<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/WhatsApp-Image-2023-07-26-at-084615-2864745857.jpg" alt="Sebanyak 1.476 guru PPPK Pemkot Surabaya menerima SK pengangkatan." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 1.476 guru PPPK Pemkot Surabaya menerima SK pengangkatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu pertanyaan terkait guru honorer adalah nasib guru honorer status P untuk kategori P1, P2, dan P3 pada seleksi PPPK guru 2024 mendatang. Apakah guru honorer status P pada seleksi PPPK guru 2023 bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun depan? Pertanyaan itu yang banyak mengemuka usai pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023. Pasalnya, guru honorer status P dalam seleksi PPPK guru 2023 lalu tidak mendapat penempatan meski dinyatakan lulus passing grade atau ambang batas. Untuk diketahui, dalam seleksi PPPK 2023, kode P berarti dinyatakan lulus passing grade atau nilai ambang batas. Sedangkan bagi guru honorer P1, P2, P3 kalau mendapatkan kode P saja, berarti tidak lulus. Itulah yang menyebabkan guru honorer dipastikan tidak mendapat penempatan di sekolah. Kondisi ini tentu saja berbanding terbalik dengan pengabdian yang sudah dilakukan guru honorer. Banyak di antara mereka yang sudah mengabdi selama berpuluh-puluh tahun. Harapan mereka digantungkan pada seleksi PPPK guru 2023. Namun, harus diterima mereka dinyatakan lulus passing grade tapi tidak mendapat penempatan. Dengan demikian, guru honorer tersebut tidak bisa diangkat jadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dilansir dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), terbaru, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menggelar Evaluasi Hasil Piloting Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kegiatan tersebut digelar di Kantor Regional X BKN, Denpasar, pada Kamis 28 Desember 2023 lalu. Acara itu diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta percepatan penataan tenaga non-ASN. PP Manajemen ASN merupakan aturan turunan dari UU ASN 2023 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. PP Manajemen ASN tersebut mengatur seluruh hal teknis terkait mekanisme pengangkatan honorer jadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pastinya jutaan honorer di seluruh Indonesia berharap turunan UU ASN 2023 itu bisa mengakomodir harapan dan impian honorer bisa diangkat jadi PPPK. Berdasarkan data resmi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah honorer seluruh Indonesia berjumlah 2,3 juta. Akan tetapi, jumlah tersebut masih harus diaudit atau divalidasi keasliannya. Audit dan validasi itu perlu dilakukan agar honorer bodong tidak bisa ikut seleksi PPPK dan diangkat jadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan pernjanjian kerja. Setelah UU ASN 2023 resmi ditetapkan, penyusunan rancangan PP Manajemen ASN masih terus dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera (KemenPAN-RB) hingga kini. Diperkirakan, PP Manajemen ASN yang sudah ditungu-tunggu itu akan resmi diterbitkan pada awal 2024 ini. Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, dalam kesempatan itu mengungkap, dalam RPP Manajemen ASN ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN. Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi: Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Karena itu, ia meminta agar BKN bersama BPKP bisa melaksanakan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN atau honorer. Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah, menambahkan, RPP Manajemen ASN tetap mempertimbangkan tuntutan kondisi perkembangan zaman. Berdasarkan pendataan jumlah non-ASN dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah sejumlah 2.355.092 orang. Sementara total non-ASN atau honorer yang lolos seleksi dan telah diangkat sebagai ASN berjumlah 749.398 orang. Sebagai langkah awal, BKN dan BPKP telah melakukan piloting verval data terhadap honorer. Tujuan piloting ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dan akuntabel yang selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan tawaran kebijakan terkait tenaga non-ASN atau honorer. Sementara, Aba Subagja selaku Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB menjelaskan terkait aturan pengadaan PPPK. Ia memastikan PPPK honorer yang lulus seluruhnya telah sesuai aturan yang berlaku. Dimana 80 formasi harus diisi honorer status P pada kategori P1, P2, dan P3. Ke depannya, nasib honorer status P kategori P1, P2, dan P3 akan ditentukan langsung hasil piloting. Piloting tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait data honorer. Data piloting itu kemudian bisa dipakai kembali untuk membuat usulan kebijakan terkait dengan peserta non-ASN atau honorer. Karena itu, pastikan Anda telah melalui verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dengan sudah melalui verval, maka dipastikan langkah Anda akan lebih mudah diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Salah satu pertanyaan terkait guru honorer adalah nasib guru honorer status P untuk kategori P1, P2, dan P3 pada seleksi PPPK guru 2024.

Terungkap Nasib Guru Honorer Status P untuk Kategori P1, P2, dan P3 di Seleksi PPPK Guru 2024 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/1695353743-Nunuk-1386299953.jpg" alt="Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar dan informasi terbaru untuk honorer status P, TL dan PGSD untuk seleksi PPPK guru 2024 mendatang. Informasi untuk honorer status P, TL dan PGSD soal seleksi PPPK guru 2024 itu datang dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Kemdikbudristek, Prof Nunuk Suryani. Seperti diketahui, pengumuman seleksi PPPK guru 2023 banyak mendapat sorotan dari guru honorer.&nbsp;Pasalnya banyak diantara honorer status P tidak mendapat penempatan. Dalam seleksi PPPK guru 2023, kode P berarti lulus passing grade atau ambang batas tapi tidak medapat penempatan sekolah. Sehingga mereka harus menunggu seleksi PPPK guru 2024 untuk bisa diangkat jadi aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Banyak yang menilai bahwa hasil selksi PPPK guru 2023 sangat tidak adil bagi mereka. Sebab mereka tidak mendapat penempatan hanya gegara formasi di sekolah yang dilamar telah terpenuhi. Sebelum pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023, Prof Nunuk Suryani, memberikan paparan melalui webinar yang digelar PGRI Provinsi Jawa Tengah.&nbsp;Dalam pemaparannya, Prof Nunuk menyampaikan bahwa terdapat 62.527 guru honorer lulus passing grade hasil seleksi PPPK 2021. Guru honorer yang masuk dalam kategori P1 seleksi PPPK guru 2023 itu ditargetkan sebanyak 50.243 guru honorer bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dengan demikian, masih tersisa sekitar 12.279 guru honorer yang belum bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. "Dan ini adalah potensi yang akan kami tuntaskan pada seleksi PPPK guru 2024," ujar Prof Nunuk dikutip Pojoksatu.id,&nbsp;Rabu&nbsp;(3/1). Prof Nunuk menyampaikan, di tahun ini, banyak sekali aturan baru yang diterbitkan.&nbsp;Hal itu sebenarnya adalah salah satu upaya bagaimana agar guru-guru honorer tersebut bisa mendapatkan tempat. Terkait proses panjang penyelesaian permasalah guru honorer ini, Prof Nunuk mengaku mendapat banyak sekali hujatan. Karena itu, dalam kesempatan tersebut, Prof Nunuk menyatakan penayangan webinar tersebut sekaligus jadi klarifikasi agar diketahui para guru seluruh Indonesia. "Sekaligus bisa dibaca oleh guru-guru nih, yang sekarang suka menghujat, ya," ucap Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani. Ia menjelaskan, bahwa saat ini PGSD atau guru SD adalah yang paling kurang untuk yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Di sisi lain, guru SD juga merupakan yang terbanyak untuk guru yang pensiun dan harus ada penggantinya. Karena itu kemudian dilakukan berbagai cara, salah satunya melakukan perekrutan lulusan PGSD melalui program PPG Prajabatan. "Akan tetapi PPG prajabatan itu tidak pernah bisa memenuhi kuota," ujarnya. Sementara ketika guru sudah memiliki serdik mapel, bisa melamar guru SD. Sehingga formasi SD akhirnya diperebutkan oleh lulusan dari bidang studi yang linear untuk mapel SD. Prof Nunuk juga mengungkap dirinya telah berdiskusi panjang dengan berbagai asosiasi guru SD. Kemudian PGSD tersebut dibekali dan belajar pedagogi agar bisa menjadi guru SD sampai guru-guru kelas itu nantinya terpenuhi. Dan ini juga berlaku untuk PPPK sehingga sekarang guru-guru mapel itu sudah dilinierkan dengan SD. Ini dilakukan karena adanya over supply. Dengan demikian, guru mapel tersebut tetap bisa jadi guru SD. "Segala cara kami lakukan agar guru-guru yang sudah lolos passing grade, bisa mendapatkan tempat," ungkapnya. "Tetapi masih sejalan dengan undang-undang yang ada itu adalah terobosan-terobosan yang dilakukan," ujarnya. Prof Nunuk juga menegaskan komitmen pemerintah yang menginginkan semua kategori P1 segera diangkat jadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Akan tetapi tetap saja masih ada 12.279 guru honorer yang belum terangkat karena over supply.&nbsp;Sementara berbagai upaya dan treatmen yang dilakukan tetap saja masih belum bisa mengakomodir jumlah tersisa itu. "Bukan berarti Indonesia enggak butuh beliau-beliau, mereka dibutuhkan tapi bukan di daerahnya," beber Nunuk. Ia lantas memisalkan banyak guru di Kabupaten Pemalang, sementara yang butuh bukan di Kabupaten Pemalang, melainkan Kabupaten di Sukoharjo. "Sebenarnya bukan kita enggak butuh guru tersebut, tetapi tidak bisa lintas kewenangan, Sehingga ada 12.279 yang akan kita selesaikan Insyaallah di tahun 2024," bebernya. Sementara, perlakuan prioritas utama dapat dilakukan sepanjang formasi diusulkan oleh pemerintah daerah. "Jadi, yang bisa kami lakukan membujuk pemerintah daerah agar membuka formasinya sesuai dengan prioritas yang sekarang ada," ujarnya. Dirjen GTK Kemdikbud Prof Nunuk Suryani juga memastikan penyelesaian permasalah guru honorer P1 akan dituntaskan semaksimal mungkin. Itulah informasi penting dari Prof Nunuk soal seleksi PPPK guru 2024 buat honorer status P, TL dan PGSD. Semoga bermanfaat.

Informasi untuk honorer status P, TL dan PGSD soal seleksi PPPK guru 2024 itu datang dari Dirjen GTK Kemendikbudristek Prof Nunuk Suryani.

Info Penting dari Dirjen GTK Kemdikbudristek Prof Nunuk soal Seleksi PPPK Guru 2024, Buat Honorer Status P, TL dan PGSD

PPPK Guru 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPPK Guru 2024

Berita Terkini

Terungkap Nasib Guru Honorer Status P untuk Kategori P1, P2, dan P3 di Seleksi PPPK Guru 2024

Info Penting dari Dirjen GTK Kemdikbudristek Prof Nunuk soal Seleksi PPPK Guru 2024, Buat Honorer Status P, TL dan PGSD

Download Aplikasi JawaPos.com