<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/najeela-shihab-lebaran-jadi-momentum-lanjutkan-pengendalian-diri_m_219988.jpeg" alt="Praktisi pendidikan, Najeela Shihab" width="100%">
<figcaption>Praktisi pendidikan, Najeela Shihab</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sama-sama terlahir dari kelarga Shibab, Najeela memiliki kesibukan yang hampir sama sibuknya dengan adiknya Najwa Shihab. Walaupun keduanya menekuni dunia profesionalisme yang berbeda. Najeela Shihab fokus ke dunia pendidikan, sedangkan sang adik di bidang jurnalistik. Bicara soal Ramadan dan Idul Fitri, Najeela yang merupakan pendidik pendiri sekolah Cikal berpendapat bahwa bulan suci ini adalah momentum latihan untuk evaluasi diri. Sementara, Lebaran merupakan kelanjutan atau kontinyuitas dari seluruh latihan yang dilakukan. Perempuan dengan latar belakang pendidikan psikologi itu mengatakan, latihan yang dilakukan saat berpuasa sebaiknya konsisten dilakukan saat setelah Lebaran. Sebab, jangan sampai apa yang sudah dilakukan menjadi sia-sia. "Ramadan kan sarana latihan, latihan macam-macam termasuk latihan empati mengendalikan emosi. Bagaimana Lebaran itu jadi momentum melanjutkan pengendalian diri. Jangan setelah Lebaran usahanya bubar jalan, selesai begitu saja," ungkapnya kepada JawaPos.com. Lebih jauh perempuan yang fokus pada bidang Pendidikan Anak itu mengatakan, sehingga pada hari raya Idul Fitri tidak dijadikan sebagai ajang balas dendam atas apa yang sudah ditahan selama Ramadan. "Apa yang dilakukan saat Ramadan sudah disiplin termasuk menahan makan minum dan salat Tarawih. Jangan justru menjadi kendur sesudahnya," ungkapnya. Tentu dalam momentum Lebaran, Najeela lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Agenda keluarganya, justru selalu seru setiap tahun. Apalagi sang ibunda memiliki belasan bersaudara. "Pokoknya seru deh bisa ratusan orang kalau Lebaran itu kumpul. Dan tiap tahun saking banyaknya anggota keluarga, itu harus hapalin lagi satu-satu. Ada yang baru nikah, ada yang baru punya anak, atau lagi hamil, pokok ya seru," katanya tertawa. Kebetulan rumah keluarga mereka berdekatan antara kakak beradik termasuk dengan Najwa Shihab. Sehingga anjangsana saling berkunjung keluarga tentu tak hanya dilakukan saat berlebaran. "Kami sih kumpul-kumpul ramai saja maaf-maafan. Tak ada tradisi sungkem, enaknya ya karena rumah kami berdekatan," jelas Najeela. Bahkan untuk menambah kemeriahan suasana Lebaran bagi anak-anak di keluarganya, seringkali digelar pula perlombaan atau sejenis games. Bahkan ada pula doorprize atau hadiah bagi yang beruntung. "Makanya ramai banget deh seru. Tujuannya menjalin silaturahmi dan keakraban di antara keluarga. Sedangkan kalau kumpul sama teman-teman lama biasanya masih dalam momentum Lebaran di hari-hari berikutnya," tutur Najeela. Selama ini dia memang dikenal sebagai tokoh perempuan dan pendidik. Tak hanya lewat pendidikan formal, Najelaa juga aktif di berbagai kegiatan non formal seperti mendirikan inibudi.org sebagai jembatan edukasi untuk guru mendapatkan konten materi pembelajaran, serta menggagas terbentuknya Pesta Pendidikan.

Najeela Shihab: Lebaran Jadi Momentum Lanjutkan Pengendalian Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pendidikan-tidak-melulu-tentang-sekolah_m_209186.jpeg" alt="Siswa SD belajar melantai di salah satu sekolah di Tarakan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Siswa SD belajar melantai di salah satu sekolah di Tarakan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Paradigma pendidikan selama ini didekatkan dengan persoalan sekolah atau lembaga pendidikan formal. Padahal pendidikan itu dimulai dari manusia itu lahir dan sesuai dengan eranya. Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018, Psikolog Pendidikan Karina Adistiana melihat kurikulum tidak seharusnya selalu berbicara sekolah. Seharusnya kurikulum bisa dibuat sesuai konteks zamannya. Sebab slogan pendidikan anak itu harus sesuai dengan zamannya bukan zamanmu. Pendidikan yang ideal harus digarap sesuai kemungkinan untuk masa depan. "Di situlah harusnya dibuat blueprint. Nantinya gambaran masa depan pendidikan itu seperti apa. Sayangnya kita nggak pernah punya rencana jangka panjang," ujar perempuan yang disapa Anyi kepada JawaPos.com, Rabu (2/5). Anyi mencontohkan terhadap aspek bonus demografi. Jika Pemerintah tidak punya rancangan jangka panjang soal pendidikan, maka bonus demografi hanya akan menjadi kesia-siaan. "Dalam pengembangan kurikulum, pemerintah juga belum menerapkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209126/dunia-pendidikan-tak-luput-dari-pelanggaran-ham-11-kasus-pada-2018" target="_blank">kurikulum</a> yang mengeksplorasi kekayaan dan kearifan lokal," ujarnya. "Contoh, di Aceh terkenal karena kopinya tapi nggak ada pembahasan kopi di kurikulumnya. Bagaimana kita bisa berharap anak-anak bisa mengolah potensi lokal di daerahnya dengan baik," tutur Anyi tertawa. Pendidikan tidak melulu bicara tentang sekolah. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209081/sudah-level-darurat-pendidikan-bukan-tanggung-jawab-sekolah-semata" target="_blank">Pendidikan itu beragam</a>. "Kurikulum kalau ganti tidak apa-apa, asal sesuaikan kondisinya. Dasar memertahankan kebijakan untuk dilanjutkan, pemerintah gak ada datanya," tambahnya. Bahkan, dalam pendidikannya yang ditangani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Pemerintah terlalu sibuk memikirkan paradigma sekolah. Padahal nyatanya di luar sekolah banyak sekali gerakan pendidikan yang tidak hanya bicara akses sekolah. "Ada loh paradigma pendidikan alternatif yang tidak berparadigma sekolah. Misal ada sekolah yang kurikulumnya memakai visual art, ada juga yang pendidikan berbasis komunitas nggak ada kurikulum tapi mereka disuruh mencari masalah di lingkungan," terangnya. Bahkan dulu, itu bertujuan agar anak dibesarkan untuk mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi sekarang pendidikan anak seharusnya membuat mereka bisa bergerak melakukan perubahan dan terlibat dalam usaha menjadikan lingkungannya untuk lebih baik. Tidak dipungkiri, situasi pendidikan zaman ini memang tidak terlalu baik. Namun, kata dia, di sisi lain Indonesia mempunyai harapan dengan istilah 'nggak gelap-gelap banget'. "Kita masih punya banyak orang yang tertarik di gerakan pendidikan, lagi tren dan bicara soal akses. Walau nggak melulu soal akses dan sekolah tapi tidak apa-apa kita harus memunculkan harapan di masyarakat," ungkap Anyi.

Pendidikan Tidak Melulu Tentang Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/curiga-praktik-katrol-nilai-dikbud-siap-tindak-jika-sekolah-melanggar_m_138402.jpeg" alt="Data Nilai Rata-rata Pendaftar SMPN SPP-SKS di Sidoarjo" width="100%">
<figcaption>Data Nilai Rata-rata Pendaftar SMPN SPP-SKS di Sidoarjo</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Sidoarjo, Kamis (15/6) telah resmi mengumumkan nama-nama peserta didik yang diterima di SD dan SMP negeri. Pendaftar yang tidak lolos dipastikan menyerbu sekolah-sekolah swasta. Berdasar data dari dikbud, tahun ini nilai pendaftar yang berhasil lolos ke SMPN rata-rata sangat tinggi. Nilai akhir siswa di bawah 85 dipastikan terlempar alias gagal menembus SMPN. Bahkan, nilai siswa yang lolos ke SMPN di kawasan perkotaan boleh dikata mengagumkan. Betapa tidak, rata-rata berada di atas 90 (selengkapnya lihat grafis). Fakta tingginya nilai akhir lulusan SD di Kota Delta belakangan menuai reaksi beragam. Betulkah nilai siswa di Sidoarjo murni tinggi ataukah ada praktik ketidakjujuran seperti pengatrolan? Menurut Dr Akhtim Wahyuni, praktisi pendidikan Sidoarjo, persoalan katrol nilai tersebut sudah menjadi rahasia umum. Perempuan bergelar doktor bidang psikologi pendidikan dari Universitas Negeri Malang (UM) itu menjelaskan, ada kesalahan terstruktur dalam praktik katrol nilai di sekolah-sekolah. Akhtim menegaskan, kondisi demikian tidak hanya terjadi di Kabupaten Sidoarjo. &rsquo;&rsquo;Dalam konteks ini rumit memang. Di satu sisi, ada tuntutan-tuntutan supaya anak didik bisa lulus atau diterima. Akhirnya, cara-cara yang kurang bijak harus ditempuh,&rdquo; paparnya. Meski demikian, tidak tepat jika pihak sekolah langsung dihakimi tanpa bukti. Akhtim menceritakan, dirinya sudah pernah melakukan beberapa observasi serta pengamatan terhadap permasalahan psikologi pendidikan pada anak akibat praktik katrol tersebut. &rsquo;&rsquo;Dari hasil penelitian itu, beberapa narasumber saya menceritakan sendiri bahwa memang betul (ada proses katrol nilai pada anak, Red),&rsquo;&rsquo; uangkapnya. Mereka melakukan praktik tersebut karena kelulusan adalah indikator mutu sekolah. Bahkan, Akhtim pernah terlibat dalam pertemuan formal yang salah satu agendanya tidak lain adalah katrol nilai. Menurut dia, pertolongan-pertolongan tersebut justru menjerumuskan anak didik. &rsquo;&rsquo;Mereka sama saja sedang dininabobokan. Secara psikologis, anak didik akan mengalami kerawanan perjuangan. Mereka jadi malas belajar karena terlena,&rdquo; tegas Akhtim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Umsida tersebut juga pernah mengobservasi konkret siswa yang tidak lagi mau belajar karena sudah merasa aman akibat sistem katrol nilai. &rsquo;&rsquo;Jadi saya rasa, perlu ada evaluasi dari tingkat atas langsung. Ini bukan lagi hanya persoalan mutu yang semu. Tetapi, masa depan anak bangsa,&rdquo; tegasnya. Ketika generasi muda sudah dimanjakan dengan mekanisme-mekanisme seperti katrol-mengatrol nilai, mereka sama saja diarahkan untuk menjadi pribadi koruptor. &rsquo;&rsquo;Koruptor adalah mereka yang merampas hak orang lain karena mentalitas yang tak jujur,&rdquo; tegas Akhtim. Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan SD Dikbud Pemkab Abdul Munif menyebutkan, seluruh nilai akhir untuk PPDB ke SMPN merupakan gabungan dari nilai rapor dan nilai ujian sekolah/madrasah (US/M). &rdquo;Jadi, penilaiannya sejak kelas IV dulu, tidak bisa diubah-ubah. Untuk memasukkan nilainya pun, ada prosedurnya,&rdquo; ujarnya. Munif menegaskan, jika ada sekolah yang menyalahgunakan ketentuan itu, sudah pasti akan ada tindak lanjut. &rdquo;Mulai peringatan dan lainnya sesuai prosedur,&rdquo; terangnya. Sementara itu, dengan diumumkannya siswa yang lolos ke SMPN, mereka yang tidak lolos berlomba-lomba mendaftar ke sekolah swasta. Maklum, kuota di SMPN hanya sekitar 13 ribu siswa. Adapun, jumlah lulusan SD/MI pada tahun ini lebih dari 33 ribu anak. Dengan demikian, yang tidak tertampung di SMPN mencapai 20 ribu orang. Bersekolah di swasta tentu saja membutuhkan biaya pendidikan yang rata-rata mahal. Apalagi sekolah swasta unggulan. Berdasar pantauan Jawa Pos di SMP Sepuluh Nopember, Siwalanpanji, Buduran, misalnya. Setiap tahun, setelah pengumuman penerimaan SMPN, sekolah itu diserbu pendaftar. &rdquo;Yang mendaftar melonjak drastis,&rdquo; ujar Suhajis, kepala SMP Sepuluh Nopember. Padahal, pendaftaran dibuka sejak Januari, tetapi baru mulai ramai kemarin. Hingga kemarin, yang sudah terdaftar dan lolos sebanyak 280 siswa. &rdquo;Kuota kami 350 siswa. Jumlah itu disesuaikan gedungnya,&rdquo; terangnya. Menurut Suhajis, mereka yang mendaftar langsung mengikuti tes. Ada tes pengetahuan dasar dan tes potensi akademik. &rdquo;Ketika kuota penuh, langsung kami tutup pendaftarannya,&rdquo; terangnya.&nbsp;   Jangan Ada Pungutan Liar  RIBUAN pendaftar yang diterima di SMPN mulai melaksanakan daftar ulang Kamis (15/6). Banyak calon siswa baru yang langsung membeli perlengkapan sekolah. Mulai sepatu, kaus kaki, baju olahraga, hingga kain seragam. Pembelian itu dilakukan di koperasi sekolah.   &rdquo;Tidak ada uang gedung. Juga tidak ada pungutan lain. Nggak ada beli buku juga,&rdquo; ujar Frisky Muharram, wali murid yang anaknya diterima di SMPN 1 Sidoarjo.   Di SMPN 6 Sidoarjo, pelaksanaan daftar ulang dilakukan hingga Sabtu (17/6). Tidak ada pembagian daftar ulang per gelombang. &rdquo;Hari ini (kemarin, Red) sekitar 50 persen dari 274 siswa yang diterima sudah daftar ulang,&rdquo; terang Kepala SMPN 6 Sidoarjo Mariyati.  Mariyati menjelaskan, peserta didik yang diterima juga boleh langsung membeli seragam dan keperluan sekolah di koperasi sekolah. Namun, sifatnya tidak wajib. Boleh membeli di koperasi atau membeli di luar. &rdquo;Bisa beli di mana pun untuk seragam, topi, sabuk, maupun sepatunya,&rdquo; ujarnya.  Untuk buku, peserta didik tidak perlu membeli. Uang gedung juga tidak ada. Sesuai peraturan bupati (perbup), tidak ada dana investasi. &rdquo;Buku K-13 juga sudah ada dari tahun lalu,&rdquo; tambah Mariyati.  Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Wijono menegaskan, pemkab sudah membuat kebijakan sekolah gratis. Seluruh kebutuhan siswa seperti biaya investasi dan operasional ditanggung APBD. Wali murid hanya membayar biaya personal. Untuk siswa yang tidak mampu, pemkab telah memberikan kebijakan tambahan. Mereka dibebaskan dari seluruh tanggungan. &rdquo;Yang tidak mampu benar-benar gratis,&rdquo; jelasnya.  Dengan demikian, seluruh kepala sekolah harus menjalankan program sekolah gratis 9 tahun. Mulai SD sampai SMP. Bagi sekolah yang melanggar, pemkab harus mencopot kepala sekolah bersangkutan. &rdquo;Yang melanggar berarti tidak mendukung visi dan misi bupati,&rdquo; jelasnya.  Selain di SMPN, mulai kemarin juga dilaksanakan daftar ulang di SDN. &rdquo;Sudah mulai banyak yang daftar ulang, namun belum semua,&rdquo; ujar Kepala SDN Pucang 1 Sidoarjo Muji Sancoyo.  Menurut Muji, yang menentukan diterima atau tidaknya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Sidoarjo berdasar data yang sudah di-input di website. Data tersebut meliputi akta kelahiran dan kartu keluarga. &rdquo;Ketentuannya, usia tertinggi yang bisa masuk minimal 6 tahun,&rdquo; terang Muji. (uzi/via/aph/c6/c7/hud)

Curiga Praktik Katrol Nilai, Dikbud Siap Tindak jika Sekolah Melanggar