<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/IMG_6977-3422172762.jpeg" alt="Detik-detik petugas PPSU evakuasi Nenek Sumaliyah, 80, yang terjebak banjir di Jelambar, Jumat (23/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Detik-detik petugas PPSU evakuasi Nenek Sumaliyah, 80, yang terjebak banjir di Jelambar, Jumat (23/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]"><strong>JawaPos.com</strong> - Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat kawasan Jelambar, Grogol Petamburan, terendam banjir pada Jumat (23/1). Di tengah kepungan air setinggi 50 cm, sebuah aksi heroik terekam saat petugas PPSU berjibaku menyelamatkan seorang lansia yang terjebak di dalam rumahnya.</div> </div> <div class="mt-5"> <p>Nenek Sumaliyah, 80, terpaksa harus dievakuasi dengan cara digendong oleh petugas PPSU Kelurahan Jelambar, Leonardo Riski. Kondisinya yang sudah rentan dan sakit membuatnya tak berdaya menghadapi genangan air yang terus meninggi.</p> <p><strong>Detik-Detik Evakuasi Nenek Sumaliyah</strong></p> <p>Kondisi Nenek Sumaliyah cukup memprihatinkan saat petugas tiba di lokasi. Suhu udara yang dingin dan air yang merendam rumahnya membuat tubuh lansia ini menggigil hebat.</p> <p>Lurah Jelambar Pradista Machdala Putra menuturkan, personelnya bergerak cepat karena kondisi fisik sang nenek yang mulai menurun.</p> <p>"Nenek tersebut tidak kuat berjalan sehingga harus digendong oleh Leonardo. Utamanya kita harus mengevakuasi warga yang tua dan sakit," kata Pradista, Jumat (23/1).</p> <p>Saat dievakuasi, Pradista menyebut kaki sang nenek sudah terasa dingin dan bicaranya mulai kaku akibat paparan suhu dingin di lokasi banjir.</p> <p>Nenek Sumaliyah kini telah berada di pengungsian Masjid At Taqwa, Jalan Satria, Jelambar. Ia bergabung dengan puluhan warga lainnya yang juga terpaksa meninggalkan rumah mereka.</p> <p>Berdasarkan data kelurahan, terdapat 26 warga yang mengungsi di titik tersebut. Pradista memastikan kebutuhan dasar para pengungsi, terutama makanan, sudah terpenuhi.</p> <p>"Penyaluran logistik untuk warga yang mengungsi berjalan," ucap dia.</p> <p>Terkait kondisi banjir di wilayahnya, Pradista menjelaskan bahwa titik terparah sempat terjadi di Jalan Latumenten 1 dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Namun, saat ini air perlahan mulai surut berkat optimalisasi pompa.</p> <p>Setibanya di tempat aman, Nenek Sumaliyah langsung mendapatkan pemeriksaan intensif dari tim medis. Mengingat usianya yang sudah mencapai 80 tahun, pemeriksaan kesehatan menjadi prioritas utama.</p> <p>Kepala Puskesmas Pembantu Jelambar 1 dr. Julia Lestari membeberkan hasil diagnosis awal terhadap kondisi kesehatan sang nenek.</p> <p>"Nenek Sumaliyah mengalami sakit demam, darah tinggi, asam lambung dan nyeri sendi," kata Julia.</p> <p class="class-paragraph">Hingga saat ini, petugas medis masih terus memantau perkembangan kesehatan Nenek Sumaliyah dan pengungsi lainnya guna mencegah munculnya penyakit pascabanjir.</p> </div>

Di tengah kepungan air setinggi 50 cm, sebuah aksi heroik terekam saat petugas PPSU berjibaku menyelamatkan seorang lansia.

Aksi Heroik PPSU Jelambar Gendong Nenek 80 Tahun yang Terjebak Banjir Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/JKT_PEMBUATAN-MURAL-WAJAH-GUBERNUR-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_11092025-3-850915953.jpg" alt="Petugas PPSU melukis mural wajah Gubernur DKI di kolong flyover Bintaro,  Pondok Pinang, Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas PPSU melukis mural wajah Gubernur DKI di kolong flyover Bintaro,  Pondok Pinang, Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Setelah legawa menerima pemotongan dana transfer, jajaran Pemprov DKI mulai meninjau ulang program yang disusun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026. Beberapa program yang tidak prioritas akan diefisiensi anggarannya.</p> <p>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menuturkan, upaya efisiensi saat ini sedang difinalisasi melalui forum asisten sekretaris daerah Jakarta.&nbsp;"Jadi, dua hari ini lagi kami lakukan forum asisten untuk lihatin satu-satu (mana yang diefisiensi, Red)," ujar Michael kepada <em>Jawa Pos</em>.</p> <p>Meski masih dibahas dalam forum asisten, Michael menyebutkan beberapa program yang akan terdampak pemotongan dana transfer tersebut. Di antaranya, makan minum, perjalanan dinas, hingga kendaraan dinas operasional (KDO).</p> <p>"Kami inventarisir agar penganggarannya lebih tepat. Misalnya, ketika merencanakan persediaan, belanja barang, itu yang sesuai kebutuhan, nggak berlebih dan sebagainya," jelasnya.</p> <p>Senada dengan Pramono, Michael juga mengakui adanya penundaan pembangunan gedung milik pemerintah. Termasuk, pembangunan ataupun rehab sekolah.&nbsp;"Sekolah kami lihat prioritasnya, kalau memang harus segera diperbaiki, maka dialokasikan. Tapi kalau gedungnya masih bagus, ya mungkin dipertahankan dulu," tambahnya.</p> <p>Demikian juga untuk perekrutan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Pemprov DKI memutuskan untuk moratorium tahun depan.</p> <p>"Yang ada saat ini itu tetap. Tapi, untuk tahun depan, kan biasanya setiap tahun ada penambahan, nah itu yang dimoratorium," jelasnya. Sementara untuk perekrutan aparatur sipil negara (ASN), Michael menyebutkan, Pemprov DKI juga disebutkannya akan tetap dengan kondisi saat ini.</p> <p>Lebih lanjut, Michael mengakui, pemotongan dana transfer yang mencapai Rp 15 triliun itu berdampak terhadap banyak program di Jakarta. Namun, ada beberapa yang ditegaskannya tidak diganggu. Di antaranya, bantuan KJP Plus, KJMU, hingga penanganan banjir.</p> <p>"Penanganan banjir itu kan masalah prioritas. Tapi, seperti pengadaan tanah yang besar-besar, misalnya untuk taman, itu kami tunda dulu," katanya.</p> <p>Di lokasi yang sama, dampak pemangkasan itu, Gubernur DKI Pramono Anung mengakui, ada banyak perubahan program di Jakarta. Dia memisalkan, perekrutan PJLP yang dilaksanakan besar-besaran tahun ini dan dijanjikannya berlanjut tahun depan. Di antaranya, perekrutan 1.100 PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) dan 1.000 petugas Damkar (Pemadam Kebakaran).</p> <p>"Kemarin itu kan damkar itu kami buka seribu, pasukan putih 500 orang, karena pengurangan ini mungkin tahun depan, peluang itu juga akan berkurang. Tetapi, yang tahun ini, tahun 2025, semuanya tidak mengalami perubahan," jelasnya.</p>

Pemprov DKI Jakarta melakukan peninjauan ulang program APBD 2026 setelah pemotongan dana transfer sebesar Rp 15 triliun.

Dampak Pemangkasan Dana Transfer 2026, Pemprov Moratorium Penerimaan PJLP, Termasuk PPSU dan Damkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/02/shutterstock_301329224-4095936770.jpg" alt="Ilustrasi polisi memeriksa TKP area kecelakaan lalu lintas. (Shutterstock/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi memeriksa TKP area kecelakaan lalu lintas. (Shutterstock/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dua Anggota PPSU Kelurahan Tanjung Barat menjadi korban kecelakaan di Jalan Raya Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Senin (11/8). Akibat kejadian itu, kedua anggota PPSU alami luka parah akibat ditabrak mobil listrik MG yang dikendarai oleh BE, 33.</p> <p>"Dua anggota PPSU itu yakni Ibrahim dan Lucky," kata Lurah Pejaten Timur Rocky Tarigan, Selasa (12/8).&nbsp;</p> <p>Rocky menjelaskan, dua petugas itu ditabrak saat dalam perjalanan menuju SPBU untuk mengisi bahan bakar. Nahas, belum sampai ke SPBU, gerobak motor (germor) yang mereka naiki kehabisan BBM. Germor pun berhenti dan kedua anggota PPSU turun dari germor untuk menggunakan bahan bakar cadangan yang sudah disiapkan. Pada saat bersamaan mobil melaju dari arah belakang dan menabrak Germor.</p> <p>"Jadi, berhentilah untuk pengisian dari jerigen cadangan. Mereka memang setiap KDO (Kendaraan Dinas Operasional) itu ada jerigen cadangannya, seliter, dua liter biasanya ada disimpannya," jelas Rocky.&nbsp;</p> <p>Namun, mobil listrik berwarna putih yang dikendarai BE tiba-tiba menabrak. Akibatnya, Ibrahim yang mengendarai germor terjepit di antara pohon dan mobil. Sementara L terpental dari tempatnya.</p> <p>"Nah, pas waktu mereka lagi mengisi ini, terjadilah kecelakaan tersebut. Tiba-tiba ini mobil nyerempet ke germor, nabrak dari samping," tambahnya.</p> <p>Terpisah, Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela mengatakan, akibat kejadian itu korban Ibrahim mengalami luka parah di bagian tangan, sedangkan Lucky mengalami cedera di kepala.</p> <p>"Kecelakaan mengakibatkan patah tangan kiri atas nama Ibrahim, dan luka bocor kepala atas nama Luky," jelas dia.&nbsp;</p> <p>Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pasar Minggu. Namun karena keterbatasan fasilitas, Ibrahim harus dirujuk ke Rumah Sakit Tarakan untuk menjalani tindakan operasi.</p> <p>Menindaklanjuti peristiwa ini, Polisi dari Polsek Pasar Minggu telah mengamankan pengemudi mobil berinisial BE. Polisi memintai keterangan terhadap sopir atas peristiwa yang menyebabkan dua Anggota PPSU terluka.</p> <p>Akibat kecelakaan itu, Ibrahim harus dirawat secara intensif di Rumah Sakit (RS) Tarakan akibat luka parah lantaran diserempet mobil tersebut. Kini, kasus kecelakaan itu ditangani kepolisian dari Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan.</p> <p>Anggiat menambahkan, pemeriksaan terhadap sang sopir dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. "Betul (penyelidikan kasus kecelakaan tetap bergulir)," ucapnya.</p>

Dua Anggota PPSU Kelurahan Tanjung Barat menjadi korban kecelakaan di Jalan Raya Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Senin (11/8).

Dua Anggota PPSU Ditabrak saat Isi BBM, Alami Patah Tangan dan Kepala Bocor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/JKT_PENERTIBAN-LAPAK-LIAR_HANUNG-HAMBARA_15052025-3053266460.jpg" alt="ILUSTRASI. Sejumlah pasukan gabungan PPSU, Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air membongkar lapak pedagang di jalan Kota Bambu Selatan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Sejumlah pasukan gabungan PPSU, Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air membongkar lapak pedagang di jalan Kota Bambu Selatan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur, tengah jadi sorotan. Tudingan ini dilontarkan langsung oleh anggota DPRD DKI Jakarta pada Rabu (16/7).</p> <p>Plt Lurah Cipinang Muara Agung Budi Santoso membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidaklah benar.</p> <p>"Itu tidak benar," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (17/7).</p> <p>Agung menyatakan, pihaknya kini tengah melakukan pendalaman terkait laporan itu. Saat ini, Inspektorat Pemerintah Kota Jakarta Timur telah turun tangan untuk menelusuri kasus pungli ini.</p> <p>"Kami saat (ini) sedang mendalami permasalahan tersebut dan dari Inspektorat Kota Jakarta Timur sudah ke kantor konfirmasi permasalahan tersebut," jelasnya.</p> <p>Diketahui, isu ini mencuat usai anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyampaikan laporan seorang warga yang mengaku dimintai uang jutaan rupiah agar suaminya lolos menjadi petugas PPSU. Politisi Partai Gerindra itu bahkan menyebut praktik ini sebagai bentuk penindasan terhadap masyarakat kecil.</p> <p>"Ini kita zolim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli," ujar Ali dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno pada Rabu (16/7).</p> <p>Lebih lanjut, Ali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak).<br />"Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," katanya.</p> <h3><br />Rano Karno Tak Membantah</h3> <p>Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno buka suara soal dugaan pungli dalam perekrutan PPSU di Jakarta. Ia menegaskan akan memberantas pungli itu.&nbsp;</p> <p>"Ya, nggak bisa ditutupi, ada. Dan, kita sudah ngomong itu harus diberantas," ujarnya usai Paripurna, Rabu (16/7).</p> <p>Wagub Rano menyebut, laporan adanya pungli dalam perekrutan PPSU bukanlah yang pertama kali ia dengar. Saat masih kampanye Pilkada DKI, ia sudah mendengar adanya pungli hingga puluhan juta rupiah.</p> <p>"Dari awal mungkin dari kampanye kita, kita sudah wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta bayangin, itu kita enggak bisa terima gitu, jadi langsung ditindak aja," katanya.</p>

Dugaan pungli dalam rekrutmen PPSU di Cipinang Muara, Jakarta Timur, menjadi sorotan setelah laporan warga.

Isu Pungli Rekrutmen PPSU Cipinang Muara, Rano Karno Akui Kemungkinan Ada, Lurah: Itu Tidak Benar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/JKT_PENATAAN-LAPAK-LIAR_HANUNG-HAMBARA_15052025-4106308980.jpg" alt="Sejumlah pasukan gabungan PPSU, Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air membongkar lapak pedagang di jalan Kota Bambu Selatan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pasukan gabungan PPSU, Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air membongkar lapak pedagang di jalan Kota Bambu Selatan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran lowongan kerja PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) secara serentak di 239 kelurahan, mulai Rabu (23/6).</p> <p>Tak main-main, jumlah lowongan kerja yang tersedia mencapai 1.023 posisi. Mereka akan mengisi kekosongan yang disebabkan PPSU sebelumnya terbentur batas usia, pengunduran diri, dan penyesuaian kebutuhan di tingkat kelurahan.</p> <p>&ldquo;Perekrutan dilaksanakan untuk mengisi kekosongan dengan menyesuaikan jumlah PPSU pada saat awal penetapan anggaran dengan persetujuan tim Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di tingkat provinsi,&rdquo; ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta Muhammad Faisol, Selasa (24/6).</p> <p>Faisol mengklaim proses rekrutmen akan berjalan transparan dan akuntabel, bekerja sama dengan pihak kelurahan dan Inspektorat DKI Jakarta. Masyarakat pun tidak perlu khawatir soal transparansi dan potensi pungli.</p> <p>&ldquo;Seluruh proses rekrutmen PPSU ini gratis. Laporkan ke kanal resmi pengaduan jika ada pungutan atau kecurangan di lapangan. Semua proses rekrutmen akan dilaporkan kepada Gubernur dan akan dipantau secara ketat,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sudah Pernah Lamar PPSU di Balai Kota? Data Anda Masih Diproses!</p> <p>Bagi warga yang sebelumnya sudah mengirimkan lamaran ke Balai Kota, data Anda tetap akan diperhatikan dan di proses. Namun, akan ada tahapan pembaruan berkas yang harus diikuti.</p> <p>&ldquo;Bagi yang kemarin sudah menyerahkan lamaran di Balai Kota, tidak perlu khawatir, data tersebut akan tetap diproses. Seluruh warga boleh mendaftar langsung ke kelurahan dengan tetap memperhatikan syarat yang berlaku,&rdquo; tambahnya.</p> <p><strong>Simak Syarat Pendaftarannya!</strong><br />Adapun persyaratan umum untuk mendaftar PPSU Jakarta 2025 adalah:</p> <p>- Warga Negara Indonesia (WNI)</p> <p class="class-paragraph">- Diutamakan memiliki KTP DKI Jakarta</p> <p>- Usia minimal 18 tahun dan maksimal 56 tahun (per 1 Agustus 2025)</p> <p>- Pendidikan minimal SD atau setara dan bisa membaca-tulis</p> <p><strong>Catat Tanggal Pentingnya!</strong><br />- Pendaftaran: Sampai 26 Juni 2025</p> <p>- Uji administrasi: 27&ndash;30 Juni 2025</p> <p>- Uji teknis: 30 Juni &ndash; 11 Juli 2025</p> <p>- Pengumuman akhir: 31 Juli 2025</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, masyarakat bisa mengakses situs resmi: https://www.jakarta.go.id/loker</p>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran lowongan kerja PPSU, 1.023 posisi tersedia, pendaftaran hingga 26 Juni 2025.

Dibuka Serentak! Pemprov DKI Jakarta Buka 1.023 Lowongan PPSU, Ini Link Pendaftarannya

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/IMG-20250304-WA0185-3231748070.jpg" alt="Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo meninjau Pintu Air Manggarai, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/3). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo meninjau Pintu Air Manggarai, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/3). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan akan adanya pembukaan rekrutmen besar-besaran untuk petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan pemadam kebakaran (Damkar).</p> <p>Namun ia menegaskan pendaftaran nantinya dapat dilakukan di kelurahan maupun kecamatan yang membutuhkan. Dengan begitu, tidak perlu masyarakat jauh-jauh dan mengantri mendaftar seperti yang terjadi pada Selasa (22/4) ini.</p> <p>"Jadi pendaftarannya boleh di kelurahan. Pendaftarannya di 267 kelurahan. Bahkan di kecamatan pun bisa," ujar Pramono di Jakarta Pusat.&nbsp;</p> <p>Gubernur Pramono pun menjelaskan, tahun ini Pemprov DKI Jakarta akan membuka lowongan untuk 1.100 PPSU di tahun 2025. Tak hanya itu, di awal tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta akan kembali membuka perekrutan PPSU sebanyak 506 lowongan.<br />&nbsp;<br />&ldquo;Jadi untuk PPSU pada periode pertama ini akan kami buka 1.100. Nanti di awal tahun depan akan dibuka 506. Karena memang itu yang sudah teralokasi di anggaran,&rdquo; ungkap Pramono.</p> <p>Tak hanya PPSU, formasi Damkar juga akan mendapat tambahan petugas secara signifikan.</p> <p>&ldquo;Sedangkan untuk Damkar akan ditambah 1.000," katanya.&nbsp;</p> <p>Politikus PDIP itu pun memastikan rekrutmen akan dilakukan secara terbuka.</p> <p>"Tidak lagi misalnya peran orang dalem dan sebagainya,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Pramono juga menekankan bahwa persyaratan pendaftar PPSU saat ini minimal ijazah SD.</p> <p>&ldquo;Jadi dengan demikian ini akan diatur secara transparan, terbuka. Siapa saja selama punya ijazah SD boleh mendaftar untuk PPSU,&rdquo; katanya.</p>

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung umumkan rekrutmen PPSU dan Damkar, pendaftaran di kelurahan, persyaratan ijazah SD.

Jakarta Buka 2.600 Lowongan PPSU dan Damkar, Pramono: Semua Transparan Tak Perlu Orang Dalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/IMG-20250317-WA0031-2664984998.jpg" alt="Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (17/3). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (17/3). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali membuat gebrakan dengan kebijakan terbarunya terkait Pasukan Oranye atau Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Kini, syarat pendidikan bagi calon PPSU cukup lulusan Sekolah Dasar (SD).</p> <p>&ldquo;Saya sudah menandatangani bahwa untuk PPSU, pasukan oranye itu, SD saja cukup," ujar Pramono di kediamannya, Senin (31/3).</p> <p>Tak hanya itu, kata Pramono, evaluasi kinerja PPSU tidak lagi dilakukan setiap tahun, melainkan setiap tiga tahun sekali.</p> <p>"Dan saya sudah tanda tangani Pergub-nya. Kemudian mereka akan dievaluasi bukan lagi setiap tahun, tetapi saya pengennya tiga tahun sekali,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Dengan aturan baru ini, para anggota PPSU tak perlu lagi merasa cemas setiap tahunnya terhadap evaluasi kontrak. Gubernur Pramono menegaskan bahwa mereka yang bekerja keras dan berdedikasi akan tetap mendapatkan perpanjangan kontrak tanpa harus melewati evaluasi tahunan yang selama ini dinilai memberatkan.</p> <p>Lebih lanjut Pramono menjelaskan, sejatinya ia ingin ikut merubah batasan usia maksimal petugas PPSU di Jakarta. Dimana saat ini usia maksimal PPSU hanyalah 56 tahun.&nbsp;</p> <p>Namun terkait itu, Pramono mengaku masih melakukan kajian mendalam karena aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda).</p> <p>&ldquo;Karena itu (pembatasan usia) diatur dalam Perda maka saya akan pelajari dulu ya. Bagi saya sebenarnya baca-tulis, orang mau kerja, dan orang bisa kerja, itu bagi saya sudah utama. Umur enggak masalah. Saya aja umur 62 tahun setiap minggu masih sepedaan 150 kilo,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Terkait permintaan PPSU mengenai jaminan sosial, Pramono mengakui bahwa hingga saat ini belum ada perlindungan khusus setelah mereka pensiun. Untuk mengatasi masalah tunjangan pensiun dan batas usia, diperlukan revisi Peraturan Daerah.</p> <p>&ldquo;Yang belum ada itu begini, PPSU itu setelah pensiun rata-rata gamang, dan ketika itu kan belum ada jaminan apapun. Tapi kalau diberikan jaminan ini memang melanggar aturan, sehingga demikian tadi pertanyaan tentang usia mungkin saya mempertimbangkan kalau mereka bisa bekerja keras, masih rajin, ya usianya diperpanjang. Tapi ini belum keputusan ya,&rdquo; jelasnya.</p>

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengubah syarat pendidikan calon PPSU menjadi lulusan SD dan evaluasi kinerja setiap tiga tahun.

Gubernur Pramono Ubah Aturan, Lulusan SD Bisa Jadi PPSU di Jakarta, Evaluasi Tahunan Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/ppsu-3050910748.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno menggelar apel siaga perdana di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (20/2) sore. (Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno menggelar apel siaga perdana di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (20/2) sore. (Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno menggelar apel siaga perdana di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (20/2) sore. Sebanyak 2.800 petugas lintas Dinas hadir dalam kegiatan tersebut, tak terkecuali Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam sambutannya, Pramono pun menjanjikan sejumlah hal bagi para PPSU atau pun pasukan Orange. Sambutannya pun langsung ditanggapi dengan meriah oleh para PPSU.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pramono mengungkapkan, dalam pemerintahannya, evaluasi kinerja PPSU tidak akan dilakukan setiap tahun.&nbsp;"Saudara-saudara sekalian, nanti kami akan memberikan kemudahan. Saudara tidak perlu dievaluasi setiap tahun," ungkapnya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pernyataan ini membuat Pasukan Oranye bersorak dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa profesionalisme tetap menjadi prioritas. Ia akan bersikap tegas kepada anggota PPSU yang tidak bekerja sesuai dengan kontrak.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Bagi PPSU Pasukan Oranye yang tidak semangat bekerja, tidak rajin bekerja sesuai dengan kontrak ataupun perjanjian yang dibuat, maka konsekuensinya juga ada," ucapnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Saya akan betul-betul membuat saudara nyaman bekerja, tetapi saudara harus rajin bekerja," sambungnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain soal evaluasi tahunan, Pramono juga menyinggung pentingnya jaminan hari tua (JHT) bagi PPSU.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, bersama juga dengan Pak Sekda, kami pasti akan memperhatikan saudara-saudara sekalian. Terutama pasukan oranye. Pertanyaan paling mendasar adalah bagaimana hari tuanya?," ungkapnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebelumnya, dalam rapat paripurna, Pramono menyatakan akan merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Salah satu yang akan direvisi ialah mengenai syarat kerja sebagai PPSU. Dari yang semula minimal pendidikan pelamar haruslah tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau SLTA sederajat menjadi Sekolah Dasar (SD).</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Saya termasuk akan mengubah peraturan Gubernur untuk PPSU Pasukan Orange yang sekarang syaratnya SLTA saya akan rubah menjadi SD cukup yang penting bisa baca tulis," ujar Pramono.</div> <div>&nbsp;</div>

"Saudara-saudara sekalian, nanti kami akan memberikan kemudahan. Saudara tidak perlu dievaluasi setiap tahun," ungkap Pramono.

PPSU Jakarta Dapat Angin Segar! Evaluasi Tahunan Dihapus, Jaminan Hari Tua Disiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/15/JKT_PENATAAN-KAWASNA-SETIABUDI_HANUNG-HAMBARA_13122024-6-1-3929175994.jpg" alt="Anggota PPSU Kecamatan Setiabudi membuat mural bertema kebudayaan daerah di jalan Setiabudi Barat, Jakarta, Sabtu (13/12/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota PPSU Kecamatan Setiabudi membuat mural bertema kebudayaan daerah di jalan Setiabudi Barat, Jakarta, Sabtu (13/12/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu yang akan direvisi ialah mengenai syarat kerja sebagai PPSU. Dari yang semula minimal pendidikan pelamar haruslah tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau SLTA sederajat menjadi Sekolah Dasar (SD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya termasuk akan mengubah peraturan Gubernur untuk PPSU Pasukan Orange yang sekarang syaratnya SLTA saya akan rubah menjadi SD cukup yang penting bisa baca tulis," ujar Pramono di DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pramono menegaskan, untuk menjadi pasukan orange, yang dibutuhkan ialah orang-orang yang ingin bekerja keras. Bukan mereka yang memiliki ijazah tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena yang dibutuhkan adalah orang yang mau bekerja keras, bukan yang berijazah terlalu tinggi. Untuk itu kami akan lakukan dan kami ini sekaligus melaporkan kepada anggota Dewan yang terhormat," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PDIP ini juga menambahkan, pihaknya akan membuat bursa kerja atau Job Fair di tingkat Kecamatan. Hal itu dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang berikutnya yang akan kami lakukan adalah membuat yang namanya job fair di setiap kecamatan. Karena inilah yang menjadi problem serius di Jakarta saat ini adalah masalah lapangan kerja," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pramono sebelumnya juga memaparkan sejumlah program 100 hari kepemimpinannya. Ia telah mengusung Quick wins 40 program dalam 100 hari kepemimpinannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">40 program tersebut telah disusun oleh tim transisi bersama Pj Gubernur Jakarta terdahulu Teguh Setyabudi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"40 program itu akan kami wujudkan dalam 100 hari pertama," ujar Pramono usai serah terima jabatan (sertijab) di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pramono pun mencontohkan beberapa program tersebut. Diantara-nya ialah menyempurnakan layanan Kartu Jakarta Pintar (KJP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yakni, mengembalikan lagi kuota jumlah penerima KJP seperti sedia kala, meningkatkan layanan Jakarta Sehat hingga menebus ijazah-ijazah yang tertahan di sekolah-sekolah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan real di masyarakat. Termasuk membuka lima taman utama untuk dibuka 24 jam," terangnya.</div> </div>

"Karena yang dibutuhkan adalah orang yang mau bekerja keras, bukan yang berijazah terlalu tinggi," kata Pramono.

Pramono akan Revisi Pergub PPSU, Lulusan SD Diperbolehkan Melamar

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1813118937174519018" data-legacy-message-id="19297e1129d22cea"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1er" class="ii gt"> <div id=":1eq" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Mural-Protokol-Kesehatan-Dery-Ridwansah-3-4.jpg" alt="Ilustrasi Petugas PPSU saat sedang bekerja. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Petugas PPSU saat sedang bekerja. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Aksi koboi jalanan kembali terjadi. Kali ini menimpa anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dia ditodong benda mirip senjata api oleh seseorang yang tidak dikenalnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, peristiwa bermula dari anggota PPSU tengah menebang pohon di lokasi kejadian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berawal beberapa anggota PPSU Kelurahan Pejaten Barat di antaranya AS, RM, YS, AA serta L melaksanakan penebangan pohon di depan rumah pelaku," ujar Ade, Kamis (17/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaku berinisial FA marah atas pekerjaan para PPSU. Dia lantas menodong benda berbentuk pistol kepada empat PPSU yang sedang bekerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tiba-tiba pelaku membuka jendela rumahnya di lantai 2 dan memanggil-manggil dengan berkata kasar dan selanjutnya pelaku mengacungkan senjata api ke arah karyawan PPSU, untuk berhentikan aktivitas penebangan pohon," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011355609/polresta-malang-kota-selidiki-kasus-penodongan-pengamat-kepolisian-bambang-rukminto">Polresta Malang Kota Selidiki Kasus Penodongan Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota PPSU itu lantas melapor ke Lurah setempat. Kemudian, kasus telah dilaporkan ke Polsek Pasar Minggu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah sampai, lurah mendatangi rumah pelaku tersebut dan anggota PPSU tidak tahu apa yang dibicarakan oleh lurah terhadap pelaku. Lurah keluar dari rumah dan beserta PPSU kembali ke kantor kelurahan, dengan kejadian tersebut melaporkan ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut," pungkasnya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV"> <div class="gB xu"> <div class="ip iq"> <div id=":1es">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

"Berawal beberapa anggota PPSU Kelurahan Pejaten Barat di antaranya AS, RM, YS, AA serta L melaksanakan penebangan pohon di depan rumah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppsu

Berita Terkini