<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/Menteri-Purbaya-4032925409.jpg" alt="Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan larangan pengiriman baju ilegal untuk bantuan bencana, lebih utamakan produk dalam negeri. (Nurul/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan larangan pengiriman baju ilegal untuk bantuan bencana, lebih utamakan produk dalam negeri. (Nurul/JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan sudah membuka blokir anggaran milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp 20 miliar untuk mendukung penerjunan praja Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN) ke lokasi terdampak bencana Sumatera. Sebelumnya, perihal pemblokiran anggaran Praja IPDN ini sempat dikeluhkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulilhan Bencana Sumatera, Selasa (30/12). Dalam rapat itu, Purbaya memastikan bahwa anggaran yang sebelumnya diblokir alias diberi bintang oleh Kemenkeu sudah dihapus. Ia justru memastikan kepada Mendagri untuk bisa segera mengambil uangnya pada esok hari. "Tadi juga yang IPDN yang dibintangin. Itu besok cair, bisa Anda ambil?," ujar Purbaya dalam rapat tersebut. Menjawab pertanyaan itu, Mendagri Tito Karnavian menyebut hanya akan mengikuti perintah. "Perintah komandan," jawab Tito singkat. "Yaudah pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama saya," tukas Purbaya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka blokir anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk mendukung penerjunan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah terdampak bencana di Sumatera. Anggaran tersebut merupakan dana APBN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dialokasikan untuk IPDN. "Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari Pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN ada anggarannya," kata Tito. Ia menjelaskan, saat ini terdapat satu pos anggaran yang masih diblokir. Menurutnya, meski nilainya tidak besar, dana tersebut sangat berarti untuk mendukung tugas Praja IPDN selama satu bulan kedepan. "Cuma ada satu yang dibintangin, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya Rp 20-an miliar. Tapi satu bulan sangat berarti," ujarnya. Tito menyampaikan, Praja IPDN akan diterjunkan untuk membantu menghidupkan kembali roda pemerintahan daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, yang sempat lumpuh akibat bencana. Setelah tugas di satu wilayah selesai, Praja IPDN akan digeser ke daerah terdampak lain dengan tingkat kerusakan yang lebih berat. "Nah, kalau memang sudah bisa selesai, kita akan geser ke daerah lain yang cukup berat yaitu di Aceh Utara. Tugas mereka utama adalah satu bulan, mulai tanggal 3 nanti," ucap Tito. &nbsp;

Purbaya Yudhi Sadewa buka blokir anggaran Kemendagri Rp 20 miliar untuk praja IPDN terjunkan di lokasi bencana Sumatera.

Menkeu Purbaya Buka Blokir Anggaran Kemendagri Rp 20 Miliar Buat Terjunkan Praja IPDN ke Lokasi Bencana Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/antarafoto-wisuda-perwira-pelayaran-niaga-sorong-231120-om-1.jpg" alt="Ilustrasi taruna usai dilantik menjadi perwira pelayaran niaga di Politeknik Pelayaran. Olha Mulalinda/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi taruna usai dilantik menjadi perwira pelayaran niaga di Politeknik Pelayaran. Olha Mulalinda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kesempatan menjadi abdi negara melalui jalur sekolah kedinasan kembali dibuka. Ada delapan instansi pemerintah yang akan membuka pendaftaran mahasiswa/praja/taruna sekolah kedinasan tahun 2022.  Sama seperti tahun sebelumnya, delapan instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan meliputi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM); Kementerian Keuangan (Kemenkeu); Badan Pusat Statistik (BPS); Badan Intelijen Negara (BIN); Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).  Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Alex Denni mengatakan, pendaftaran bakal dibuka 9 April 2022. Pelamar dapat mengakses portal sekolah kedinasan di laman https://dikdin.bkn.go.id/. ”Pendaftaran dilakukan melalui satu portal dengan kebijakan satu pendaftar hanya bisa melamar pada satu sekolah kedinasan,” ujarnya di Jakarta kemarin (6/4).

Pendaftaran Sekolah Kedinasan Dibuka Lusa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220330_100536.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Feri Purnama/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Feri Purnama/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ketika menjadi pejabat publik jangan melakukan perbuatan korupsi nonkonvensional yaitu pemanfaatan jabatan.  ”Jangan melakukan korupsi nonkonvensional, seperti ingin mendapatkan pelayanan lebih karena merasa diri pejabat,” kata Mahfud seperti dilansir dari Antara saat menjadi pembicara dalam kuliah umum di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (30/3).  Mahfud MD menjelaskan, perbuatan korupsi nonkonvensional, yaitu pejabat yang ingin dilayani lebih atau mewah. Seperti tidak mau dijemput dengan mobil biasa, maunya mobil yang bagus.  Selain itu, lanjut dia, melakukan tindakan yang sewenang-wenang jika dirinya tidak dilayani sesuai dengan keinginan. Praja IPDN di Kampus Jatinangor maupun kampus di berbagai daerah, menurut dia, dididik untuk menjadi orang yang profesional dengan prinsip memberikan pelayanan publik.  ”IPDN memiliki posisi yang strategis, professional, dan melayani,” tutur Mahfud.  Dia berharap seluruh praja IPDN dapat melakukan tindakan yang baik agar negara menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindakan jelek. Sebab, dampaknya negara akan jelek. ”Kalau saudara jelek maka Indonesia akan jelek, kalau saudara baik Indonesia akan baik,” ucap Mahfud.  Rektor IPDN Hadi Prabowo menambahkan, IPDN mengundang Menteri Polhukam Mahfud MD untuk memberikan wawasan baru dan luas bagi praja IPDN tentang bangsa dan negara Indonesia. Kehadiran tokoh nasional itu, akan memberikan cara pandang praja IPDN yang lebih baik bagi bangsa dan negara, serta tidak mudah terpengaruh dengan sebaran hoaks saat ini.  ”Akan ditambah wawasan dan kapasitasnya, melihat kondisi yang aktual dan faktual, tentu mulai berpikir secara analisis dan sistematis, tidak berpengaruh dengan hoaks,” papar Hadi.  Kegiatan kuliah umum dengan menghadirkan tokoh nasional di Kampus IPDN itu merupakan agenda rutin yang dikuti lima ribuan praja dari berbagai daerah cara luring maupun daring serta unsur pejabat IPDN.

Mahfud Minta Praja IPDN Jangan Lakukan Korupsi Nonkonvensional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemendagri-beri-bantuan-dan-kerahkan-praja-ipdn-tangani-gempa-lombok_m_231791.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bencana alam kembali menerpa tanah air. Gempa bumi 6,4 skala richter mengguncang Lombok pada Minggu pagi (29/7). Hingga hari ini tercatat setidaknya ada 16 korban jiwa dan ratusan korban luka. Sejumlah bantuan dari berbagai pihak juga sudah dikirim ke posko pengungsian. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga turut menyalurkan bantuannya. Bukan hanya itu, lembaga pimpinan Tjahjo Kumolo itu juga mengirim sejumlah Praja Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke lokasi bencana untuk membantu para korban. "Setelah gempa terjadi, saya perintahkan Sekjen dan Rektor IPDN, mengerahkan praja IPDN kampus NTB membantu korban," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (30/7). Tidak hanya mengerahkan para praja untuk turun tangan membantu penanganan bencana lanjut Tjahjo, Kemendagri juga memberik bantuan yang dibutuhkan korban, seperti makanan, pakaian dan obat-obatan. "Ya perintahkan kirim bantuan Kemendagri," lanjutnya. Sementara itu Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, bantuan yang dikirimkan ke lokasi berupa mie instan, air mineral, selimut, biskuit, susu dan pampers untuk bayi dan pembalut untuk wanita. Bantuan tersebut dikatakan Bahtiar, telah sampai di lokasi Senin pagi, sekitar pukul 04.30 waktu setempat. Untuk selanjutnya dibagikan merata kepada para korban bencana. "Senin subuh bantuan tiba di Desa Obeel Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur," kata Bahtiar. Selain dari Kemendagri, bantuan juga datang dari IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat (NTB) berupa terpal yang akan digunakan untuk tenda darurat. Bantuan lainnya berupa pelayanan kesehatan dan pembersihan puing bangunan yang rusak akibat gempa.

Kemendagri Beri Bantuan dan Kerahkan Praja IPDN Tangani Gempa Lombok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/dpr-dukung-wacana-praja-ipdn-masuk-tni_m_103107.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) masuk militer menjadi isu hangat belakangan ini. Apalagi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat mengatakan lulusan institut itu bisa mengisi jabatan Danramil.&nbsp; Panglima TNI, Gatot Nurmantyo pada pertengahan Desember lalu pun mengatakan bahwa lulusan IPDN bisa langsung ikut wajib militer selama tujuh bulan. Setelah itu, para-praja akan diberikan pangkat Letnan Dua TNI dan ditempatkan di institusi TNI. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR Nurdin Tampubolon mengatakan, IPDN masuk dan mengisi jabatan di tubuh TNI bukanlah suatu yang salah. Katanya, banyak contoh seorang sarjana universitas atau institut menjadi militer dengan mengikuti wajib militer selama satu tahun dan akhirnya mendapat pangkat Letnan Satu TNI. "Nggak masalah selama dikasih pendidikan militer," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1). Nurdin menilai tidak akan ada kecemburuan antara personel TNI dengan lulusan IPDN yang bisa masuk militer tanpa melalui proses cukup panjang. Sebab katanya, lulusan IPDN itu pasti menempati jabatan yang sebelumnya tidak dilatih di tubuh TNI. "Posisi tertentu. Ada dokter, sarjana hukum, insinyur. Dokter misalnya. Dokter ada yang jadi kolonel bahkan jenderal. Dia bukan militer dulu baru dokter. Dia dokter dulu baru militer," pungkas politikus Partai Hanura itu.(dna/JPG)

DPR Dukung Wacana Praja IPDN Masuk TNI 

praja ipdn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#praja ipdn

Berita Terkini

Menkeu Purbaya Buka Blokir Anggaran Kemendagri Rp 20 Miliar Buat Terjunkan Praja IPDN ke Lokasi Bencana Sumatera

Pendaftaran Sekolah Kedinasan Dibuka Lusa

Mahfud Minta Praja IPDN Jangan Lakukan Korupsi Nonkonvensional

Kemendagri Beri Bantuan dan Kerahkan Praja IPDN Tangani Gempa Lombok

DPR Dukung Wacana Praja IPDN Masuk TNI

Download Aplikasi JawaPos.com