<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/PPPK2-3201883164.png" alt="MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nampaknya dugaan kasus kecurangan kini muncul kembali, dan saat ini tengah menjadi perbincangan di Sumatera Utara. Pasalnya dugaan kasus kecurangan seleksi PPPK guru 2023 di Mandailing Natal (Madina) semakin menyeruak usai hasil pengumuman dilakukan Pemkab Madina. Para peserta ujian mengaku sangat heran dengan hasil yang diungkapkan Pemkab Madina terkait dengan hasil seleksi PPPK guru 2023. Ratusan peserta ujian pun berkumpul di pelataran Masjid Agung Nur Alan Nur, Aek Godang, Desa Parbangunan, Panyabung, Sabtu (23/12). Para peserta mengaku heran dengan hasil yang telah dikeluarkan Pemkab Madina lantaran terdapat banyak pengurangan nilai dari beberapa peserta ujian, namun justru peserta yang dinyatakan lululu PPPK guru 2023 mendapatkan banyak penambahan nilai. Mereka membandingkan data yang dimiliki yaitu nilai yang tertera pada sertifikat seleksi kompetensi PPPK yang dikeluarkan BKN pada 17 November 2023 lalu. Berkumpulnya para peserta yang merasa dicurangi ini untuk menentukan langkah ke depan, termasuk aksi unjuk rasa. Kemungkinan besar para peserta akan melaporkan Kepala Badan Kepegawaian Madina atau BKPSDM Madina, Abdul Hamid Nasution, dan Kadis Pendidikan Madina Dollar Hafriyanto Siregar ke Poldasu dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). &ldquo;Aneh saja ketika ujian CAT yang ada live score dan sertifikatnya, nilai kami terpampang dengan jelas, lalu dalam berkas pengumuman itu ada pengurangan nilai,&rdquo; kata peserta yang meminta namanya tidak disebutkan dikutip dari dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Grup). Bahkan AS yang merupakan salah satu keluarga peserta yang mengaku nilainya dikurangi menuturkan akan menggelar rapat terbatas dengan pihak-pihak kompeten serta beberapa peserta ujian PPPK Guru untuk membuat laporan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) c/q Dirkrimsus Poldasu. &ldquo;Ini tidak bisa dibiarkan. Jangan pemerintah merasa bisa berbuat seenaknya dan memotong nilai orang lain untuk memuluskan kelulusan keluarga atau orang-orang dekatnya,&rdquo; kata salah seorang keluarga peserta PPPK Madina berinisial AS ini, Sabtu (23/12). Dia menuturkan, apabila sampai hari Rabu (27/12) minimal ada lima peserta yang ikut turut melapor, maka malamnya akan langsung bergerak menuju Medan. &ldquo;Saya yang akan langsung mengantarkan laporan ini,&rdquo; tegasnya. Diketahui, dari pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2023 yang dilakukan Pemkab Madina ternyata berbeda nilai dengan sertifikat seleksi kompetensi PPPK yang dikeluarkan BKN pada 17 November 2023 lalu.

Merasa dicurangi oleh BKN, para peserta PPPK Guru 2023 di Sumut berkumpul dan menggelar aksi unjuk rasa.

PPPK Guru 2023 di Sumut Diduga Melakukan Kecurangan, Ratusan Peserta Gelar Unjuk Rasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/iliustrasi-pppk-2078096154.jpg" alt="Ilustrasi. pembukaan pendaftaran PPPK 2024 oleh BKN. (Ainur Ochiem/Radar Bojonegoro)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. pembukaan pendaftaran PPPK 2024 oleh BKN. (Ainur Ochiem/Radar Bojonegoro)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dugaan kecurangan seleksi PPPK guru 2023 di Mandailing Natal (Madina), Sumatera Uara, makin menyeruak usai pengumuman yang dilakukan Pemkab Madina. Ratusan peserta ujian yang berkumpul di pelataran Masjid Agung Nur Alan Nur, Aek Godang, Desa Parbangunan, Panyabungan, Sabtu (23/12), mengaku heran dengan hasil seleksi PPPK Guru 2023 di Madina. Menurut mereka terdapat banyak pengurangan nilai dari peserta ujian, sementara peserta yang dinyatakan lulus malah mendapat penambahan nilai dari yang dikeluarkan BKN. Para peserta yang berkumpul tersebut membandingkan data yang mereka miliki yaitu nilai yang tertera pada sertifikat seleksi kompetensi PPPK yang dikeluarkan BKN pada 17 November 2023 lalu. Berkumpulnya para peserta yang merasa dicurangi ini untuk menentukan langkah ke depan, termasuk aksi unjuk rasa. Dilansir dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Grup), kemungkinan besar mereka akan melaporkan Kepala Badan Kepegawaian Madina atau BKPSDM Madina, Abdul Hamid Nasution, dan Kadis Pendidikan Madina Dollar Hafriyanto Siregar ke Poldasu dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). &ldquo;Aneh saja ketika ujian CAT yang ada live score dan sertifikatnya, nilai kami terpampang dengan jelas, lalu dalam berkas pengumuman itu ada pengurangan nilai,&rdquo; kata peserta yang meminta namanya tidak disebutkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013644919/pengumuman-hasil-seleksi-pppk-guru-2023-pada-22-desember-cek-sscasn-link-rekap-nilai-murni-dan-afirmasi">Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2023 pada 22 Desember, Cek SSCASN Link, Rekap Nilai Murni, dan Afirmasi</a> Sementara itu, AS salah satu keluarga peserta yang mengaku nilainya dikurangi menuturkan akan menggelar rapat terbatas dengan pihak-pihak kompeten serta beberapa peserta ujian PPPK Guru untuk membuat laporan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) c/q Dirkrimsus Poldasu. &ldquo;Ini tidak bisa dibiarkan. Jangan pemerintah merasa bisa berbuat seenaknya dan memotong nilai orang lain untuk memuluskan kelulusan keluarga atau orang-orang dekatnya,&rdquo; kata salah seorang keluarga peserta PPPK Madina berinisial AS ini, Sabtu (23/12). Dia menuturkan, apabila sampai hari Rabu (27/12) minimal ada lima peserta yang ikut turut melapor, maka malamnya akan langsung bergerak menuju Medan. &ldquo;Saya yang akan langsung mengantarkan laporan ini,&rdquo; tegasnya. Diketahui, dari pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2023 yang dilakukan Pemkab Madina ternyata berbeda nilai dengan sertifikat seleksi kompetensi PPPK yang dikeluarkan BKN pada 17 November 2023 lalu. ***

Dugaan kecurangan seleksi PPPK guru 2023 di Mandailing Natal (Madina) makin menyeruak usai pengumuman yang dilakukan Pemkab Madina.

Diduga Terdapat Kecurangan PPPK Guru 2023 di Sumatera Utara, Ratusan Peserta Berkumpul di Masjid Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/PPPK2-3201883164.png" alt="MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru honorer sedang menunggu pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023. Sebelumnya disampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 bakal dirilis pada Jumat, 22 Desember 2023. Awalnya dijadwalkan maksimal 15 Desember 2023, tapi akhirnya jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 direvisi oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pengumuman kelulusan PPPK guru 2023 ini menjadi jadwaban yang paling ditunggu guru honorer. Sebab lewat pegumuman kelulusan PPPK guru 2023, harapan guru honorer diangkat jadi PPPK bisa jadi kenyataan. Setelah dinyatakan lulus, mereka akan langsung mendapat penempatan di formasi yang dilamar. Sementara bagi yang dinyatakan tidak lulus, jangan menyerah. Karena pemerintah juga sudah menyiapkan program khusus untuk guru honorer tidak lulus PPPK 2023. Pengumuman hasil seleksi PPPK 2023 disebut tidak akan lebih dari 22 Desember 2023. Direktur Jenderal (Dirjen) Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, sendiri yang mengungkapkannya. "InsyaAllah 22 Desember (paling lambat) diumumkan hasilnya,&rdquo; ungkap Nunuk Suryani seperti dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Nunuk Suryani menyebut bahwa saat ini Panselnas tengah menggodok hasil seleksi PPPK guru 2023. Nunuk Suryani mengungkap pengumuman kelulusan PPPK guru 2023 diperpanjang sampai 22 Desember 2023 karena semua harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. "Hasil seleksi PPPK 2023 ini, kan, tidak ada proses sanggah. Makanya unsur kehati-hatian sangat penting dilakukan," jelas dia. Disebutkan bahwa jumlah guru dinyatakan lulus mencapai sekitar 298 ribu guru dan langsung masuk ke tahapan pemberkasan NIP PPPK 2023. Penambahan 298 ribu guru hasil seleksi PPPK guru 2023, maka jumlah honorer yang diangkat menjadi PPPK kini sudah lebih dari 800 ribu. Dengan demikian, untuk kuota seleksi PPPK guru 2024 akan diusulkan sekitar 300 ribuan. Dari jumlah tersebut sekitar 200 ribu merupakan guru honorer kategori P1 hingga P3 yang belum terakomodasi tahun ini. Sisanya diambil dari lulusan pendidikan profesi guru (PPG) dan guru muda besertifikat pendidik. "Guru honorer terutama prioritas satu (P1) akan tuntas tahun depan dalam seleksi PPPK 2024," tegas Dirjen Nunuk Suryani. TMT dan SPMT Seperti diketahui, peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 langsung masuk ke tahap selanjutnya yakni pengisian DRH atau daftar riwayat hidup.Proses pengisian DRH dilakukan melalui laman resmi SSCASN BKN dan berlaku bagi semua peserta yang dinyatakan lulus. Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk atau DRH NI PPPK adalah dokumen yang berisi informasi tentang identitas peserta PPPK. Dokumen pengisian DRH ini memuat informasi mengenai pendidikan, pengalaman kerja, prestasi, data diri, dan lain sebagainya. Setelah lengkap masuk tahap pengisian DRH, peserta yang lulus akan masuk ke tahap Usul Penetapan NI PPPK yang dijadwalkan pada 15 Januari hingga 13 Februari 2023. Karena pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 tidak mundur lagi, demikian juga jadwal untuk tahapan berikutnya. Maka Anda harus gerak cepat untuk melakukan pengisian DRH agar maju ke tahap selanjutnya, yakni usulan penetapan NIP PPPK ke Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013602692/sudah-keluar-ketahui-link-pengumuman-kelulusan-pppk-bawaslu">Sudah Keluar, Ketahui Link Pengumuman Kelulusan PPPK Bawaslu</a> Hal ini berpengaruh karena ujungnya adalah bisa segera menerima SK dan mendapatkan SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas). Sebagai catatan, seluruh pemerintah daerah di Indonesia diberi waktu 30 hari setelah pengisian DRH selesai untuk memberikan usulan Tanggal Mulai Terima (TMT). Informasi mengenai TMT ini bisa Anda temukan pada SPMT yang dimiliki. Misalnya, jika TMT PPPK kamu tertulis tanggal 1 Februari 2024, itu berarti mulai tanggal tersebut gaji Anda sudah dihitung. Di situlah awal penghitungan gaji, tunjangan, dan kenaikan pangkat dimulai. Tanpa TMT dam SPMT, belum bisa ada dasar untuk bekerja dan mendapat gaji. Jarak penerbitan antara TMT dan SPMT biasanya satu bulan. Tuntasnya pengisian DRH bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) dan Dinas Pendidikan (Disdik). Yaitu penetapan NI PPPK dan TMT, tanpa harus menunggu waktu akhir pengisian DRH. Cek Rekap Nilai Murni dan Afirmasi Selain mengetahui pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023, juga bisa dilihat rekap nilai murni dan afirmasi. Semua itu bisa didapat dengan mengakses melalui akun SSCASN masing-masing. Di laman tersebut, Anda bisa melihat rekap nilai murni dan afirmasi yang menjadi dasar penentuan kelulusan. Berikut ini cara cek rekap nilai murni dan afirmasi: - Lakukan login ke akun SSCASN melalui mesin pencari - Masukkan email dan kata sandi seperti biasa untuk mengakses - Pilih menu 'Hasil Seleksi' di bagian atas (toolbar) - Cek pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 berdasarkan formasi, instansi, dan lokasi yang di pilih saat mendaftar - Pengumuman bisa dilihat dengan meng-klik 'Lihat Nilai' di sebelah kanan tabel - Selain itu peserta juga melihat peringkat kelulusan dengan cara mengklik tombol 'Lihat Peringkat' yang ada di sebelah kiri - Klik 'Lihat Rekap Nilai' yang ada di sebelah kanan tabel - Anda juga bisa melihat passing grade yang di tetapkan Panselnas dengan meng-klik 'Lihat Passing Grade' yang ada di sebelah kiri Sebagai informasi nilai murni adalah nilai yang diperoleh dari tes tertulis dan tes wawancara yang dijalani. Sedangkan nilai afirmasi adalah nilai tambahan yang diperoleh jika masuk dalam kriteria afirmasi, seperti di bawah ini: - Berusia maksimal 40 tahun - Berstatus penyandang disabilitas - Berstatus putra/putri Papua dan Papua Barat - Berstatus honorer dengan masa kerja minimal 5 tahun - Berdomisili di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar - Rekap nilai murni dan afirmasi ini berpengaruh pada hasil kelulusan karena pemerintah akan menetapkan passing grade atau nilai minimal yang harus di capai untuk lulus seleksi. Passing grade ini akan berbeda-beda tergantung pada formasi, instansi, dan lokasi yang dilamar.

Sebelumnya disampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 bakal dirilis pada Jumat, 22 Desember 2023.

Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2023 pada 22 Desember, Cek SSCASN Link, Rekap Nilai Murni, dan Afirmasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/pppk-3803729.jpg" alt="ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Guru honorer saat ini masih harap-harap cemas menanti pengumuman kelulusan PPPK Guru 2023. Apalagi pengumuman kelulusan PPPK Guru 2023 molor dari jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis bahwa pengumuman kelulusan PPPK guru 2023 adalah pada tanggal 6 sampai 15 Desember 2023. Namun, rilis terbaru BKN terkait jadwal pengumuman seleksi PPPK 2023 ternyata diundur hingga 22 Desember 2023. Itu dikarenakan ada sejumlah instansi yang masih melakukan pengolahan nilai hasil seleksi PPPK 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013637456/dinkes-kota-jogjakarta-ungkap-temuan-lima-kasus-positif-covid-19">Dinkes Kota Jogjakarta Ungkap Temuan Lima Kasus Positif Covid-19</a> Guru honorer bukan hanya menunggu mengenai hasil pengumuman PPPK Guru 2023, mereka juga masih cemas jika pengumuman kelulusan diundur lagi. Namun akhirnya, rasa cemas yang dirasakan guru honorer dijawab oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani. Nunuk menyatakan bahwa pengumuman kelulusan PPPK guru 2023 akan dilaksanakan maksimal 22 Desember. Dirjen Nunuk juga meyakini bahwa jadwal tersebut tidak akan lagi molor. Dia mengungkap, saat ini Panselnas tengah menggodok hasil seleksi PPPK 2023. "Insyaallah 22 Desember (paling lambat, Red) diumumkan hasilnya,&rdquo; kata Nunuk seperti dikutip dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Grup). Selain itu, Nunuk juga mengungkap jumlah guru yang dinyatakan lulus mencapai 298 ribu guru. Mereka yang dinyatakan lulus akan langsung masuk ke tahapan pemberkasan NIP PPPK 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013637423/usai-praperadilan-ditolak-firli-bahuri-akan-ditahan">Usai Praperadilan Ditolak, Firli Bahuri Akan Ditahan?</a> Nunuk membeberkan alasan pengunduran pengumuman pada 22 Desember karena hasil seleksi PPPK 2023 ini tidak ada proses sanggah, karena itu unsur kehati-hatian sangat penting dilakukan. Dengan penambahan 298 ribu guru ini, maka jumlah honorer yang diangkat menjadi ASN PPPK tercatat lebih dari 800 ribu. Karena itu untuk kuota seleksi PPPK 2024 akan diusulkan sekitar 300 ribuan. Dari jumlah tersebut sekitar 200 ribu merupakan guru honorer P1 hingga P3 yang belum terakomodasi tahun ini. Sisanya diambil dari lulusan pendidikan profesi guru (PPG) dan guru muda bersertifikat pendidik. "Guru honorer terutama prioritas satu (P1) akan tuntas tahun depan dalam seleksi PPPK 2024," ucapnya. Pernyataan senada juga diungkap Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/013637276/bocoran-baru-sebut-seri-iphone-16-akan-punya-fitur-ai-generatif-eksklusif">Bocoran Baru Sebut Seri iPhone 16 akan Punya Fitur AI Generatif Eksklusif</a> Suharmen mengungkap sampai saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk kelulusan PPPK Guru 2023. Dia juga menegaskan bahwa jadwal pengumuman kelulusan PPPK Guru 2023 tidak akan melewati tanggal 22 Desember 2023. "Insyaallah tidak bergeser lagi. Pengumumannya di akun SSCASN BKN dan laman instansi yang dilamar," pungkas Deputi Suharmen.

Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani menyatakan bahwa pengumuman kelulusan PPPK guru 2023 akan dilaksanakan maksimal 22 Desember.

Tanggal Resmi Pengumuman Kelulusan PPPK Guru 2023, Dirjen GTK Kemendikbudristek Ungkap Jumlah yang Lulus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/PPPK2-3201883164.png" alt="MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11)." width="100%">
<figcaption>MENUNGGU: Para peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menunjukkan berkas pendaftaran di sela-sela uji kompetensi di Graha Unesa kemarin (15/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perangkingan PPPK guru 2023 dilakukan untuk menentukan siapa yang akan dinyatakan lulus dan mendapat penempatan. Lantas, bagaimana sebenarnya perangkingan PPPK guru 2023 yang jadi penentu kelulusan dan penempatan? Berdasar itu, setiap peserta pelamar seleksi PPPK guru 2023 atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tentu sangat berharap lulus dan mendapat penempatan. Salah satu cara untuk lolos seleksi PPPK guru 2023 adalah mendapatkan nilai akhir tertinggi. Nah, proses perangkingan PPPK guru 2023 sendiri telah berlangsung dari 10 November hingga 6 Desember 2023. Sementara pengumuman kelulusan hasil seleksi kompetensi akan dilakukan antara 6 hingga 15 Desember 2023 mendatang. Artinya, pengumuman kelulusan seleksi PPPK guru 2023 itu sudah di depan mata. Seleksi PPPK guru 2023 sendiri terbagi dalam 2 kelompok, yakni PPPK guru dan PPPK non guru. Pada seleksi CPNS dan PPPK tahun ini, formasi guru menjadi salah satu yang paling banyak dibuka. Untuk proses seleksi dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Proses perangkingan PPPK Guru 2023 akan berlangsung selama Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi pada 30 November hingga 9 Desember 2023. Hal itu sesuai dengan surat resmi dari BKN nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023. Peserta yang telah mengikuti ujian juga dapat memeriksa skor secara real time. Soal skema perangkingan PPPK guru 2023 dibahas lebih lanjut. Ada 3 skema perangkingan PPPK guru 2023 berdasarkan aturan yang berlaku. Yakni perangkingan include urutan penempatan, perangkingan per mapel per instansi, dan perangkinan berdasarkan hasil seleksi menggunakan mekanisme seleksi masing-masing. Urutan Penempatan Sebagaimana diketahui bersama bahwa kategori peserta dalam PPPK guru tahun 2023 terbagi menjadi beberapa kategori. Sementara yang diutamakan lulus seleksi PPPK guru 2023 adalah pelamar kategori P1. Berikut urutan prioritas pelamar kategori P1: THK-II Honorer sekolah negeri Lulusan PPG Honorer sekolah swasta Berikut komponen yang diperhatikan dalam penempatan P1: P1 akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan ijazah atau sertifikat yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Prioritas penempatan dilakukan berdasarkan kategori pelamar urutan prioritasnya, yaitu: THK-II Honorer sekolah negeri Lulusan PPG Honorer sekolah swasta Apabila terdapat dalam satu kategori memiliki nilai yang sama maka mempertimbangkan nilai hasil kompetensi tertinggi yakni: Kompetensi Teknis Kompetensi manajerial sosial kultural Wawancara Usia Apabila masih ada formasi yang tersedia atau kuota formasi masing tersedia, dapat diisi oleh peserta P2 dengan hasil perangkingan terbaik dan kemudian P3 hingga seterusnya. Per Mapel per Instansi Dalam penentuan rangking ini berlaku untuk bersaing sesama guru mapel dalam satu instansi. Misalnya saja dalam kasus ini adalah formasi untuk Guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di salah satu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Jumlah formasi yang tersedia adalah sebanyak 16 guru PAI yang nantinya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tersebut. Dengan jumlah peserta pelamar adalah 21 guru, yang terdiri dari P1 dengan 2 pelamar, P2 dengan 1 Pelamar, P3 dengan 8 Pelamar dan P4 dengan 10 Pelamar. Sehingga untuk kelulusan atau penempatannya yaitu P1, P2, P3 sudah pasti akan mendapatkan penempatan karena masih ada kebutuhan formasi. Kemudian sisanya 5 formasi yang masih kosong akan diperebutkan oleh peserta P4 dengan peringkat terbaik. Berdasarkan Hasil Seleksi Menggunakan Mekanisme Seleksi Masing-masing Sebagai informasi bahwa untuk penempatan PPPK guru 2023 terdapat 2 mekanisme yang berbeda, yaitu: Pertama: Mekanisme penempatan Guru passing grader 2021 (untuk guru P1) P1 akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan ijazah atau sertifikat yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Prioritas penempatan dilakukan berdasarkan kategori pelamar urutan prioritasnya, yaitu: THK-II Honorer sekolah negeri Lulusan PPG Honorer sekolah swasta Apabila terdapat dalam satu kategori memiliki nilai yang sama, maka mempertimbangkan nilai hasil tes: Kompetensi teknis Kompetensi manajerial sosial kultural Wawancara Usia Kedua: Mekanisme Seleksi Menggunakan CAT (P2, P3, dan P4) Sedangkan untuk kategori pelamar P2, P3 dan P4 yang menggunakan CAT, dilakukan apabila masih tersedia kuota formasi PPPK guru setelah penempatan guru P1. Seleksi meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi tersebut paling banyak 3 kali dari jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi akan melanjutkan seleksi wawancara. Individu ditempatkan tugas masing masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan formasi tersedia dengan urutan sebagai berikut: THK -II (P2) Honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 Tahun (P3) Lulusan PPG atau Guru Non ASN (P4) Jika masih ada perebutan posisi penempatan formasi akan mempertimbangkan bobot nilai hasil seleksi CAT BKN, dengan rincian: - Kompetensi teknis 50 persen - Kompetensi manajerial dan sosiokultural 30 persen - Wawancara 20 persen

Perangkingan PPPK guru 2023 dilakukan untuk menentukan siapa yang akan dinyatakan lulus dan mendapat penempatan.

Berikut 3 Skema Perangkingan PPPK Guru 2023 untuk Penentu Kelulusan dan Penempatan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperpanjang waktu pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, itu hanya berlaku untuk PPPK guru. Untuk diketahui, tahun ini ada 296.059 formasi yang disediakan pemda untuk PPPK guru. Jumlah itu jauh dari total kebutuhan PPPK guru pada 2023, yakni 601.174 formasi. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengungkapkan, perpanjangan itu disebabkan adanya kendala pada proses pendaftaran. Kendala teknis terjadi pada sistem e-meterai Peruri yang mulai diterapkan tahun ini. &rsquo;&rsquo;Sehingga pendaftar belum bisa melakukan pembubuhan meterai dan upload dokumen persyaratan lamaran yang harus dipenuhi sesuai ketentuan,&rsquo;&rsquo; ujarnya dalam keterangannya kemarin (30/9). Kemudian, ada usul perpanjangan waktu pendaftaran bagi pelamar PPPK khusus yang diajukan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui surat Nomor 5840/B/GT.00.02/2023 pada 29 September 2023. Merujuk dua kondisi itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) melalui BKN menyetujui adanya penyesuaian waktu pendaftaran untuk PPPK guru, terutama kebutuhan khusus. Sebagai informasi, pendaftaran untuk pelamar pada PPPK guru kebutuhan khusus awalnya dijadwalkan mulai 20&ndash;29 September 2023. &rsquo;&rsquo;Perihal penyesuaian waktu pendaftaran, bahwa batas akhir pendaftaran bagi pelamar khusus sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Perpanjangan waktu pendaftaran itu berimbas pada dimulainya pendaftaran bagi pelamar umum. Pendaftaran pelamar kebutuhan umum yang seharusnya berlangsung 30 September&ndash;9 Oktober 2023 menjadi lebih pendek rentangnya. Sebab, diubah menjadi 4&ndash;9 Oktober 2023. Karena itu, calon pelamar diminta betul-betul mencermati waktu dan syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar. PPPK kategori khusus itu diperuntukkan bagi mereka yang sudah bekerja di bidang tersebut kurang lebih 2 tahun alias honorer di bidang yang sama. Sementara itu, PPPK umum bisa diikuti oleh fresh graduate. Meski ada perubahan jadwal untuk pendaftaran, Suharmen menyebut tahapan selanjutnya akan tetap mengikuti ketentuan sebelumnya. Seperti terkait pengumuman hasil seleksi administrasi yang dijadwalkan 13&ndash;16 Oktober 2023. (mia/c18/fal)

BKN memperpanjang waktu pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ada Kendala Teknis, Pendaftaran PPPK Guru Diperpanjang

PPPK Guru 2023

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPPK Guru 2023