<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/KPU-Gelar-Sayembara-Maskot-dan-Jingle-Pilkada-DKI-2024-Dery-Ridwansah-1JPG-1952921537.jpg" alt="Anggota KPU DKI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Astri Megatari saat konferensi pers di kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (16/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Anggota KPU DKI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Astri Megatari saat konferensi pers di kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (16/4/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta mulai membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Pendaftaran PPS mulai dibuka Kamis (2/5) kemarin.&nbsp; <div dir="auto">"Pendaftaran untuk PPS Pilkada DKI Jakarta dilakukan selama tujuh hari mulai tanggal 2 Mei hingga 8 Mei 2024 di kantor KPU Kabupaten/Kota," ujar Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari kepada wartawan, Jumat (3/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, dalam kegiatan ini KPU Provinsi DKI Jakarta membutuhkan 801 orang petugas PPS yang tersebar di 267 kelurahan se-DKI Jakara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014611265/dahnil-ungkap-rencana-prabowo-bentuk-presidential-club">Dahnil Ungkap Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan menjadi anggota PPS. Seleksi ini terbuka bagi seluruh penduduk DKI Jakarta yang memenuhi syarat" tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Astri menjelaskan, persyaratan untuk menjadi anggota PPS sendiri adalah warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun, berpendidikan peling rendang sekolah menengah atas atau sederajat, surat kesehatan dari rumah sakit, surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian, dan surat keterangan tidak pernah dipidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, syarat lainnya adalah memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagi warga DKI Jakarta yang memenuhi syarat dapat mendaftar sebagai anggota PPS melalui sistem online berbasis aplikasi website yaitu Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA)," tegas Astri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semua dokumen persyaratan calon peserta harus dilakukan pengunggahan melalui SIAKBA dan akan dilakukan verifikasi administrasi pada tanggal 3-12 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya pendaftar yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi tertulis tanggal 15-18 Mei 2024 menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan hasilnya diumumkan pada 19-20 Mei 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, seleksi wawancara terhadap calon anggota PPS dilaksanakan pada 21-23 Mei 2024 dan hasilnya diumumkan pada 24-25 Mei 2024. Adapun calon anggota PPK hasil seleksi akan ditetapkan pada 25 Mei 2024 dan dilantik pada 26 Mei 2024.</div>

KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta mulai membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KPU DKI Buka Pendaftaran PPS dengan 801 Kuota, Cek Syarat dan Cara Daftarnya di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/IMG-20231026-WA0098-632144394.jpg" alt="Pembacaan putusan DKPP RI terhadap pelanggaran Komisioner KPPU Makassar melalui virtual." width="100%">
<figcaption>Pembacaan putusan DKPP RI terhadap pelanggaran Komisioner KPPU Makassar melalui virtual.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dalam surat keputusannya Nomor 108 -PKE-DKPP/VIII/2023 memutuskan menjatuhkan sanksi terhadap empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. Itu sebagai buntut pemecatan delapan PPS (Panitia Pemungutan Suara) Tamalate. Komisioner KPU Kota Makassar tersebut yakni Muh Faridl Wajdi, Endang sari, M. Gunawan Mashar, dan Abdul Rahman. Keempatnya mendapatkan sanksi peringatan dari DKPP RI. &rdquo;Empat orang komisioner KPU Kota Makassar dinyatakan melanggar kode etik serta dijatuhi sanksi oleh DKPP RI,&rdquo; kata Kuasa Hukum delapan PPS Tamalate Tri Sasro Amsir seperti dilansir dari Antara di Makassar. DKPP RI telah menggelar sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI dan dilaksanakan secara daring yang dihadiri pihak pengadu (delapan PPS Tamalate bersama kuasa hukum). Dari hasil sidang tersebut, terbit Surat Keputusan. Tri mengatakan, sanksi yang dijatuhkan kepada empat Komisioner KPU Kota Makassar diakibatkan perbuatannya melanggar kode etik penyelenggara. Dalam proses pemecatan delapan PPS tidak sesuai dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 337 Tahun 2020 serta beberapa peraturan KPU lainnya. &rdquo;Semoga dengan kasus ini Komisioner KPU khususnya Kota Makassar dapat belajar lebih teliti dan bijaksana lagi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selaku penyelenggara pemilu. Kasihan kalau begini, kita telah menghakimi para PPS dengan cara yang keliru,&rdquo; tutur Tri Sasro Amsir. Kuasa Hukum delapan Tamalate juga telah melaporkan Komisioner KPU Kota Makassar di PTUN dan proses sidang sementara berjalan. &rdquo;Saksi-saksi dari pihak kami yakni pihak pengadu juga telah dimintai keterangan, semoga bisa secepatnya bisa pembacaan putusan dan klien kami mendapatkan keadilan,&rdquo; ujar dia. Delapan PPS Tamalate melalui kuasa hukumnya melaporkan tindakan Komisioner KPU Kota Makassar ke DKPP RI diregistrasi dengan perkara Nomor : 108-PKE-DKPP/VIII/2023. Muhammad Nur Syahid Munsi sebagai salah satu dari delapan PPS Tamalate menyampaikan kekecewaannya atas putusan yang diberikan kepada salah satu komisioner KPU Kota Makassar. &rdquo;Saya kecewa, sebab sanksi yang diberikan DKPP hanya peringatan, bukan peringatan keras atau pemberhentian tetap,&rdquo; ujar Muhammad Nur Syahid Munsi. Menurut dia, seseorang yang telah dijatuhi sanksi sebelumnya, dengan pelanggaran yang sama seharusnya mendapatkan sanksi yang lebih berat dari sanksi sebelumnya. Tapi kenyataannya justru kebalikannya, mereka mendapatkan sanksi yang lebih ringan. &rdquo;Meskipun begitu, saya tetap menghargai hasil putusan DKPP karena yang saya paham bahwa hasil putusan DKPP bersifat final dan mengikat,&rdquo; kata Muhammad Nur Syahid Munsi.

DKPP jatuhkan sanksi terhadap empat komisioner KPU Kota Makassar sebagai buntut pemecatan delapan PPS (Panitia Pemungutan Suara) Tamalate

DKPP RI Beri Sanksi Etik Empat Komisioner KPU Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/09/WhatsApp-Image-2023-07-09-at-194805-2809710577.jpg" alt="Ilustrasi Puskesmas Kedungdoro." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Puskesmas Kedungdoro.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Puskesmas Kedungdoro, Kota Surabaya, memastikan ketersediaan tabung oksigen memadai. Bahkan, tabung oksigen portable juga tersedia di mobil ambulance yang disiapkan bagi pasien ketika dalam kondisi darurat. Akan tetapi, muncul informasi yang menyebutkan jika oksigen di Puskesmas Kedungdoro tidak tersedia dan bahkan terjadi penolakan pasien saat berobat. Informasi itu muncul saat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kedungdoro, Tegalsari, Kota Surabaya, berinisial DR berobat ke Puskesmas pada Jumat (7/7) pagi. Kepala Puskesmas Kedungdoro, Kota Surabaya, Diah Roichan Arifiani membantah informasi tersebut. Dia memastikan, jika informasi terkait tidak tersedianya oksigen di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang dipimpinnya tidak benar. &rdquo;Kondisi tabung oksigen di Puskesmas Kedungdoro per 7 Juli yakni, 1 tabung kecil di ruang tindakan kondisi penuh, 3 tabung kecil di lorong samping kondisi penuh, 2 tabung besar di lorong samping kondisi penuh dan 3 tabung kecil (portable) di ambulance kondisi penuh,&rdquo; kata Diah Roichan Arifiani saat dihubungi pada Minggu (9/7). Dia menjelaskan, fakta sebenarnya terkait pasien berinisial DR yang berobat tersebut. Awalnya, pasien DR datang ke Puskesmas Kedungdoro diantar menggunakan mobil patroli polisi pada 7 Juli. &rdquo;Saat tiba itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter puskesmas yang bertugas saat itu. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum lemah,&rdquo; beber Diah Roichan Arifiani. Berdasar pemeriksaan terhadap pasien DR, dokter menyarankan untuk segera dirujuk ke RS terdekat. &rdquo;Pasien sekitar pukul 13.30 WIB, oleh dokter puskesmas yang bertugas dimonitor ke RS Pusura ternyata sudah pulang atas permintaan sendiri. Dan Sabtu (8/7) pagi, pasien sudah dihubungi dan menyatakan kondisinya sudah sehat,&rdquo; jelas Diah Roichan Arifiani. Karena itu, pihaknya sangat menyayangkan informasi yang disampaikan mengenai penolakan pasien dan tidak tersedianya oksigen. Padahal, faktanya saat itu pasien DR sudah dilakukan pemeriksaan dan oksigen di Puskesmas Kedungdoro Surabaya juga memadai. &rdquo;Kemarin pagi (pasien) ditelepon sama teman karena kebetulan pasien ini adalah kader Surabaya hebat (KSH) dan sudah sehat. Malah pasien kaget dengar beritanya viral ke mana-mana,&rdquo; ucap Diah Roichan Arifiani. Sebelumnya, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tegalsari Surabaya Isnaini menyebutkan, penolakan anggota PPS di Puskesmas Kedungdoro karena tidak ada ketersediaan oksigen dan IGD (Instalasi Gawat Darurat). Seorang anggota PPS Kedungdoro, Tegalsari, berinisial DR, mengalami kondisi lemah hingga membuatnya pingsan pada Jumat (7/7). Peristiwa itu terjadi pasca DR mengikuti giat sinergitas jelang pemilihan umum (Pemilu) bersama Polsek Tegalsari. DR yang merupakan anggota PPS diantar rekan-rekannya menuju ke Puskesmas Kedungdoro untuk mendapat penanganan.

Kepala Puskesmas Kedungdoro Diah Roichan Arifiani membantah informasi ada penolakan pasien dengan alasan oksigen di Puskesmas tidak tersedia

Anggota PPS Kedungdoro Surabaya Berobat Ditolak Puskesmas, Begini Faktanya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Repatriasi1_copy_670x446.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sebelumnya, wajib pajak peserta PPS yang mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Indonesia dan/atau menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA, energi terbarukan, dan SBN perlu menyampaikan laporan realisasinya paling lambat saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.  Menurut PMK-196/PMK.03/2021, wajib pajak peserta PPS mesti menyampaikan laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi tahun pertama paling lambat 31 Maret 2023 untuk orang pribadi dan 30 April 2023 untuk badan usaha. "Saat ini mereka diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan laporan tersebut sampai dengan 31 Mei 2023,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Jumat (31/3).  ​​​Dwi mengatakan, kesempatan tersebut diberikan berkaitan dengan tingginya antusiasme wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan menjelang batas akhir penyampaian SPT Tahunan. "Untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela menyelesaikan terlebih dahulu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilannya," katanya.  Selanjutnya, Dwi juga menginformasikan bahwa untuk penyampaian laporan tahun berikutnya sampai dengan holding period-nya berakhir, yakni 5 tahun, dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2023 dan seterusnya. "Sementara itu, untuk teknis penyampaian dapat dilakukan dengan mudah, yakni secara elektronik melalui laman DJP atau www.pajak.go.id," katanya.

Batas Waktu Penyampaian Repatriasi Diperpanjang hingga 31 Mei 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/MUBAROK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Acara resepsi pernikahan Rani Nur Hidayati dan Abdullah Mubarok di Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Minggu (15/1) siang mendadak harus dihentikan sesaat. Sebab, sang pengantin laki-laki bergegas meninggalkan istrinya sendirian di pelaminan.  Bukan karena ada masalah. Namun, Mubarok harus mengikuti wawancara kerja calon anggota Badan Ad hoc. Yakni, sebagai panitia pemungutan suara (PPS) Pemilu 2024. Karena jadwal yang bentrok dengan resepsi nikah, pemuda 23 tahun itu tak sempat berganti pakaian.  Mubarok pun meluncur ke lokasi wawancara di kantor Kecamatan Jabon. Dia masih mengenakan pakaian pengantin warna silver, peci, plus rangkaian bunga melati. ’’Saya nggak nyangka, Mas. Tetapi, ya lucu juga,’’ ujar Mubarok, lantas terkekeh kemarin (16/1).  Mubarok baru mengetahui jadwal tes wawancara PPS di kecamatan dua hari sebelum resepsi. ’’Nah, begitu mendapat informasi, saya agak kebingungan bagaimana ngatur waktunya. Sementara untuk resepsi pernikaan kan tentus sudah disiapkan dari sebulan lalu,’’ tuturnya.  Setelah berkonsultasi dengan istri, keluarga, dan mertua, akhirnya Mubarok mengambil keputusan. Berangkat wawancara PPS, walaupun di tengah-tengah pelaksanaan resepsinya. ’’Saat hari H itu, acara resepsi dimulai pukul 12.00 WIB sampai malam,’’ ujarnya.  Jarak rumah dan kantor Kecamatan Jabon, lumayan jauh. Butuh waktu sekitar 15–20 menit jika mengendarai sepeda motor. Karena itu, dia harus ngebut. Tes wawancara PPS berakhir pukul 15.00 WIB. Setelah wawancara, acara resepsi pernikahan masih berlanjut sehingga dia memilih tidak berganti pakaian. ’’Pakaian pas di pelaminan saya dobeli jaket berangkat ke kecamatan,’’ ungkapnya.  Saat masuk ke ruang wawancara, Mubarok mengaku menjadi pusat perhatian. ’’Saya juga lupa kalau masih pakai kalung bunga melati, terus salah satu panitia izin ngerekam, saya bolehin aja,’’ ujar Mubarok, lantas kembali tertawa.

Pengantin di Sidoarjo, Tinggalkan Istri di Pelaminan demi Tes Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/SIAKBA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- KPU Surabaya resmi membuka pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) mulai Minggu (20/12). Total kebutuhannya 155 orang dengan lima petugas per kecamatan. Pendaftaran berlangsung sampai 29 November.  Pada hari pertama pendaftaran, puluhan orang berdatangan ke kantor KPU di Jalan Adityawarman. Mereka mendatangi meja help desk yang disiapkan KPU. Rata-rata menanyakan mekanisme pendaftaran. ”Tanya persyaratan dulu,” kata Anas Tohir. Dia mau mendaftar sebagai PPK di tempat tinggalnya di Kecamatan Asemrowo.  Sekretaris KPU Surabaya Wahyu Ramadhani Setiawan mengatakan, calon pendaftar dapat mendatangi meja help desk untuk menanyakan prosedur pendaftaran. Petugas akan membantu pelamar jika menemui kesulitan.  Termasuk scan dokumen persyaratan. Nah, pendaftar kemudian diarahkan mendaftar online melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA). ”Semua pendaftaran secara online melalui www.siakba.kpu.go.id,” jelas Wahyu.  Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Subairi menyampaikan, rekrutmen badan ad hoc berjalan setelah turun regulasi. Yaitu, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc.  Selain PPK, pihaknya juga akan merekrut panitia pemungutan suara (PPS) yang bertugas di 154 kelurahan. ”Tapi, untuk saat ini PPK dulu. PPS kemungkinan Desember,” jelas Subairi.  Sebelumnya, KPU Kota Surabaya aktif menyosialisasikan pendaftaran badan ad hoc kepada masyarakat. Termasuk menggandeng perguruan tinggi dan tokoh masyarakat.  KPU Gresik Butuh 90 Personel PPK  Sementara itu, KPU Kabupaten Gresik juga mulai membuka lowongan PPK. Pendaftaran lowongan tersebut dibuka hingga 29 November. Nanti dibutuhkan 90 personel yang bertugas menyukseskan pergelaran Pemilu dan Pilkada 2024.  Terdapat beberapa perbedaan dalam proses rekrutmen badan ad hoc kali ini. Salah satunya, seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).  ’’Yakni, aplikasi baru milik KPU dengan sistem teknologi informasi berbasis website,’’ jelas Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Gresik Makmun kemarin.  Setidaknya, dibutuhkan lima personel PPK di setiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Jumlah tersebut belum termasuk personel penyelenggara lain. Jika ditotal, jumlah keseluruhan diperkirakan mencapai 35 ribu personel. ’’Terdiri atas tingkatan kecamatan, kelurahan, hingga TPS. Untuk petugas PPK, dibutuhkan lima personel di setiap kecamatan,’’ imbuhnya.  Pihaknya berharap partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pergelaran pesta demokrasi semakin meningkat. Pihaknya juga membuka peluang bagi masyarakat dalam hal informasi, saran, dan kritik. ’’Secara tidak langsung akan ikut mengedukasi masyarakat. Menciptakan iklim demokrasi yang baik di wilayah Gresik,’’ bebernya.  Makmun juga menegaskan, pelaksanaan Pemilu 2024 memfasilitasi jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh anggota badan ad hoc KPU selama masa tugas. Keputusan tersebut berdasar evaluasi dari pergelaran Pilkada 2019. ’’Tentu, untuk memaksimalkan kinerja agar pemilu berjalan lancar dan berkualitas,” jelasnya.  Honor dan Santunan PPK/PPS/KPPS  Pemilu 2024  Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui usul kenaikan honor bagi para petugas badan ad hoc penyelenggara pemilu dan pilkada 2024. Kenaikan honor petugas pemilu 2024 terlampir pada surat menteri keuangan Nomor S-674/ MK. 02/2022 yang diundangkan pada 5 Agustus lalu,  Mengutip laman resmi KPU RI, berikut rincian honor petugas badan Ad hoc. <ul> 	<li>Honor Ketua PPK: Pemilu 2019 Rp 1.850.000, Pemilu 2024 naik menjadi Rp 2.500.000</li> 	<li>Honor Anggota PPK: Pemilu 2019 Rp 1.600.000, Pemilu 2024 naik menjadi Rp 2.200.000</li> 	<li>Honor Ketua PPS: Pemilu 2019 Rp 900.000, Pemilu 2024 naik menjadi Rp 1.500.000</li> 	<li>Honor Anggota PPS: Pemilu 2019 Rp 850.000, Pemilu 2024 naik menjadi Rp1.300.000</li> 	<li>Honor Pantarlih: Pemilu 2019 Rp 800.000, Pemilu 2024 naik menjadi Rp 1.000.000</li> 	<li>Honor Ketua KPPS: Pemilu 2019 Rp 550.000, Pemilu 2024 naik menjadi Rp 1.200.000</li> 	<li>Honor Anggota KPPS: Pemilu 2019 Rp 500.000, Pemilu 2024 naik menjadi Rp 1.100.000</li> 	<li>Honor Linmas petugas ketertiban di PPS: Pemilu 2019 Rp 500.000, Pemilu 2024 naik menjadi Rp 700.000</li> </ul> Selain honor pertugas badan Ad hoc yang naik, santunan biaya kecelakaan untuk perlindungan bagi petugas badan Ad hoc pada pemilu 2024. Berikut santunan untuk PPK, PPS, dan KPPS Pemilu 2024 <ul> 	<li>Meninggal: Rp 36.000.000 per orang;</li> 	<li> Catat Permanen: Rp 30.800.000 per orang;</li> 	<li> Luka Berat: Rp 16.500.000 per orang;</li> 	<li> Luka Sedang: Rp 8.250.000 per orang; dan</li> 	<li> Bantuan Biaya Pemakaman: Rp 10.000.000 per orang</li> </ul>

KPU Buka Lowongan Badan Ad Hoc, Segini Besaran Honor dan Santunannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKT_SIMULASI-PEMUNGUTAN-SUARA_MIFTAHULHAYAT_JKT_HARIZ-AZHAR-DIPERIKSA_MIFTAHULHAYAT-08.jpg" alt="Peserta penyadang disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam ra" width="100%">
<figcaption>Peserta penyadang disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam ra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parsadaan Harahap mengatakan, pihaknya akan mulai melakukan proses seleksi anggota badan ad hoc penyelenggara pemilu pada akhir pekan ini. Badan ad hoc yang dimaksud merupakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bekerja di tingkat desa atau kelurahan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk tingkat kecamatan.  "Proses seleksi akan dilakukan mulai tanggal 20 November 2022 sampai tanggal 16 Desember 2022 terkait pembentukan jajaran kita di tingkat kecamatan atau yang dikenal dengan PPK," kata Parsadaan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11).  Parsadaan menjelaskan, proses seleksi akan dilakukan setelah seleksi PPK selesai, yakni pada 18 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Namun, yang menjadi tanggung jawab dalam hal ini KPU tingkat kabupaten/kota.  "Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab jajaran kami di tingkat KPU kabupaten kota, posisi kami di KPU RI dan KPU provinsi melakukan supervisi terhadap kegiatan ini, dan KPU provinsi mengkoordinasikan semua tahapan ini supaya dipastikan bisa berjalan sebaik-baiknya," ungkap dia.  KPU membutuhkan kurang lebih 287.000 anggota PPK dan PPS untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Jumlah itu terdiri dari 36.330 anggota PPK di 7.226 dan 251.295 anggota PPS di 83.365 desa/kelurahan.  "PPK di setiap kecamatan dibutuhkan 5 orang, sementara PPS di setiap desa atau kelurahan sebanyak 3 orang. Jadi, Total kecamatan adalah 7.226. Artinya, PPK akan direkrut sebanyak 36.330 orang. Sedangkan PPS di 83.365 desa/kelurahan 251.295 orang," jelas Parsadaan.  Parsadaan juga menuturkan, dokumen-dokumen persyaratan yang harus diserahkan individu yang akan mendaftar ke KPU RI. Dokumen tersebut, antara lain foto copy e-KTP, foto copy ijazah sesuai dengan pendidikan terakhir minimal pendidikan SMA atau sederajat yang dilegalisir untuk memperkuat keabsahan.  Calon peserta juga harus membawa syarat dokumen pemeriksaan tiga jenis penyakit bawaan atau komorbid, yakni hasil pemeriksaan kadar gula, tekanan darah dan kolestrol.  "Kemudian surat pernyataan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan, surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani untuk persyaratan untuk badan kesehatan yang dikeluarkan RS, Puskesmas atau klinik," pungkasnya.

KPU Butuh 287 Ribu Anggota PPK dan PPS untuk Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/thumb_81_94_lebih_dari.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program pengungkapan sukarela (PPS) berakhir Kamis (30/6). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu pun menambah jumlah server. Itu dilakukan sebagai langkah antisipatif membeludaknya pelaporan di masa injury time.  "Kita sudah tambah servernya juga. Saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Direktorat TIK (teknologi informasi dan komunikasi) dan arahan Pak Dirjen menyampaikan untuk ditambah server," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor kemarin (30/6).  Dia menjelaskan, memang menjelang hari terakhir, terjadi banyak pengungkapan. Neilmaldrin memerinci, per 30 Juni pukul 08.00 WIB, ada 212.240 wajib pajak (WP) yang mengikuti PPS. Jumlah tersebut melonjak ketimbang hingga Mei 2022.  "Mei saja baru 13.518 WP. Nah, pada Juni bisa 200 ribu lebih," imbuhnya.  Jumlah harta yang diungkapkan dan PPh final yang disetorkan wajib pajak juga turut meningkat. Hingga 30 Juni 2022 pukul 08.00, nilai harta bersih yang diungkapkan wajib pajak mencapai Rp 532,42 triliun. Sementara itu, total PPh final yang dibayar wajib pajak mencapai Rp 54,23 triliun.  Neilmaldrin menuturkan, DJP tidak menetapkan target penerimaan tertentu dalam penyelenggaraan PPS. Namun, lanjut dia, nilai harta bersih yang diungkap dan PPh final yang disetorkan wajib pajak sudah memenuhi ekspektasi pemerintah.  Terpisah, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengingatkan para WP bahwa PPS kali ini adalah kesempatan terakhir. Sebab, ada sanksi sebesar 200 persen atas harta yang kurang atau belum diungkap ketika tax amnesty apabila harta tersebut ternyata tidak juga dideklarasikan pada PPS.  Dia memastikan, pemerintah tak akan lagi menyelenggarakan tax amnesty, PPS, atau program yang sejenis pada tahun mendatang. "Ini berulang lagi tidak? I will say no, tidak ada lagi pengulangan. Tidak ada yang ketiga," katanya.  Setelah ini, DJP juga melakukan tindak lanjut kepada para WP yang sudah mendapatkan surat imbauan, tapi tetap tidak mengikuti PPS. Suryo menjelaskan, data harta yang disampaikan kepada otoritas pajak saat PPS berlangsung akan disampaikan kembali kepada WP.  "Kami minta wajib pajak untuk membetulkan SPT, misalnya seperti itu," imbuhnya.  Kabid P2 Humas DJP Jatim II Takari Yoedaniawati menambahkan, respons masyarakat mengenai PPS cukup besar. Hingga hari terakhir, wajib pajak yang datang ke kantor untuk melaporkan asetnya masih ada.  "Tidak sampai membeludak, tapi terus mengalir. Karena itu, kami membuka pelayanan hingga pukul 21.00 untuk mengakomodasi masyarakat sebanyak-banyaknya," tuturnya.  Per 29 Juni, pihaknya sudah mencatat penerimaan PPh final dari PPS mencapai Rp 1,12 triliun. Pendapatan itu datang dari laporan 5.342 WP di wilayah Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Jatim bagian utara lainnya.

212.240 WP Ikuti PPS, Nilai Harta Bersih Diungkap Rp 532,42 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/thumb_80_64_program.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Oleh F.G. SRI SURATNO *)  ---  KADANG masyarakat menganggap enteng kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Padahal, beberapa kebijakan menjadi peluang yang tak boleh dilewatkan. Program pengungkapan sukarela (PPS) menjadi contoh yang paling konkret soal itu.  Sebagai gambaran, PPS merupakan salah satu poin yang ditetaskan pemerintah atas persetujuan DPR melalui UU Nomor 7 Tahun 2021. Selain PPS, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu juga mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), serta pajak karbon dan cukai.  Di antara aturan itu, PPS memang bisa dibilang yang paling eksis bulan ini. Sebab, pemerintah hanya memberikan kesempatan hingga 30 Juni (besok) untuk melaporkan aset WP. Setelah itu, jangan salahkan pemerintah jika Anda dikirimi "surat cinta."  Andai saja seorang WP pribadi punya harta senilai Rp 1 miliar yang diperoleh sejak 2014. Jika hingga akhir bulan ini harta tersebut tidak dilaporkan, denda berlapis bakal menunggu.  Padahal, jika harta itu dilaporkan dalam PPS, pajak yang harus dibayar hanya beriksar 6–18 persen. Besarannya memang bergantung bagaimana aset tersebut dikelola.  WP dengan harta yang diperoleh pada 1985 hingga 2015 yang tak dicantumkan saat tax amnesty akan mendapatkan tiga kategori pajak. Sebanyak 11 persen untuk harta di luar negeri, 8 persen untuk harta luar negeri yang dibawa pulang ke dalam negeri, serta 6 persen bagi harta luar negeri yang dibawa ke dalam negeri dan dijadikan aset investasi. (*)  *) F.G. Sri Suratno adalah pejabat fungsional penyuluh pajak ahli madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Program Pengungkapan Sukarela Hindari Denda Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bukan-soal-politik-anggota-pps-sampang-ditembak-karena-urusan-pribadi_m_.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Senjata api (senpi) yang digunakan Idris, 30, untuk menembak Subaidi, 40, salah satu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Sampang, dipastikan buatan pabrikan Amerika Serikat. Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman sebelumnya menyatakan senpi yang digunakan merupakan revolver rakitan. "Ya senpi pabrikan merk Bareta buatan USA," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/11). Penyidik saat ini katanya masih mendalami dari mana Idris mendapat senpi dan amunisi itu. Lebih lanjut Dedi menerangkan, penembakan antara Idris dan Subaidi dilatarbelakangi masalah personal. Karenanya, dia membantah bahwa kasus ini didasari atas perbedaan pandangan politik. "Kalau di Jawa Timur jauh lebih kondusif situasinya, masyarakat jauh lebih terbuka. Madura juga sama seperti itu. Mereka terprovokasi masalah personal saja. Kami antisipasi ancaman secara maksimal," tuturnya. Sebelumnya, Subaidi, warga Desa Tamberu Timur, Kecamatan Sokabanah, Sampang, Madura ditembak pada dada kiri menembus pinggang bawah sebelah kanan oleh Idris, warga Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokabanah, Sampang, Madura. Dengan kejadian itu, korban pun meninggal dunia setelah dilakukan tindakan medis. Tersangka berhasil ditangkap polisi ketika hendak kabur ke Kabupaten Pamekasan, tepatnya di daerah Karang Penang. Motif dari kasus penembakan yang berujung tewasnya korban sebelumnya diduga karena persoalan beda dukungan dalam Pilpres 2018. Dalam kasus ini, polisi akan menjerat tersangka dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat 1 ke 1e dan 2e KUHP atau Pasal 338 KUHP jo Pasal 1 ayat 1 UURI Nomor: 12/Drt/1951 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama lamanya 20 tahun.

Bukan Soal Politik, Anggota PPS Sampang Ditembak Karena Urusan Pribadi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pps

Berita Terkini