<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/IMG-20250224-WA0052-3476854655.jpg" alt="Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menilai mahasiswi ITB yang membuat meme Presiden Prabowo berciuman dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak perlu dipidana. Melainkan cukup dilakukan pembinaan.&nbsp; Hasan menduga, sebagai anak muda, yang bersangkutan terlalu bersemangat untuk mengkritik. Sampai-sampai kontennya kelewatan. "Mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda. Bisa dibina bukan dihukum gitu," ujarnya, Sabtu (10/5). Meskipun demikian, pihaknya tetap menyayangkan aksi kritik yang berlebihan. "Karena ruang ekspresi itu kan harus diisi dengan hal-hal yang bertanggung jawab," kata dia. Presiden sendiri, lanjut Hasan, tidak mengambil upaya hukum apapun. Sampai hari ini, tidak ada rencana membuat laporan atas meme tersebut. Presiden, ujar Hasan Nasbi, menegaskan komitmennya untuk membuka kritik dalam kerangka demokrasi. Namun dia berharap, kritik bisa dilakukan dengan baik. "Bukan dengan hal-hal yang menjurus kepada mungkin penghinaan atau kebencian tapi tetap saja," jelasnya. Meski mengusulkan cukup pembinaan, Hasan menyebut pemerintah tidak akan masuk dalam urusan yang menjadi kewenangan polisi. "Kalau soal hukumnya kita serahkan saja itu kepada penegak hukum," kata dia. Sebelumnya, mahasiswa ITB dengan inisial SSS diberitakan telah ditangkap dan diperiksa Bareskrim polri. Dia dituding melanggar UU ITE karena mengunggah meme Presiden Prabowo berciuman dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. &nbsp; &nbsp;

Kepala Kantor Komunikasi Presiden mengusulkan agar mahasiswi ITB yang membuat meme tidak perlu dipidana, cukup dilakukan pembinaan.

Istana Usul Mahasiswi ITB Pembuat Meme Prabowo-Jokowi Ciuman Cukup dibina, Tak Perlu Dipidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jokowi-Dan-Prabowo-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Utak atik pasangan capres dan cawapres masih terus dilakukan oleh sebagian kalangan. Bahkan, gerbong masyarakat yang menamakan dirinya Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi, berharap presiden dua periode itu mau jadi cawapres di Pillers 2024.  Usul pasangan tersebut pun direspons oleh Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara. Ia menyatakan, Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024 sangat ideal. Sebab, dari survei yang ada elektabilitas Prabowo Subianto selalu tinggi dibandingkan dengan calon yang lain.  "Usulan tersebut lebih masuk akal dan rasional karena tidak menabrak Undang-Undang dan konstitusi. Apalagi Prabowo dan Jokowi telah selaras dalam mempersatukan bangsa, dan itu sudah terbukti," kata Igor dalam keterangannya, Minggu (16/1).  Oleh karenanya, Igor menilai, latar belakang Prabowo yang militer dan Jokowi yang sipil sangat realistis untuk bisa membangun bangsa ini jauh lebih baik ke depannya. Ditambah, lanjutnya, perbedaan usia keduanya sudah sangat matang dalam melahirkan kebijakan yang populis untuk kepentingan rakyat dan membangkitkan ekonomi.  Tak hanya itu, lanjut Igor, kesinambungan pembangunan juga dapat dilanjutkan dengan formulasi pasangan presiden dan cawapres yang bertukar posisi.  "Dibandingkan amandemen UUD 1945 serta tiga periode lebih baik, formulasi Prabowo-Jokowi yang paling rasional karena dapat melanjutkan pembangunan dan juga menciptakan stabilitas politik, baik dalam pemerintahan maupun parlemen," tukasnya.  Diketahui, ketentuan soal pemilihan presiden-wakil presiden sendiri diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan"  Selain itu, Pasal 169 huruf n UU Pemilu menyebut salah satu syarat capres dan cawapres adalah "belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."

Igor Anggap Usulan Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024 Tak Langgar UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/haul-guru-sekumpul-prabowo-disebut-bakal-datang-jokowi-belum-pasti_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi), petahana pilpres 2019 saat menjamu Prabowo Subianto beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi), petahana pilpres 2019 saat menjamu Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua calon presiden diprediksi akan menghadiri Haul Guru Sekumpul ke-14 di Martapura, Kalimantan Selatan. Meski belum dipastikan, tetapi pengamanan untuk kontestan pilpres ini sudah dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Aula Rupattama, Mapolda Kalsel, Rabu (6/3). "Informasinya memang ada, tapi kami tidak tahu kebenarannya," kata Wakapolda Brigadir Jenderal Pol Aneka Pristafuddin dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), Jumat (8/3). Perwira bintang satu mengatakan, kalaupun capres 01 maupun 02 datang, pihaknya sudah menyiapkan segalanya, dari jalur yang akan dilewati hingga pengamanan. "Sampai saat ini belum ada konfirmasi, tapi tetap kami siapkan," ujarnya. Demi menjaga kelancaran selama pelaksanaan haul yang diprediksi dihadiri 2 juta jamaah, Polda Kalsel menurunkan personel gabungan Polri dan TNI sebanyak 775 orang. Polres Banjar menyiagakan 573 orang dan Kodim Banjar 400 orang. Tak ketinggalan Satpol PP dan Damkar 550 orang, Dishub Kabupaten Banjar 150 orang, Dinas Kesehatan Banjar 1.100 orang, PLN 170 orang, BPBD 25 orang, Senkom 20 orang, Dispora 200 dan Relawan 18 ribu. "Totalnya sebanyak 21.188 personel," katanya. Dengan pengamanan luar biasa ini, diharapkan para jamaah dapat melaksanakan haul dengan aman dan lancar. Kemungkinan kedatangan capres ke acara haul memang menguat. Juru bicara Sekumpul, Fauzan Asniah mengaku sudah menyiapkan pelayanan sebagaimana tamu undangan haul lainnya. "Pastinya kami kondisikan, beliau itu tamu khusus lah, tidak mungkin kami taruh di pojok. Pasti kami tempatkan yang pantas lah," ucap keluarga almarhum Guru Sekumpul itu. Namun, Fauzan mengaku sampai saat ini belum ada kepastian capres yang akan datang. "Sampai saat ini informasi belum ada yang fix, kalau suara berkembang banyak. Kalau datang minimal sejam sebelum Magrib saat hari H. Kalau sudah mulai, kami menyerah," katanya. <a href="https://www.jawapos.com/tag/jokowi" target="_blank">Joko Widodo</a> dan Prabowo Subianto memang diisukan bakal datang. Jika kehadiran Jokowi sempat beredar beberapa hari sebelumnya, kini kehadiran Prabowo Subianto yang semakin kencang. Berdasarkan informasi yang beredar, capres yang maju bersama <a href="https://jawapos.com/tag/blusukan-sandiaga-uno" target="_blank">Sandiaga Uno</a> itu akan datang pada Minggu (10/3) sore. Ketua DPW Partai Berkarya Kalsel Edy Suryadi membenarkan kabar tersebut. Bahkan, dia menyebut tidak menutup kemungkinan <a href="https://www.jawapos.com/tag/prabowo" target="_blank">Prabowo</a> hadir dengan Sandiaga Uno. "Informasi yang saya terima malah diusahakan berdua dengan Pak Sandiaga Uno," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin. Dia menegaskan, Prabowo dan Sandi datang bukan sebagai pasangan calon Presiden. Melainkan, hanya sebagai jemaah. "Mereka akan ikut berbaur dengan jemaah lainnya," tegasnya. Wakil Sekretaris Sekber Badan Pemenangan pasangan Prabowo-Sandiaga, Ilham Noor juga mengamini hal ini. "Insya Allah beliau (Prabowo) hadir. Tapi untuk Pak Sandi belum terkonfirmasi," katanya. Rumor kedatangan Prabowo dalam haul tokoh ulama Kalsel itu memang sudah lama beredar. Kian menguat setelah beredar poster surat Prabowo di media sosial. Isinya adalah permintaan maaf kepada pendukungnya lantaran tak bisa menghadiri apel akbar relawan di Banten, lantaran berbarengan dengan pelaksanaan haul pada 10 Maret nanti. Anggota DPRD Kalsel itu juga tak membantah kebenaran poster tersebut. Namun, tak banyak informasi yang bisa Ilham bagikan. Mengingat timses di daerah juga masih menunggu-nunggu perkembangan informasi terbaru dari pusat. Lalu, bagaimana dengan kubu 01? Hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban. Apakah calon presiden petahana Joko Widodo juga bakal mengikuti haul, seperti kunjungannya pada Maret 2018. Serupa dengan cawapres KH Ma'ruf Amin. Belum ada kepastian, kembali berkunjung kemari atau tidak. Mengingat Ma'ruf sudah berziarah ke Sekumpul sebelum menghadiri perayaan Harlah Nahdlatul Ulama di Universitas NU Kalsel, akhir Januari kemarin. Meski demikian, Koordinator Relawan Haul Guru Sekumpul H Abdel justru mengaku belum mengetahui Prabowo-Sandi bakal hadir. "Saya sebagai koordinator sampai sekarang belum menerima informasi itu," ucapnya.

Haul Guru Sekumpul, Prabowo Disebut Bakal Datang, Jokowi Belum Pasti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/mbah-moen-doakan-prabowo-sandi-enggak-usah-dibesar-besarkan_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat bertemu Mbah Moen" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat bertemu Mbah Moen</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga elite PPP Kiai Maimoen Zubair mendoakan Prabowo Subianto menjadi pemimpin. Hal itu terlihat dalam potongan video yang viral di media sosial. Padahal kala itu ada capres nomor urut 01 Jokowi di sebelah Maimoen Zubair. Menanggapi hal itu, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku apa yang disampaikan Mbah Moeh -sapaan akrab Maimoen Zubair- tidak&lrm; perlu dibesar-besarkan. Karena tujuannya adalah mendoakan Jokowi dan juga Prabowo Subianto. &lrm;"Enggak usah dibesar-besarkan. Buat saya wajar saja. Mungkin beliau mendoakan Pak Prabowo dan juga mendoakan Pak Jokowi. Kan dia kiai yang besar, ulama yang besar," ujar Sandi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (2/2). Sandi juga meminta Koalisi Adil dan Makmur tidak perlu membesar-besarkan masalah itu. Begitu juga koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin tak perlu membesarkannya. Sehingga hargai saja yang diucapkan oleh Mbah Moen. "Kan yang menguasai lidah kita Allah. Allah yang menggerakan kita dan beliau juga mendoakan Pak Jokowi selesai masalahnya," ungkapnya. &lrm;Sekadar informasi, beredar sebuah video 38 detik yang mendadak viral saat Kiai Maimoen Zubair alias Mbah Moen sedang memanjatkan doa. Di video itu tampak Mbah Moen di tangan kanannya memegang kertas berwarna kuning. Sementara tepat disampingnya adalah capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) yang tampak sedang berdoa mendengarkan doa yang disampaikan Mbah Moen. Dalam video yang mendada viral tersebut, Mbah Moen memanjatkan doa dan menyebut sosok yang diharapkan menjadi pemimpin Indonesia mendatang. Namun doa itu bukan untuk Jokowi yang tepat berada di sampingnya. Melainkan untuk capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. "Ya Allah, hadza ar-rois hadz rois Prabowo, ij-al ya illahana (Ya Allah inilah pemimpin, inilah pemimpin Prabowo)," ujar Mbah Moen. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi meminta untu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menghentikan kebiasaan potong Video dan framing keluar konteks. Menurut Arwani, video tersebut harus dilihat secara utuh. Tidak bisa dibaca hanya satu video saja. Di video ada diframing sebagai doa untuk Pak Prabowo semestinya dilihat secara utuh. "&lrm;Beliau menyebut jelas "hadza rois (presiden ini) dan mendoakan untuk menjadi presiden kedua kalinya (marrah tsaniyah)". Jelas di sini, siapa yang dimaksud menjadi presiden kedua kalinya, tentu merujuk Pak Jokowi. Beliau saat ini menjadi presiden di periode pertama. Kecuali doanya "menjadi capres kedua kali", itu tentu ditujukan ke Pak Prabowo," ujar Arwani kepada&nbsp;JawaPos.com, Sabtu (2/2). Arwani mengaku&lrm; ada video lain juga Mbah Moen menegaskan doanya ditujukan untuk Jokowi. Sehingga isi dari doa itu agar jadi presiden kedua kali itu untuk Jokowi bahkan ditegaskan dua kali dengan menyebut Jokowi. "Kebiasaan mencomot dan memframing video sesuai kehendak dan selera politik tentu keluar dari etika. Sebaiknya, kebiasaan tersebut dihentikan karena jauh dari tata krama berpolitik yang sejuk," tegasnya.

Mbah Moen Doakan Prabowo, Sandi: Enggak Usah Dibesar-besarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fadli-zon-yakin-jokowi-tak-bakal-menangi-pilpres-ini-alasannya_m_197416.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Fadli menilai era kepemimpinan Joko Widodo belum maksimal dalam merealisasikan janji-janjinya." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Fadli menilai era kepemimpinan Joko Widodo belum maksimal dalam merealisasikan janji-janjinya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Prabowo Subianto tak kunjung mendeklarasikan diri secara resmi sebagai calon presiden (capres) dari Partai Gerindra. Sementara di kubu lawannya selain telah mendeklarasikan diri, relawan-relawan pendukung petahana Joko Widodo (Jokowi) telah mulai bermunculan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku santai melihat situasi tersebut. Fadli tidak takut kalah start dari kubu lawan. "Nggak (kalah start) lah, kita nggak takut," ungkap Fadli di DPP Partai Gerindra, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (20/3). Sekalipun kubu Jokowi telah terlebih dulu melakukan deklarasi, Fadli yakin jika petahana tersebut tidak akan memenangkan kontestasi Pilpres 2019. Dia menyindir kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia dinilainya belum maksimal. Indikatornya, hidup rakyat saat ini tengah terpuruk. "Janji-janji yang sekarang nggak delivered. Khususnya selama ini yang dijanjikan, hidup rakyat susah, daya beli lemah, cari kerja susah, harga-harga naik semua, subsidi-subsidi dicabuti. Kecuali (klaim) serbasukses, ini kan nggak, kesuksesan cuma klaim semua," lanjut Fadli. "Tanya saja kiri-kanan, tanya ke saudara, yang saya tanya ke konstituen saya mereka makin susah di era Jokowi. Kiri-kanan lihat rakyat sengsara kan itu lagunya, naik-naik BBM naik, tinggi-tinggi sekali," imbuhnya. Lebih lanjut, Fadli dengan gamblang menyebut bahwa revolusi mental yang sering disebut-sebut oleh Jokowi tak lebih sekadar jargon. "Cuma jargon, (yang ada) revolusi beton, itu pun banyak mangkrak dan rusak betonnya," tegas Fadli.

Fadli Zon Yakin Jokowi Tak Bakal Menangi Pilpres, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bantah-tudingan-gerindra-elite-ppp-jelas-tak-mendasar_m_192784.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo ketika berjabat tangan dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto ketika Pilpres 2014 lalu. Partai Gerindra menilai gerbong partai pendukung pemerintah tengah mendorong Jokowi versus Kotak Kosong alias calon tunggal di Pilpres 2019" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo ketika berjabat tangan dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto ketika Pilpres 2014 lalu. Partai Gerindra menilai gerbong partai pendukung pemerintah tengah mendorong Jokowi versus Kotak Kosong alias calon tunggal di Pilpres 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menuding ada upaya dari partai pemerintah untuk memunculkan calon tunggal di Pilpres 2019 mendatang. Lantas bagaimana tanggapan Partai Parsatuan Pembangunan (PPP) selaku partai pendukung pemerintah?. Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi mengatakan, itu adalah tuduhan yang tidak ada buktinya. Pasalnya, dalam mencalonkan<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/02/192692/presiden-pks-tak-terima-jika-jokowi-lawan-kotak-kosong" target="_blank"> capres-cawapres</a>, ada mekanisme presidential treshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Sehingga, kata dia, tidak mungkin adanya calon tunggal. "Saya kira itu tudingan tidak berdasar, karena sudah hampir pasti tidak ada calon tunggal," ujar Baidowi saat dihubungi awak media, Jumat (2/3). Dia menjelaskan, regulasi presidential treshold sejatinya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi siapapun untuk mencalonkan diri. Termasuk gerbong opisisi alias partai di luar pemerintah. "Asalkan mereka melakukan koalisi, kan bisa (nyalon). Jadi kecil kemungkinan adanya satu pasangan calon di pilpres 2019. Partai di luar masih bisa membantu poros koalisi baru," katanya. Oleh sebab itu PPP membantah ada niatan saat pengesahan UU Pemilu sebagai upaya memunculkan pasangan tunggal. "Tidak ada niatan sedikitpun dari kami untuk menciptakan calon tunggal dalam pilpres," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengaku sudah sedari awal mencium bahwa ada upaya dari partai-partai pendukung pemerintah, untuk memunculkan calon tunggal di pemilihan presiden (pilpres) 2019 mendatang. Indikasi itu terlihat ketika pemerintah ngotot untuk mengesahkan syarat pencalonan presiden atau presidential treshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional. Oleh sebab itu, Fraksi Partai Gerindra saat pengesahan UU Pemilu beberapa waktu lalu memutuskan walk out dalam rapat paripurna. Pasalnya ada kecenderungan Jokowi akan melawan kotak kosong. Wakil Ketua Komisi II DPR ini menilai, adanya calon tunggal tidak baik bagi demokrasi di Indonesia. Pasalnya masyarakat tidak punya pilihan calon di pilpres 2019. Mereka hanya diberikan pilihan sebuah kotak kosong.

Bantah Tudingan Gerindra, Elite PPP: Jelas Tak Mendasar!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/presiden-pks-tak-terima-jika-jokowi-lawan-kotak-kosong_m_192692.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dam Presiden PKS, Sohibul Iman dalam sebuah aksi di bilangan Monas, belum lama ini. PKS memastikan tak bakal mendukung Jokowi di Pilpres 2019" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dam Presiden PKS, Sohibul Iman dalam sebuah aksi di bilangan Monas, belum lama ini. PKS memastikan tak bakal mendukung Jokowi di Pilpres 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerbong partai pendukung pemerintah rupanya sudah lama melobi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) untuk memperkuat barisan di Pemilihan Presiden 2019. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, mereka menawari partainya untuk masuk Istana. Menurut Sohibul, ajakan tersebut merupakan sesuatu hal yang lumrah. "PKS sudah diajak bergabung dengan Istana, dan itu bukan sebuah kejahatan dalam politik. Itu biasa-biasa saja soal istana ingin mengajak PKS," ujar Sohibul di rumah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/3), dilansir RMOl Jabar (Jawa Pos Grup). Sohibul pun berterima kasih karena PKS sudah ditawari untuk bergabung dengan partai pendukung Jokowi. Namun, dia dengan berat hati mengungkapkan tidak bisa ikut serta mendukung mantan wali kota Solo itu. Sohibul beralasan, jika PKS, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra bergabung menjadi mendukung Jokowi, maka sangat mungkin bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi calon tunggal di Pilpres 2019. "Kalau bergabung kemungkinan nanti Pak Jokowi hanya lawan kotak kosong, kami melihat itu tidak sehat untuk demokrasi di Indonesia,&rdquo; katanya. Oleh sebab itu, Sohibul memutuskan partainya untuk tidak mendukung Jokowi di &lrm;Pilpres 2019 mendatang. Sekalipun memang PKS sendiri belum menyatakan kepastian untuk mendukung Prabowo Subianto. "Rasionalitas politiknya kurang logis kalau PKS ikut bersama dengan Pak Jokowi," ungkapnya. Saat ini total sudah ada delapan partai yang mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)&lrm;.

Presiden PKS Tak Terima Jika Jokowi Lawan Kotak Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/elite-gerindra-tanggapi-sinis-hasil-survei-smrc_m_178920.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra bersama Presiden Joko Widodo di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hasil survei SMRC menyebut jika mayoritas responden menginginkan agar Prabowo mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 nanti" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra bersama Presiden Joko Widodo di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hasil survei SMRC menyebut jika mayoritas responden menginginkan agar Prabowo mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 nanti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) rupanya membikin kuping elite Gerindra panas. Mereka tak percaya ihwal sigi SMRC, yang menyebut mayoritas responden menginginkan ketua umumnya, Prabowo Subianto menjadi pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang. "Ah ngaco. SMRC salah terus, waktu Pilkada DKI Jakarta juga begitu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono ketika dikonfirmasi, Selasa (2/1). Ferry menambahkan, klaim SMRC yang menyebut swing voters Gerindra tinggi, juga patut dipertanyakan. Sebab, dirinya yakin belum ada pemilih partai Gerindra yang pindah ke lain hati. "Kok&lrm; disebut memiliki swing voters banyak. Harusnya Partai Gerindra tidak memiliki swing voters," tegasnya. Sebelumnya, Direktur Eksekutif SMRC, Djayani Hanan mengatakan kalau mayoritas responden ingin Prabowo menjadi cawapres dari Jokowi. "Sekitar 66,9 persen responden setuju dengan kombinasi pasangan Jokowi-Prabowo sebagai capres dan cawapres itu periode Desember 2017," ujar Djayadi dalam rilis survei di Kantor SMRC, Jakarta, Selasa (2/1). Sementara jika eks Danjen Kopassus itu menjadi capres dan Jokowi menjadi cawapresnya, responden yang memilih sebesar 28,4 persen. Sedangkan yang tidak setuju apabila Jokowi berpasangan dengan Prabowo sebesar 4,7 persen. Survei sendiri dilakukan tanggal 7-13 Desember 2017. Populasi dari survei tersebut adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih dalam pemilu. Responden dipilih secara random (multistage random sampling) dengan total 1220 orang. Responden yang dapat diwawancarai secara valid diketahui sebesar 1059 atau 87 persen. Jumlah responden itu yang kemudian dianalisis. Sementara margin of error dari survei tersebut sebesar lebih kurang 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Elite Gerindra Tanggapi Sinis Hasil Survei SMRC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/hasil-survei-smrc-masyarakat-setuju-prabowo-dampingi-jokowi_m_178872.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo ketika bersua Prabowo Subianto di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo ketika bersua Prabowo Subianto di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil survei Saiful Mujani Reserch and Consulting (SMRC)&nbsp; terkait Pilpres 2019 cukup mengejutkan. Jikan tren sebelumnya selalu menempatkan rivalitas <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/10/161790/pilpres-2019-elektabilitas-jokowi-dan-prabowo-belum-aman" target="_blank">Jokowi dan Prabowo Subianto</a>, kali ini justru sebaliknya.&nbsp; Publik ingin Prabowo menjadi pendamping Jokowi dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang. Direktur Eksekutif SMRC, Djayani Hanan mengatakan sigi tersebut memang cukup mengagetkan. "Sekitar 66,9 persen responden setuju dengan kombinasi pasangan Jokowi-Prabowo sebagai capres dan cawapres. Itu (survei) periode Desember 2017," ujar Djayadi dalam rilis survei di Kantor SMRC, Jakarta, Selasa (2/1). Sementara jika eks Danjen Kopassus itu menjadi capres dan Jokowi menjadi cawapresnya, responden yang memilih sebesar 28,4 persen. Sedangkan yang tidak setuju Jokowi berpasangan dengan Prabowo persentasenya 4,7 persen. "Dari segi elektabilitas Jokowi juga lebih besar (dibanding Prabowo). Jokowi dipilih responden sebesar 38,9 persen. Kalau Prabowo hanya 10,5 persen," lanjut dia. "&lrm;Urutan ketiga Susilo Bambang Yudhoyono (1,4 persen), Gatot Nurmantyo (0,8) persen, Anies Baswedan (0,5 persen)," lanjut dia. Survei sendiri dilakukan tanggal 7-13 Desember 2017. Populasi dari survei tersebut adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih dalam pemilu. Responden dipilih secara random (multistage random sampling) dengan total 1220 orang. Responden yang dapat diwawancarai secara valid diketahui sebesar 1059 atau 87 persen. Jumlah responden itu yang kemudian dianalisis. Sementara margin of a error dari survei tersebut sebesar lebih kurang 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil Survei SMRC: Masyarakat Setuju Prabowo Dampingi Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/rivalitas-prabowo-dan-jokowi-makin-meruncing-nih-buktinya_m_151596.jpeg" alt="Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodi Hambalang beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodi Hambalang beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Absennya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada sidang tahunan DPR, DPD dan MPR bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) Rabu kemarin menimbulkan tanda tanya besar. Pun ketika peringatan di Istana Negara hari ini (17/8), Prabowo urung hadir. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, ketidakhadiran Prabowo tersebut menyiratkan bahwa semakin meruncingnya rivalitas keduanya jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. "Saya melihat, Prabowo semakin mempertegas posisinya untuk melawan Jokowi di Pilpres nanti," kata Ujang di Jakarta, Kamis (17/8). Sebelumnya, Prabowo juga mendatangi SBY di Cikeas beberapa waktu lalu yang secara simbolis bisa dikatakan membentuk poros baru untuk Pilpres 2019 nanti. Ujang mengatakan, hal itu juga terlihat dengan diselenggarakannya upacara Peringatan HUT RI di Universitas Bung Karno, yang dipimpin langsung oleh Prabowo.&lrm; Prabowo lebih memilih datang ke Universitas Bung Karno ketimbang di Istana Negara. "Jadi secara politik, hal itu bisa dibaca sebagai simbol perlawanan secara politik," ujar pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini. Ujang juga menuturkan, sebagai tokoh bangsa dan tokoh nasional yang merupakan lawan Jokowi dalam Pilpres 2019 nanti, semestinya Prabowo hadir dalam sidang bersama tahunan kemarin. "Kehadiran Prabowo penting, untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kenegarawanan para tokoh bangsa seperti dirinya, tidak diragukan lagi," ujarnya. Untuk itu, menurut Ujang, akan lebih indah dan harmonis jika seluruh tokoh bangsa seperti Prabowo hadir. "Akan terlihat indah kalau seluruh tokoh bangsa hadir kemarin, minimal bisa menyejukkan mata masyarakat melihat simbol kebersamaan dan persatuan dari mereka," tutup Ujang

Rivalitas Prabowo dan Jokowi Makin Meruncing, Nih Buktinya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#prabowo-jokowi

Berita Terkini