<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Jaringan-aborsi-jakarta-322809040.jpg" alt="Enam orang tersangka ditangkap dalam pengungkapan praktik aborsi ilegal yang beroperasi sejak 2022. (Yogi/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Enam orang tersangka ditangkap dalam pengungkapan praktik aborsi ilegal yang beroperasi sejak 2022. (Yogi/JawaPos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com&nbsp;- Polda Metro Jaya melalui Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus telah mengungkap praktik aborsi ilegal di sebuah unit apartemen lantai 28 di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Cipinang Besar, Jakarta Timur. Dari pengungkapan ini, polisi menetapkan enam orang tersangka.&nbsp; Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan dalam jumpa pers bahwa Ditreskrimsus berhasil mengungkap jaringan pelaku yang telah beroperasi secara terstruktur. "Praktik ilegal ini telah berjalan sejak tahun 2022 hingga saat ditemukan, dengan total 361 pasien yang tercatat dalam data digital yang diamankan, " terang Budi, kemarin (17/12).&nbsp; &nbsp; Sementara, Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu menjelaskan bahwa jaringan tersebut memasarkan jasanya melalui dua situs web bernama "Klinik Aborsi Promedis" dan "Klinik Aborsi Raden Saleh". Calon pasien yang mengakses situs tersebut diarahkan untuk berkomunikasi dengan admin melalui aplikasi WhatsApp, di mana mereka diminta mengirimkan hasil USG serta identitas diri sebelum lokasi, waktu, dan titik penjemputan ditentukan. &nbsp; "Biaya yang dikenakan untuk setiap tindakan berkisar antara Rp5 juta hingga Rp8 juta, dengan total keuntungan yang diperkirakan jaringan ini peroleh mencapai sekitar Rp2,6 miliar, " ungkap Edy.&nbsp; Saat penggerebekan, lanjut Edy, petugas mengamankan enam orang, lima pelaku dan satu pasien serta menyita berbagai barang bukti termasuk peralatan medis aborsi, obat-obatan, kapas bekas darah, dan sisa darah di lokasi yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan forensik dan uji DNA. &nbsp; Para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda: mulai dari eksekutor yang mengaku sebagai tenaga medis, asisten pelaku, admin yang mengelola situs web dan komunikasi dengan pasien, hingga petugas penjemput dan pengantar pasien. Setiap pelaku memperoleh imbalan sesuai dengan peran yang diembannya. &nbsp; "Kasus ini pertama kali terungkap dari laporan masyarakat pada November 2025, yang kemudian diikuti dengan penyelidikan dan pengintaian intensif oleh Subdirektorat IV Siber Ditreskrimsus, " jelasnya.&nbsp; Pihak kepolisian menegaskan bahwa praktik aborsi ilegal melanggar hukum dan berbahaya karena tidak memenuhi standar medis, yang dapat menyebabkan infeksi, gangguan kesehatan reproduksi, bahkan mengancam nyawa perempuan. Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman dan verifikasi lanjutan terhadap data serta jaringan terkait kasus ini. Tersangka dijerat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yaitu Pasal 60, Pasal 427, dan Pasal 428. Ancaman hukuman yang diberikan antara lain 4 tahun penjara untuk melakukan aborsi tidak sesuai kriteria pengecualian, 5 tahun penjara untuk melakukan aborsi dengan seizin perempuan, dan 12 tahun penjara untuk melakukan aborsi tanpa seizin perempuan. &nbsp; Kepolisian melalui Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyatakan akan terus melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana kesehatan, khususnya aborsi ilegal, yang selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Aborsi ilegal dinyatakan bukan sebagai solusi, melainkan ancaman serius bagi kesehatan dan masa depan bangsa. Pihak kepolisian juga mengajak masyarakat untuk memberitahu kantor kepolisian terdekat jika menemukan lokasi yang dicurigai melakukan praktik aborsi ilegal untuk dilakukan penyelidikan dan penegakan hukum.&nbsp;

Enam orang tersangka ditangkap dalam pengungkapan praktik aborsi ilegal yang beroperasi sejak 2022 dengan total pasien sebanyak 361 orang.

Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Aborsi Ilegal di Jakarta Timur, Beroperasi Sejak 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/1405-2023-IDI-Riau-648799320.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr Moh Adib Khumaidimelantik pengurus IDI Riau masa bakti 2023-2026, di Pekanbaru." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr Moh Adib Khumaidimelantik pengurus IDI Riau masa bakti 2023-2026, di Pekanbaru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (Ketum PB IDI) Moh Adib Khumaidi meminta IDI Riau ikut menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Satu di antaranya karena memuat ketentuan praktik aborsi pada usia kehamilan 14 minggu. &rdquo;Penolakan dilakukan karena umur kehamilan 14 minggu atau 3,5 bulan sudah cukup besar dan tindakan keamanan aborsi diragukan lantaran semakin lama usia kehamilan akan semakin berbahaya,&rdquo; terang Adib Khumaidi di Pekanbaru, Senin (15/5). Moh Adib Khumaidi&nbsp;pada Minggu (14/5), melantik Pengurus IDI wilayah Riau masa bakti 2023-2026 di Pekanbaru. Adib Khumaidi mengatakan, jika praktik aborsi diperbolehkan akan berdampak pada hal lain. Yakni terjadinya peningkatan angka kriminalitas. Karena itu, pihaknya meminta IDI Riau ikut mendorong agar RUU Kesehatan diurungkan. Selain itu, poin-poin yang perlu dikaji kembali juga perlu musyawarah bersama. &rdquo;Harapan kami, poin-poin yang tidak sesuai di RUU Kesehatan Omnibus Law supaya dibahas lagi dengan kami para tenaga kesehatan dan berbagai pihak,&rdquo; tutur Adib Khumaidi. ​​​Kendati demikian, dia meminta seluruh pengurus yang dilantik untuk tidak melakukan aksi mogok pelayanan. Jangan sampai malah membuat kisruh di masyarakat. &rdquo;Kepada para pengurus saya harapkan agar lebih solid lagi karena ini yang kita butuhkan sekarang. Dalam kepengurusan IDI 2023, jumlahnya banyak, mulai dari akademisi, dokter pengusaha dan juga spesialis, serta orang yang berkecimpung di politik ataupun organisasi masyarakat, kami ajak berhimpun di IDI,&rdquo; papar Adib Khumaidi. Selain itu, menurut dia, pengurus harus menunjukkan bahwa IDI Riau tetap solid dan kompak untuk mengatakan stop pembahasan RUU Kesehatan Omnibus&nbsp;Law. &rdquo;Sebab ini yang menjadi satu dasar yang sangat kuat terlepas dari ikhtiar yang dilakukan apakah berhasil atau tidak, kita serahkan pada Allah subhanahu&nbsp;wa ta ala,&rdquo; ucap Moh&nbsp; Adib Khumaidi. Ketua IDI Riau terpilih adalah dr&nbsp;Marhan Effendi. Tercatat Riau menjadi IDI wilayah yang paling banyak pengurusnya se-Indonesia. IDI dibentuk mulai dari 1950. Tahun ini adalah hari bakti dokter Indonesia yang ke-115 yang Allah akan diperingati setiap 20 Mei.

Pengurus Besar IDI meminta IDI Riau ikut menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Satu di antaranya karena memuat ketentuan praktik aborsi

PB IDI Minta IDI Riau Tolak Pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/IMG-20230515-WA0233-102520289.jpg" alt="Wadirkrimsus Polda Bali AKBP Ranefli Dian Candra (kanan) menunjukkan barang bukti dan tersangka dokter IKAW, terkait kasus aborsi ilegal." width="100%">
<figcaption>Wadirkrimsus Polda Bali AKBP Ranefli Dian Candra (kanan) menunjukkan barang bukti dan tersangka dokter IKAW, terkait kasus aborsi ilegal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Bali menyebutkan, dokter gigi bernama I Ketut Arik Wiantara, 53, eks narapidana&nbsp;telah melakukan tindakan aborsi terhadap 1.338 perempuan. Dia melakukan praktik aborsi sejak 2006 sampai 2023. &rdquo;Yang bersangkutan beralasan karena pernah melakukan praktik ini, jadi dari mulut ke mulut pasien datang dan minta tolong. Alasan yang bersangkutan karena melihat anak-anak ini masih SMA, kuliah, jadi yang bersangkutan kasihan anak-anak itu masa depannya seperti apa. Niatnya menolong tapi menolong yang salah,&rdquo; kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali AKBP Ranefli Dian Candra seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Bali, Senin (15/5). Ranefli mengatakan, selain anak-anak SMA dan kuliah, tersangka yang tidak masuk sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu pernah melayani permintaan aborsi dari perempuan korban pemerkosaan. Perbuatan aborsi ilegal sudah yang ketiga dilakukan tersangka dokter IKAW. &rdquo;Pada 2006, tersangka dokter IKAW telah perbuatan yang pertama dan dipenjara selama 2,5 tahun berdasar vonis hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada perbuatan kedua, tersangka ditangkap pada 2009 dan dipenjara selama enam tahun,&rdquo; terang Ranefli Dian Candra. Setelah bebas dari hukuman tersebut, lanjut dia, tersangka mengakui melakukan kembali kegiatan tersebut pada 2020. Tarif untuk setiap pasien rata-rata Rp 3,8 juta. &rdquo;Praktik ilegal tersebut dilakukan&nbsp;tersangka di kediamannya di Jalan Raya Padang Luwih, Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali,&rdquo; ujar Ranefli Dian Candra. &rdquo;Rata-rata belum berupa janin, masih berupa orok. Karena maksimal 2-3 minggu yang datang ke praktik tersebut. Jadi, itu masih berupa gumpalan darah, setelah diambil langsung (dibuang) di kloset,&rdquo; tutur Ranefli Dian Candra, mantan Kapolres Tabanan tersebut. Dari pemeriksaan penyidik, kata Ranefli, yang bersangkutan beralasan melakukan aborsi karena mendapat permintaan dari pasien. Sebelum melakukan tindakan aborsi, tersangka terlebih dahulu memeriksa kesehatan dari setiap pasien agar tidak terjadi kematian kepada pasien. &rdquo;Karena menurut pengakuan tersangka, ada pasien yang meninggal dunia pada waktu dilakukan aborsi. Karena kematian pasien itulah, tersangka ditangkap pada 2009,&rdquo; jelas Ranefli Dian Candra. &rdquo;Sebelum operasi sudah melakukan konsultasi periksa kesehatan, termasuk dicek orok atau janinnya. Konsultasi, datang, melihat kondisi pasien. Kalau sudah besar (kandungan) tidak berani katanya. Karena pengalamannya yang kedua ditangkap, ada pasien yang meninggal. Sehingga dia berhati-hati,&rdquo; tambah Ranefli. Dia menambahkan, tindakan aborsi tersebut dilakukan tersangka dalam waktu lima menit setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pasien. Tersangka dokter IKAW ditangkap setelah Satuan Reserse Kriminal Polda Bali mendapatkan informasi dari adanya iklan di salah satu web terkait adanya praktik aborsi oleh dokter inisial A di Jalan Raya Padang Luwih, Dalung, Kuta Utara, Badung. Setelah dilakukan pengintaian, pada Senin (8/5) pukul 21.30 wita, penyelidik menggerebek lokasi tersebut dan mendapati dokter A ini baru saja melaksanakan praktik aborsi. &rdquo;Dalam kegiatannya, yang bersangkutan dibantu pembantunya yang bertugas sebagai pembersih,&rdquo; ucap Ranefli. Saat ini tersangka IKAW ditahan di rumah tahanan Polda Bali dengan ancaman hukuman berlapis karena melanggar pasal 77 juncto pasal 73 ayat (1), pasal 78 juncto 73 ayat (2) tentang Praktik Kedokteran dan pasal 194 juncto pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Polda Bali menyebutkan, dokter gigi eks narapidana telah melakukan tindakan aborsi terhadap 1.338 perempuan sejak 2006 sampai 2023

Polda Bali Sebut Dokter Gigi Eks Napi Aborsi 1.338 Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/aborsi.jpg" alt="Ilustrasi aborsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aborsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang, Bengkulu, mengamankan tiga orang tersangka dalam kasus aborsi yang menyebabkan korban meninggal dunia, dikutip dari ANTARA.  Kapolres Kepahiang AKBP Suparman dalam keterangannya di Mapolres Kepahiang, Jumat, mengatakan tersangka dalam kasus ini melibatkan tiga orang. Pertama adalah pria bernama AS, 27, warga Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara yang berstatus pegawai salah satu BUMN. Kemudian RT, 27, yang masih berstatus mahasiswa berdomisili di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang.  Ketiga adalah DNS, 36, warga Kelurahan Pasar Ujung, Kabupaten Kepahiang yang kesehariannya merupakan ASN di RSUD Kepahiang.  Sedangkan korbannya berinisial AA, 21, warga asal Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong.  "Kejadian tersebut terjadi Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di RSUD Kepahiang. Korban ini meninggal dunia setelah sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Kepahiang selama 3 hari," kata dia.  Dia menjelaskan, kronologis kejadian itu bermula dengan adanya hubungan asmara antara korban AA dengan tersangka AS yang diketahui telah memiliki anak dan istri tersebut. Setelah beberapa lama berpacaran kemudian keduanya melakukan hubungan badan yang menyebabkan korban AA hamil.  Mengetahui AA hamil, tersangka AS mengaku belum siap menikahi korban dan selanjutnya menghubungi tersangka RT dan menceritakan permasalahan yang dihadapinya, lalu tersangka RT menemui tersangka DNS yang bekerja di RSUD Kepahiang guna mendapatkan obat penggugur kandungan.  Obat tersebut ini dibeli DNS di apotek dan setelah mendapatkannya langsung diberikan kepada tersangka RT, kemudian diberikan kepada tersangka AS serta selanjutnya diberikan kepada korban AA guna dikonsumsi.  Ditambahkan AKBP Suparman, obat yang diberikan oleh tersangka AS ini selanjutnya diberikan kepada korban sebanyak 6 tablet yang digunakan secara bersamaan dengan rincian dua tablet diletakkan di bawah lidah, dua tablet diminum dan dua tablet lagi dimasukkan dalam alat kelamin.  "Setelah mengkonsumsi obat yang diberikan oleh tersangka AS kemudian saudari AA mengalami muntah-muntah hingga akhirnya dibawa ke RSUD Kepahiang, dan setelah dilakukan perawatan sekitar selama tiga hari kemudian dinyatakan meninggal dunia," jelasnya.  Atas perbuatannya para tersangka ini, kata dia, dikenakan pelanggaran pasal 194 UU No.36/2009, tentang Kesehatan juncto pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 196 UU No. 36/2009, tentang Kesehatan juncto pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Pacar Hamil, Diaborsi Hingga Meninggal Dunia, Pegawai BUMN Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/rintihan-mahasiswi-di-tengah-malam-memicu-kecurigaan-tetangga_m_157106.jpeg" alt="Ilustrasi aborsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aborsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga kawasan Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman gusar dengan sebuah suara rintihan di sebuah rumah kos pada suatu tengah malam. Kegusaran itu akhirnya terjawab, ternyata suara rinitihan itu milik mahasiswi berinisial IUJ, 18. Ketika itu yang berusaha menggugurkan kandungannya yang berusia tujuh bulan di toilet. Wakapolres Sleman Kompol Heru Muslimin menuturkan, tersangka berusaha menghilangkan jejak. Orok hasil asmara membabi buta dengan sang pacar itu disimpan di dalam lemari kamar kosnya di kawasan Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman. "Tujuan tersangka memasukkan bayi ke dalam lemari agar tidak terdengar oleh tetangga. Jadi, bayi itu meninggal karena tidak diurus," jelas Wakapolres Sleman Kompol Heru Muslimin kemarin. Bayi berjenis kelamin perempuan itu digugurkan dengan menggunakan pil yang dibeli dari toko online. Pil seharga Rp 2,6 juta tersebut ampuh meluruhkan janin yang tidak berdosa. Kejadian itu terungkap Selasa lalu (5/9) di rumah kos putri yang ditempati tersangka. Setelah menenggak pil tersebut, pada tengah malam tersangka yang merasa mulas bergegas ke kamar mandi. Rintihan tersangka yang tengah menjalani proses kelahiran sempat didengar tetangga kos.&nbsp;

Rintihan Mahasiswi di Tengah Malam Memicu Kecurigaan Tetangga

praktik aborsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#praktik aborsi

Berita Terkini

Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Aborsi Ilegal di Jakarta Timur, Beroperasi Sejak 2022

PB IDI Minta IDI Riau Tolak Pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law

Polda Bali Sebut Dokter Gigi Eks Napi Aborsi 1.338 Perempuan

Pacar Hamil, Diaborsi Hingga Meninggal Dunia, Pegawai BUMN Ditangkap

Rintihan Mahasiswi di Tengah Malam Memicu Kecurigaan Tetangga

Download Aplikasi JawaPos.com