama demi mendukung perkembangan dan kesejahteraan UMKM produksi tekstil dalam negeri. Ya, kita harus pro Made in Indonesia," ujar Ibas kepada wartawan, Jumat (17/3).  "Selain itu, seperti yang kita tahu bersama bahwa pakaian bekas impor juga dapat membahayakan kesehatan penggunanya," tambahnya.  Ibas menilai pelarangan untuk kegiatan thrifting saja tidak cukup. Karena pelarangan thrifting semata tidak akan merubah kondisi pelaku industri tekstil dalam negeri.  Oleh karena itu, pemerintah dianggap perlu memperhatikan dan membantu industri dalam negeri agar berkembang. Ia memandang perlu adanya peningkatan bantuan dan fasilitas dari pemerintah bagi produsen tekstil lokal untuk maju ke tingkat internasional.  "Beberapa waktu lalu, saya berkunjung ke UMKM Konveksi yang ada dapil saya, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Masalah utama yang mereka hadapi adalah kesulitas bahan baku dan kurangnya akses untuk menembus pasar ekspor. Sehingga Pemerintah jelas perlu melakukan pendampingan dan membuka akses pasar agar kebutuhan mereka terpenuhi," jelas Ibas.  Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini juga berpendapat bahwa Pemerintah, terutama melalui Kemendag harus membuka akses pasar pelaku industri tekstil, terutama UMKM Konveksi agar mereka mampu menembus pasar internasional.  "Kemendag harus mendorong pengembangan industri tekstil dalam dua kategori; yaitu kelas produksi masal (Mass Production) dan kelas penjahit pesanan (Bespoke Tailor). Dengan demikian, industri tekstil nasional akan dapat bersaing baik dari segi kualitas, maupun kuantitas di pasar internasional," jelasnya.  Baju bekas impor jika dibarkan dikhawatirkan bisa merusak harga tekstil di pasar lokal. "Kita menolak masuknya pakaian bekas untuk melindungi dan menjaga stabilitas harga tekstil di pasar lokal, sembari terus memperkuat (empowering) produsen dalam negeri untuk berlaga di pasar dunia. Produk tekstil berkualitas yang diproduksi di Indonesia (Made in Indonesia)," pungkasnya.

Tolak Impor Pakaian Bekas, Ibas: Kita Harus Pro Made in Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20230219_112428.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu usai meresmikan kantor Graha PENA 98 di Jalan HOS Cokroaminoto 115, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2). RIDWAN/JPC" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu usai meresmikan kantor Graha PENA 98 di Jalan HOS Cokroaminoto 115, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2). RIDWAN/JPC</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu merasa heran pemerintah melarang-larang bisnis impor baju bekas atau lebih dikenal thrifting. Sebagai pencinta baju thrifting, Adian merasa bingung di mana letak kesalahan bisnis tersebut.  Adian mengungkapkan bahwa dirinya kerap membeli pakaian di pusat perbelanjaan baju impor bekas. Bahkan, ia mengaku membeli jas di Pasar Gedebage, untuk dikenakan saat dilantik menjadi Anggota DPR RI.  "Gua dilantik menjadi anggota DPR dengan jas bekas yang gua beli di Gedebage (Bandung). Maksud gua apa hubungannya gitu ya? (Thrifting dengan industri tekstil tak maju). Kalau misalnya ada masalah pajak, ya, tagih pajak," kata Adian di Graha PENA 98, Jakarta, Kamis (16/3).  Politikus PDI Perjuangan ini berpendapat, semestinya solusi pemerintah bukanlah melarang bisnis baju impor bekas. Ia menyebut, yang seharusnya dievaluasi adalah kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Menteri UMKM Teten Masduki.  "Ya, yang kita butuhkan itu angkanya apa memaksimalkan peran, misalnya memaksimalkan peran Menteri Perdagangan, memaksimalkan peran Menteri UMKM, peran mereka aja yang dievaluasi," tegas Adian.  Menurutnya, kalau pun thrifting berdampak pada industri tekstil dalam hal ini UMKM, maka yang harus diperkuat adalah pembinaan UMKM.  "Misalnya pakaian celana bikin dong yang up to date, UMKM bina dong, didik dong segala macam. Sudah semaksimal apa sih mereka (Menteri yang membidangi) membina itu? Ada banyak juga kok barang-barang lain proyeksi UMKM yang tak ada kaitannya dengan impor bekas, makanan apa segala macam banyak sekali toh tidak berkembang," cetus Adian.  Untuk diketahui, pada dasarnya setiap barang yang diimpor ke Indonesia haruslah dalam keadaan baru, kecuali untuk barang tertentu yang ditetapkan lain dan dikecualikan oleh aturan. Larangan impor pakaian bekas ilegal ini juga sudah ada sejak lama yakni berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 dan Permendag Nomor 18 Tahun 2021 yang diubah menjadi Permendag Nomor 40 Tahun 2022.  Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nirwala Dwi Heryanto mengungkapkan, laranagn tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan. Selain itu juga untuk melindungi industri tekstil dalam negeri serta UMKM yang dirugikan akibat aktivitas tersebut.  Sepanjang 2022, DJBC Kemenkeu telah melakukan penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal melalui laut dan darat sebanyak 234 kali dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp 24,21 miliar. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya, yakni 165 kali penindakan dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp 17,42 milliar (2021) dan 169 kali penindakan dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp 10,37 milliar (2020).  "Kita semua perlu memahami bahwa permasalahan importasi pakaian bekas illegal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi pemerintah tertentu saja, diperlukan sinergi dan koordinasi antar berbagai instansi yang terkait untuk dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini dari hulu ke hilir," katanya dalam keteranagn, Kamis (16/3).  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomentari soal usulan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) untuk melarang bisnis pakaian impor bekas atau yang sering dikenal sebagai thrifting. Menurutnya, impor pakaian bekas itu mengganggu jalannya industri tekstil di Indonesia.  "Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. yang namanya impor pakaian bekas, mengganggu. Sangat mengganggu industri dalam negeri kita," ungkap Jokowi di Istora GBK, Jakarta, Rabu (15/3).

Adian Napitupulu: Gua Dilantik jadi Anggota DPR Pakai Jas Bekas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Trend-Thrift-Shops-di-Semarang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Hanung Harimba menyebut kehadiran thrifting pakaian impor merugikan produsen UKM tekstil di dalam negeri. Untuk diketahui, thrifting merupakan aktivitas dalam mencari dan membeli barang-barang bekas.  Terkait kegitan itu, Hanung menyebut, impor pakaian bekas bisa memangkas pangsa pasar UKM tekstil dalam negeri hingga mencapai 15 persen. "Thrifting pakaian impor ini juga akan merugikan produsen UKM tekstil. Menurut CIPS dan ApsyFI, 80 persen produsen pakaian di Indonesia didominasi oleh industri kecil dan mikro, sedangkan impor pakaian bekas selama ini memangkas pangsa pasar mereka sebesar 12-15 persen," kata Hanung Harimba dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/3).  Selain itu, Hanung menjelaskan thrifting pakaian impor memiliki dampak yang merugikan, diantaranya menimbulkan masalah lingkungan yang serius karena banyak di antara baju bekas impor tersebut berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).  Selanjutnya thrifting pakaian impor merupakan barang selundupan atau ilegal yang tidak membayar bea dan cukai sehingga menimbulkan kerugian negara.  Menurutnya, isu thrifting saat ini menjadi isu yang serius, terlebih karena saat ini ekonomi dunia sedang melambat, sehingga impor barang bekas menjadi tantangan tambahan bagi pelaku UMKM di tanah air.  Dalam hal ini, ia menegaskan larangan thrifting pakaian impor sebenarnya sudah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.  Selain itu, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.  "Pada Pasal 2 Ayat (3) tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas," tandas Hanung.  Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor pakaian bekas di Indonesia mencapai 26,22 ton sepanjang 2022. Secara nilai, impor pakaian bekas ini mencapai USD 272.146 atau setara dengan Rp 4,21 miliar dengan asumsi kurs Rp 15.468 per USD.  Adapun, volume impor pada 2022 tersebut melesat 227,75 persen dibandingkan volume pada 2021 yang mencapai 8 ton. Bila dilihat secara nilai impor, kenaikannya mencapai 518,5 persen dibandingkan 2021 yang mencapai USD 44.000.  Melihat trennya, impor pakaian bekas di Indonesia berfluktuasi dalam 1 dekade terakhir, dengan nilai impor terbanyak pada 2019 sebesar USD 6,08 juta dan volumenya sebanyak 417,73 ton. Berdasarkan negaranya, impor pakaian bekas Indonesia paling banyak berasal dari Jepang dengan volume yang mencapai 12 ton dengan nilai impor mencapai USD 4.478 atau setara dengan Rp 378,6 juta.  Nomor kedua negara importir pakaian bekas, yakni Australia dengan volume impor pakaian bekas sebanyak 10,02 ton dengan nilai USD 225.941 atau setara dengan Rp 3,49 miliar. Kemudian ketiga, impor pakaian bekas dari Malaysia sebanyak 1,65 ton dengan nilai USD 1.774 atau sekitar Rp 27,44 juta.

Bisnis Thrifting Cuil 15 Persen Market Tekstil Dalam Negeri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#preloved

Berita Terkini