<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/praja-mukti.jpg" alt="BELUM INKRACHT: Sekolah yang dikelola Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS) masih dalam proses hukum banding. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM INKRACHT: Sekolah yang dikelola Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS) masih dalam proses hukum banding. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sengketa izin operasional sekolah antara Praja Mukti dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya kini sudah sampai babak akhir. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS). Perkara tersebut kini sudah berkekuatan hukum tetap.  ”Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS),” sebut majelis hakim yang diketuai Yulius dalam amar putusannya.  Putusan kasasi menguatkan putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya dan putusan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Semuanya menolak permohonan P3PMS yang meminta dispendik menerbitkan persetujuan perpanjangan izin operasional SMP Praja Mukti dan penerimaan peserta didik baru.  Selain itu, permohonan P3PMS yang meminta surat larangan menerima peserta didik baru dan tidak memperpanjang izin operasional agar dinyatakan tidak sah juga ditolak. Pihak Praja Mukti menganggap dua surat dispendik yang diterbitkan pada 2019 itu cacat hukum dan harus dibatalkan.  Putusan kasasi tersebut berdasar data sistem informasi penelusuran perkara telah dikirim ke para pihak pada Jumat (5/2) lalu. Namun, P3PMS dan dispendik sama-sama menolak berkomentar. Ketua Yayasan P3PMS Lies Sukariana menyatakan tidak tahu dengan putusan itu. ”Tidak tahu saya. Sama pengacara saja,” katanya. Namun, pengacara P3PMS Tri Tejonarko masih belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini selesai ditulis. Saat ditelepon maupun dikirimi pesan singkat, yang bersangkutan masih belum merespons.  Sementara itu, Kepala Dispendik Surabaya Supomo masih belum menjawab saat dikonfirmasi melalui telepon seluler dan pesan singkat mengenai perkara tersebut. Meski tidak mengantongi izin operasional dan penerimaan siswa baru dari dispendik, sekolah swasta legendaris yang sudah berdiri sejak 1972 itu tetap beroperasi.  Tidak keluarnya izin tersebut buntut dari sengketa lahan seluas 3.000 meter persegi di Jalan Kupang Segunting III, Tegalsari, yang ditempati Praja Mukti. Bangunan SMP itu berdiri di atas tanah yang diklaim sebagai aset Pemkot Surabaya. Pihak pemkot ingin mengambil alih tanah tersebut, tetapi Praja Mukti menolak.  P3PMS juga menggugat lurah Tegalsari di PTUN Surabaya. Praja Mukti dalam gugatannya meminta pengadilan menyatakan batal dan tidak sah surat jawaban lurah ter_hadap surat keterangan tanah, tanda tangan, dan fisik yuridis tanah negara yang dikirim Praja Mukti. Pihak Praja Mukti mengirim surat tersebut ke lurah sebagai salah satu syarat untuk mengurus penerbitan sertifikat atas tanah yang mereka tempati.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/28/02/2021/ayah-berjuang-agar-anak-dari-pernikahan-siri-dapat-warisan-berhasil/">Ayah Berjuang agar Anak dari Pernikahan Siri Dapat Warisan, Berhasil</a>  Sebagaimana diberitakan, pemkot sebelumnya meminta Praja Mukti mengosongkan tanah tersebut. Rencananya, pemkot memanfaatkan tanah itu untuk dijadikan bangunan lain. Praja Mukti diklaim tidak berhak menempati tanah tersebut lebih lama lagi karena tidak punya bukti kepemilikan.   Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=51P-KxEbz48

Dispendik Surabaya Menang Gugatan Lawan Yayasan Praja Mukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/praja-mukti.jpg" alt="BELUM INKRACHT: Sekolah yang dikelola Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS) masih dalam proses hukum banding. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM INKRACHT: Sekolah yang dikelola Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS) masih dalam proses hukum banding. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS) kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Dua gugatannya terkait sengketa administrasi yayasan itu, yaitu melawan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya dan Kelurahan Tegalsari, ditolak hakim.  Majelis hakim menolak tuntutan yayasan yang meminta Kelurahan Tegalsari menerbitkan surat keterangan tanah dan tanda tangan data fisik tanah negara yang ditempati SMP Praja Mukti. Permintaan Praja Mukti agar majelis hakim membatalkan surat dispendik yang tidak memperpanjang izin operasional dan melarang menerima siswa baru juga ditolak.  Kini Praja Mukti mengajukan banding terhadap dua putusan PTUN tersebut. Banding itu sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya pekan ini. Namun, sampai berita ini diturunkan, pihak Praja Mukti belum bisa dikonfirmasi. Ketua Yayasan P3PMS Lies Sukariana menyatakan, pihaknya sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya, Tri Tejonarko, untuk menghadapi proses hukum.  Dia meminta Jawa Pos untuk mengonfirmasi Tri. ”Silakan langsung sama kuasa hukum kami saja, Pak Tri,” ujar Lies kemarin (23/2). Namun, Tri Tejonarko belum merespons saat dihubungi melalui telepon selulernya dan dikirimi pesan singkat melalui WhatsApp (WA).  Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Surabaya Normadi Elfajr menyatakan, pihaknya selaku jaksa pengacara negara (JPN) yang diberi kuasa untuk mendampingi dispendik dan Kelurahan Tegalsari sudah mengirim kontra memori banding pekan lalu. ”Di litigasi kami masih menunggu perkara ini sampai inkracht. Kami belum bisa lakukan eksekusi,” ujar Normadi kemarin (23/2).  Dia mengklaim bahwa tanah yang kini ditempati Praja Mukti merupakan aset Pemkot Surabaya. Pihaknya sudah menawarkan solusi agar sekolah direlokasi ke tempat lain. ”Nonlitigasi kami sudah tawarkan kepada Praja Mukti skema relokasi. Kami ganti rugi bangunannya karena tanahnya aset pemkot. Tapi, mereka masih kukuh kalau tanah itu milik mereka. Litigasi dan nonlitigasi kami terus jalan,” tuturnya.  Hingga kini objek sengketa itu dikuasai Praja Mukti. TK, SD, dan SMP masih beroperasi. Para siswa yang diklaim sampai 1.500 orang masih bersekolah di tempat tersebut. Pemkot Surabaya yang mengklaim berhak atas tanah di Jalan Kupang Segunting III, Tegalsari, seluas 3.000 meter persegi itu meminta Praja Mukti mengosongkan bangunan sekolah yang berdiri sejak 1972 tersebut.  Tanah itu akan digunakan pemkot untuk bangunan lain. Namun, bentuknya masih dirahasiakan. Praja Mukti diklaim tidak berhak menempati tanah itu lebih lama lagi karena tidak punya bukti kepemilikan.

Hakim PTUN Surabaya Tolak Gugatan Praja Mukti

Praja Mukti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Praja Mukti

Berita Terkini

Dispendik Surabaya Menang Gugatan Lawan Yayasan Praja Mukti

Hakim PTUN Surabaya Tolak Gugatan Praja Mukti

Download Aplikasi JawaPos.com