<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ditjen-Pajak-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penganiayaan itu juga berbuntut pada terkuaknya harta jumbo milik Rafael Alun Trisambodo. Beberapa harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN mencerminkan pengawasan di internal Kemenkeu yang masih lemah.  Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, hal itu adalah persoalan klasik yang tak kunjung dibereskan. ”Ini sudah lama dari zaman Orde Baru. Apa bedanya? Nggak ada. Bedanya hanya sekarang ada media sosial sehingga orang bisa tahu,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (26/2).  Menurut dia, hal itu didasari pada mental korupsi yang sudah mengakar. ”Nggak pernah akan selesai karena mental korupsi terus berlanjut. Permisif, banyak urusan politik di dalamnya. Jadi, tidak akan beres,” imbuhnya.  Apalagi, lanjut dia, jika membicarakan persoalan pajak, masih banyak praktik yang semestinya tidak dilakukan. Misalnya, ada wajib pajak (WP) yang minta pelaporan pajaknya dikurangi dan denda pajak dibagi dua. Padahal, praktik-praktik kotor itu merugikan WP lain yang taat membayar dan melaporkan pajak.  Karena itu, Agus memaklumi jika saat ini publik kehilangan kepercayaan kepada DJP dan menjadi malas melaporkan pajaknya. Turunnya angka kepatuhan publik juga merupakan konsekuensi yang harus diterima Kemenkeu dan DJP.  Menurut Agus, perlu ada bersih-bersih di berbagai lini. Bukan hanya Kemenkeu atau kementerian lainnya, melainkan juga kepada aparat hukum. Sanksi tegas juga harus diberikan. ”Misal hukum mati kek. Tapi yang jadi tanda tanya besar, berani nggak itu dilakukan?” imbuhnya.  Kemenkeu, lanjut dia, harus memastikan figur-figur yang menduduki jabatan strategis betul-betul bersih. Jika perlu, bisa saja dilakukan rotasi jabatan dengan pengganti yang baru. ”Pastikan saja siapa yang harus diganti, siapa yang harus digaruk. Serahkan ke aparat penegak hukum. Siapkan penggantinya. Kalau nggak gitu, ya nggak jalan fungsi pelayanan publiknya,” jelas Agus.  Saat ini, menurut dia, perbaikan tidak bisa dilakukan secara instan. Perlu ada evaluasi berkala yang memakan waktu lama. Sebab, reformasi birokrasi memerlukan proses. Kemenkeu juga harus berani bertindak lebih tegas dalam mengungkap kasus penyelewengan yang dilakukan pegawai di lembaganya.

Pengamat Ungkap Modus Praktik Korupsi Oknum Pegawai Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/eri-dan-hari-antikorupsi.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, kontrak kinerja yang telah diberlakukan masing-masing pegawai mulai dari dinas, kecamatan, hingga kelurahan, sebagai salah satu upaya mencegah praktik korupsi.  ”Dengan seperti itu, kepala dinas, camat, dan lurah, akan terawasi target kinerjanya,” kata Eri seperti dilansir dari Antara saat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Surabaya, Kamis (1/12).  Selain itu, Eri menyatakan, akhir Desember, seluruh kantor di lingkup pemerintah kota baik itu dinas, kecamatan, dan kelurahan, wajib menayangkan penyerapan anggaran melalui persentase via digital. ”Jadi kami pampang secara elektronik, agar transparan,” ujar Eri.  Sehingga, lanjut dia, masyarakat mengetahui penyerapan anggaran sudah berapa persen, proyek yang sudah dikerjakan berapa persen. ”Nanti terlihat semuanya karena setiap kantor dinas, kecamatan, maupun kelurahan, harus bertanggung jawab dengan penyerapan anggaran,” papar Eri.  Eri menyampaikan, dalam melakukan pengawasan kinerja jajarannya tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, masyarakat dan media massa turut menjadi pengawas jajarannya di dinas, kecamatan, dan kelurahan.  ”Ketika semakin banyak melakukan pengawasan, kinerjanya akan semakin cepat dan baik. Jangan hanya cepat, tetapi grusa-grusu (terburu-buru), karena kalau saya memantau sendiri akan susah, dengan digitalisasi maka masyarakat bisa memantau,” ucap Cak Eri.  Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar serangkaian kegiatan memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Negara Grahadi dan Gedung Merah Putih Alun-Alun Kota Surabaya, Jatim, mulai 1-2 Desember. Adapun rangkaian acara yang akan dilakukan adalah pendidikan antikorupsi kepada pelajar, pemutaran film untuk pelajar, seminar pelayanan publik, talk show, diskusi media, dan pentas seni.  Rangkaian kegiatan itu akan melibatkan edukasi antikorupsi dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan dan Monitoring, Antikorupsi Badan Usaha (AKBU), dan Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.  Kota Surabaya merupakan wilayah keempat dari lima wilayah yang akan menyelenggarakan rangkaian Road to Hakordia (Hari Antikorupsi Sedunia) 2022. Pada pekan-pekan sebelumnya, KPK bersama pemerintah daerah telah menyelenggarakan Hakordia dimulai dari Samarinda (Kalimantan Timur), Bali, Medan (Sumatera Utara) dan puncaknya pada 9 Desember di Jakarta.

Wali Kota Surabaya Sebut Kontrak Kinerja Pegawai Cegah Praktik Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/0104-asn.jpeg" alt="Sejumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kesadaran aparatur sipil negara (ASN) terhadap praktik korup menunjukkan tren positif. Namun, jumlah laporan ke bagian pengawasan masih rendah. Itulah salah satu temuan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).  Menurut Direktur LSI Djayadi Hanan, mayoritas PNS yang menjadi responden survei menyatakan tidak pernah melihat langsung praktik korupsi seperti suap dan gratifikasi di lingkungan kerja mereka. Namun, ada 20 persen yang pernah melihat atau setidaknya tahu kejadian tersebut. ”Ada 20 persen yang mengatakan itu terjadi dan angka itu cukup banyak,” jelas Djayadi kemarin (18/4).  Selain itu, berdasar temuan LSI, 26 persen PNS mengakui bahwa korupsi berpotensi terjadi di instansi tempat mereka bekerja. Dilihat dari segi pendapatan, kesadaran itu biasanya dimiliki PNS yang berpendapatan menengah ke atas. Semakin tinggi golongan PNS, semakin mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran adanya potensi korupsi tersebut.  Meski begitu, masih cukup banyak PNS yang memilih untuk tidak melapor ke bagian pengawasan jika mengetahui adanya praktik korupsi seperti suap dan gratifikasi. Perbandingannya, 70 persen menyatakan mungkin akan melapor dan 23,8 persen memilih untuk tidak melapor.  Djayadi mengungkapkan, alasan terbesar mereka untuk tidak melapor adalah takut terkena masalah. Kemudian, belum pernah melihat ada sesama rekannya yang melapor, khawatir proses berbelit-belit, hingga khawatir laporan tidak ditindaklanjuti.  Sementara itu, dari sisi publik, banyak yang belum mengetahui kanal untuk melapor jika menemukan praktik korupsi di kalangan ASN, khususnya bagian pelayanan publik. Padahal, pemerintah telah menyiapkan kanal seperti Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/12/2016/keluhan-jokowi-terhadap-praktik-korupsi-di-dalam-negeri/">Keluhan Jokowi Praktik Korupsi di Dalam Negeri</a>  Survei LSI dilakukan pada pada 3 Januari–31 Maret 2021 dengan metode wawancara daring maupun luring. Survei melibatkan 1.201 responden PNS di lembaga-lembaga negara yang tersebar di 14 provinsi.  Sementara itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengakui bahwa masih ada tindak korupsi di lingkungan PNS. Setiap bulan selalu ada saja PNS yang dinonaktifkan dari jabatannya sembari menunggu proses hukum karena terbukti bersalah. Sebagian lainnya langsung dipecat. ”Jujur, tiap bulan 20–30 persen (dari jumlah yang bermasalah, Red) harus kami berhentikan secara tidak hormat,” ungkap Tjahjo tanpa memerinci jumlah PNS yang bermasalah.  Ke depan, Tjahjo berjanji melakukan perbaikan. Di antaranya, meningkatkan profesionalitas PNS dan mewajibkan mereka melaporkan kekayaan setiap tahun. Juga, berfokus pada pembangunan zona integritas di unit kerja layanan.  Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej berpendapat, laporan terkait dengan gratifikasi dari kalangan ASN sebenarnya meningkat signifikan. Artinya, selain sadar, mereka memiliki kemauan untuk mengambil tindakan ketika menerima sesuatu dari pihak lain yang tidak seharusnya diterima. ”Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebenarnya laporan gratifikasi itu amat signifikan, selalu meningkat,” jelas Eddy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=96jHZxCU1MM

Kesadaran ASN Tinggi terhadap Praktik Korupsi, tapi Enggan Melapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/permudah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dinilai berpotensi melanggar hukum. Bahkan, Perppu 1/2020 tengah digugat oleh sejumlah tokoh ke Mahkamah Konstitusi.  Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai Perppu terkait penanganan Covid-19 membuka celah untuk melakukan praktik korupsi. Menurutnya, Pasal 27 dalam Perppu 1/2020 memiliki ruang untuk disalahgunakan.  "Ada potensi ketika terjadi fraud, korupsi, penyelewengan dana stimulus maupun bantuan likuiditas pejabat yang terlibat kebal hukum, tidak dapat dituntut," kata Fickar dikonfirmasi, Selasa (21/4).  Akademisi Universitas Trisakti ini menyebut, stimulus yang anggaran yang dikeluarkan dalam upaya pencegahan Covid-19 nilainya sangat besar. Dia menilai, sangat berpotensi disalahgunakan seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).  "Dimana uangnya bisa mengalir sampai luar negeri, dan kesengajaan pemilik lembaga keuangan melakukan penggelapan dana BLBI," beber Fickar.  Fickar memandang, frasa itikad baik di Pasal 27 jelas sebagai kata-kata yang bersifat karet dan bersayap. Karena banyak ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan penumpang gelap.  "Pasal 27 Ayat 2 berisi kekebalan aparat pelaksana dari tuntutan hukum telah melampaui batas kewenangan eksekutif dalam membuat Perppu. Hukum pidana dan perdata berlaku bagi siapapun di Indonesia, tak terkecuali presiden atau aparatnya jika terbukti merugikan negara," tegas Fickar.  Menurutnya, jika pemerintah turut serta melakukan pelanggaran, salah satunya korupsi, maka tindakan hukum harus tetap dilaksanakan. Terlebih, bila dilakukan di waktu bencana seperti ini ancamannya hukuman mati.  "Konflik kepentingan adalah ibu dari korupsi. Pada titik tertentu ketika derajat kekuasaan tdk lagi dapat tersentuh oleh kritik, kontrol dan pengawasan formal secara politik, maka sesungguhnya conflict of interest is mother of corruption. Konflik kepentingan akan melahirkan tindak pidana korupsi disegala sektor kehidupan," pungkasnya.  Untuk diketahui, Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19 digugat oleh sejumlah tokoh masyarakat. Mereka yang menggugat diantaranya mantan Ketua Umum PAN, Amien Rais dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Samsuddin serta Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).  Dalam permohonannya, MAKI bersama Yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA meminta pasal 27 pada Perppu tersebut, yang terkait imunitas aparat pemerintahan dari tuntutan perdata dan pidana saat melaksanakan aturan untuk dibatalkan.  Dalam gugatannya, MAKI berpendapat Pasal 27 merupakan superbody sekaligus bertentangan dengan UUD 1945. MAKI menilai, pemerintah mengarah pada kebal dan tidak dapat dikontrol hukum.  "MAKI selalu mendukung upaya pemerintah untuk menjaga rakyat dari Covid-19 dalam bentuk selalu mengawal dan mengontrol serta meluruskan kembali apabila pemerintahan mengarah kebal dan tidak dapat dikontrol melalui mekanisme hukum," jelas Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U2KI2bruNO0  https://www.youtube.com/watch?v=3tMXpNKOvdA  https://www.youtube.com/watch?v=Jj7QD7VY7q0

Pakar Sebut Perppu 1/2020 Terkait Korona Membuka Celah Praktik Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-potensi-korupsi-dalam-pilkada-mesti-dipangkas-dari-parpol_m_205280.jpeg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mengungkapkan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak baik langsung maupun tidak langsung sama-sama berpotensi menimbulkan celah untuk korupsi. Hal itu diungkapkannya merespon upaya DPR yang mewacanakan untuk melalukan revisi terhadap sistem pilkada yang bakal dilakukan serentak di Indonesia tahun 2018 ini. DPR menggandeng pemerintah segera melakukan kajian untuk menentukan keberlanjutan pelaksanaan pilkada langsung yang dimulai rentan terjadinya tindakan korupsi.&nbsp; "Baik langsung maupun tidak langsung potensi korupsinya selalu ada. Kalau langsung yang akan dibombardir dengan uang dan korupsi adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk memilih. Sedangkan yang sekarang sama saja juga sebenarnya," jelasnya dalam kunjungannya di Makassar, Selasa (17/4). Menurut Syarif upaya revisi terhadap pelaksanaan pilkada yang rentan terjadi praktik korupsi tidak serta merta langsung menjamin korupsi itu hilang. Ia mengatakan, perlu dikaji untuk menemukan formulasi yang tepat agar praktik korupsi dalam pelaksanaan pilkada tak terjadi lagi. Syarif mengungkapkan, hal paling mendasar terjadinya praktik korupsi dalam pilkada justru bersumber dari partai politik dan pasangan calon (Paslon) kepala daerah. "Saya pikir semuanya harus kembali ke partai politik dan paslon. Mulai sekarang kalau mau bertanding itu, tidak usah memakai uang-uang seperti itu. Yang pakai mahar harus dipangkas," tegas Syarif. Syarif bahkan membeberkan usulan dari hasil kajian politik KPK dalam pelaksanaan pilkada terkait rentannya tindakan korupsi. Di dalam usulan itu, KPK menawarkan bahwa parpol bersedia menerangkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kekayaan partai, sistem kaderisasi parpol yang baik dan terkahir parpol harus konsisten mengambil tindakan tegas apabila kadernya melakukan pelanggaran keras. "Sekarang ini kan banyak sekali calon-calon itu yang bukan kader parpol. Dia menjadi kader parpol selalu ketika dia ingin menjadi calon kepala daerah. Tinggal dicopot saja. Kasian kader-kader yang lain. Hal-hal seperti ini yang mestinya diterapkan," terangnya. Partai dan paslon ditegaskan Syarif mesti berkomitmen untuk melaksanakan hal tersebut. Menurutnya yang perlu dilakukan bukan bagaimana mencari caranya, namun terpenting adalah bagaimana memangkas akar persolan praktik korupsi dalam pilkada yang bersumber dari&nbsp; parpol. "Saya yakin baik pilkada langsung maupun tidak langsung masih ada kemungkinan praktik korupsi yang begitu besar. Makanya harus mulai dipangkas dari parpolnya," tutup Syarif.

KPK: Potensi Korupsi dalam Pilkada Mesti Dipangkas dari Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/praktik-korupsi-berakar-pada-sistem-sosial-prakolonial_m_173560.jpeg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Hakim PN Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap Hakim PN Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korupsi. Salah satu kata paling mengerikan yang bisa saja mengancam masa depan bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi memiliki definisi penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lantas, seperti apa sejarah korupsi di Indonesia hingga seolah kini menjadi budaya? Ahli Sejarah dari Universitas Indonesia, Andi Achdian menyatakan, praktik korupsi sejatinya telah mengakar dari zaman prakolonial. Penyerahan upeti bukanlah hal asing bagi masyarakatnya. "Korupsi dalam pengertian sekarang, bisa dilihat telah memiliki akarnya juga pada sistem sosial prakolonial. Saat itu, sistem masyarakat tributary yang berbasis pada penyerahan upeti telah menjadi bagian dari praktik ekonomi," kata Andi kepada JawaPos.com baru-baru ini. Tak hanya itu, salah satu sejarah korupsi di Nusantara paling populer ada pada zaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie/Kompeni Dagang Hindia Belanda). Saat itu, VOC mengajari masyarakat untuk korupsi di segala bidang. Bahkan, ada ejekan yang menyebut VOC, perusahaan multinasional yang bangkrut pada peralihan abad ke-18 ke abad ke-19 ini, sebagai Vergaan Onder Corruptie (hancur karena korupsi). "Pengalaman VOC adalah bentuk modern praktik korupsi yang merupakan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan laporan," ujar Andi. Dihimpun dari berbagai sumber, sejumlah kasus <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/09/173557/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dimulai-dari-masa-orde-baru" target="_blank">korupsi</a> pernah terungkap dari masa ke masa. Salah satu yang terpopuler adalah kasus korupsi Badan Usaha Logistik (Bulog) pada awal 1970-an. Posisi Bulog sebagai lembaga langsung di bawah presiden menjadikan Bulog bisa menikmati dana nonbujeter di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kewenangan itu membuat DPR atau BPK sulit menjamah alur keuangan Bulog. Praktiknya, Bulog tidak pernah membeli langsung bahan pangan dari petani melainkan dari para pedagang perantara dan operasi pasar juga dilakukan melalui perantara. Perantara arus utama pada kaitan pembelian dengan Bulog, tak lain Go Swie Kie atau Dasuki Angka Subroto. Dasuki Angka Subroto memulai bisnis utamanya sebagai importir beras dan kacang kedelai untuk Bulog, sehingga dijuliki 'Bulog Swasta'. Kepala Bulog kala itu, Achmad Tirtosudiro, meyatakan operasi Bulog terhambat oleh ketidakberesan administrasi sehingga dana senilai Rp 1,3 miliar (atau senilai USD 800.000 kala itu) mengendap. Imbasnya, Acmad Tirtosudiro diberhentikan dari jabatan Kepala Bulog atas dugaan korupsi, pada Juni 1973. Dia justru beralih tempat kerja, menjadi Duta Besar RI di Republik Federasi Jerman atau Jerman Barat. Lain lagi di era reformasi. Sejumlah kasus korupsi seolah kian masyhur di mata masyarakat. Kasus-kasus tersebut ada yang ditangani Kejaksaan Agung, Polri, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebut saja kasus Bank Century, BLBI, Hambalang, hingga Wisma Atlet SEA Games. Bahkan, hingga kini KPK masih harus bekerja keras menuntaskan kasus dugaan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/07/173284/dinilai-terbukti-korupsi-e-ktp-andi-narogong-dituntut-8-tahun" target="_blank">korupsi proyek e-KTP</a> Tahun Anggaran 2011-2012 yang telah menjerat enam orang tersangka. Mereka adalah dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto; Pengusaha Andi Narogong; Anggota DPR F-Golkar Markus Nari; Ketua DPR Setya Novanto; Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.&nbsp;    Baca juga berita mengenai&nbsp;Hari Antikorupsi Internasional di: <a href="https://www.jawapos.com/topic/506/tekad-bebaskan-negara-dari-korupsi" target="_blank">Tekad Bebaskan Negara dari Korupsi</a>

Praktik Korupsi Berakar pada Sistem Sosial Prakolonial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68044_87219_Jokowi-di-NasDem.jpg" alt="Presiden Jokowi" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui sanksi hukum terhadap para koruptor masih belum memberikan efek jera. Ini dibuktikan Jokowi semakin banyaknya para koruptor yang tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). "Ini artinya, penegakan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberi efek jera bagi para koruptor," ujar Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, Senin (1/12). Menurut Jokowi, dari data yang didapatnya pihak pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah banyak mendekam di penjara karena kasus korupsi. Rincinya, 112 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, empat duta besar, tujuh komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan wali kota, 130 pejabat eselon I sampai eselon, serta 14 hakim. Oleh Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta mengaku sedih dengan kondisi indeks koruptor di Indonesia. "Fakta-fakta ini membuat saya sering bertanya mengapa walaupun jumlah koruptor yang dipenjara sudah banyak, dan yang di-OTT sudah banyak, namun praktik korupsi dan perilaku korupsi masih terus terjadi dan terus berlanjut," katanya. Menurut Jokowi pemberantasan korupsi antara penegak hukum harus terus berkesinambungan. Tapi upaya itu tidak cukup untuk menangkap koruptor tapi melakukan sosialisasi pendidikan pencegahan sedini mungkin untuk tidak melakukan korupsi. "Lebih komprehensif, lebih terintegrasi dan jangkauan pemberantasan korupsi harus mulai dari hulu sampai hilir," pungkasnya. (cr2/JPG)

Keluhan Jokowi Terhadap Praktik Korupsi di Dalam Negeri

praktik korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#praktik korupsi

Berita Terkini