<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/IMG-20241213-WA0000-1745349685.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto didampingi Menag Nazaruddin Umar meninjau Terowongan Silaturahmi (12/12). (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto didampingi Menag Nazaruddin Umar meninjau Terowongan Silaturahmi (12/12). (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral resmi beroperasi. Terowongan itu digagas di era Presiden Joko Widodo. Kemudian diresmikan di era Presiden Prabowo Subianto. Di dalamnya dihiasi seni instalasi sarat makna.&nbsp; Peresmian Terowongan Silaturahmi itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo pada Kamis (12/12) sore. "Peresmian Terowongan Silaturahim ini adalah simbol berharga kerukunan bangsa kita," ujar Prabowo. Terowongan itu menunjukkan bahwa perbedaan tidak pernah menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk saling bersatu.&nbsp; Menag Nasaruddin Umar memberikan penjelasan lebih detail mengenai Terowongan Silaturahmi itu. Diantaranya di dalam Terowongan Silaturrahmi, terdapat instalasi seni hasil kompetisi seniman nasional yang dimenangkan oleh Sunaryo. "Dengan tema Wat Hati, yang berarti Jembatan Hati," kata Nasaruddin.&nbsp; "Adapun filosofi pembangunan Terowongan Silaturahim ini sebagai pengingat pentingnya toleransi antara umat beragama," sambung Nasaruddin. Di mana di dalamnya terdapat galeri dan diorama yang menceritakan hubungan toleransi antarumat beragama di Indonesia.&nbsp; Nasaruddin melanjutkan, di dalam terowongan ini juga diperdengarkan suara atau bunyi-bunyi sebagai simbol berbagai agama. Bunyi-bunyian itu, diperindah dengan cahaya tanpa putus pada reling terowongan silaturahim. Cahaya tanpa putus itu, sekaligus menjadi simbol jabat tangan.&nbsp; "Kami berharap Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ini dapat menjadi simbol kebahagiaan bersama, khususnya menjelang Hari Natal, dengan kapasitas parkir yang mampu menampung seribu kendaraan," tuturnya.&nbsp; Karena selain terowongan, proyek itu juga mencakup pembangunan area parkir bersama dengan kapasitas hingga 1.000 kendaraan yang dapat digunakan bersama oleh jamaah Masjid Istiqlal dan jamaah Gereja Katedral. Ruang lingkup pekerjaan juga meliputi shelter sisi Istiqlal, shelter sisi Katedral, serta lanskap area shelter. Lebih lanjut Nasaruddin Umar menceritakan bahwa pembangunan terowongan itu merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo pada 2020 yang lalu. Dalam rangka memudahkan akses jamaah antarbangunan rumah ibadah dan untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir tanpa mengganggu arus lalu lintas. "Kami berharap dengan terbangunnya Terowongan Silaturahim ini, akses jamaah antarbangunan ibadah menjadi lebih mudah," kata Nasaruddin. Selain itu, Terowongan Silaturahmi dapat menjadi simbol toleransi antara umat beragama. Turut hadir, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para tokoh lintas agama, dan pejabat eselon I Kemenag.&nbsp;

Terowongan itu digagas di era Presiden Joko Widodo. Kemudian diresmikan di era Presiden Prabowo Subianto.

Digagas Era Jokowi Diresmikan Prabowo, Terowongan Silaturahmi Dihiasi Seni Instalasi Wat Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/InShot_20241026_155649650-1661308008.jpg" alt="Siswa menyantap makanan saat pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN 07 Cideng, Jakarta, Senin (19/8) lalu. (ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan)" width="100%">
<figcaption>Siswa menyantap makanan saat pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN 07 Cideng, Jakarta, Senin (19/8) lalu. (ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional akan mengawasi program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keterangannya, BPOM akan memantau program MBG karena pihaknya tidak ingin terjadi kejadian luar biasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Badan POM akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk memonitoring, karena semua yang berkaitan food security itu bagian dari BPOM," kata Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, Sabtu (26/10) seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program makan siang gratis untuk siswa SD dan SMP atau sederajat merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. BPOM pun berupaya agar tidak sampai terjadi keracunan makanan akibat program ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kewajiban kami memantau, jangan sampai ada anak-anak kita mengalami keracunan, kita akan berbuat bersama-sama memonitoring dan mencegah bersama dengan Badan Gizi Nasional," imbuh Taruna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu terkait dengan jajanan anak sekolah yang tidak higienis, pihaknya sedang membahas Peraturan Kepala Badan yang berhubungan dengan GGL (Gula, Garam dan Lemak).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, GGL perlu diatur karena makanan siap saji atau dalam kemasan menjadi salah satu penyebab penyakit non-infeksi yang mengakibatkan meninggalnya 73 dari 100 orang Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan salah satu penyebab non infeksi berdasarkan WHO adalah cara makan GGL. Karena itu kita akan kuatkan peraturan yang sudah diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 oleh Undang-Undang Kesehatan jadi kita akan mengarah ke sana," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) telah membentuk Satuan Pelayanan Makan Bergizi di setiap daerah. Fungsinya adalah mengoordinasikan kebutuhan distribusi pangan bergizi kepada para penerima manfaat.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu fasilitas satuan tersebut yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Magelang, yang berdekatan dengan Akademi Militer (Akmil) sudah mulai melayani operasional program MBG.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini menjadi tempat manajemen Satuan Pelayanan Makan Bergizi yang melakukan koordinasi dengan penerima manfaat dan semua unsur yang terlibat dalam program makan bergizi," Kepala BGN, Dadan Hindayana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Kota Magelang menjadi percontohan nasional yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyaluran makan bergizi kepada 3.000 orang di wilayah setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sasaran penerima adalah ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA, termasuk para santri dan siswa sekolah keagamaan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Program dilakukan sebaik-baiknya dengan jumlah penerima manfaat yang sesuai," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

BPOM berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional akan mengawasi program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Cegah Keracunan Makanan, BPOM Gandeng Badan Gizi Nasional Awasi Program Makan Bergizi Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/Presiden-Joko-Widodo-3JPG-3448643322.jpg" alt="Presiden Joko Widodo duduk di kursi sebelum menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, ko" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo duduk di kursi sebelum menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, ko</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa APBN 2025 harus dimanfaatkan untuk memperkokoh Indonesia menuju negara maju. Karena itu, APBN 2025 harus dibangun dengan pilar keberlanjutan dan berkesinambungan antara pemerintahan saat ini dan yang akan datang. Dia juga memastikan bahwa ke depan, peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap. &ldquo;Yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja,&rdquo; kata Presiden dalam penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR, Jumat (16/8). Berdasarkan hal itu, kata Jokowi, penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada sejumlah asumsi dasar. Yakni inflasi dijaga di kisaran 2,5 persen, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,2 persen, dan nilai tukar rupiah di sekitar Rp 16.100/USD. Lalu suku bunga SBN 10 tahun di 7,1 persen, dan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan USD 82/barel. Sementara, lifting minyak diperkirakan 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari. Belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 505,4 triliun. Kemudian defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp 616,2 triliun. Defisit itu akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. &ldquo;Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan. Melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan,&rdquo; pungkas Presiden. Berikut ini rincian postur lengkap RAPBN 2025:&nbsp; <ul> <li>Pendapatan negara: Rp 2.996,9 triliun</li> <li>Belanja negara: Rp 3.613,1 triliun</li> <li>Defisit: Rp 616,2 triliun</li> <li>Pembiayaan anggaran Rp 616,2 triliun</li> <li>Tingkat kemiskinan: 7,0&ndash;8,0 persen</li> <li>Kemiskinan ekstrem: 0 persen</li> <li>Rasio gini (indeks): 0,379&ndash;0,382</li> <li>Tingkat pengangguran terbuka: 4,5&ndash;5,0 persen</li> <li>Nilai tukar nelayan: 105&ndash;108</li> <li>Nilai tukar petani: 115&ndash;120</li> <li>Indeks modal manusia: 0,56</li> <li>Inflasi: kisaran 2,5 persen</li> <li>Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen</li> <li>Nilai tukar rupiah: Rp16.100/USD.</li> <li>Suku bunga SBN 10 tahun: 7,1 persen</li> <li>Harga minyak mentah: USD 82/barel</li> <li>Lifting minyak: 600 ribu barel per hari</li> </ul> Lifting gas bumi: 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Presiden Jokowi menyampaikan postur dan asumsi dasar makro RAPBN 2025 era Prabowo, berpesan agar APBN 2025 harus memperkokoh Indonesia.

Presiden Jokowi Sampaikan Postur dan Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025 Era Prabowo, Ini Rinciannya   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/prabowo-kampanye-2378567582.jpg" alt="Kampanye perdana Prabowo Subianto di Lapangan Primajasa Exhibition Center, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (2/12)." width="100%">
<figcaption>Kampanye perdana Prabowo Subianto di Lapangan Primajasa Exhibition Center, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (2/12).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran Nusron Wahid menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Girban Rakabuming Raka bersedia mengikuti debat dengan format manapun sesuai peraturan yang berlaku... "Paslon kami siap debat dengan aturan dan ketentuan yang dibuat KPU. Apapun format yang ditentukan," kata Nusron dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin. Bahkan, kata dia, pasangan Prabowo-Gibran siap apabila format debat capres-cawapres menggunakan Bahasa Inggris. "Andai KPU menentukan demi kepentingan diplomasi internasional. Misal debat antara Cak Imin, Mas Gibran, dan Pak Mahfud dengan bahasa Inggris dan tanpa bawa teks-pun, kami siap. Tapi kami tidak mengusulkan itu," ujar Nusron. Ia menjelaskan bahwa ketegasan tersebut diperlukan untuk merespons isu yang banyak menyudutkan Prabowo-Gibran sebagai pihak yang menginginkan perubahan format debat tersebut. Sebelumnya, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyatakan Tim Prabowo-Gibran pada saat "focus group discussion" (FGD) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tidak ada format debat, namun hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi-misi saja. "Terkait silang pendapat perihal usulan debat capres dan cawapres Pilpres 2024, maka Timnas AMIN menegaskan posisinya," kata Co-captain Timnas AMIN Nihayatul Wafiroh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Menurut dia, pada FGD tanggal 29 November 2023 di KPU, Timnas AMIN mencatat usulan dari Tim pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 agar format debat hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi-misi saja. KPU RI telah menetapkan debat Pilpres 2024 sebanyak tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 ayat (1). Debat pertama di Kantor KPU pada tanggal 12 Desember 2023 temanya terkait dengan hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Pada debat kedua yang dijadwalkan pada tanggal 22 Desember 2023 mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Tema debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024 adalah ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, dan pengelolaan APBN. Selanjutnya tema debat keempat pada tanggal 21 Januari 2024 perihal energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat. Debat terakhir pada tanggal 4 Februari 2024 dengan tema mengenai teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013436275/mau-ajak-mobil-kesayangan-jalan-jalan-liburan-jangan-lupa-cek-dulu-komponen-ini-biar-nyaman">Mau Ajak Mobil Kesayangan Jalan-jalan Liburan, Jangan Lupa Cek Dulu Komponen ini Biar Nyaman</a> Tema debat tersebut merujuk pada visi nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). (*)

calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Girban Rakabuming Raka bersedia mengikuti debat dengan format manapun

TKN Tegaskan Prabowo-Gibran Siap Ikut Debat Capres 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/m-taufik-undang-pks-bahas-pengganti-sandiaga-sudah-direstui-prabowo_m_.jpg" alt="Ilustrasi: DPD Gerindra mengundang DPW PKS untuk membahas usulan nama wakil gubernur DKI Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: DPD Gerindra mengundang DPW PKS untuk membahas usulan nama wakil gubernur DKI Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedua partai pengusung, Gerindra dan PKS siap bertemu di Kantor DPD Gerindra DKI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hari ini Senin (5/11). Bahkan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah mengetahui hal ini. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik.  Menurutnya pertemuan dua pihak ini akan membicarakan terkait perihal calon wakil gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno. "Tahu kok, kan saya kasih tahu kemarin sama beliau (Prabowo)," tuturnya saat dihubungi, Senin (5/11). Taufik menyatakan mendapat restu Prabowo untuk menjadi tuan rumah atas pertemuan penting tersebut. Pasalnya, kedua partai sebelumnya terus beradu argumen di media, dan dia berharap mendapat hasil yang baik hari ini. "Iya (mengizinkan), bagus dong dia bilang gitu. Malah Gerindra yang undang bukan PKS," tambahnya lagi. Taufik menyatakan setelah adu argumen yang cukup panas, Prabowo berharap agar ada diskusi yang mendamaikan. Sehingga, penyelesaian nama wakil gubernur DKI Jakarta semakin cepat mendapat hasil akhir. "(Tanggapan) ya bagus pertemuan memang harus ada, silaturahmi. Bagaimana ya orang ingin selesaikan masalah kok nggak ketemu, kan aneh," tandasnya.

M Taufik Undang PKS Bahas Pengganti Sandiaga, Sudah Direstui Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/peluru-yang-hampir-membunuh-anak-buah-prabowo-itu-ternyata-milik-si-i_m_-1.jpg" alt="Labof Bareskrim Mabes Polri saat langsung melakukan penegcekan di TKP penembakan.." width="100%">
<figcaption>Labof Bareskrim Mabes Polri saat langsung melakukan penegcekan di TKP penembakan..</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPR mendadak heboh karena adanya penembakan di ruangan anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra Wenny Warou di lantai 16 dan Bambang Heri Purnama Partai Golkar lantai 14, Gedung Nusantara 1, Komplek Parlemen Senayan. Ketua Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) DKI Jakarta Setyo Wasisto mengatakan, adanya penembahakan ke dua ruang anggota dewan ini berdasarkan laporan sementara dari peluru nyasar yang didapat saat berlatih di Lapangan Tembak, yang tidak jauh dari Gedung DPR. "Iya memang itu sering digunakan untuk latihan Perbakin (Lapangan Tembak Senayan)," ujar Setyo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/10). Kadiv Humas Polri ini menambahkan peluru nyasar ini berasal dari salah satu anggota Perbakin dari Tangerang Selatan (Tangsel). Nantinya dia akan diperiksa terkait peluru nyasar tersebut. "Yang saya sampaikan tadi inisialnya I, dia anggota Perbakin Tangsel," katanya. Sementara Polri juga telah mengamankan senjata api dengan peluru berkaliber 9 milimeter. Nah peluru itu digunakan oleh I saat latihan di Lapangan Tembak sore ini. Setyo juga mengatakan kalau melihat jarak, memang peluru itu bisa menjangkau kompleks parlemen. Tapi lebih detailnya nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. "Jenis senjatanya kaliber 9 milimeter, kalau jarak jangkauannya sempurna dan masih bisa," ungkapnya. Sekadar informasi penembahakan di DPR. Satu tembakan mengarah ke Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw di lantai 16. Sedangkan peluru lain ke ruangan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Heri Purnama di lantai 13.

Peluru yang Hampir Membunuh Anak Buah Prabowo Itu Ternyata Milik si I

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/peluru-yang-hampir-membunuh-anak-buah-prabowo-itu-ternyata-milik-si-i_m_.jpg" alt="Labof Bareskrim Mabes Polri saat langsung melakukan penegcekan di TKP penembakan.." width="100%">
<figcaption>Labof Bareskrim Mabes Polri saat langsung melakukan penegcekan di TKP penembakan..</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPR mendadak heboh karena adanya penembakan di ruangan anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra Wenny Warou di lantai 16 dan Bambang Heri Purnama Partai Golkar lantai 14, Gedung Nusantara 1, Komplek Parlemen Senayan. Ketua Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) DKI Jakarta Setyo Wasisto mengatakan, adanya penembahakan ke dua ruang anggota dewan ini berdasarkan laporan sementara dari peluru nyasar yang didapat saat berlatih di Lapangan Tembak, yang tidak jauh dari Gedung DPR. "Iya memang itu sering digunakan untuk latihan Perbakin (Lapangan Tembak Senayan)," ujar Setyo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/10). Kadiv Humas Polri ini menambahkan peluru nyasar ini berasal dari salah satu anggota Perbakin dari Tangerang Selatan (Tangsel). Nantinya dia akan diperiksa terkait peluru nyasar tersebut. "Yang saya sampaikan tadi inisialnya I, dia anggota Perbakin Tangsel," katanya. Sementara Polri juga telah mengamankan senjata api dengan peluru berkaliber 9 milimeter. Nah peluru itu digunakan oleh I saat latihan di Lapangan Tembak sore ini. Setyo juga mengatakan kalau melihat jarak, memang peluru itu bisa menjangkau kompleks parlemen. Tapi lebih detailnya nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. "Jenis senjatanya kaliber 9 milimeter, kalau jarak jangkauannya sempurna dan masih bisa," ungkapnya. Sekadar informasi penembahakan di DPR. Satu tembakan mengarah ke Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw di lantai 16. Sedangkan peluru lain ke ruangan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Heri Purnama di lantai 13.