<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/08/saksi-rido-3114062822.jpg" alt="Saksi paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil- Suswono (RIDO) memilih keluar atau walkout saat pleno pembacaan hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta tingkat Provinsi di hotel Sari Pacific Jakarta" width="100%">
<figcaption>Saksi paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil- Suswono (RIDO) memilih keluar atau walkout saat pleno pembacaan hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta tingkat Provinsi di hotel Sari Pacific Jakarta</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Saksi paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil- Suswono (RIDO) memilih keluar atau walkout saat pleno pembacaan hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta tingkat Provinsi di hotel Sari Pacific Jakarta, Minggu (8/12/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Walkout tersebut bermula saat Ketua KPU DKI Jakarta menanyakan apakah saksi masing-masing paslon memiliki keberatan atau catatan kejadian khusus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, saksi paslon RIDO pun membacakan sejumlah catatan kejadian khusus mereka. Setelah itu, dilanjutkan oleh pembacaan oleh saksi paslon nomor 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Saksi tersebut turut menjadikan rendahnya partisipasi pemilih sebagai catatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan saksi paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno malah menanggapi pernyataan dari saksi RIDO dan Dharma - Kun. Cek cok pun sempat terjadi antar kedua saksi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015399954/tidak-kaya-raya-tapi-7-weton-di-bawah-naungan-elemen-tanah-ini-kondisi-keuangannya-disebut-stabil-sepanjang-hidup">Tidak Kaya Raya, Tapi 7 Weton di Bawah Naungan Elemen Tanah Ini Kondisi Keuangannya Disebut Stabil Sepanjang Hidup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Saksi RIDO pun tak terima dan memilih walkout</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon maaf ketua, tidak, ini bukan hal penilaian ke 03, sebentar Pak, sehingga tidak perlu adanya komentar atau macam-macam, untuk itu kami juga izin ketua, kami izin kalau misalkan ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin mohon walkout ketua, kami capek," ujar salah satu saksi dari Ridwan Kamil- Suswono itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seluruh saksi dari paslon RIDO pun langsung maju menghampiri meja komisioner KPU DKI Jakarta dan menyerahkan catatan kejadian khusus milik mereka. Setelah itu, mereka langsung keluar dari ruang rapat pleno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, KPU DKI Jakarta mulai menggelar rapat pleno penetapan hasil untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di hotel Sari Pacific Jakarta, Minggu (8/12/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat diawali dengan pembacaan kembali hasil rekapitulasi pemungutan suara di lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015399952/soal-langkah-hukum-paslon-rido-pramono-hasil-pilkada-dki-tak-bisa-dipaksakan">Soal Langkah Hukum Paslon RIDO, Pramono: Hasil Pilkada DKI Tak Bisa Dipaksakan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kita agenda tunggal satu, pertama penetapan hasil untuk Pilgub Provinsi DKI Jakarta. Bukan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata di lokasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta baru akan ditetapkan nanti ke depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, sejak penetapan dan pengumuman hasil Pilkada, terdapat kesempatan tiga hari kerja untuk bisa menjadi bahan atau objek sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengenai nanti siapa yang terpilih tentu saja prosesnya lain lagi, paska proses hukum yang ada, apakah ada gugatan atau tidak di mahkamah konstitusi," terang Wahyu.</div>

Saksi paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil- Suswono (RIDO) memilih keluar atau walkout saat pleno pembacaan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta.

Cek-Cok Dengan Saksi Pram- Doel, Saksi RIDO Pilih Walkout: Kami Capek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/Pramono-Rano-Tanggapi-Hasil-Hitung-Cepat-Pikada-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-2JPG-406199838.jpg" alt="Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno menyampaikan keterangan pers terkait hasil hitung cepat Pemilihan Kepala Daerah di Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno menyampaikan keterangan pers terkait hasil hitung cepat Pemilihan Kepala Daerah di Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Dugaan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur, dibenarkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur, Rio Verieza. Dua orang yang terlibat sudah diberi sanksi.</p> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto">Diketahui bahwa pelanggaran itu berupa surat suara dari KPU Jakarta Timur yang sudah tercoblos untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.&nbsp;"Jadi, terkait kejadian itu memang benar. Kemarin itu, yang tadi malam itu, sudah kita periksa," ujar Rio saat dihubungi wartawan, Kamis (28/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rio menjelaskan, dalam proses pemeriksaan tadi malam, seorang Ketua KPPS dan petugas ketertiban di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, mengakui perbuatan curang tersebut. "Setelah kami periksa, memang yang bersangkutan mengakui,"&nbsp;beber Rio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Ketua KPPS dan petugas bersangkutan beralasan, tindakan mereka mencoblos paslon nomor urut 03 DKI Jakarta Pram-Doel, spontan semata. Tujuannya yakni agar laporan tingkat partisipasi di TPS 028 terlihat tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka pun menampik ada alasan politis seperti arahan khusus dari pihak tertentu di balik tindakannya itu. "Sejauh yang kami periksa semalam, ini tidak ada unsur politis. Jadi, kalau misalkan Ketua KPPS itu dia beralasan bahwa, kita hanya spontan saja gitu, hanya spontan. Menyuruh petugas ketertiban supaya absensi artinya partisipasi (pemilih) meningkat gitu. Itulah yang tidak betul. Bagaimana pun itu tidak bisa dibenarkan,"&nbsp;terang Rio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara keseluruhan, ia membeberkan bahwa ada 19 surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3. Satu surat suara sudah masuk ke dalam kotak suara. Sementara 18 lainnya tidak. Rio menyatakan, tindakan tersebut sudah masuk kategori pelanggaran kode etik berat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, KPU Jakarta Timur mengambil langkah tegas dengan memberhentikan dua petugas tersebut. Tidak hanya itu, mereka dipastikan tidak bisa lagi mendaftar sebagai petugas penyelenggara pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kami sudah memberhentikan per hari ini. Ketua KPPS itu juga petugas ketertiban, karena sudah melakukan pelanggaran kode etik yang menurut kami berat. Kemudian yang kedua adalah, kami meyakini itu tidak masuk dalam kriteria PSU (Pemungutan Suara Ulang),"&nbsp;tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Rio mengakui bahwa pelanggaran itu berefek pada beberapa hal. Pertama, efek pidana yang sudah diserahkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaaan untuk ditangani. KPU Jakarta Timur memastikan bahwa mereka menghormati proses yang sedang berjalan di Sentra Gakkumdu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, efek kode etik. Rio menyebutkan, mulai hari ini kedua petugas yang melanggar dan melakukan tindakan curang dengan mencoblos surat suara untuk pasangan nomor urut 3 sudah diberhentikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, efek sengketa administrasi. Dia menyatakan bahwa semua pihak sepakat untuk menyelesaikannya dalam proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, efek PSU. Sejauh ini, KPU Jakarta Timur meyakini bahwa pelanggaran dan kecurangan itu tidak masuk kriteria untuk dilakukan PSU. Namun demikian, mereka akan menunggu rekomendasi resmi dari Bawaslu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rekomendasi resmi dari Bawaslu belum ada. Untuk sementara, kami sudah mempelajari dan kami meyakini bahwasannya, kejadian tersebut tidak masuk dalam kategori PSU,"&nbsp;pungkas Rio.</div>

Ketua KPPS dan petugas bersangkutan beralasan, tindakan mereka mencoblos paslon nomor urut 03 DKI Jakarta Pram-Doel, spontan semata.

Uhuy! Surat Suara di Pinang Ranti Sudah Tercoblos 'Pram-Doel', Ketua KPPS Beralasan hanya Spontan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/Pramono-Rano-Tanggapi-Hasil-Hitung-Cepat-Pikada-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5JPG-132934727.jpg" alt="Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno foto Bersama usai menyampaikan keterangan pers terkait hasil hitung cepat Pilkada di Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno foto Bersama usai menyampaikan keterangan pers terkait hasil hitung cepat Pilkada di Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur Rio Verieza membenarkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Dua orang yang terlibat sudah diberi sanksi.</p> <div dir="auto">Diketahui bahwa pelanggaran itu berupa surat suara dari KPU Jakarta Timur yang sudah tercoblos untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Jadi, terkait kejadian itu memang benar. Kemarin itu, yang tadi malam itu, sudah kita periksa," ujar Rio saat dihubungi wartawan, Kamis (28/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pemeriksaan itu, ia mengatakan bahwa seorang ketua KPPS dan petugas ketertiban di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, mengakui perbuatan curangnya. "Setelah kami periksa, memang yang bersangkutan mengakui," beber Rio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, berdasarkan pengakuan ketua KPPS dan petugas ketertiban TPS itu, mereka melakukannya secara spontan. Tujuannya agar laporan partisipasi pemilih di TPS tersebut tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia menampik ada alasan politis seperti arahan khusus dari pihak tertentu di balik tindakan melanggar aturan yang diambil oleh kedua petugas tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh yang kami periksa semalam, ini tidak ada unsur politis. Jadi, kalau misalkan Ketua KPPS itu dia beralasan bahwa, kita hanya spontan saja gitu, hanya spontan. Menyuruh petugas ketertiban supaya absensi artinya partisipasi (pemilih) meningkat gitu. Itulah yang tidak betul. Bagaimana pun itu tidak bisa dibenarkan," terang Rio.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara keseluruhan, ia membeberkan bahwa ada 19 surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3. Satu surat suara sudah masuk ke dalam kotak suara. Sementara 18 lainnya tidak. Rio menyatakan tindakan tersebut sudah masuk kategori pelanggaran kode etik berat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, KPU Jakarta Timur mengambil langkah tegas dengan memberhentikan dua petugas tersebut. Tidak hanya itu, mereka dipastikan tidak bisa lagi mendaftar sebagai petugas penyelenggara pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kami sudah memberhentikan per hari ini. Ketua KPPS itu juga petugas ketertiban, karena sudah melakukan pelanggaran kode etik yang menurut kami berat. Kemudian yang kedua adalah, kami meyakini itu tidak masuk dalam kriteria PSU (Pemungutan Suara Ulang)," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Rio mengakui bahwa pelanggaran itu berefek pada beberapa hal. Pertama, efek pidana yang sudah diserahkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaaan untuk ditangani. KPU Jakarta Timur memastikan bahwa mereka menghormati proses yang sedang berjalan di Sentra Gakkumdu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, efek kode etik. Rio menyebutkan, mulai hari ini kedua petugas yang melanggar dan melakukan tindakan curang dengan mencoblos surat suara untuk pasangan nomor urut 3 sudah diberhentikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, efek sengketa administrasi. Dia menyatakan bahwa semua pihak sepakat untuk menyelesaikannya dalam proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, efek PSU. Sejauh ini, KPU Jakarta Timur meyakini bahwa pelanggaran dan kecurangan itu tidak masuk kriteria untuk dilakukan PSU. Namun demikian, mereka akan menunggu rekomendasi resmi dari Bawaslu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rekomendasi resmi dari Bawaslu belum ada. Untuk sementara, kami sudah mempelajari dan kami meyakini bahwasannya, kejadian tersebut tidak masuk dalam kategori PSU," pungkas Rio.</div>

Diketahui bahwa pelanggaran itu berupa surat suara dari KPU Jakarta Timur yang sudah tercoblos untuk paslon no.3 Pram-Doel.

KPU Jaktim Benarkan Ada Pelanggaran, Surat Suara di Pinang Ranti Sudah Dicoblos 'Pram-Doel' sebelum Pencoblosan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/15/IMG-20240915-WA00361-3999634780.jpg" alt="Cawagub DKI Jakarta Rano Karno bersama Ketua Tim Pemenangan Lies Hartono atau Cak Lontong di Rumah Pemenangan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Cawagub DKI Jakarta Rano Karno bersama Ketua Tim Pemenangan Lies Hartono atau Cak Lontong di Rumah Pemenangan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim sukses menyakini pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono-Rano Karno telah memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Hal itu menyusul hasil hitung cepat atau quick qount yang dilakukan semua lembaga survei memenangkan pasangan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Tim Sukses Pramono-Rano, Lies Hartono alias Cak Lontong mengatakan, dengan perolehan suara di kisaran 50 persen berdasarkan hitung cepat maka akan menempatkan Pramono-Rano menang satu putaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua lembaga survei memenangkan Mas Pram dan Bang Doel dan ada 6 di antaranya dan itu sebagian besar menempatkan Mas Pram dan Bang Doel di atas 50 persen. Artinya berdasarkan hasil tersebut, kita bisa menyatakan bahwa Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran," kata Cak Lontong di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk memastikan hasil hitung cepat, kini masih menunggu hitung resmi KPUD Jakarta. Selain itu, tim pemenangan Pramono-Rano juga mengumpulkan seluruh butki perolehan suaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita perlu menyampaikan bahwa Paslon nomor 3 Kita mempunyai semua bukti C1 secara lengkap dan sekarang sedang dilakukan penghitungan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat hasil positif ini, Cak Lontong mengingatkan kepada pihak manapun agar menerimanya. Dia menekankan tidak boleh ada upaya berbuat curang merekayasa hasil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengharap untuk pihak-pihak yang ingin mungkin mengganggu kelancaran dari pilkada ini untuk berpikir ulang karena kita sudah punya bukti kuat," pungkasnya.</div>

"Artinya berdasarkan hasil tersebut, kita bisa menyatakan bahwa Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran," kata Cak Lontong.

Pram-Doel Unggul di Quick Count, Cak Lontong Yakin Pramono Anung-Rano Karno Menang Satu Putaran

pram doel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pram doel

Berita Terkini

Cek-Cok Dengan Saksi Pram- Doel, Saksi RIDO Pilih Walkout: Kami Capek

Uhuy! Surat Suara di Pinang Ranti Sudah Tercoblos 'Pram-Doel', Ketua KPPS Beralasan hanya Spontan

KPU Jaktim Benarkan Ada Pelanggaran, Surat Suara di Pinang Ranti Sudah Dicoblos 'Pram-Doel' sebelum Pencoblosan

Pram-Doel Unggul di Quick Count, Cak Lontong Yakin Pramono Anung-Rano Karno Menang Satu Putaran

Download Aplikasi JawaPos.com