<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/PRABOWO-SUBIANTO-JAWAPOSCOM-3537938138.jpg" alt="Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengomentari terkait isu mundurnya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno sebagai kader partai. "Ya sudah lama beliau tidak mengatakan mau pindah, mungkin kalian saja yang mengarang," ujar Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (10/4). Dia mengatakan bahwa Sandiaga memang tidak mengutarakan keinginannya untuk pindah ke partai politik (parpol) lain. Namun Prabowo menghormati hak tiap orang untuk masuk ataupun keluar dari parpol. "Tapi, demokrasi kita adalah nyata, parpol kita terbuka, setiap orang boleh masuk asal memenuhi persyaratan parpol. Dan setiap orang boleh pindah parpol tidak ada masalah," katanya. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Sandiaga Uno telah berpamitan dengan Prabowo Subianto untuk mundur sebagai kader partainya. &rsquo;&rsquo;Jadi yang pertama begini bahwa Pak Sandi itu sudah pamit pada waktu itu kepada Pak Prabowo,&rdquo; kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/4). Ketika ditanyakan apakah sudah ada keterangan resmi terkait pengunduran Sandiaga dari Partai Gerindra, Dasco mengembalikkan kepada Sandiaga terkait langkah yang akan diambilnya. &rsquo;&rsquo;Kalau itu nanti silakan ditanya saja ke Pak Sandi, langkah apa yang akan diambil setelah ini,&rdquo; imbuhnya. Dia mengatakan saat berpamitan, Prabowo Subianto memberikan pesan kepada Sandiaga untuk mempertimbangkan secara seksama keputusannya pengunduran dirinya dengan posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut. &rsquo;&rsquo;Pak Prabowo menyampaikan untuk kebaikan Sandi, &lsquo;Apakah itu sudah dipertimbangkan matang-matang, sudah dipikirkan secara matang? Sebaiknya Pak Sandi memikirkan ulang untuk kebaikan dia ke depan,&rdquo; ujarnya. Dasco menyebut bahwa usai berpamitan, tidak ada komunikasi lagi antara Prabowo dengan Sandiaga. Untuk itu, lanjut dia, partainya mengembalikan keputusan pengunduran diri kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu. &rsquo;&rsquo;Bahwa Kemudian setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Tentunya hal itu berpulang pada Pak Sandi,&rdquo; tuturnya. Dia menyebut bahwa Prabowo pun terbuka dan menghargai keputusan politik yang diambil Sandiaga untuk mundur dari partainya. Selain itu, Rabu (5/4), Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tak menampik kabar yang menyebut Sandiaga Uno akan berpindah ke partainya dalam waktu dekat. "Insya Allah, serius (Sandiaga gabung PPP)," kata Arsul di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu. Selain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Boy Rafli Amar juga disebut akan bergabung dengan PPP. Kabar bergabungnya Sandiaga dan Boy ke PPP disampaikan oleh Juru Bicara PPP Usman M. Tokan atau Donnie Tokan pada hari Selasa (4/4). (*)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengomentari terkait isu mundurnya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno

Elite Gerindra dan PPP Sebut Sandiaga Pasti bakal Keluar, Ini yang Dikatakan Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PRABOWO-SANDI-JAWA-POS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan kembali kasasi ke Mahakamah Agung (MA) terkait dugaan kecurangan di Pilpres 2019 yang beberapa waktu diselenggarakan.  Kuasa hukum Prabowo-Sandi, Nicholay Aprilindo mengatakan permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) yang dimaksud adalah bukan kasasi, namun merupakan permohonan kepada MA untuk memeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu secara terstruktur, sitematis, dan masif (TSM) di PIlpres atas Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor : No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019.  "Bahwa dasar hukum pengajuan PAP tersebut adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana telah kami uraikan didalam Permohonan PAP kami pada MA," ujar Nicholay kepada wartawan, Kamis (11/7).  Dengan demikian ‎tidak bisa dikatakan permohonan yang diajukan Prabowo-Sandi sudah kadaluarsa dan atau lewat waktu. Disamping itu permohonan kedua dari PAP tersebut dengan No.2 P/PAP/2019, tidak dapat dikatakan "Nebis in Idem" karena dalam permohonan A quo MA belum memeriksa pokok permohonan atau materi permohonan.  "Karena MA baru memeriksa syarat formil khususnya mengenai legal standing pemohon dan kemudian memberikan putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) dikarenakan legal standing pemohon yang cacat formil," ungkapnya.  Nicholay menambahkan, ‎Bawaslu bukanlah pengadilan tingkat pertama. Karena Bawaslu bukan badan, lembaga peradilan atau lembaga eradilan khusus. Namun Bawaslu adalah badan pelaksana pemilu yang berfungsi sebagai pengawas dan diberi kewenangan oleh UU Pemilu untuk menerima laporan pelanggaran.  "Misalnya memeriksa dan memutuskan laporan, serta memberikan rekomendasi kepada KPU atas putusan aporan Bawaslu. Dengan demikian Bawaslu tidak dapat dipersamakan dengan lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri," ungkapnya.  Bahwa karena Bawaslu dalam Putusan Pendahuluan No. No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, tidak menerima laporan elapor dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais dengan alasan legalitas alat bukti. Dan atas Putusan pendahuluan Bawaslu tersebut tidak ada keputusan KPU untuk menindak lanjuti Putusan Pendahuluan Bawaslu, maka Laporan Pelapor Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais terhenti sampai pada putusan pendahuluan Bawaslu dengan nomor No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019.  "Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan adalah hak setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, walau langit runtuh, hukum dan keadilan harus ditegakkan," ungkapnya.  Sekadar informasi, ‎perkara ini berawal saat Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran bersifat terstruktur, sitematis dan masif (TSM).  Prabowo-Sandiaga telah mengajukan kasasi ke MA pada Sabtu, 15 Mei 2019, untuk menggugat Bawaslu. Namun, gugatan itu ditolak MA dengan alasan pemohon gugatan itu bukan atas nama calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dasar hukum atau legal standing.  Prabowo-Sandiaga kembali mengajukan kasasi untuk yang kedua kalinya pada Rabu, 3 Juli 2019, dengan nomor perkara 2P/PAP/2019 pada 3 Juli 2019. Perkara ini kini sedang diperiksa MA dan dalam proses menunggu tanggapan KPU serta Bawaslu selaku termohon.  Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan seminggu setelah MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019. Prabowo dan Sandiaga memberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara ini.‎

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Tegaskan Tidak Ajukan Kasasi ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/BW-dery.jpg" alt="Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum puas dengan hasil kontestasi Pilpres 2019. Walaupun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tim kuasa hukumnya kembali mencari upaya lain dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Upaya ke MA ini merupakan yang kedua kali. Sebelumnnya juga menempuh cara serupa tapi hasilnya gagal.  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, upaya ke MA itu murni dari sikap dari kuasa hukum bukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.  "Karena ada syarat formil yang belum terpenuhi. Rupanya, tim lawyer perbaiki," ujar Dasco saat dihubungi, Rabu (10/7).  Meski mengetahui ada upaya tersebut, namun anggota Komisi III DPR itu mengeluhkan sikap dari tim hukum Prabowo-Sandi. Sebab tim hukum itu tidak melakukan koordinasi dengan tim BPN dan Partai Gerindra. "(Tim Hukum) tidak koordinasi lalu daftar ulang,"‎ katanya.  Terpisah, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan siap memberikan jawaban dari kasasi yang kembali dilayangkan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandi. "Kalau digugat di MA, kami akan menanggapinya. Jawabannya sudah disusun (jawaban)," ujar Hasyim.  Hasyim mengatakan jawaban yang diberikan KPU adalah mengenai putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua dalil permohonan yang dilakukan Tim Hukum Prabowo-Sandi.  "Putusan MK kita jadikan bahan untuk menanggapi. Termasuk juga pertanyaan apakah MA berwenang menanganai ini (karena sudah ada putusan MK)," ungkapnya.  Diketahui, kasasi ke MA merupakan yang kedua dilakukan oleh pihak tim BPN Prabowo-Sandi. Pertama diajukan pada Sabtu, 15 Mei 2019 lalu. Langkah itu untuk menggugat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, gugatan itu ditolak MA dengan alasan pemohon itu bukan atas nama calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dasar hukum atau legal standing.  Lantas langkah kedua ke MA kembali dilakukan. Gugatan didaftarkan pada Rabu, 3 Juli 2019. Gugatan itu terdaftar dalam nomor perkara 2P/PAP/2019 pada 3 Juli 2019. Perkara ini kini sedang diperiksa MA dan dalam proses menunggu tanggapan KPU serta Bawaslu selaku termohon.  Pengajuan perkara kasasi yang kedua kalinya itu dilakukan seminggu setelah MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019. Prabowo dan Sandiaga memberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara ini.‎

Prabowo-Sandi Kembali Ajukan Kasasi Kecurangan Pilpres ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT1-Prabowo-Sandi-Hasil-MK-02-eca7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sampai saat ini Partai Gerindra belum menentukan sikap usai Pilpres 2019. Partai besutan Prabowo Subianto itu masih menimbang-nimbang akankah berada di luar pemerintahan atau menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK).  Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Mulyadi mengklaim, Gerindra telah menjadi harapan dan tempat perjuangan bagi masarakat. Gerindra menjadi tempat masyarakat, khususnya pendukung Prabowo-Sandi, menyalurkan aspirasi. Pendukung pun tak segan-segan memberikan dukungan dalam bentuk materi.  "Karena para pendukung sudah memberikan pengorbanan yang tidak kecil, materi, tenaga bahkan nyawa. Dan elite Gerindra harus menjaga dan menghormati itu," ujar Mulyadi kepada wartawan, Kamis (4/7).  Mulyadi menyarankan Partai Gerindra bisa menjadi oposisi dan tidak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut dia, proses bernegara harus berjalan dengan mekanisme yang sehat. Oposisi berperan dalam check and balance dalam penyelengaraan berbangsa dan bernegara yang sesuai konstitusi.  "Partai Gerindra harus mengambil peranan itu sebagai bagian pengabdian dengan cara mengawal proses bernegara," katanya.  Mulyadi menilai, keinginan koalisi pendukung pemerintah untuk mengajak bergabung Partai Gerindra merupakan strategi untuk mengubur masa depan Partai Gerindra pada 2024. Akan banyak pendukung Gerindra yang kecewa jika menjadi bagian dari koalisi.  "Karena akan hilangnya kepercayaan pendukung militan Pak Prabowo dan Pak Sandi dan Partai Gerindra," ungkapnya.  Sebelumnya, Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Muhammad Syafii mengatakan, langkah politik Gerindra ditentukan melalui pertemuan nasional tingkat elite partai. "Jadi, Prabowo tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Dia pasti meminta pendapat para pakar ahli dan akan memutukan dalam pertemuan nasional internal partai," ujar Syafii di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7).  Namun demikian, anggota Komisi III DPR ini mengklaim, mayoritas kader Partai Gerindra tidak ingin partai berlambang kepala garuda itu menjadi bagian dari pemerintah. "Bahwa kader Partai Gerindra menginginkan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/07/2019/internal-gerindra-matangkan-pilihan-jadi-oposisi/">Gerindra tetap pada oposisi</a>," katanya.  Menurut Syafii, pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang dilengkapi dengan kubu oposisi. Dengan begitu ada pihak penyeimbang serta pengkritik yang akan memberikan masukan apabila pemerintah keluar jalur.  "Demokrasi yang sehat menurut saya harus ada check and balance, yaitu selain partai pendukung, harus tetap ada partai oposisi," katanya.

Elite Gerindra Tak Mau Kecewakan Pendukung dengan Gabung Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-KPU-PENETAPAN-CALON-PRESIDEN-DAN-WAKIL-TERPILIH-FED-7.jpg" alt="Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peta koalisi terus saja menghangat. Setelah Koalisi Adil Makmur akan dibubarkan, maka rumor menguat partai-partai yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal merapat ke Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, ada kekhawatiran dari partai pendukung Jokowi yang menduga akan ada masalah baru dari rekonsiliasi tersebut.  Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menakutkan apabila partai-partai pendukung Prabowo-Sandi masuk ke koalisi akan menjadi duri dalam daging. Karena selama ini partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin telah kompak. Sehingga dia takut adanya partai baru malah membuat persoalan baru.  ‎"Saya punya kekhawatiran kalau dari kubu Prabowo mau masuk tanpa memiliki kesamaan gagasan dalam kampanye kemarin, saya khawatir ini bisa menjadi katakanlah duri dalam daging," ujar Ace kepada wartawan, Kamis (4/6).  Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin ini mengatakan, selama di Pilpres 2019 lalu, partai-partai pendukung Prabowo-Sandi mengkritik habis-habisan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi. Kemudian program yang bakal diluncurkan Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu juga dikritik oleh partai-partai pendukung Prabowo-Sandi.  Sehingga Ace mempertanyakan bagaimana partai-partai pendukung Prabowo-Sandi bisa menyatukan dua gagasan yang berbeda itu dalam satu pemerintahan mendatang. "Koalisi kemudian diisi oleh partai yang dari sejak awal memang memiliki perspektif yang berbeda. nah Bagaimana kita bisa menyatukan prespektif visi misi gagasan yang berbeda itu dalam sebuah pemerintahan," katanya.  Ace mengatakan, Koalisi Indonesia Kerja pendukung Jokowi-Ma'ruf juga melaui proses panjang menyatukan diri dalam sebuah wadah. Bagaimana tentang menyusun konsep Nawa Cita jilid dua. "Apakah ada jaminan masuknya kubu Partai Gerindra, Demokrat, PAN itu akan memberikan kenyamanan bagi pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan," ungkapnya.  Karena partai-partai koalisi Jokowi-Ma'ruf saat ini tugasnya adalah memastikan target-target pemerintahan berjalan dengan baik. Misalnya orientasi pembangunan sumber daya manusia. Nah inilah satu fokus Koalisi Jokowi-Ma'ruf yang ingin memastikan bahwa pemerintahan dikawal sebaiknya-baiknya.  Etika Demokrasi  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT1-Prabowo-Sandi-Hasil-MK-02-eca5-e1561965394821.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Capres Cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan pidato tanggapan hasil sidang Mahkamah Konstitusi di Kartanegara, Jakarta, Kamis (27/6). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS  Sementara terpisah, ‎Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyarankan supaya Partai Gerindra, PAN, Demokrat dan Berkarya tetap menjadi oposisi. Tidak bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. "Jika kontestansi demokrasi pilpres ini dimenangi 01, mereka menjadi penguasa. Maka secara etika, 02 harusnya menjadi penyeimbang kekuasaan, bukan berbalik arah merasa menang sehingga ingin berkuasa," ujar Mardani.  Sehingga PKS menginginkan supaya partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 kemarin bisa tetap meneguhkan langkahya berada di luar koalisi. Hal itu juga menegaskan tidak disebut politik loncat pagar. "Jadi Etikanya, jika 01 berkuasa, maka 02 menjadi penyeimbang, jika 02 menang, 01 penyeimbang. Itu akan membuat sehat demokrasi, tidak akan terlihat lagi politik loncat pagar," katanya.  Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan secara etika, salah satu kubu harus istiqomah alias tetap pada pendiriannya dalam berpolitik. Misalnya menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan. Hal itu menurutnya akan membuat demokrasi lebih sehat. Karena ada yang mengawasi pemerintahan. "Melaksanakan fungsi check and balance, sebagai oposisi yang kritis dan konstruktif," ungkapnya.  Mardani mengatakan, ‎oposisi itu pilihan sikap yang mulia. Ini perjuangan mencintai negeri. Bahkan, sekecil apapun jumlahnya, jika dia melakukannya secara cerdas dan didukung rakyat maka bisa efektif‎.

Golkar Takut Ada Duri Dalam Daging di Koalisi Jokowi-Ma'ruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/prabowo-sandi-terima-MK.jpg" alt="Capres Cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan pidato tanggapan hasil sidang Mahkamah Konstitusi di Kartanegara, Jakarta, Kamis (27/6). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Capres Cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan pidato tanggapan hasil sidang Mahkamah Konstitusi di Kartanegara, Jakarta, Kamis (27/6). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar pesan berantai tentang adanya ajakan membuat kartu tanda pendukung (KTP) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada yang mendukung pasangan nomor urut 02 di Pilpres 2019 lalu. Namun, ternyata KTP itu tidak sepengetahuan Ketua Umum Partai Gerindra. Oleh sebab itu, Partai Gerindra meminta agar pendukung meminta izin dahulu ke Prabowo.  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ketua umumya Prabowo Subianto tidak pernah mengajak kepada pendukungnya ‎untuk membuat KTP. Sehingga Dasco menegaskan apabila ada yang memiliki KTP tersebut itu di luar izin dari Prabowo-Subianto. "Pembuatan KTP PS (Prabowo-Sandi) ini di luar pengetahuan Pak Prabowo, di luar seizin Pak Prabowo, seolah-olah resmi dari Pak Prabowo," ujar Dasco kepada wartawan, Rabu (3/7).  Dasco menegaskan jangan ada pihak-pihak yang menatasnamakan Prabowo Subianto dengan mengajak membuat KTP atau semacamnya. Sebab Prabowo tidak pernah memerintahkan pendukungnya membuat KTP khusus. ‎"Kami mengimbau kepada seluruh penyelenggara yang mengatasnamakan apapun yang berbau Pak Prabowo, untuk memintakan izin dahulu mengingat efek yang ditimbulkan bisa berakibat terhadap nama baik Pak Prabowo," tegasnya.  Namun demikian, apabila masih adanya pihak-pihak yang menatasnamakan Prabowo Subianto untuk membuat KTP khusus. Maka pihaknya akan melaporkannya ke pihak kepolisian. "Apabila kegiatan-kegiatan ini tetap saja dilakukan, maka atas petunjuk Pak Prabowo kami akan mengambil langkah-langkan hukum yang diperlukan untuk itu," tegasnya.  Sifatnya Sementara  Terpisah, Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani mengatakan adanya ajakan membuat KTP khusus itu sifatnya hanya sementara saja. Pasalnya mungkin masih ada pihak-pihak yang tidak rela jagoannya kalah di Pilpres 2019. "Saya yakin itu sifatnya hanya sementara. Jadi aspirasi kan macam-macam," kata Arsul.  Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini memaklumi apabila masih adanya pendukung Prabowo-Sandiaga Uno yang kecewa terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Bagi Arsul saat ini adanya ajakan membuat KTP khusus tersebut tidak perlu disikapi berlebihan. Terpenting adalah meyatukan kembali para pendukung Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk menatap masa depan.  "Harus disikapi biasa-biasa saja. Tidak perlu kemuaian disikapi emosional apalagi nyinyir. Justru itu tidak menyatukan. Tapi tetap memelihara keterbelahan dua pendukung," pungkasnya.  Untuk diketahui, sebuah pesan berantai berisi ajakan mencetak KTP Prabowo- Sandiaga Uno beredar di aplikasi perpesanan WhatsApp. Dalam Pesan yang beredar, ajakan untuk mencetak kartu identitas seperti itu, ditujukan sebagai kenang-kenangan bagi para pendukung Prabowo-Sandiaga Uno.  Menurut pesan tersebut, untuk mendapatkan KTP-PS ini tidak lah gratis, peminat diwajibkan menyetor dana sebesar Rp 45 ribu. Lokasi pembuatan berada di sekitaran Asrama Patwal Polri Prabowo Subianto, atau di depan kediaman Prabowo Subianto di Jalan Gunung Batu No.87, Bojong Koneng Hambalang. Kepada peminat, mereka juga diminta mengirimkan identitas diri berupa nama dan foto ke alamat sekretariat.

‎Pendukung Prabowo Ingin Buat KTP Khusus, Ini Reaksi Elite Gerindra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/abdul-aziz.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KETUKAN palu sidang MK pada 27 Juni memberikan kepastian soal siapa pemenang dalam Pilpres 2019. Presiden terpilih Jokowi tentu segera merancang pemerintahan baru untuk periode keduanya. Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan menjadi kekuatan politik pendukung pemerintah di parlemen.  Bagaimana dengan Prabowo Subianto serta Partai Gerindra –setelah pembubaran Koalisi Adil Makmur (KAM)– akankah merapat ke KIK atau berkomitmen menjadi oposisi?  Mari sejenak membayangkan dan mengasumsikan Prabowo dan Gerindra menjadi oposisi. Bisa juga, PKS turut menjadi kekuatan di dalam oposisi. Dalam lima terakhir dua partai ini relatif tegas dan konsisten menyatakan diri sebagai oposisi.  Jika oposisi dimaknai –secara longgar– sebagai kekuatan politik yang berada di luar struktur pemerintahan dan tidak sampai membentuk kabinet atau pemerintahan bayangan, sesungguhnya Prabowo bersama Gerindra memiliki track record tersendiri untuk itu. Sejak Pemilu 2009, Prabowo dan Gerindra mengambil posisi di luar pemerintahan. Sementara ’’gabungan’’ antara Gerindra dan PKS tampil sebagai oposisi sejak Pemilu 2014. Pada Pilkada DKI 2017 dan Pilkada Jawa Barat 2018, dua partai ini juga menjalin koalisi yang cukup solid. Dengan demikian, sudah relatif memiliki pengalaman dalam beroposisi.  Menjadi oposisi bagi Prabowo serta Gerindra dan PKS potensial memberikan keuntungan politik tersendiri di masa mendatang. Setidaknya pada Pemilu 2024.Ada tiga alasan.  Pertama, kalangan pemilih yang dalam dua pemilu terakhir memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gerindra akan relatif terjaga tingkat political trust dan kesetiaannya. Mereka menjadi basis massa untuk mempertahankan serta memperbesar kekuatan Gerindra pada pemilu mendatang.  Kedua, PKS juga potensial meraih keuntungan politik yang sama. Kenaikan suara PKS pada Pemilu 2019 tentu berkorelasi dengan garis oposisi serta sikap kritisnya terhadap penguasa pasca-Pemilu 2014. Jika PKS konsisten oposisi, besar kemungkinan meraih simpati yang lebih besar dari pemilih pada Pemilu 2024.  Ketiga, menjadi oposisi justru memberikan kontribusi politik signifikan bagi pembangunan dan pelembagaan demokrasi serta upaya menciptakan kondisi check and balance dalam pengelolaan negara. Negara butuh oposisi sebagai balance of power sehingga rezim penguasa relatif terkontrol ambisi penyelewengannya. Oposisi juga penting untuk sparring partnerterhadap pemerintah agar kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan selalu dalam lingkaran aturan main yang ada, tidak melenceng ke mana-mana.  Kendati belum ada aturan yang jelas mengenai oposisi dalam sistem politik Indonesia, sejarah politik kita menunjukkan riwayat kehadiran oposisi. Di era rezim Soekarno, Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia pernah tercatat sebagai partai oposisi. Di pengujung Orde Baru, PDI Perjuangan (PDIP) tampil sebagai oposisi dan Megawati Soekarnoputri menjadi simbol perlawanan terhadap rezim penguasa ketika itu. Pada Pemilu 1999 PDIP berhasil meraih suara tertinggi (sekitar 33%), jauh di atas partai politik lainnya, termasuk Partai Golkar yang begitu berkuasa di era Orde Baru. Juga jauh mengungguli Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin Amien Rais. Jauh pula melampaui Partai Kebangkitan Bangsa dengan tokoh utamanya sosok fenomenal Abdurrahman Wahid.  Kegagalan Megawati menjadi presiden melalui Pemilu 2004 mendorong PDIP kembali menjadi oposisi. Ketika Megawati gagal terpilih sebagai presiden pada Pemilu 2009, PDIP pun tak ragu untuk lagi-lagi menjadi kekuatan oposisi. Cukup banyak kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dikritisi dengan tajam oleh PDIP. Salah satunya kenaikan harga BBM. Pada Pemilu 2014 PDIP meraih suara tertinggi (sekitar 19%), melampaui parpol lainnya. Keuntungan politik terbesar yang diraih PDIP pada Pemilu 2014 adalah keberhasilan menempatkan Jokowi sebagai presiden.  Pada titik ini hendak dikatakan bahwa jagat politik Indonesia telah menunjukkan pengalaman cukup menarik dalam beroposisi, kendati dalam pengertian yang longgar sebagaimana dikemukakan di atas. Keuntungan politik yang dipetik partai oposisi di kemudian hari juga menjadi sebuah kenyataan yang menarik.  Di banyak negara, seperti di Amerika dan negara-negara Eropa, yang sudah mapan serta memiliki pengalaman demokrasi yang panjang, kehadiran partai oposisi sudah melembaga dan menjadi kebutuhan. Parpol atau koalisi parpol yang kalah dalam pemilu segera menyusun strategi untuk beroposisi. Selalu begitu pada setiap pemilu.  Di negara-negara demokrasi baru di Asia dan Afrika, misalnya, tradisi oposisi sejatinya belum terlalu menunjukkan tingkat kestabilan yang tinggi dan belum terlembagakan dengan baik. Studi Weghorst dan Lindberg (2010) di sejumlah negara Afrika dan Asia, kondisi oposisi umumnya masih relatif lemah dan pada umumnya belum berhasil memenangkan pemilu berikutnya. Hanya sebagian kecil yang mampu memenangkan pemilu. Hal ini terjadi terutama karena tingkat klientisme politik (political clientism) masih cukup kuat di negara-negara tersebut. Berbagai kecurangan pemilu yang dilakukan rezim yang berkuasa juga cukup merepotkan partai oposisi untuk memenangkan pemilu. Meski demikian, perkembangan-perkembangan terbaru menunjukkan indikasi-indikasi yang membuat optimistis akan masa depan oposisi.  Jika Prabowo bersama Gerindra dan PKS masih menyimpan komitmen dan idealisme politik untuk tampil di barisan oposisi, tentu menjadi pilihan yang menarik bagi perkembangan demokrasi di negeri ini. Pengalaman beroposisi bagi Gerindra dalam 10 tahun terakhir serta lima tahun terakhir untuk PKS memang belum mampu mengantarkan keduanya ke titik oktaf kemenangan pada Pemilu 2019. Hal itu tidak berarti bahwa sikap oposisi mereka selama ini tidak efektif. Tetap efektif, hanya efektivitas itu belum maksimal. Artinya, belum sampai ke tingkat memenangkan pemilu. Ukuran efektif bagi partai politik dalam pemilu tidak semata-mata pada poin memenangkan kontestasi, melainkan juga mampu mendapatkan dukungan yang signifikan sehingga tetap tercatat sebagai partai ’’papan atas’’.  Apa pun itu semua, jagat politik dan demokrasi Indonesia sungguh menanti terbitnya oposisi; oposisi sejati. Menjadi oposisi sama mulianya dengan memimpin pemerintahan.  *) Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya Malang

Menanti Oposisi Sejati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/OK-OCE-issak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai perhelatan pilpres 2019 dinyatakan selesai, Sandiaga Uno memutuskan rehat sejenak dari perpolitikan di Indonesia. Mantan 'duet' Prabowo Subianto itu ingin fokus menggarap program ekonomi kerakyatan.  "Saya ingin jeda dari berpolitik dan berpartai," ujar Sandiaga, Selasa (2/7) lalu.  Sandi, sapaannya, ingin fokus mengembangkan program OK OCE, sebuah program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang ia gagas saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia ingin semakin banyak masyarakat yang menjadi mitra program ini.  "Alhamdulillah sudah 600-an anggotanya. Jadi, nanti akan ada OK OCE dan Rumah Siap Kerja yang fokus menciptakan lapangan kerja terlatih," kata Sandi.  Terpisah, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade berharap, Sandi bisa kembali ke dunia perpolitikan Indonesia. "Mungkin bisa saja beliau rehat dalam satu atau dua bulan. Habis itu mungkin dia aktif kembali. Kami kan enggak tahu juga," ujar Andre.  Andre yakin Sandi akan kembali ke dunia politik, meski saat ini ingin mengawal dua program rintisannya itu. "‎Saya rasa Bang Sandi akan tetap aktif di politik, itu kalau menurut saya," ungkapnya.  Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay juga‎ menghormati pilihan Sandi untuk rehat sejenak dari ingar-bingar perpolitikan. Dia menambahkan, PAN juga mendukung langkah Sandi untuk mengembangkan dua program tersebut.  "PAN juga akan siap berkolaborasi dan bersinergi. Bagaimanapun Bang Sandi sudah sangat dekat dengan pendukungnya, terutama PAN," kata Saleh.  Anggota Komisi XI DPR ini juga menilai pilihan Sandi mengembangkan program ekonomi kerakyatan merupakan kontribusi positif bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Pasalnya, Sandi membantu terciptanya pengusaha muda baru.  "Jadi, memang ini harus dimaknai secara positif, ini Sandi dalam membantu masyarakat dan pemerintah," ungkap Saleh.

Rehat dari Dunia Politik, Sandi Fokus Kembangkan OK OCE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ARSUL-SANI-JAWA-POS.jpg" alt="Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Serkretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani tidak ingin semua partai dari barisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bergabung ke Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal ini setelah Koalisi Adil Makmur bubar. Sehingga ada rumor beberapa partai akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin dan merapakatkan barisan membantu pemerintah.  "Ya tidak bisa semuanya, nanti tidak ada penyemibang, tidak ada check and balance yang memadai di DPR," ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (3/6).  Misalnya oposisi hanya PKS, menurut Arsul hal itu tidak akan efektif dalam mengawasi pemerintah. Apalagi dia menilai ada atika kurang bagus ketika partai pendukung Prabowo-Sandi, ditingkal partai lainnya untuk bergabung ke Jokowi-Ma'ruf Amin. "Kemudian katakanlah tinggal satulah misalnya, PKS saja yang ditinggal menurut kami enggak pas juga," katanya.  ‎Oleh sebab itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin ini menilai, sebaiknya satu partai saja yang bergabung ke koalisi paslon nomor urut 01 ini. Pasalnya memang perlu ada partai oposisi yang membuat demokrasi ini semakin sehat.  "Jadi kalau pun ingin bertambah ya paling banyak kalau dari sisi PPP ya, satu gitu supaya check and balance-nya di parlemen itu suaranya masih nyaring," ungkapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Prabowo-Sandi-Hasil-MK-02-eca1.jpg" alt="Capres Cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan pidato tanggapan hasil sidang Mahkamah Konstitusi di Kartanegara, Jakarta, Kamis (27/6). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Capres Cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan pidato tanggapan hasil sidang Mahkamah Konstitusi di Kartanegara, Jakarta, Kamis (27/6). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure> Capres Cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan pidato tanggapan hasil sidang Mahkamah Konstitusi di Kartanegara, Jakarta, Kamis (27/6). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS  ‎Terpisah, ‎Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengharapkan partai-partai pendukung Prabowo-Sandi supaya tetap di luar pemerinta‎han. Artinya menjadi oposisi. "Jadi serukan tiga partai (Gerindra, PAN dan Demokrat) tetap berapa di luar‎ (tidak bergabung ke Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin)," ujar Taufiqulhadi.  Anggota Komisi III DPR ini berpandangan, sangat tidak bagus apabila partai-partai di luar koalisi tiba-tiba merapat ke pemerintah. Karena hal itu juga tidak sehat. Adanya oposisi dibutuhkan untuk memberikan kontrol kepada pemerintah.  "Kalau semuanya bergabung mana nanti dianggap balik ke Orde Baru. Ini baik juga bagi rakyat Indonesia dan baik bagi demokrasi," katanya.  Sekadar informasi pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan Prabowo-Sandi. Pasangan nomor urut 02 ini membubarkan Koalisi Adil Makmur yang terdiri dari Gerindra, Demokrat, PAN, PKS dan Berkarya.  Prabowo Subianto mengembalikan mandat ke empat partai itu. Sementara untuk sikap politik ke depan. Prabowo menyerahkan kepada masing-masing partai politik untuk menentukan langkahnya.

‎PPP Ingin Jokowi Terima Satu Parpol Saja Gabung ke Koalisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT1-Prabowo-Sandi-Hasil-MK-02-eca5.jpg" alt="Capres Cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan pidato tanggapan hasil sidang Mahkamah Konstitusi di Kartanegara, Jakarta, Kamis (27/6). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Capres Cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyampaikan pidato tanggapan hasil sidang Mahkamah Konstitusi di Kartanegara, Jakarta, Kamis (27/6). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Parai Gerindra belum memutuskan langkah politiknya ke depan, apakah akan menjadi oposisi atau bergabung di dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Ketua Umum Prabowo Subianto disebut akan berdiskusi dengan para ahli dan elite partai untuk menentukan sikap.  Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Muhammad Syafii mengatakn, langkah politik partai besutan Prabowo Subianto ini ditentukan melalui pertemuan nasional tingkat elite partai. "Jadi, Prabowo tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Dia pasti meminta pendapat para pakar ahli dan akan memutukan dalam pertemuan nasional internal partai," ujar Syafii di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/7).  Namun demikian, anggota Komisi III DPR ini mengklaim, mayoritas kader Partai Gerindra tidak ingin partai berlambang kepala garuda itu menjadi bagian dari pemerintah. "Bahwa kader Partai Gerindra menginginkan Gerindra tetap pada oposisi," katanya.  Menurut Syafii, pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang dilengkapi dengan kubu oposisi. Dengan begitu ada pihak penyeimbang serta pengkritik yang akan memberikan masukan apabila pemerintah keluar jalur.  "Demokrasi yang sehat menurut saya harus ada check and balance, yaitu selain partai pendukung, harus tetap ada partai oposisi," katanya.  Terpisah, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Rofiq mengatakan, bergabungnya partai baru dalam pemerintahan perlu dikomunikasikan dengan koalisi yang sudah ada sejak awal pilpres. "Pak Jokowi akan menunggu hasil pembicaraan dengan seluruh partai politik ‎koalisi. Apakah akan menerima atau tidak (partai baru masuk)," kata Rofiq.  Rofiq pribadi mendukung jika ada partai yang memilih menjadi oposisi. "Mereka oposisi menjadi bagian dari check and balance dalam menjalankan pemerintahan ke depan," pungkas Sekretaris Jenderal Partai Perindo ini.

Internal Gerindra Matangkan Pilihan jadi Oposisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#prabowo sandi

Berita Terkini